Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Partai Anggota Koalisi pun Ikut Dukung Angket Century

Partai Anggota Koalisi pun Ikut Dukung Angket Century
Jakarta, NU Online
Sebanyak 73 anggota DPR yang mewakili unsur tujuh fraksi telah menyatakan dukungan atas gagasan pengajuan hak angket atas pengucuran dana talangan Bank Century yang diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Meski kasus Century diduga melibatkan Wakil Preside Boediono namun sejumlah anggota partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono ikut menyatakan dukungan pengajuan hak angket ini.<>

Hal itu dikatakan oleh Gayus Lumbuun, anggota fraksi dan tim investigasi yang dibentuk DPP PDI Perjuangan. Selain Fraksi PDI Perjuangan Gayus menyebutkan anggota fraksi lainnya yang ikut mendukung berasal dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS.

"Mudah-mudahan unsur-unsur yang sudah menyatakan dukungannya ini bisa bergerak dan punya komitmen yang sama," kata Gayus dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

Dua fraksi lainnya yang belum "bersuara" atas gagasan ini adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Pekan depan, usulan dan dukungan berupa tanda tangan anggota dewan akan diajukan ke Badan Musyawarah untuk selanjutnya diagendakan pengambilan keputusan di rapat paripurna.

Persoalan Bank Century, dikatakan Gayus, sebagai masalah yang harus diusut sampai tuntas. Tak hanya secara hukum, tapi juga secara politik dari sisi pengambil kebijakan. Alasan yang diutarakannya, besaran dana talangan yang konon bahkan mencapai Rp9 triliun telah mengguncang keuangan dan perekonomian negara.

"Penggelontoran uang ini berasal dari Bank Century yang meminta dukungan Bank Indonesia agar diberikan bantuan. Ihwalnya sama dengan kasus BLBI," ujar anggota Komisi III yang merangkap Ketua Badan Kehormatan DPR ini.

Apalagi, dengan bantuan triliunan rupiah itu, ternyata masih terdapat ribuan deposan yang tidak diberikan pembayaran. Padahal, pemerintah menjamin deposan dibawah Rp2 miliar juga akan mendapatkan penggantian. "Tapi nyatanya, deposan yang uangnya besar yang didahulukan," kata Gayus. (sam)
BNI Mobile