IMG-LOGO
Warta

Gerakan Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Muncul di Facebook


Kamis 31 Desember 2009 11:22 WIB
Bagikan:
Gerakan Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Muncul di Facebook
Jakarta, NU Online
Besarnya peran dan perjuangan Gus Dur bagi bangsa Indonesia telah mendorong masyarakat dan sejumlah lembaga untuk meminta pemerintah menganugerahi mantan ketua umum PBNU ini sebagai pahlawan nasional.

PBNU, PKB dan PPP dan PMII telah mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional ini. Upaya pemcarian dukungan juga dilakukan di jejaring sosial Facebook. Sebuah akun grup berjudul ‘Dukung Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Menjadi Pahlawan Nasional’ muncul tak lama setelah Gus Dur menghembuskan nafas terakhir.<>

Akun ini dibuat oleh PMII Cabang Sleman tak lama setelah Gus Dur meninggal dan sampai sekitar pukul 08.30, telah beranggotakan sekitar 150 orang.
 
"Menilik sejenak ke belakang, tidak sedikit jasa dan kiprah beliau terhadap peradaban bangsa dan dunia. Tokoh humanisme ini mampu mempersatukan beraneka ragam kemajemukan dan perbedaan yang ada. Walhasil, kedamaian pun tercipta, kelompok-kelompok minoritas dan marginal dapat merasa tenteram," demikian tertulis dalam akun tersebut.

"Bukanlah gelar Pahlawan Nasional yang diinginkan Gus Dur. Namun, mungkin hanya sekadar gelar itulah yang bangsa ini dapat berikan terhadap Guru Bangsa ini," jelas inisiator grup tersebut.

Hiasi Media Internasional

Kabar meninggalnya Gus Dur mendapat perhatian dari media online internasional dan kantor berita asing.

'Former Indonesian President Wahid Dies at 69' demikian judul di laman harian terkemuka, New York Times. Times menulis, Gus Dur berjasa memerintah Indonesia dalam kondisi bergejolak usai runtuhnya Orde Baru.

Times juga menyebut Gus Dur sebagai pejuang demokrasi dan Islam moderat. Sementara BBC mengenang Gus Dur sebagai Presiden RI yang pertama kali dipilih oleh DPR, pascaturunnya Soeharto.

Menurut BBC, Gus Dur terkenal dengan sikap toleransi beragama dan politiknya yang moderat. Gus Dur tak bisa berkuasa lama, lanjut BBC, karena gagal mengatasi krisis ekonomi dan konflik di sejumlah provinsi.

Berita serupa juga datang dari Kantor Berita Bernama dan New Strait Times asal Malaysia, Strait Times dari Singapura. (mad)
Bagikan:
IMG
IMG