IMG-LOGO
Opini
RAPAT PLENO PBNU

Kontekstualisasi Kebangsaan Aswaja

Senin 28 Maret 2011 11:56 WIB
Bagikan:
Kontekstualisasi Kebangsaan Aswaja
Prof Dr H Mochammad Maksum Machfoedz

Muktamar setahun berlalu. Dalam ‘Kembali ke Pesantren’, Rakernas atau Sidang Pleno 2011 PBNU diselenggarakan di Ponpes Krapyak Yogyakarta, 27-28 Maret, sehari setelah Halaqah Aswaja Kiai Muda Ansor. Menguat sekali target penguatan fungsionalisasi PBNU guna menjawab amanat Muktamar, internal maupun eksternal.

Internal, konsolidasi kelembagaan, kaderisasi, dan penguatan-pembakuan ajaran (tahqiq) adalah agenda yang sangat mengemuka. Sementara, rancang-bangun kehadiran substantif NU melalui kontekstualisasi kebangsaan Aswaja (KKA) adalah keharusan guna mendukung khidmad kemasyarakatan abadi: (i) pengembangan mutu keberagamaan, dan (ii)<> pengembangan mutu kesejahteraan.

Khidmad tersebut dibangun sebagai formalisasi perlawanan merespons dua kolonialisasi besar: (i) Kolonialisasi Keberagamaan oleh Pemerintah Arab Saudi, dan (ii) Kolonialisasi Kebangsaan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Anarkisme spiritualitas dan kebangsaan itulah pemicu Konsolidasi kekuatan kultural NU dalam kendali KH. Hasyim Asy’ari. Melalui Komite Hijaz, NU berhasil menjinakkan Raja Arab Saudi, imam besar Wahabi, untuk menghentikan kolonialisasinya. Sementara, melalui perjuangan bersama eksponen bangsa lainnya berhasil menegakkan Kemerdekaan RI.

Satu abad berselang, fanatisme kebangsaan NU menghadapi kolonialisasi yang ternyata nyaris sama meski bentuknya berbeda. Pertama, kembali maraknya tabdi’ dan takfir, pembid’ahan dan pengkafiran terhadap ubudiyah NU. Agresivitas kanan inipun bersamaan dengan krisis relasi multikultural serta maraknya aliran kiri yang oleh Hasyim Asy’ari disebut al-ibahiyyah: kelompok yang apa-apa boleh. Kedua, menggejalanya kerancuan dan kegamangan dalam urusan kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, meski sudah 66 tahun Indonesia Merdeka.

Anasir Keberagamaan


Tidak dipungkiri, kolonialisasi keberagamaan terjadi karena keragaman agresivitas terkait dengan deviasi perspektif dalam memandang persoalan pluralitas, hubungan antarumat beragama, dan antarumat Islam. Perbedaan pola pandang terjadi dalam urusan domestik sampai tingkat global.

Keragaman sikap secara ekstrem mencuat dalam mencermati urusan Palestina-Israel, Iran dan Irak versus AS, dan mutakhir tentang krisis Timur Tengah dengan segala intervensi asing yang terjadi. Pada tingkat domestik, mutu relasi multikultural sangat beragam dipertontonkan dalam memandang minoritas dan menempatkan urusan hifz al-diin wa al-nafs wa al-’aql, perlindungan keberagamaan, keselamatan jiwa dan kebebasan berpikir, secara warna-warni.

Lebih dari sekadar keragaman, NU sebagai Orsos Islam terbesar dengan karakter menengah, tegak lurus berkeadilan, dan tolerannya, sudah barang tentu senantiasa hadir secara substantif ketika kasus kekerasan kolektif marak terjadi di Cikeusik, Temanggung, dan sebagainya, dan mutakhir maraknya paket bom. Kehadiran peran serta NU dalam urusan multikultural dan collective violence memang mutlak sifatnya.

Persoalan Kebangsaan

Banyak sekali urusan kebangsaan yang menuntut NU dengan KKA-nya hadir lebih berpengaruh. Maraknya politik transaksional, demokrasi plintiran, abadinya kapitalisme kroni, desentralisasi korupsi dan erzats capitalism dalam otonomi, kemerosotan budaya ekonomi-politik, pendidikan materialistik, dan banyak lagi dekadensi, sudah pasti merupakan pola kehidupan menyimpang menurut standar KKA.

Selanjutnya, NU secara substantif pasti hadir ketika senyatanya segala dekadensi kebangsaan terbukti berimplikasi negatif bagi kehidupan keberagamaan Nahdliyin. Maraknya moralitas ‘mandho’, makin haramnya ekonomi basis, pragmatisme amplop, dan segala dekadensi moralitas ekonomi, utamanya yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, tentu menyedihkan para Kiai dengan perspektif KKA.

Urusan Kesejahteraan Rakyat


Teramat gamblang bahwa khithah ekonomi NU adalah ekonomi kerakyatan dalam trilogi: growth-equity-sustainability. KKA perekonomian ini terjabarkan dengan jelas melalui seluruh pilar penyangga NU: (i) Aswaja, (ii) Fikrah Nahdliyyah, (iii) Al-Kulliyaat al-Khams, (iv) Mabadi’ ‘Khaira Ummah, dan (v) Khithah Nahdliyyah, yang kesemuanya memandatkan etos sosial ekonomi dengan karakter keadilan, kebersamaan, kesetimbangan, kejujuran dan bahu-membahu.

Pada tingkat inilah KKA menempatkan pertanian dan usaha tani sebagai prioritas khitthah ekonomi kerakyatan NU. Konsekuensinya, PBNU secara substantif senantiasa hadir advokatif ketika dewasa ini perekonomian dan kehidupan rakyat tani, jutaan investor gurem yang mayoritasnya Nahdliyin, tidak memperoleh prioritas pembangunan secara memadai dibanding perekonomian berbasis impor milik segelintir saja kapitalis.

Road map
pertanian NU menegaskan bahwa kecuali gerak advokatif nasional, gerakan pemberdayaan dan penguatan rakyat tani pada tingkat mikro dan meso merupakan prioritas gerakan tiada henti dari Khitthah Ekonomi NU, insya Allah.

*) Prof Dr H Mochammad Maksum Machfoedz, Ketua PBNU; GB Agroindustri FTP-UGM; Peneliti PSPK-UGM, Ketua PBNU; GB Agroindustri FTP-UGM; Peneliti PSPK-UGM
Bagikan:
Senin 21 Maret 2011 9:30 WIB
PMII dan NU
PMII dan NU
Oleh: M Ajie Najmuddin

Acara Kongres XVII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah berlalu. Berbagai gagasan dan wacana terkait PMII mulai muncul baik dari hasil diskusi di forum seminar hingga obrolan di warung kopi. Penulis mencermati setidaknya ada tiga hal yang menjadi perbincangan besar di antara para peserta.

Pertama, sistem pengkaderan PMII. Ini terkait bagaimana membangun ruang dan pola pengkaderan di PMII. Kedua, paradigma pergerakan. Ketiga, wacana untuk 'menyatukan' kembali PMII menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulam<>a ( banom NU).

Adalah wacana ketiga yang paling banyak disinggung, mulai dari acara pembukaan hingga seminar terakhir. Slamet Effendi Yusuf, alumni PMII dan sekarang pengurus PBNU, melontarkan kembali wacana tersebut kepada para kader PMII. Bahwa konteks PMII menyatakan independen terhadap NU pada saat itu, lebih kepada keinginan PMII untuk tidak terjebak ke dalam arah politik praktis. NU pada saat itu memang tengah asyik dalam aras politik nasional sebagai salah satu partai politik yang memiliki dukungan massa yang cukup besar.

Keinginan untuk menjadi independen tersebut semakin menguat, pada dasawarsa 70-an, ketika rezim Orde Baru mulai mengerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan isu back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis.

14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII.

Namun, pada perkembangannya dalam Muktamar Situbondo tahun 1984, NU kemudian juga menegaskan komitmen kembali ke khittah, untuk tidak lagi aktif dalam politik praktis. Dalam konstelasi situasi ini kemudian mencuat pertanyaan: apakah PMII akan kembali bergabung dengan NU? Atau tetap mempertahankan komitmennya untuk tetap independen?

Pertanyaan di atas sedikit terjawab ketika PMII kemudian menegaskan kembali sikap independensi menjadi interdependensi terhadap NU. Yakni, secara struktural kelembagaan PMII tidak terikat kepada NU. Tapi secara ikatan teologis dan kultural, relasi atau hubungan PMII dan NU tidak dapat terpisahkan.

Sinergitas Gerakan

Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan. Tak dapat dipungkiri, bila dilihat dari akar historitas, kelahiran PMII tak bisa dipisahkan dari lingkup NU. Meskipun PMII pernah menyatakan independen tehadap NU, tetapi pada hakikatnya landasan ideologi ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) yang diusung PMII masih selaras dengan landasan ideologi NU. Lebih dari itu, hubungan PMII dengan NU merupakan relasi strategis, bukan semata-mata karena ikatan teologis dan kultural, melainkan karena secara sosio-ekonomi dan sosio-politik, antara PMII dengan NU memiliki banyak kesamaan. Selain itu tidak boleh diingkari bahwa pada hakikatnya titik keberangkatan PMII adalah dari akar NU.

Memperkuat hubungan dengan Nahdlatul Ulama semestinya diarahkan dari visi kebangsaan. Bagaimanapun NU adalah ormas keagamaan yang paling tegas dalam menyatakan visi nasionalismenya. Visi ini sama dengan visi di PMII. Selain itu, hubungan diarahkan untuk membentuk pola ikatan yang lebih massif dari proses berbangsa yang tengah dibangun PMII. Sebagaimana PMII, NU memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi perekat bangsa ini, mengingat secara tradisi, Islam di Indonesia pada dasarnya direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama.

Titik persoalannya, basis NU baru terdapat di Jawa, sementara luar Jawa belum mendapat perhatian yang cukup. Apabila basis di luar Jawa dikembangkan secara serius, PMII dan NU akan menjadi kekuatan strategis. Semisal di beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki nuansa kultur 'Islam-Indonesia' yang kental, ini bisa menjadi pijakan awal hubungan tersebut.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa digali dari arah perjuangan bersama antara PMII dan NU. Pertama, ideologis. Dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII memilih Aswaja sebagai pendekatan berpikir dalam menghayati dan memahami keyakinan beragama. Dalam hal ini, PMII selaras dengan perjuangan NU. Islam Aswaja yang dikenal memiliki semangat nilai tawasuth (moderat), al-hurriyah (kemerdekaan), tasamuh (toleransi), i'tidal (keadilan), al-hurriyah (persamaan), dan al-sulh (nilai perdamaian) merupakan landasan penting di tengah kenyataan masyarakat Indoensia yang serba majemuk ini. Nilai-nilai ini-lah yang semestinya menjadi perjuangan bersama (universal), tidak hanya PMII dan NU, tetapi juga setiap elemen lain dalam komponen bangsa ini.

Kedua, aspek sosiologis. Hubungan dalam pengertian yang tidak bersifat organisatoris. Apalagi bila dihubungkan dengan kesamaan sosio-ekonomi, sosio-kultur, dan sosio-politik antara PMII dengan NU. Ketiga, aspek teknis. Bahwa di setiap lembaga, masing-masing pasti memiliki program kegiatan. Di NU misalnya, memiliki program kegiatan yang meliputi banyak aspek, semisal di pendidikan, kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain sebagainya. Di ruang-ruang itulah, PMII dengan NU bisa saling mengisi. Ketiga hal tersebut, minimal bisa menjadi bukti ketegasan komitmen interdependensi PMII dengan NU.

Pada akhirnya, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak akan lepas dari faham ahlussunnah wal jamaah yang juga merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja pula, PMII membedakan diri dengan organisasi lain.

Satu hal yang patut kita ingat adalah, bukan persoalan menjadi banom atau tidak menjadi banom, tetapi bagaimana PMII, NU, dan kita semua bisa tetap berkomitmen dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

*Penulis adalah aktivis PMII Solo
Senin 14 Maret 2011 9:54 WIB
Menguatkan Ekonomi Umat
Menguatkan Ekonomi Umat
Oleh: Faizi
 
Kata umat, memiliki arti yang amat luas dan bernuansa religius. Dalam konteks Islam, umat berarti masyarakat yang beragama Islam. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan tingkat keberhasilannya tergantung pada kekuatan partisipasi rakyat itu sendiri. Oleh karena secara statistik umat Islam adalah mayoritas dari rakyat Indonesia, maka penguatan ekonomi umat menjadi penting dan niscaya sebab keberhasilan pembangunan ekonomi berarti juga keberhasilan umat Islam dalam rangka perbaikan nasib serta taraf hidupnya.

Dalam beberapa bulan ini, harga barang kebutuhan pokok, misalnya, melonjak seiring kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Jelas daya beli rakyat semakin lemah. Dalam konteks mengatrol daya beli rakyat itulah urgensi menggerakkan ekonomi rakyat kita tempatkan dan terus ingatkan.<<>br />
Pembagian beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, bantuan sekolah adalah program perlindungan masyarakat. Tanpa kenaikan harga BBM pun, pemerintah sebagai representasi negara wajib menyantuni fakir, miskin, yatim piatu, serta orang telantar. Memang amanat konstitusi harus dilaksanakan sekuat tenaga, supaya tak satu golongan masyarakat pun tertinggal, apalagi terpinggirkan.

Mencermati fakta yang ada dengan asumsi yang terkena imbasnya adalah mayoritas umat Islam, maka strategi jitu mengenai penguatan umat agar menjadi kekuatan mandiri di bidang ekonomi menjadi mendesak. Tentu saja jawaban atas persoalan ini tidak mudah sebab akan berhubungan langsung dengan perilaku sosial dan sumber-sumber daya ekonomi yang dapat digunakan. Di sini peran agama sangat strategis dalam upaya berubah perilaku sosial umat yang destruktif terhadap ekonomi ke arah perilaku sosial konstruktif terhadap perubahan ekonomi.

Konsep dan strategi pemberdayaan umat dalam menciptakan kekuatan mandiri tersebut haruslah mengandung muatan langkah konkret untuk kemudian meyakinkan umat bagaimana mereka (baca: kita) tetap eksis dalam kehidupan yang serba materialistik ini dengan tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Pemahaman umat terhadap perilaku ekonomi yang Islami adalah mutlak diprioritaskan supaya tercipta kedisiplinan sosial-ekonomi yang mengarah pada keyakinan diri sebagai jalan dasar mencari jalan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dalam perspektif sosial menunjukkan ketidakmampuan masyarakat menggeser posisi kehidupannya baik secara vertikal (naiknya taraf kehidupan sosial) maupun secara horizontal (bertambahnya akses individu dalam lingkungan yang lebih luas) yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi. Manusia dalam pembangunan ekonomi adalah subjek (pelaku) sekaligus objek (penerima hasil) pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya serius yang mengarah pada keterlibatan rakyat dalam setiap proses pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi dalam Islam

Pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari etika sebab etika mengajarkan bagaimana kita harus berfikir dan berbuat dalam dua batas, yakni benar dan salah. Sesuatu yang salah tetapi dikerjakan berarti tidak etis, begitu juga sebaliknya. Etika Islam yang pertama adalah tauhid, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini bersumber dari Allah. Namun demikian, segala sesuatu diperuntukkan bagi manusia baik yang di langit maupun yang di bumi (QS. Al-Jatsiyah: 13). Etika ini meletakkan ketaqwaan kepada Allah sebagai syarat utama bagi terbukanya reziki dari Allah (QS. Al-‘Araf: 96). Manusia yang bertaqwa dengan sebenar-benarnya adalah manusia yang berakhlak tinggi yang diharapkan akan menjadi dasar dalam mengemban misi yang diamanatkan oleh Allah.

Etika yang kedua adalah tanggung-jawab. Manusia diciptakan Allah di bumi ini sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya (QS. Al-Baqarah: 30). Allah memberikan amanat kepada manusia untuk mamakmurkan bumi (QS. Hud: 61). Untuk itu, manusia diperintah untuk bekerja merubah kehidupannya (QS. Ar-Ra’du: 11). Dalam konteks ini, faktor moral sebagaimana dikatakan Etzioni memegang peranan penting. Tentu saja moral yang Islami.

Pembangunan ekonomi merupakan proses penggalian sumber-sumber daya alam yang melibatkan sumber daya manusia, ilmu dan teknologi sehingga memberikan manfaat dengan nilai yang lebih tinggi bagi manusia. Pembangunan ekonomi menurut Dusley Seer dikatakan berhasil jika mampu mengatasi tiga masalah pokok: kemiskinan (pendapatan rendah), pengangguran (kesempatan kerja rendah) dan ketimpangan (distribusi hasil pembangunan tidak merata). Ketiga sasaran pembangunan di atas akan tercapai jika manusia dalam proses pencapaian tujuan pembangunan itu berpegang pada kisi-kisi yang telah ditegaskan dalam Al Qur’an seperti yang telah diurai sebelumnya.

Etika tauhid dan tanggung-jawab menegaskan kepada pelaksana pembangunan bahwa penggunaan kekayaan alam harus tunduk kepada “sunnatullah” sebab Dialah pemilik segalanya sehingga kepada pelaku pembangunan diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Islam memiliki prinsip dasar yang tegas dalam mencapai tingkat kesejahteraan umat baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pada level pendistribusian.

* Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UII Yogyakarta. Pengurus PMII Cabang DI Yogyakarta
Senin 7 Maret 2011 7:27 WIB
KONGRES PMII
PMII dan Komitmen ke-Indonesia-an
PMII dan Komitmen ke-Indonesia-an
Oleh Ihsanudin*

Kekerasan atas nama agama yang kembali merebak akhir-akhir ini, seperti Cikeusik dan Temanggung merupakan ancaman serius bagi bangunan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu, kesadaran tentang kebhinnekaan seharusnya menjadi benteng terkahir keindonesiaan. Keberagamaan adalah fakta objektif yang tidak bisa dimungkiri dalam konteks Indonesia, sehingga merawat keberagaman di atas adalah tugas kita semua.

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya keberagaman disokong oleh dua elemen penting, pertama, sikap masyarakat untuk bisa menerima perbedaan sebagai fakta dan harus dihormati, kedua keberadaan negara yang mampu menyatukan perbedaan di atas. Untuk itu, negara harus mampu melindungi semua warganya, antara lain dengan menjaga keragaman yang ada di dalamnya. Namun faktanya, seringkali negara bukan saja gagal dalam melindungi keragaman, melainkan justru memanfaatkan atau membiarkan kekerasaan yang diakibatkan oleh keragaman tu un<>tuk kepentingan jangka pendek.

Dalam karangka logika di atas, kasus Cikeusik dan Temanggung merupakan pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dan pembiaran negara terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat.

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi (pembauran dua kebudayaan  yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok).

Pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Namun permasalahannya plurlisme itu hari ini menjelma menjadi sumber konflik dan ketegangan antar agama, lebih parah lagi konflik tersebut sudah didefinesikan sebagai anjuran agama yang di legitimasi dengan aspek teologis. Dampaknya sang pemeluk agama merasa bahwa konflik itu bagian dari perintah Tuhan dan pekerjaan suci.

Namun demikian dengan merebaknya berbagai kerusuhan sosial beberapa dekade akhir-akhir ini (seperti kasus Ambon, Poso, Sampit, Tarakan, Ahmadiyah, dll.), maka dengan itu, asumsi-asumsi tentang hubungan antar umat beragama dan perkembangan masyarakat yang dibayangkan di atas tadi berubah menjadi negatif. Dari analisis yang berkembang, ada kesan faktor non-agama seperti politik, ekonomi, etnis, dan lain sebagainya, cenderung ditempatkan sebagai sumbu pemicu terjadinya konflik realistik antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain. Sementara agama dinilai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan konflik yang acapkali berkembang secara radikal menjadi zero sum game (pertarungan habis-habisan), seperti penghancuran terhadap infrastruktur yang dibangun dengan susah payah oleh para pemeluk agama.

Absolutisme agama

Selain faktor eksternal yang meliputi ekonomi, politik dan sebagainya. Ada unsur lain yang tak kalah pentingnya yaitu sikap adanya koflik itu bersumber dari distorsi epistemologis dalam menangkap absolutisme agama yang alih-alih memperkokoh komitmen ilahiah pemeluk agama, malah berkembang ke arah juvinile extremism (ekstrimisme mentah), yang dapat menumbuhsuburkan sikap eksklusivisme. sehingga terjadi claim of trurh atau dalam perilaku keagamaan disebut dengan juvinile ekstrimism (ekstrimisme mentah) yang pada akhirnya bermuara pada pendangkalan makna agama itu sendiri.

Dengan demikian, cara beragama yang berpandangan eksklusivisme teologis sangat tidak relevan dalam konteks kemajemukan bangsa ini. Multikulturalisme meniscayakan adanya inklusivitas dalam beragama, transparan, dan membuka ruang dialog dengan agama lain dalam upaya menumbuhkan kembangkan kesadaran dalam perbedaan dan menghapus mean streem bahwa agama yang lain adalah agama “kafir” dan tidak layak  untuk berkembang di negeri ini. mengikis eksklusivisme negatif di masyarakat merupakan tuntutan yang mendesak. Dalam masyarakat yang plural, diperlukan pemikiran dan sikap inklusif yang berpandangan bahwa di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. Pandangan seperti ini perlu ditumbuhkan dalam masyarakat, dan bila ditinjau dari kebenaran ajaran masing-masing, pandangan inklusivisme tidaklah bertentangan karena seseorang masih tetap meyakini bahwa agamanyalah yang paling baik dan benar.

Bagi (alm) Abdurrahman Wahid, dengan pemikirannya yang tajam tentang agama dan kebangsaan. Dalam pemikiran kebangsaan ini, ia mengarahkan pemikiranya pada sikap inklusif dalam hidup beragama. Bagi Abdurrahman Wahid, untuk menciptakan keharmonisan antara umat beragama di Indonesia, tidak cukup hanya saling menghormati atau hanya tenggang rasa satu dengan yang lain. Dalam hubungan antar umat beragama itu, haruslah diwujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan, yaitu perasaan saling memiliki (Sense of Belonging) dalam kehidupan secara kemanusiaan “ukhuwah basyariyah” (Wahid, 1994: 173).

Dalam aplikasinya memang sikap menerima (welcome) terhadap agama lain tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada sikap tidak terima yang timbul dalam benak kita, tapi rasanya melihat fenomena konflik yang terjadi antar ummat beragama sikap untuk memunculkan pemikiran tentang perlunya mengembangkan apa yang disebut sebagai ‘Teologi Agama-Agama’. Yakni kesadaran untuk menerima eksistensi agama-agama lain, tidak hanya dalam kerangka pengakuan multikulturalisme sebagai realitas sosial melainkan dalam kerangka sikap tulus sebagai pandangan agamawi.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi kepemudaan jelas memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan akar historis kultural organisasi mahasiswa ini yang tidak bisa dilepaskan dari perahu besarnya orgnisasinya, yakni Nahdlatul Ulama’. Disamping itu, kata Indonesia yang melekat pada PMII menjadi bukti kongkrit komitmen PMII terhadap ke-Indonesiaan.

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang besar, PMII memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi untuk kemudian menjaga serta merawat aneka ragam kekayaan bangsa ini yang berupa pluralisme dan multikulturisme. Dengan demikian, tugas kita semua adalah menjamin kehidupan yang multi ini agar tetap rukun, damai dan tidak terjadi konflik.


* Penulis adalah Ketua Lembaga Kaderasi Nasional PB PMII 2008-2010, Kandidat Ketua Umum PB PMII 2011-2013, penulis buku “Tan Malaka dan Revolusi Proletar” (Resistbook, 2010)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG