IMG-LOGO
Warta
JELANG MUKTAMAR

Keorganisasian NU akan Ditata Ulang

Jumat 22 Januari 2010 12:11 WIB
Bagikan:
Keorganisasian NU akan Ditata Ulang
Jakarta, NU Online
Mengikuti dinamika keorganisasian dan perkembangan zaman, hubungan keorganisasian dalam struktur NU akan ditata ulang. Penataan ini meliputi hubungan PBNU dengan badan otonomnya serta hubungan lembaga di daerah dan pusat.

Salah satu usulan yang ditawarkan dalam draft perubahan AD/ART menyangkut hubungan PBNU dengan badan otonomnya sebagaimana dibahas dalam rapat tim materi muktamar, Selasa (19/1) adalah keinginan agar ketua umum badan otonom NU dipilih oleh PBNU atau NU seringkat.<>

Usulan ini didasari pertimbangan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PBNU dan banomnya sehingga seluruh kebijakan dan gerak langkah badan otonom seiring dan sejalan dengan PBNU.

Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah badan otonom mengusulkan beberapa nama yang kemudian dipilih oleh PBNU dengan menganalogikan pemilihan rektor STAIN yang mengajukan beberapa nama, yang kemudian dipilih salah satu.

Ketua Tim Materi Organisasi Masdar F Mas’udi menjelaskan, ini sekaligus sebagai upaya untuk menempatkan NU sebagai institusi tertinggi dengan mengacu pada ketentuan normatif AD/ART.

“Misalnya badan otonom, karena manuver calonnya, terpilih, meskipun tidak memenuhi persyaratan, filter terakhir adalah NU pada tingkatannya. ini juga untuk menunjukkan keterlibatan NU,” katanya.

Sejumlah badan otonom yang terlibat dalam pertemuan tersebut setuju ada pengaturan ulang tersebut, tetapi meminta agar PBNU tidak melakukan intervensi terlalu jauh. Usulan yang muncul salah satunya, perubahan dari “dipilih” oleh PBNU menjadi “ditetapkan” oleh PBNU atau NU setingkat.

Perubahan lain yang diusulkan adalah, hubungan keorganisasian antara lembaga NU di tingkat pusat dengan di daerah. Pada periode kepemimpinan Gus Dur, pengurus lembaga di tingkat daerah ditunjuk dan diangkat oleh lembaga di tingkat pusat, tetapi muktamar Lirboyo memutuskan adanya perluasan otonomi dengan pengangkatan dan penetapan kepengurusan lembaga diserahkan oleh NU setingkat bertanggung jawab kepada mereka. Akibatnya, lembaga di tingkat pusat hanya memiliki wewenang melakukan koordinasi saja, tetapi tidak berhak memerintah.

Akibatnya, komunikasi lembaga di tingkat pusat dan daerah berjalan kurang maksimal karena lembaga di daerah merasa tidak bertanggung jawab pada lembaga di pusat sehingga tidak ada sinergi program.

Usulan perubahan adalah kepengurusan lembaga diusulkan oleh NU seringkat, tetapi SK pengesahannya dilakukan oleh lembaga NU di tingkat pusat. (mkf)
Bagikan:
Jumat 22 Januari 2010 19:54 WIB
RAKERNAS MAARIF NU
Terjadi Peningkatan Pesantren Beraliran Radikal
Terjadi Peningkatan Pesantren Beraliran Radikal
Jakarta, NU Online
Dirjen Bimas Islam Depag Nasaruddin Umar mengungkapkan terdapat fenomena kehidupan keagamaan yang perlu diwaspadai, yaitu peningkatan kecenderungan radikalisasi keyakinan beragama.

“Dalam lima tahun terakhir, jumlah pesantren yang radikal dari tiga buah menjadi tiga ratus buah,” katanya dalam pembukaan rakernas Maarif NU di Bandung, Jum’at (22/1).<>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UIN Bandung, UIN Jakarta, Laporan akhir tahun Wahid Istitute dan sumber dari intelejen Polri, Nasaruddin juga menemukan fakta bahwa 45 persen takmir masjid di Jakarta masih menganggap Piagam Jakarta layak dipertahankan dan NKRI bukan bentuk final. 16 persen responden juga berpendapat Amrozi mati syahid.

Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diungkapkan oleh para pemimpin agama di tingkat elit yang berulang kali mengungkapkan NKRI sebagai final dan Pancasila sebagai dasar negara.

“Ini kelihatannya persoalan sederhana, tetapi ada persoalan konseptual. Siapa yang harus bertanggung jawab,” tanyanya.

Nasaruddin percaya, bentuk masyarakat di masa mendatang sebenarnya bisa dicetak menjadi masyarakat yang radikal atau moderat melalui kurikulum.

“Kita perlu menunjukkkan cetak biru, tawaran Maarif seperti apa dalam mencetak umat di masa mendatang,” katanya.

Strategi Kebudayaan dan Peradaban
 
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Maarif menurut Katib Aam PBNU adalah perlunya meluncurkan strategi kebudayaan dan peradaban karena masalah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

“Dunia sudah datar. Kalau kita tidak bisa menciptakan kebudayaan dan peradaban, mungkin bangsa pertama yang yang tergilas efek negatif adalah Indonesia. Karena kita berada dalam posisi silang, diantara dua benua dan samudra, tempat transit budaya,” paparnya.

Dari situ, bisa dirumuskan, model nasionalisme seperti apa yang paling pas untuk Indonesia. Keberadaan Pancasila saat ini lebih tergantung pada penafsiran rezim yang berkuasa

“Kita belum memiliki grand strategi. Muatan lokal dan asing komposisinya berapa dan kita sebagai warga paling mayoritas, belum memberikan konsep,” terangnya memberi semangat.

Rakernas Lembaga Pendidikan Maarif NU ini diikuti oleh perwakilan dari 33 wilyah dari seluruh Indonesia dalam rangka penataan organisasi dan memberi masukan ke Muktamar ke-32 NU, 22-27 Maret mendatang. (mkf)
Jumat 22 Januari 2010 19:3 WIB
Indonesia-China Tandatangani MoU Dana Hibah
Indonesia-China Tandatangani MoU Dana Hibah
Jakarta, NU Online
Pemerintah China akan memberikan dana hibah kepada Indonesia senilai RMB 20 juta (sekitar Rp27 miliar) dan nota kesepakatan (MoU) mengenai hal itu ditandatangai kedua negara di Jakarta, Jum’at (22/1).

MoU dana hibah itu ditandatangi oleh Direktur Jendereal Asia Pasifk dan Afrika Kemeterian Luar Negeri Indonesia, T.M. Hamzah Thayeb, dan dari China diwakili Wakil Menteri Perdagangan RRC, Che Jian.<>

"Dana bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan kerjasama ekonomi dan teknis yang proyek-proyeknya masih tergantung atas pembahasan bersama kedua negara yang akan dilakukan lebih lanjut," kata Y. Kristianto S Legowo, Direktur Asia Timur dan Pasifik Menlu.

Mengenai pemanfaatan dana hibah dari pemerintah China tersebut juga masih akan dibahas, sesuai dengan jenis dan bentuk kerjasama itu sendiri, tambah Kristianto.

Dana hibah ini juga akan diberikan kepada instansi-instansi terkait melalui pembahasan lebih lanjut dalam menentukan di sektor mana dana tersebut akan digunakan.

Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani naskah pertukaran nota mengenai penyelenggaraan dua kegiatan lokakarya yang digelar di China, namun tanggal pelaksanaan masih akan dibahas. (ant/sam)
Jumat 22 Januari 2010 18:31 WIB
RAKERNAS MAARIF NU
Maarif NU: Banyak Kebijakan Pendidikan Perlu Dikritisi
Maarif NU: Banyak Kebijakan Pendidikan Perlu Dikritisi
Jakarta, NU Online
Ketua LP Maarif NU Dr M Thoyyib berpendapat banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kepentingan ummat, diantarannya adalah penyamaan antara madrasah dan sekolah, padahal, ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan substansi penyelenggaraan pendidikan madrasah ini.

“Saya selalu katakan madrasah adalah madrasah, sekolah adalah sekolah. Bukan madrasah adalah sekolah yang beririkan keagamaan. Kayak kendaraan umum, kereta api dan bis, apa sama ukurannya sekolah dan madrasah demikian pula,” katanya dalam pembukaan rapat kerja LP Maarif NU yang berlangsung di Bandung, Jum’at (22/1).<>

Dijelaskannya, madrasah bukan satuan pendidikan umum yang bercirikan Islam. Kategori seperti ini hanya pas disematkan, misalnhya ke SMP Islam. “Kalau madrasah itu berbasis Islam, landasannya Islam, karena itu definisinya tidak tepat dan harus di ganti karena menyesatkan,” katanya.

Menteri agama sebelumnya, Mahfuh Basyuni, ketika bertemu dengannya, pernah mengeluhkan hilangnya ciri madrasah ini yang kini sudah sama persis dengan sekolah umum.

“Ini terjadi karena pejabatnya tak mau berfikir karena hanya ingin menghilangkan dikotomi sekolah umum dan madrasah. Jika tetap seperti ini, madrasah akan hilang dalam sepuluh tahun mendatang,” tandasnya.

Ditegaskannya, Maarif NU sangat berkepentingan terhadap keberadaan madrasah, sebab selama ini, sebagian madrasah berada dalam binaan Maarif NU sehingga masalah yang dihadapi madrasah menjadi perhatian Maarif NU.

Persoalan pendidikan lain yang perlu dikritisi adalah pendirian Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) yang menelan dana sampai 720 milyar, hanya untuk pembiayaan bagi 12 madrasah baru.

“Nga bisa dilahirkan langsung gede, ini tidak ada. Uang sejumlah itu bisa dikembalikan madrasah, bukan untuk mengelola 12 MBI, mungkin biayanya bisa dibertambah lagi, bisa bangkrut madrasah nantinya,” katanya. (mkf)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG