IMG-LOGO
Warta

Ekspor Beras Oleh Swasta Dikhawatirkan Sulit Dikontrol

Kamis 2 April 2009 10:13 WIB
Bagikan:
Ekspor Beras Oleh Swasta Dikhawatirkan Sulit Dikontrol
Jakarta, NU Online
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang menyerahkan ekspor beras kepada swasta akan menyulitkan dalam melakukan pengontrolan.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pengamat ekonomi maupun Asosiasi Pengusaha Logistik (Aplindo) di Jakarta, Rabu, menyatakan, beras merupakan komoditas strategis yang perdagangannya tidak bisa dilepas begitu saja ke pasar bebas.<>

"Ekspor beras kualitas apapun harus dilakukan melalui satu pintu atau eksportir tunggal sehingga mudah dikendalikan atau dikontrol," kata Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI, Siswono Yudhohusodo.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian, Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, pemerintah memutuskan membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut dalam ekspor beras.

"Jadi ekspor beras secara terbatas ini bukan monopoli Perum Bulog. Ini merupakan kebijakan baru yang ditetapkan dalam rapat koordinasi," katanya beberapa waktu lalu.

Dengan mengikutkan swasta, maka Bulog harus berkompetisi dengan swasta untuk memenuhi batas maksimal ekspor beras yang ditetapkan pemerintah sebanyak 100 ribu ton.

Sementera itu, Menteri Pertanian, Anton Apriyantono juga mengusulkan, agar ekspor beras dilakukan oleh swasta, alasan pelibatan swasta tersebut untuk meningkatkan margin keuntungan petani.

Secara terpisah, Guru besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), Mohammad  Maksum, mempertanyakan apakah sudah dipikirkan masak-masak untung ruginya melibatkan swasta dalam kegiatan ekspor beras.

"Apakah pemerintah sudah siap daya monitoring dan kontrol untuk mengatur volume ekspornya. Jika sudah siap mekanismenya apa," ujarnya.

Menurut  dia, untuk mengontrol apakah swasta membeli gabah petani itu untuk ditimbun atau diekspor sulit dibedakan. Jangan sampai terjadi, dengan pembelian gabah yang dilakukan swasta begitu tinggi tahu-tahu cadangan beras dalam negeri ternyata tipis.

"Jika ternyata cadangan beras benar-benar tipis, dan akhirnya terjadi krisis pangan, harga beras melambung siapa yang bertanggung jawab? Apa swasta mau?," katanya mempertanyakan.

Maksum menyatakan, ketika harga beras tinggi swasta bisa jadi akan membongkar timbunan berasnya untuk dilempar ke pasar untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.

Senada dengan itu, Sekjen Aplindo Nellys Soekidi menegaskan tidak perlunya melibatkan swasta dalam kegiatan ekspor beras.

"Selain tidak efektif urusan pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Perum Bulog yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nellys mengingatkan pemerintah, agar tidak bermain-main dengan masalah pangan utamanya beras, terlebih lagi melibatkan swasta ikut dalam ekspor beras secara langsung.

"Sebab jika terjadi sesuatu misalnya cukup tidaknya produksi sehingga perlu ekspor tidak ada yang menjamin," katanya.

Menurut dia, ekspor beras sebaiknya dilakukan lewat satu pintu atau melalui Perum Bulog karena dengan mendapatkan tugas PSO (Public Service Obligation) BUMN tersebut tak akan mengekspor beras sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi.(ant/mad)
Bagikan:
Kamis 2 April 2009 21:56 WIB
MUI dan LPPOM Jateng Belum Buktikan Adanya Dendeng Babi
MUI dan LPPOM Jateng Belum Buktikan Adanya Dendeng Babi
Semarang, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah (Jateng) belum menerima laporan terkait temuan dendeng/abon sapi bercampur daging babi hutan (celeng) yang beredar di tengah masyarakat. Demikian dinyatakan Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM) MUI Jateng, Ahmad Ihyuddin, Kamis (2/4).

Menurut Ihyuddin, LPPOM MUI Jateng, memang mengeluarkan sertifikasi halal untuk perusahaan dan IKM produsen abon/dendeng asal Boyolali dan Salatiga. Namun hingga saat ini, belum dapat dibuktikan bahwa pada produk tersebut ditemukan unsur daging babi.<>

Lebih lanjut, Ihzuddin menambahkan, sesuai dengan mekanisme dan prasyarat pengajuan sertifikasi halal, setiap industri atau IKM yang akan mengajukan regristasi halal berdasarkan rekomendasi tim auditor halal internal.

"Artinya, setiap produk yang diusulkan telah melalui pengawasan internal sebelum akhirnya kembali diuji oleh LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasinya. Hanya saja, posisi LPPOM MUI hanya pasif. Bidang pengawasan di lapangan menjadi tanggungjawab Balai Besar POM," imbuhnya.

Nemun Ihyuddin juga menyatakan, adanya kemungkinan produk abon dan dendeng celeng tersebut merupakan produk ilegal. Apalagi celah untuk melakukannya sangat terbuka.

"Celakanya untuk praktik ini sangat sulit untuk melacak produsen aslinya. Sehingga menghambat upaya penegakan hukumnya. Karena itu sejauh mana temuan itu bisa dibuktikan," tegas Ihyuddin. (min)
Kamis 2 April 2009 19:49 WIB
Perlunya Keseimbangan antara Keyakinan dan Toleransi
Perlunya Keseimbangan antara Keyakinan dan Toleransi
Jakarta, NU Online
Toleransi antar agama sangat penting untuk menjaga harmoni dan kerukunan hidup dalam masyarakat. NU merupakan kelompok Islam yang menjunjung tinggi sikap moderat dan toleran.

Namun demikian, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan sikap toleran ini. “Salah sedikit, sikap toleran ini bisa menjurus menjadi sikap gol bunuh diri pada agama Islam,” katanya di PBNU, Kamis (2/4).<>

Dikatakannya, kelompok non muslim mengakui sikap toleran yang telah ditunjukkan oleh NU, meskipun begitu, mereka tetap saja melakukan upaya misi-misi tertentu untuk merubah akidah umat Islam.

“PBNU memang menjadi motor gerakan lintas agama, tetapi kita tetap perlu melakukan kewaspadaan,” tegasnya. (mkf)
Kamis 2 April 2009 18:40 WIB
PKNU Targetkan 12 Juta Suara Warga NU
PKNU Targetkan 12 Juta Suara Warga NU
Jember, NU Online
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menargetkan dapat meraih 12 juta suara dari warga Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Umum DPP PKNU, Choirul Anam, mengatakan hal itu saat berkampanye di Gedung Serba Guna Jember, Jawa Timur, Kamis (2/4)

Menurutnya, dengan merebut suara kalangan Nahdliyin, maka target perolehan kursi bisa maksimal. "Basis yang kita pakai untuk pemilih memang dari kalangan Nahdliyin, ada sekira 12 juta suara yang bisa kita raup. Peluang meraup suara memang ada, dukungan tidak harus secara formalitas, tapi itu yang kita minta warga NU," katanya.<>

Dia juga mengatakan, peluang suara itu sudah banyak diketahui warga NU. "Banyak yang sudah tahu, yang mendirikan PKNU kan NU, jadi mau ikut kiainya atau gimana," katanya.

Soal target suara untuk Jawa Timur, dia mengatakan mematok sekira 30 persen sebagai target maksimal. "Untuk DPR kita targetkan 18 kursi," ujarnya. Sedangkan untuk penjajakan koalisi, PKNU akan menggarapnya setelah pemilihan legislatif.

"Setelah kita tahu persis kondisi dan kekuatan kita, baru koalisi. Soal capres masih belum ada, tapi koalisinya nantinya dengan siapa saja. Penentuannya setelah pileg," timpalnya.

Menurutnya, saat ini koalisi PKNU dengan 9 parpol tidak dalam kerangka mengusung capres Wiranto. Selain itu, koalisi Golden Triangle antara PDIP, Partai Golkar dan PPP, dinilai PKNU tidak akan terpengaruh.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi memuji PKNU. Menurutnya, PKNU memiliki empat modal yang bisa unggul dibanding partai lain. Empat modal yang dimaksud adalah adanya beberapa kiai khos dan tokoh penting NU yang memiliki berbagai kompetensi. Pertama, PKNU memiliki ulama-ulama muktabarin. Kedua, PKNU memiliki KH Maruf Amin.

"KH Ma'ruf Amin bukan tokoh sembarangan. Beliau memiliki keahlian dalam mentransfer urusan syariat ke dalam urusan muamalat. Sebagian besar konsep muamalat di negeri ini berasal dari pemikiran beliau," katanya, di Surabaya, 13 Januari 2009 silam.

Ketiga, lanjut Hasyim, PKNU memiliki Prof Dr Alwi Shihab yang memiliki wawasan dan relasi kebangsaan dan internasional. Keempat, PKNU memiliki Cak Anam yang pandai dalam penerapan di lapangan.

"Empat modal ini akan menjadi kekuatan besar jika mampu diolah dalam perjuangan partai politik," paparnya disambut tepuk tangan ribuan massa PKNU. (rif)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG