IMG-LOGO
Tokoh
KH SHOLEH DARAT

Pelopor Penerjemahan Al-Qur’an

Sabtu 10 September 2011 7:14 WIB
Bagikan:
Pelopor Penerjemahan Al-Qur’an

Peran Kiai Soleh Darat dalam menyebarkan Islam tak hanya semasa hidupnya maupun warisan pesantrennya. Sebab murid-muridnya adalah para pendiri organisasi Islam, pengasuh pesantren dan pendakwah agama yang terus menghasilkan kader-kader da’i berikutnya. Sampai akhir zaman.  

Wali ini yang hidup sezaman dengan dua waliyullah besar lainnya, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kiai Kholil Bangkalan, Madura ini disebut sebagai gurunya para ulama tanah Jawa. <>

Murid-muridnya itu, diantaranya, KH Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama), KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan Syaikh Mahfudh Termas Pacitan (pendiri Pondok Pesantren Termas), KH Idris (pendiri Pondok Pesantren Jamsaren Solo), KH Sya’ban (ahli falak dari Semarang), Penghulu Tafsir Anom dari Keraton Surakarta, KH Dalhar (pendiri Pondok Pesantren Watucongol, Muntilan), KH Munawir (Krapyak Yogyakarta), KH Abdul Wahab Chasbullah Tambak Beras Jombang, KH Abas Djamil Buntet Cirebon, KH Raden Asnawi Kudus, KH Bisri Syansuri Denanyar Jombang dan lain-lainnya. Para murid itu ada yang belajar pada Kiai Soleh Darat sewaktu masih di Mekah maupun setelah di  Semarang. 

”Bisa dikatakan, Kiai Soleh Darat adalah embahnya para ulama di Jawa, karena menjadi guru dari guru ulama yang ada sekarang,” terang KH Ahmad Hadlor Ihsan, mantan Rois Syuriyah PCNU Kota Semarang yang juga pengasuh Ponpes Al-Islah Mangkang, Tugu, Semarang.  

Semasa hidupnya, selain mengajar masyarakat awam, Kiai Soleh Darat juga aktif mengisi pengajian di kalangan priyayi. Di antara jamaah pengajiannya adalah Raden Ajeng Kartini, anak Bupati Jepara. 

RA Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Qur’an. Ketika mengikuti pengajian Kiai Soleh Darat di pendopo Kabupaten Demak yang bupatinya adalah pamannya sendiri, RA Kartini sangat tertarik dengan Kiai Soleh Darat.  Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir Surat Al-Fatihah. 

RA Kartini lantas meminta romo gurunya itu agar Al-Qur'an diterjemahkan. Karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Qur’an. Dan para ulama waktu juga mengharamkannya. Mbah Shaleh Darat menentang larangan ini. Karena permintaan Kartini itu, dan panggilan untuk berdakwah, beliau menerjemahkan Qur’an dengan ditulis dalam huruf  Arab pegon sehingga tak dicurigai penjajah.

Kitab tafsir dan terjemahan Al-Qur’an itu diberi nama Faidh al-Rahman fi Tafsir Al-Qur’an. Tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Jilid pertama yang terdiri dari 13 juz. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim.

Kitab itu dihadiahkannya kepada RA Kartini sebagai kado pernikahannya dengan RM Joyodiningrat, Bupati Rembang. Mulailah Kartini mempelajari Islam dalam arti yang sesungguhnya. 

Kartini amat menyukai hadiah itu dan mengatakan: “Selama ini al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikitpun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang-benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kyai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami.” 

Melalui kitab itu pula Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya. Yaitu Surat Al-Baqarah ayat 257 yang mencantumkan, bahwa Allah-lah yang telah membimbing orang-orang beriman dari gelap kepada cahaya (Minadh-Dhulumaati ilan Nuur). 

Kartini terkesan dengan kalimat Minadh-Dhulumaati ilan Nuur yang berarti dari gelap kepada cahaya karena ia merasakan sendiri proses perubahan dirinya.  

Kisah ini sahih, dinukil dari Prof KH Musa al-Mahfudz Yogyakarta, dari Kiai Muhammad Demak, menantu sekaligus staf ahli Kiai Soleh Darat.

Dalam surat-suratnya kepada sahabat Belanda-nya, JH Abendanon, Kartini banyak sekali mengulang-ulang kalimat “Dari Gelap Kepada Cahaya” ini. Sayangnya, istilah “Dari Gelap Kepada Cahaya” yang dalam Bahasa Belanda “Door Duisternis Tot Licht” menjadi kehilangan maknanya setelah diterjemahkan Armijn Pane dengan kalimat “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Mr. Abendanon yang mengumpulkan surat-surat Kartini menjadikan kata-kata tersebut sebagai judul dari kumpulan surat Kartini. 
Tentu saja ia tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut sebenarnya dipetik dari Al-Qur’an. Kata “Minazh-Zhulumaati ilan-Nuur“ dalam bahasa Arab tersebut, tidak lain, merupakan inti dari dakwah Islam yang artinya: membawa manusia dari kegelapan (jahiliyyah atau kebodohan) ke tempat yang terang benderang (petunjuk, hidayah atau kebenaran).

Kitab Tafsir Kiai Soleh itu, walau tidak selesai 30 juz Al-Qur'an, dicetak pertama kali di Singapura pada tahun 1894 dengan dua jilidan ukuran folio. Sehingga walau pengarangnya telah wafat, pengajian kitab ini jalan terus. Karena referensi pribumi Jawa yang bermukim di tanah melayu. Bahkan kaum muslim di Pattani, Thailand Selatan juga memakai kitab ini. 

Hingga kini Karya-karya Mbah Soleh Darat masih dibaca di pondok-pondok pesantren dan majelis taklim  di Jawa. Sebagian besar bukunya sampai sekarang terus dicetak ulang oleh Penerbit Toha Putera, Semarang.

Sederhana plus Progresif

Sebagaimana umumnya ulama, Kiai Soleh Darat sangat bersahaja dan tawadhu. Akhlaknya sangat terjaga dari kesombongan. Dalam semua kitabnya, ia selalu selalu merendah dan menyebut dirinya sebagai orang Jawa awam yang tak faham seluk-beluk Bahasa Arab.

Di prolog kitabnya selalu tertulis  “buku ini dipersembahkan kepada orang awam dan orang-orang bodoh seperti saya”. Dalam pendahuluan Terjemahan Matan al-Hikam terbitan Toha Putra Semarang tertera: “ini kitab ringkasan dari Matan al-Hikam karya al-Allamah al-Arif billah Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Atha’illah. Saya ringkas sepertiga dari asal agar memudahkan orang awam seperti saya. Saya tulis dengan Bahasa Jawa agar cepat dipahami oleh orang yang belajar agama atau mengaji”. 

Bahkan, meski beliau keturunan Nabi Muhammad (sayyid/habib), yang nasabnya dari Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) putra Raden Rahmat (Sunan Ampel), hal itu tak pernah dikatakannya. Bagi  Mbah Soleh, orang dihormati karena ilmu dan amalnya. Bukan garis keturunannya. 

Kiai Soleh Darat selalu menekankan kepada muridnya agar giat menuntut ilmu. Dia berkata: “Inti sari Al-Qur’an adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan akhirat”.

Diperingatkannya, orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam keimanannya, maka akan jatuh pada keyakinan sesat. Sebagai misal, paham kebatinan yang mengajarkan bahwa amal yang diterima Allah adalah amaliyah hati yang dipararelkan dengan paham Manunggaling Kawulo Gusti-nya Syekh Siti Jenar dan berakhir tragis pada perilaku taqlid buta (anut asal ikut). 

”Iman orang taklid tidak sah menurut ulama muhaqqiqin (ahli hakikat),” demikian tegasnya.  Kata itu tersurat dalam Kitab Tarjamah Sabil al-‘Abid ‘Ala Jauharah al-Tauhid karya Mbah Soleh Darat. Lebih jauh beliau peringatkan masyarakat tak terpesona oleh orang yang mengaku memiliki ilmu hakekat tapi meninggalkan syariat seperti sholat dan amalan fardhu lainnya. Kemaksiatan berbungkus kebaikan tetap saja namanya kebatilan, demikian inti petuah beliau.

Tauhid yang Tepat 

Kiai Soleh Darat dikenal sebagai ahli ilmu kalam. Ia adalah pendukung teologi Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturudi. Dalam kitab Tarjamah Sabil al-’Abid ‘ala Jauharah at-Tauhid dia mengemukakan penafsirannya atas sabda Rasulillah SAW mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggal Nabi, dan hanya satu golongan yang selamat.

Menurutnya, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulillah SAW, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlussunah Waljamaah Al-Asy’ariyah, dan Maturidiyah. 

Sebagai ulama yang berpikiran maju, ia senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras, setelah itu baru bertawakal, menyerahkan semuanya pada Allah. Ia sangat mencela orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ia juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatan. 

Tradisi berpikir kritis dan mengajarkan ilmu agama terus dikembangkan hingga akhir hayatnya. 


Ikon Kota Semarang

Menurut Ketua Pengajian Ahad Pagi KH Muhamamd Muin, Kiai Soleh Darat lahir di Dukuh Kedung Jumbleng Kecamatan Mayong, Jepara, sekitar tahun 1820 (1235 H).  Beliau wafat di Semarang, tanggal 18 Desember 1903/28 Ramadhan  1321 H dalam usia 83 tahun.Kata ''Darat'' di belakang nama Kiai Soleh adalah sebutan masyarakat untuk menunjukkan tempat dia tinggal, yakni di Kampung Darat, Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara. 

Ayahnya, KH Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda di wilayah pesisir utara. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. 

Lalu bersama ayahnya pergi ke Singapura, belanjut pergi haji sekaligus melanjutkan studi di Mekah. Setelah ayahnya wafat di tanah suci, Soleh berhasil mendapat ijazah dari ulama terkemuka di Mekah dan ia lalu  menjadi guru besar di sana. 

Banyaknya umat yang hadir di haulnya, memang menjadi tengara kebesaran namanya. Tak dapat dipungkiri, ulama besar itu memang telah menjadi ikon Semarang di masa lalu. 

Mengingat beliau termasuk perintis kemerdekaan, tokoh perlawanan terhadap penjajah melalui ilmu pengetahuan, selayaknya diberi gelar Pahlawan sebagaimana sebagian para muridnya.

 

Penulis    : Muhammad ichwan

Redaktur : Syaifullah Amin

Bagikan:
Jumat 25 Februari 2011 15:24 WIB
KHA WAHID HASYIM
Dari Pesantren untuk Bangsa
Dari Pesantren untuk Bangsa
KH. Abdul Wahid Hasyim adalah putra kelima dari pasangan KH. Hasyim Asy’ari dengan Nyai Nafiqah binti Kyai Ilyas. Anak lelaki pertama dari 10 bersaudara ini lahir pada hari Jumat legi, Rabiul Awwal 1333 H, bertepatan dengan 1 Juni 1914 M, ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian.

Wahid Hasyim adalah salah seorang dari sepuluh keturunan langsung KH. Hasyim Asy’ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari kerajaan Demak. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah itu betemu pada satu titik, yaitu Sultan Brawijaya V, yang menjadi salah satu raja Kerajaan MAtaram. Sultan Brawijaya V ini juga dikenal dengan sebutan Lembu Peteng.
t;
Kesepuluh putra KH. Hasyim Asy’ari itu adalah Hannah, Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, A. Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Sementara itu, dengan Nyai Masrurah KH. Hasyim Asy’ari dikaruniai empat putera, yakni Abdul Kadir, Fatimah, Khodijah dan Ya’kub.

Mondok Hanya Beberapa Hari
Abdul Wahid mempunyai otak sangat cerdas. Pada usia kanak-kanak ia sudah pandai membaca al-Qur’an, dan bahkan sudah khatam al-Qur’an ketika masih berusia tujuh tahun. Selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Abdul Wahid juga belajar di bangku Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng. Pada usia 12 tahun, setamat dari Madrasah, ia sudah membantu ayahnya mengajar adik-adik dan anak-anak seusianya.

Sebagai anak tokoh, Abdul Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Ia lebih banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di Madrasah, ia juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Abdul Wahid mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala, selain menguasai maknanya dengan baik.

Pada usia 13 tahun ia dikirim ke Pondok Siwalan, Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Ternyata di sana ia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan ia pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi ia di pesantren ini mondok dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Abdul Wahid hanyalah keberkatan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal ilmu, demikian mungkin ia berpikir, bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah, adalah masalah lain, harus berhubungan dengan kyai. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari Abdul Wahid ketika itu.

Sepulang dari Lirboyo, Abdul Wahid tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Oleh ayahnya pilihan tinggal di rumah dibiarkan saja, toh Abdul Wahid bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Benar juga, selama berada di rumah semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri.

Menerapkan Sistem Madrasah ke Dalam Sistem Pesantren
Pada 1916, KH. Ma’sum, menantu KH. Hasyim Asy’ari, dengan dukungan Wahid Hasyim, memasukkan sistem Madrasah ke dalam sistem pendidikan pesantren. Ada tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan siffir awwal dan siffir tsani, yaitu masa persiapan untuk memasuki masa lima tahun jenjang berikutnya. Pada siffir awwal dan siffir tsani diajarkan khusus bahasa Arab sebagai landasan penting pembedah khazanah ilmu pengetahuan Islam. Pada tahun 1919, kurikulum madrasah tersebut ditambah dengan pendidikan umum, seperti bahasa Indonesia (Melayu), berhitung dan Ilmu Bumi. Pada 1926, KH. Mauhammad Ilyas memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah ke dalam kurikulum madrasah atas persetujuan KH. Hasyim Asy’ari.

Pembaharuan pendidikan Pesantren Tebuireng yang dilakukan KH. Hasyim Asy’ari, berikut murid dan puteranya, bukan tanpa halangan. Pembaharuan pendidikan yang digagasnya menimbulkan reaksi yang cukup hebat dari masyarakat dan kalangan pesantren, sehingga banyak juga orang tua santri memindahkan anak-anaknya ke pesantren lain, karena dengan pembaharuan tersebut Pesantren Tebuireng dipandang sudah terlalu modern. Reaksi tersebut tidak menyurutkan proses pembaharuan Pesantren Tebuireng. Hal tersebut terus berlangsung dan dilanjutkan oleh Wahid Hasyim dengan mendirikan madrasah modern di lingkungan pesantren.

Berangkat ke Mekkah
Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, ia dikirim ke Mekkah, di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekkah ditemani oleh saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama. Muhammad Ilyas memiliki jasa yang besar dalam membimbing Abdul Wahid sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam bahasa Arab, dan dialah yang mengajari Abdul Wahid bahasa Arab. Di tanah suci ia belajar selama dua tahun.

Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak ia sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Ia menguasai tiga bahasa asing, yaitu bahasa Arab, Inggris dan Belanda. Dengan bekal kemampuan tiga bahasa tersebut, Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari tiga bahasa tersebut. Otodidak yang dilakukan Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren termasuk juga dalam politik.

Setelah kembali dari Mekkah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan pembaharuan, baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan politik. Pada usia 24 tahun (1938), Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawannya, ia gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya pembaharuan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah.

Menikah
Pada usia 25 tahun, Abdul Wahid mempersunting gadis bernama Solichah, putri KH. Bisri Syansuri, yang pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Pasangan ini dikarunai enam anak putra, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil (mantan Presiden RI), Aisyah (Ketua Umum PP Muslimat NU, 1995-2000), Shalahudin al-Ayyubi (Insinyur lulusan ITB/Pengasuh PP. Tebuireng Jombang, sesudah KH. Yusuf Hasyim), Umar (dokter lulusan UI), Khadijah dan Hasyim.

Empat Tahun Sebelum Masuk Organisasi
Jangan ada orang yang memasuki suatu organisasi atau perhimpunan atas dasar kesadaran kritisnya. Pada umumnya orang yang aktif dalam sebuah organisasi atas dasar tradisi mengikuti jejak kakek, ayah, atau keluarga lain, karena ikut-ikutan atau karena semangat primordial. Tidak terkecuali bagi kebanyakan warga NU. Sudah lazim orang masuk NU karena keturunan; ayahnya aktif di NU, maka secara otomatis pula anaknya masuk dan menjadi aktivis NU. Kelaziman seperti itu agaknya tidak berlaku bagi Wahid Hasyim. Proses ke-NU-an Abdul Wahid Hasyim berlangsung dalam waktu yang cukup lama, setelah melakukan perenungan mendalam. Ia menggunakan kesadaran kritis untuk menentukan pilihan organisasi mana yang akan dimasuki.

Waktu itu April 1934, sepulang dari Mekkah, banyak permintaan dari kawan-kawannya agar Abdul Wahid Hasyim aktif dihimpunan atau organisasi yang dipimpinnya. Tawaran juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun-tahun itu di tanah air banyak berkembang perkumpulan atau organisasi pergerakan. Baik yang bercorak keagamaan maupun nasionalis. Setiap perkumpulan berusaha memperkuat basis organisasinya dengan merekrut sebanyak mungkin anggota dari tokoh-tokoh berpengaruh. Wajar saja jika kedatangan Wahid Hasyim ke tanah air disambut penuh antusias para pemimpin perhimpunan dan diajak bergabung dalam perhimpunannya. Ternyata tidak satupun tawaran itu yang diterima, termasuk tawaran dari NU.

Apa yang terjadi dalam pergulatan pemikiran Abdul Wahid Hasyim, sehingga ia tidak kenal secara cepat menentukan pilihan untuk bergabung di dalam satu perkumpulan itu? Waktu itu memang ada dua alternatif di benak Abdul Wahid Hasyim. Kemungkinan pertama, ia menerima tawaran dan masuk dalam salah satu perkumpulan atau partai yang ada. Dan kemungkinan kedua, mendirikan perhimpunan atau partai sendiri.

Di mata Abdul Wahid Hasyim perhimpunan atau partai yang berkembang waktu itu tidak ada yang memuaskan. Itulah yang menyebabkan ia ragu kalau harus masuk dan aktif di partai. Ada saja kekurangan yang melekat pada setiap perhimpunan. Menurut penilaian Abdul Wahid Hasyim, partai A kurang radikal, partai B kurang berpengaruh, partai C kurang memiliki kaum terpelajar, dan partai D pimpinannya dinilai tidak jujur.

”di mata saya, ada seribu satu macam kekurangan yang ada pada setiap partai,” tegas Abdul Wahid Hasyim ketika berceramah di depan pemuda yang bergabung dalam organisasi Gerakan Pendidikan Politik Muslim Indonesia.

Setelah beberapa lama melakukan pergulatan pemikiran Wahid Hasyim akhirnya menjatuhkan pilihannya ke NU. Meskipun belum sesuai dengan keinginannya, tapi dianggap NU memiliki kelebihan dibanding yang lain. Selama ini organisasi-organisasi dalam waktu yang pendek tidak mampu untuk menyebar keseluruh daerah. Berbeda dengan NU dalam waktu yang cukup singkat sudah menyebar hingga 60% di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang dianggap oleh Wahid Hasyim kelebihan yang dimiliki oleh NU.

Pokok Pemikirannya
Sebagai seorang santri pendidik agama, fokus utama pemikiran Wahid Hasyim adalah peningkatan kualitas sumberdaya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurut Wahid Hasyim, dilakukan melalui pendidikan khususnya pesantren. Dari sini dapat dipahami, bahwa kualitas manusia muslim sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas jasmani, rohani dan akal. Kesehatan jasmani dibuktikan dengan tiadanya gangguan fisik ketika berkatifitas. Sedangkan kesehatan rohani dibuktikan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Disamping sehat jasmani dan rohani, manusia muslim harus memiliki kualitas nalar (akal) yang senantiasa diasah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan solusi yang tepat, adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Mendudukkan para santri dalam posisi yang sejajar, atau bahkan bila mungkin lebih tinggi, dengan kelompok lain agaknya menjadi obsesi yang tumbuh sejak usia muda. Ia tidak ingin melihat santri berkedudukan rendah dalam pergaulan masyarakat. Karena itu, sepulangnya dari menimba ilmu pengetahuan, dia berkiprah secara langsung membina pondok pesantren asuhannya ayahnya.

Pertama-tama ia mencoba menerapkan model pendidikan klasikal dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu-ilmu umum di pesantrennya. Ternyata uji coba tersebut dinilai berhasil. Karena itu ia kenal sebagai perintis pendidikan klasikal dan pendidikan modern di dunia pesantren.

Untuk pendidikan pondok pesantren Wahid Hasyim memberikan sumbangsih pemikirannya untuk melakukan perubahan. Banyak perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan. Mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, ia membuat perencanaan yang matang. Ia tidak ingin gerakan ini gagal di tengah jalan. Untuk itu, ia mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:

* Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya
* Menggambarkan cara mencapai tujuan itu
* Memberikan keyakinan dan cara, bahwa dengan sungguh-sungguh tujuan dapat dicapai.

Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam khususnya di lingkungan pesantren lebih berkosentrasi pada urusan ukhrawiyah (akhirat), nyaris terlepas dari urusan duniawiyah (dunia). Dengan seperti itu, pesantren didominasi oleh mata ajaran yang berkaitan dengan fiqh, tasawuf, ritual-ritual sakral dan sebagainya.

Meski tidak pernah mengenyam pedidikan modern, wawasan berfikir Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Wawasan ini kemudian diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan. Berkembangnya pendidikan madrasah di Indonesia di awal abad ke-20, merupakan wujud dari upaya yang dilakukan oleh cendikiawan muslim, termasuk Wahid Hasyim, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam (pesantren) dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Apa yang dilakukan oleh Wahid Hasyim adalah merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena identik dengan penjajah. Kebencian pesantren terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti halnya memakai pantolan, dasi dan topi, dan dalam konteks luas pengetahuan umum.

Dalam metode pengajaran, sekembalinya dari Mekkah untuk belajar, Wahid Hasyim mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Usulan itu antara lain agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang sistematis, dengan tujuan untuk mengembangkan dalam kelas yang menggunakan metode tersebut santri datang hanya mendengar, menulis catatan, dan menghafal mata pelajaran yang telah diberikan, tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdikusi. Secara singkat, menurut Wahid Hasyim, metode bandongan akan menciptakan kepastian dalam diri santri.

Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan mendirikan perpustakaan. Hal ini merupakan kemajuan luar biasa yang terjadi pada pesantren ketika itu. Dengan hal tersebut Wahid Hasyim mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang dialogis. Dimana posisi guru ditempatkan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendapat guru bukanlah suatu kebenaran mutlak sehingga pendapatnya bisa dipertanyakan bahkan dibantah oleh santri (murid). Proses belajar mengajar berorientasi pada murid, sehingga potensi yang dimiliki akan terwujud dan ia akan menjadi dirinya sendiri.

Kiprah Sosial Kemasyarakatan dan Kenegaraan
Selain melakukan perubahan-perubahan tersebut Wahid Hasyim juga menganjurkan kepada para santri untuk belajar dan aktif dalam berorganisasi. Pada 1936 ia mendirikan IKPI (Ikatan Pelajar Islam). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mengorganisasi para pemuda yang secara langsung ia sendiri menjadi pemimpinnya. Usaha ikatan ini antara lain mendirikan taman baca.

Pada tahun 1938 Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Pada tahun ini Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus Ranting Tebuireng, lalu menjadi anggota pengurus Cabang Jombang. Kemmudian untuk selanjutnya Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota Pengurus Besar NU di wilayah Surabaya. Dari sini karirnya terus meningkat sampai Ma’arif NU pada tahun 1938. Setelah NU berubah menjadi partai politik, ia pun dipilih sebagai ketua Biro Politik NU tahun 1950.

Di kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama mencoba ikut memasuki trace baru bersama-sama organisasi sosial modern lainnya, sepeti Muhammadiyah, NU juga membentuk sebuah federasi politik bernama Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) lebih banyak di dorong oleh rasa bersalah umat Islam setelah melihat konsolidasi politik kaum nasionalis begitu kuat. Pada tahun 1939, ketika MIAI mengadakan konferensi, Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua. Setahun kemudian ia mengundurkan diri.

Wahid Hasyim juga mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam (BPI) yang anggota-anggotanya dikader untuk terampil dan mahir berpidato di hadapan umum. Selain itu, Wahid Hasyim juga mengembangkan pendidikan di kalangan umat Islam. Tahun 1944 ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhnya ditangani oleh KH. A Kahar Mudzakir. Tahun berikutnya, 1945, Wahid Hasyim aktif dalam dunia politik dan memulai karir sebagai ketua II Majelis Syura (Dewan Partai Masyumi). Ketua umumnya adalah ayahnya sendiri. Sedangkan ketua I dan ketua II masing-masing Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimejo.

Pada tanggal 20 Desember 1949 KH. Abdul Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama dalam kabinet Hatta. Sebelumnya, yaitu sebelum penyerahan kedaulatan, ia menjadi Menteri Negara. Pada periode kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama.

Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam Kabinet Syahrir pada tahun 1946. Pada tahun ini juga, ketika KNIP dibentuk, KH. A Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP.

Selama menjadi Menteri Agama, usahanya antara lain: [1] Mendirikan Jam’iyah al-Qurra’ wa al-Huffazh (Organisasi Qari dan Penghafal al-Qur’an) di Jakarta; [2] Menetapkan tugas kewajiban Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1950; [3] Merumuskan dasar-dasar peraturan Perjalanan Haji Indonesia; dan [4] Menyetujui berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dalam kementerian agama.

Pada tahun 1952 KH. Abdul Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Darul Dakwah wa al-Irsyad. Susunan pengurusnya adalah KH. A Wahid Hasyim sebagai ketua, Abikusno Cokrosuyoso sebagai wakil ketua I, dan H. Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua II.

Sebagai Ketua Umum PBNU
Ketika Muktamar ke 19 di Palembang mencalonkannya sebagai Ketua Umum, ia menolaknya, dan mengusulkan agar KH. Masykur menempati jabatan sebagai Ketua Umum. Kemudian atas penolakan KH. A Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan Ketua Umum, maka terpilihlah KH. Masykur menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun berhubung KH. Masykur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan KH. Masykur selaku ketua umum, dan dengan demikian maka Wahid Hasyim ditetapkan sebagai Ketua Umum.

Disamping sebagai Ketua Umum PBNU, KH. A Wahid Hasyim menjabat Shumubucho (Kepala Jawatan Agama Pusat) yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Awalnya Shumubucho adalah merupakan kompensasi yang diberikan kepada KH. Hasyim Asy’ari, mengingat usianya yang sudah uzur dan ia harus mengasuh pesanten sehingga tidak mungkin jika harus bolak-balik Jakarta-Jombang. Karena kondisi ini, ia mengusulkan agar tugas sebagai Shumubucho diserahkan kepada KH. Abdul Wahid Hasyim, puteranya.

Tokoh Muda BPUPKI
Karir KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan ia sandang. Diantaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPUPKI. Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda setelah BPH. Bintoro dari 62 orang yang ada. Waktu itu Wahid Hasyim berusia 33 tahun, sementara Bintoro 27 tahun.

Sebagai anggota BPKI yang berpengaruh, ia terpilih sebagai seorang dari sembilan anggota sub-komite BPKI yang bertugas merumuskan rancangan preambule UUD negara Republik Indonesia yang akan segera diproklamasikan.

Musibah di Cimindi
Tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April, KH. Abdul Wahhid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU. Berkendaraan mobil Chevrolet miliknya, dengan ditemani seorang sopir dari harian pemandangan, Argo Sutjipto, tata usaha majalah Gema Muslim, dan putra sulungnya, Abdurrahman ad-Dakhil. KH. Abdul Wahid Hasyim duduk di jok belakang bersama Argo Sutjipto.

Daerah sekitar Cimahi dan Bandung waktu itu diguyur hujan dan jalan menjadi licin. Pada waktu itu lalu lintas di jalan Cimindi, sebuah daerah antara Cimahi-Bandung, cukup ramai. Sekitar pukul 13.00, ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi KH. Abdul Wahid Hasyim selip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakang Chevrolet nahas itu banyak iring-iringan mobil. Sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zig-zag karena selip dari arah berlawanan. Karena mobil Chevrolet itu melaju cukup kencang, bagian belakangnya membentur badan truk dengan keras. Saat terjadi benturan, KH. A Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti itu. Keduanya luka parah. KH. Abdul Wahid Hasyim terluka bagian kening, mata serta pipi dan bagian lehernya. Sementara sang sopir dan Abdurrahman tidak cidera sedikit pun. Mobilnya hanya rusak bagian belakang dan masih bisa berjalan seperti semula.

Lokasi kejadian kecelakaan itu memang agak jauh dari kota. Karena itu usaha pertolongan datang sangat terlambat. Baru pukul 16.00 datang mobil ambulan untuk mengangkut korban ke Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Sejak mengalami kecelakaan, kedua korban terus tidak sadarkan diri. Pada pukul 10.30 hari Ahad, 19 April 1953, KH. Abdul Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Swt dalam usia 39 tahun. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 18.00, Argo Sutjipto menyusul menghadap Sang Khalik.

Ditetapkan Sebagai Pahlawan
Berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964, KH. Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya terdorong oleh taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta tanah air dan bangsa, telah memimpin suatu kegiatan yang teratur guna mencapai kemerdekaan nusa dan bangsa.


Biografi singkat KH. Abdul Wahid Hasyim disarikan dari buku ”99 Kiai Kharismatik Indonesia” di tulis oleh KH. A. Aziz Masyhuri, terbitan Kutub, Yogyakarta.
Kamis 18 November 2010 16:5 WIB
SKESTA-SKETSA BUDAIRY
Bagaimana M Said Budairy Menjadi NU?
Bagaimana M Said Budairy Menjadi NU?

SATU PAGI di pengujung April 2009. Said Budairy menerima tiga anakmuda di kediamannya, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dia mengenakan baju koko tipis putih dan bersarung. Kopiah putih menutupi rambutnya yang menipis dan beruban. Tiga anakmuda ini generasi baru dari apa yang sudah ditapaki Budary lebih dari setengah abad silam. Satu anakmuda itu bernama Caswiyono Rusydie, satunya Fahsin M. Fa’al. Keduanya aktivis Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama. Mereka datang guna mencari riwayat Kiai Tolchah Mansoer, salah seorang pendiri organisasi pelajar itu.

Ruang tamu kecil. Diisi satu set sofa buat lima orang. Warna kain sofa, biru muda, sudah terlihat kusam. Ada sobekan sepanjang jari kelingking di bagian sofa. Rumah Budairy tanpa halaman. Garasi cukup untuk satu mobil.<>

”Saya bingung tempat parkir kalau mau ngundang banyak orang ke sini,” katanya, datar. Dulu orang-orang teras NU belum punya mobil. Mereka biasa kumpul tanpa memikirkan tempat parkir.

”Mas Said ada di antara sedikit tokoh NU yang tidak neko-neko. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Pokoknya beliau tidak mencari materi. Itu saya tahu betul,” kata Umar Wahid, seorang dokter yang dekat dengan Budairy sejak 1963.

”Anda lihat ndak, ada seorang tokoh nasional tinggal di gang kecil?!” kata Gus Umar – panggilan Umar Wahid merujuk rumah Budairy.

Ada dikenal “Kelompok G” dari generasi Budairy. Ini kelompok yang “menggerakkan, menyiapkan, dan merumuskan” kembali khittah NU 1926. Dari kelompok ini muncul “Majlis 24”, beranggotakan 24 orang antara lain Fahmi D. Saifuddin, Mahbub Djunaidi, Sahal Mahfudz, Mustofa Bisri, Abdurrahman Wahid, Tholchah Hasan dan Said Budairy.

Majlis 24 lantas mengerucut menjadi “Tim 7”. Gus Dur dan Zamroni dipilih ketua dan wakil ketua, Mahbub, Fahmi, Danial Tanjung dan Ahmad Bagdja sebagai anggota. Budairy sendiri ditunjuk sekretaris. Mereka inilah ujung tombak gerakan khitah yang terkenal hingga sekarang dalam sejarah utama perkembangan NU.

“Kelompok G” merujuk alamat rumah Budairy di Mampang. Ia kemudian berafiliasi dengan “Kelompok Situbondo”, dipimpin Kiai As’ad Syamsul Arifin. Mereka mengkritisi Kiai Idham Chalid, populer dengan “Kelompok Cipete”, merujuk pada daerah kediaman Chalid.

”Di Kelompok Cipete ada Kiai Ali Yafie, Kiai Musadad, Nuddin Lubis dan banyak lagi. Tapi saya tidak tahu siapa yang memunculkan kelompok-kelompok ini. Rasanya tiba-tiba saja muncul,” kata Chalid Mawardi, yang digolongkan Kelompok Cipete.

Arief Mudatsir Mandan mencatat, “Kelompok Situbondo” pernah mendatangi Idham Chalid dan memintanya mengundurkan diri dari ketua umum PBNU. Alasannya kesehatan. Empat kiai senior yang datang itu adalah Kiai As’ad Syamsul Arifin (Sukorejo, Situbondo), Kiai Ali Ma’shum (Krapyak, Yogyakarta), Kiai Machrus Aly (Lirboyo, Kediri) dan Kiai Masykur (Jakarta).

Dalam arena muktamar NU 1984 di Situbondo, “Kelompok G” meroket. Mereka berhasil menggolkan kredo, Khittah 26. Mereka berhasil pula mempensiunkan Idham Chalid, yang menjabat selama 28 tahun. Dari muktamar inilah, Abudrahman Wahid tampil sebagai ketua umum PBNU.

”Waktu kawan-kawan hendak memperkenalkan Gus Dur ke Soeharto, berangkatnya dari rumah Mas Said. Bahkan yang menyetrikakan baju Gus Dur itu istri Mas Said,” ujar Slamet Effendy Yusuf, junior Budairy di koran Pelita, harian resmi Partai Persatuan Pembangunan.

”Ya, pada waktu itu rumah ini jadi ramai, kaya’ mau hajatan gitu. Kadang tak mengenal waktu. Ada juga yang tidur di sini, ada yang di atas. Saya masak sendiri aja. Tapi kadang bu Fahmi atau Bu Nur ke sini, bawa makanan, ikut masak-masak,” ujar Hayatun Nufus, istri Budairy, mengenang. Yang dimaksud Bu Fahmi adalah Mariam Chairiah, istri Fahmi Saifuddin, sementara Bu Nur merujuk Shinta Nuriyah, istri Gu Dur.

”Yang ngambek itu Hisyam. Karena kamar dia yang selalu ditempati nginep para tamu,” ujar Nufus mengingat anak ketiganya.

”Mbah Lim itu yang sering datang malem-malem. Jam satu, jam tiga. Dia langsung tok-tok jendela bapak,” ujar Eliza Said, anak kedua pasangan Budairy-Nufus. Nama lengkap Mbah Liem adalah Muslim Rifa’i Imampuro, aktivis NU dari Klaten, kini berusia 87 tahun, dikenal kiai nyentrik tapi kharismatik.

Budairy salah satu orang yang memiliki peran penting dalam sejarah baru, tonggak baru dan jalan baru organisasi NU. Ukurannya antara lain gerakan kembali NU ke Khittah 26. Ini suatu gerakan yang memfokuskan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Dalam urusan politik, gerakan ini memilih agar NU keluar dari peta politik praktis menuju politik bebas aktif. Dengan kata lain, secara organisasi NU tetap bergeming dari ajang perebutan kekuasaan. Para ahli menilai Khittah 26 sebagai “kecerdasan NU” menghadapi Orde Baru yang makin kuat menjadi rezim otoritarianisme.

Dalam catatan A. Chalid Mawardi, Gus Dur berpendapat Khittah itu berarti “menarik diri dari aktivitas politik praktis”. Sementara Mahbub mengatakan “tetap berpolitik praktis, dengan catatan saling menghormati satu dengan lainnya”. Mahbub mengusulkan “Khittah plus,” tulis Mawardi.

Mahbub beralasan, massa NU besar, justru NU akan kuat jika bermain dalam arena politik. ”Mengapa dibawa-bawa ke Khittah, lepas dari kegiatan-kegiatan politik? Ini sama dengan menjadikan NU sebagai perkumpulan sepakbola,” tulis Tom Anwar menirukan Mahbub Djunaidi.

Di sinilah peran Said Budairy sebagai penengah, ”Anda bisa bayangkan sulitnya mengkoordinir orang kaya’ Gus Dur, Pak Fahmi, Pak Zamroni, Pak Mahbub,” ujar Muchit Muzadi, kini berusia lebih 80 tahun, menetap di Jember, Jawa Timur, sebagai mustasyar atau penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Budairy cerita kumpul-kumpul di rumahnya bukan awal gerakan Khittah. Gerakan kecil-kecil sudah dimulai almarhum Fahmi Saifuddin dan kolega lain sejak muktamar di Semarang pada 1979. Anak-anak muda sudah gelisah dengan situasi NU. Gerakan kembali ke Khittah 26 sebetulnya juga muncul sejak Muktamar NU di Surabaya pada 1971. Namun, hal ini luput karena kerasnya rivalitas Idham Chalid dan Subhan ZE dalam perebutan posisi puncak PBNU.

Budairy mengingat, dalam satu tulisan mengenang almarhum Fahmi, bagaimana gedung PBNU yang kotor, porak-poranda, penuh dengan parkiran gerobak dorong di halaman. Generasi Budairy membandingkannya dengan memotret gedung dan universitas Muhammadiyah, yang telihat rapi dan tampak aktif. Tak ketinggalan rumahsakit Cikini milik umat Kristen Protestan dan rumahsakit St. Carolus milik umat Katholik. Ditentangnya foto-foto itu lalu dibawa ke kediaman para sesepuh NU. Mereka memperlihatkan foto-foto tersebut sambil menyampaikan keprihatinan. Mereka mengadu. Ternyata lumayan berhasil. Sempat ada tokoh NU yang meneteskan airmata.

”Kantor PBNU hanya ramai ketika menjelang Pemilu dan menentukan siapa yang akan jadi DPR. Selebihnya, kantor PBNU sepi. Ketika malam, kantor PBNU berisi gerobag-gerobag dorong,” tutur Budairy.

NAMA BUDAIRY
di depan Said adalah nama ayahnya. Budairy senior adalah anak dari Kiai Idris, murid dari Kiai Tohir. Kiai Tohir ayah Kiai Nachrowi, salah seorang yang membidani kelahiran Nahdlatul Ulama serta pendiri Pesantren Bungkuk di Singosari, sekira 7 kilometer timur laut dari kota Malang. Budairy menikah dengan Mutmainnah, anak Kiai Alwi Murtadho, anggota Badan Konstituante dari Partai NU.

Pada 12 Maret 1936 menjelang subuh, Mutmainnah melahirkan anak ketiganya. Ini satu-satunya anak Mutmainnah dan Budairy. Dua anak mereka meninggal sewaktu dilahirkan. Mungkin karena ini pula si bayi jadi rebutan kerabat untuk memberi sebuah nama. Kiai Alwi Murtadho memberi nama Muhtarom. Kiai Idris memberi nama Tohir.

Namun kemudian nama lain datang. Si bayi sering sakit-sakitan. Penyebabnya, nama Muhtarom dianggap terlalu berat, atau dalam tradisi Jawa disebut kaboten jeneng alias keberatan nama, memandang bagaimana orang-orang Jawa dulu, bahkan hingga kini, mempercayai keramatnya sebuah nama. Suatu hari ada seorang kiai datang dari Gentong, Pasuruan. Keluarga memintanya berkah. Dia mengganti nama menjadi Said: Muhammad Said Budairy.

Mutmainnah meninggal dalam usia 32 tahun selagi Budairy menyusui. Umurnya sekitar setahunan. Ada sketsa tak utuh dalam diri Budairy menggambarkan ibunya, ”Saya sendiri pernah mencoba merekonstruksi kenapa ibu meninggal. Saya pikir, pada waktu itu, antibiotik itu kan belum dikenal. Sehingga kesimpulan saya, ibu mengalami infeksi pada saluran melahirkan dan tidak terobati.”

Mutmainnah seorang da’iyah atau pendakwah. Seorang kolega ibunya menceritakan, Budairy kecil beberapa kali diajak ceramah, keluar-masuk kampung. ”Ketika pertama kali saya ke makam, dikasih tahu, ini makam ibumu,”  Budairy mengenang. 

”Suatu ketika saya lihat nisannya sudah mulai rapuh, saya ganti dengan nisan batu, sampai sekarang,” ujarnya lirih.

Budairy diasuh dan disusui neneknya, Afiati atau Riwati, istri Kiai Alwi Murtadho. Perpindahan asuhan dan susuan Afiati adalah wasiat Mutmainnah. Perpindahan ini menjadikan status Budairy dengan anak-anak Afiati tak hanya paman, tapi juga saudara sesusuan —dalam istilah fiqih disebut akhun bir rodlo’ah. Mereka yang berkerabat macam ini adalah A. Basori Alwi, Abdullah A. Murtadho, Anshar (meninggal saat bayi), dan Abdul Karim Alwi.

Sejak itu Budairy tak pernah jauh dari neneknya hingga usia SMA. Dia datang ke rumah bapaknya hanya seperlunya atau saat kena marah. Namun Afiati juga paling mengasihi. Kadang ini membuat iri anak-anak kandungnya sendiri.

Budairy kagum dengan kegigihan Afiati menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, ”Bu Afiati jualan beras, ketan, kacang kedelai. Saya merasakan beliau tambah berat ketika suaminya mengalami post-power syndrom.” Kekaguman ini diwujudkan Budairy dengan meniru apa yang dilakukan neneknya. Dia ikut berjibaku membantu kesembilan adik-adik tirinya.

”Mas Said itu ya kaya kakak saya sendiri. Jadi rasanya itu nggak ada bedanya. Dia itu baik kepada adik-adiknya. Kami diangkat sedikit demi sedikit. Ya, memang keluarga sederhana, jadi kemampuan ya biasa-biasa saja,” kata Sholihah.

Lepas Mutmainnah meninggal, ayah Said menikah lagi dengan Mughoyyah. Rumahnya di sebelah timur pasar Singosari. Mereka memiliki duabelas anak, tiga meninggal saat bayi. Budairy senior pernah sebagai legislator daerah mewakili Partai Nahdlatul Ulama. Dahulu jabatan politik sebatas jabatan sosial, tak cukup berpengaruh pada penghasilan. Biaya rapat lebih banyak patungan atau sukarela. Dia berdagang macam-macam, dari pakaian orang tua, kain jarit, sarung serta bertani. Karena persoalan ekonomi, hingga tutup usia pada usia 78 tahun, keinginannya naik haji tak tercapai. Sementara ibu tiri Budairy meninggal dalam usia 60 tahun.

Said Budairy menjalani pendidikan dasar hingga SMA di Malang —semuanya di sekolah modern, dari 1951 hingga 1957. Dia bukan satu-satunya generasi santri Malang yang menempuh sistem pendidikan modern. Di antara dia ada Tolchah Mansoer, ahli hukum tata negara dan pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada Moensif Nachrowi, salah satu pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Tolchah Hasan, mantan menteri agama kabinet Abdurahman Wahid, ada jurnalis Sinansari Ecip dan para kerabatnya seperti Karim A. Murtadho.

Di kota-kota lain di mana komunitas santri cukup menonjol, mencari santri berpendidikan modern pada awal kemerdekaan hingga tahun 60-an amatlah susah. Sebut saja wilayah Madura, Rembang, Jember, Jombong, Kediri, Tegal dan Cirebon.

Namun Budairy juga pernah mengaji di Kediri. Saat itu keluarganya mengungsi. Pada 1947, Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur terpapar aksi polisional Belanda. Masa ini disebut revolusi fisik, atau “kevakuman kekuasaan” di mana situasi sosial dan pemerintahan penuh gejolak, jalan-jalan dikuasai para ‘laskar rakyat’. Pada 1947, agitasi dari kaum Republik, dengan perintah “bumi-hangus” demi menangkal pendudukan kembali tentara Sekutu, menjadikan situasi serba rawan dan sulit bagi warga Malang.

”Di Kediri, kami tinggal di rumah besar milik Pak Abu Suja. Dia orang kaya, rumahnya gede, memenuhi segala keperluan sehari-hari kami. Saya tidak tahu persis bagaimana orangtua saya kenal mereka,” kata Karim A. Murtadho, anak bungsu pasangan Alwi Murtadho dan Afiati.

”Kami lama ngungsi di Kediri, persisnya di Ngadisomo. Saya dan Said sempat ngaji. Ke tempat ngaji harus nyebrang sungai dan melewati kuburan. Berangkat menjelang maghrib dan pulang setelah isya. Kalau pulang takutnya minta ampun,” ujar Karim, yang berusia dua tahun lebih muda dari Budairy.

Setelah di Kediri, keluarga Alwi Murtadho mengungsi secara berturut-turut ke Tulungagung, Jombang, Pasuruan dan Surabaya. Mereka baru kembali ke Singosari pada 1949. Tahun 1949 pula, pada 27 Desember, ditandai penyerahan kekuasaan Republik Indonesia dari kerajaan Belanda.

Budairy tak begitu intens menggeluti pendidikan pesantren. Keluarganya sendiri tak keberatan dirinya sekolah umum. Dia mondok di Bungkuk Singosari milik Kyai Tohir. Kitab nahwu atau ilmu gramatikal bahasa Arab yang dipelajarinya baru Jurumiyah dan khatam menghapal kitab Imriti. Gurunya Kiai Nur Salim, mertua dari mantan menteri agama Kiai Masykur dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Budairy, dalam usia 74 tahun, masih mengingat nama-nama gurunya semasa belajar di Malang: Sukarno, Ali Ahmad, Abdul Kohar – semuanya guru di Madrasah Ibtidayah Nahdlatul Ulama.

”Terus terang saja kemudian saya tidak intensif menekuni ilmu-ilmu keagamaan. Saya pake pegangan hidup pribadi saja. Selebihnya saya ngurus buku-buku yang latin-latin saja,” katanya.

”Cuma sekarang susah. Ada yang panggil saya kiai. Mungkin karena saya di MUI, diangggap kiai aja. Ditanya ini-itu.”

Sejak 1995, Said Budairy menjadi pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Motivasinya, ”Saya ingin menyatukan suara umat Islam dalam berbagai hal.” MUI dikenal lembaga konservatif dalam mengambil kebijakan mengenai keberagamaan. Ini lembaga kepanjangan pemerintah. Melalui MUI, negara telah mencampuri urusan agama warganya.

Posisi Budairy terakhir sebagai ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, yang tergolong baru, dibentuk dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 di Jakarta pada 2005. Dia yang mengusulkan komisi baru ini. Perannya, memantau program-program di televisi

”Teman saya di komisi ini ada tigabelas orang. Delapan aktif, dua tidak aktif, dua lainnya sudah mati,” katanya.

Munas MUI ini ini menjadi kontroversi. MUI mengeluarkan fatwa haram pada liberalisme, sekularisme dan jemaah Ahmadiyah. Ia juga mengharamkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Fatwa haram pada Ahmadiyah membuat tekanan bertambah untuk negara agar melarang keyakinan ini. Efeknya, di daerah-daerah serta di Jakarta dan Bogor, jemaah Ahmadiyah menerima tindakan kekerasan, penutupan masjid dan kantor kegiatan secara paksa. Fatwa MUI juga mendapat protes dari kalangan moderat.

Budairy mengatakan orang yang “tidak menginginkan keberadaan MUI tidak paham bahwa negara memerlukannya.” Dia berpendapat, jika pemerintah memerlukan suara kaum Kristiani, cukup dengan menoleh ke Persekutuan Gereja Indonesia. Begitupun Konferensi Waligereja Indonesia untuk orang Katholik. Sementara ”Pemerintah tentu tidak bisa menengok NU saja, karena Muhammadiyah akan marah, dan sebaliknya. Belum ormas-ormas kecil lainnya. Di MUI semua terwakili,” katanya.

Dalam “Komisi Fatwa MUI,” ujar Budairy, ”tercakup pakar-pakar agama dari berbagai kelompok dalam Islam.” Dia bilang, perbedaan antar-kelompok yang ada di MUI ditolerir, ”misalnya penetapan awal Ramadhan. Keberadaan MUI juga untuk menghadapi dunia luar.”

Bagaimana pendapat dia tentang pluralisme? ”Pendapat saya sama dengan pendapat MUI,” jawabnya.

Citra MUI di luar, bagi kelompok yang kritis, terkesan kaku, tidak akomodatif. Namun hal ini tak serta-merta menempel dalam kehidupan pribadi Budairy dan keluarganya.

Pada 60-an, dia bertetangga dekat dengan keluarga Tionghoa. Saat itu keluarga Budairy menempati rumah di jalan Muhammad Ali di Tanah Tinggi, bilangan Senen, Jakarta Pusat. Lingkungan ini terkenal dengan kebakaran rutin setiba musim kemarau dan kebanjiran saat musim hujan. Wilayah ini juga dikenal basis Partai Komunis Indonesia. Dipa Nusantara Aidit, ketua central committee PKI, tinggal di dekat rumah kontrakan Budairy.

”Rumah kami berdampingan dengan Om Tjan. Saya di kiri, mereka sebelah kanan. Temboknya menempel,” cerita Hayatun Nufus, istri Budairy, tentang pasangan Om Tjan atau Tono Kuntoro dan Rahayu.

Eliza Said, anak kedua mereka, cerita ”Kalau aku dimarahi bapak, aku bawa pakaian untuk besok pagi, lalu pergi ke rumah Om Tjan. Tidur di sana.” Dia berteman dekat dengan  Ci Wawa, alias Cahyani, anak perempuan Om Tjan. Eliza diberi nama Tionghoa  “Mei Hwa”. ”Kalau ndak salah artinya bunga teratai,” katanya. Hisyam Said, adik Eliza, diberi nama “Sam Liong”, karena lahir pada tahun Naga.

Hisyam masih bayi sewaktu tinggal di Senen. Sementara Idham Said, anak sulung Budairy dan Nufus, dititipkan bersama kakek-nenek dari pihak ibu di Kepanjen, Malang. Keluarga Budairy tinggal di Senen cuma dua tahun hingga 1964, lantas pindah ke Tebet, Jakarta Selatan. Di sini anak bungsunya lahir, bernama Emila Said.

Nufus berkata, hingga sekarang keluarganya dan keluarga Om Tjan “masih saling silaturahim.” Saat tahun baru, mereka datangi keluarga Om Tjan, “mengucapkan Natal dan tahun baru.” Begitupun keluarga Om Tjan saat keluarga Budairy merayakan Lebaran –hari raya umat Islam. Keluarga Budairy juga menengok Om Tjan saat meninggal di rumah duka St. Carolus. ”Silaturahim dilanjutkan hingga antar-anak,” tutur Nufus.

Pada 1999, usai perubahan politik mengubah struktur pemerintahan Orde Baru, Budairy menjadi anggota Lembaga Sensor Film. Ini sebuah institusi pemerintah, mengatur macam-macam penyensoran sebuah film yang hendak diputar di bioskop. LSF dinilai kalangan seniman sebagai lembaga kontroversial. Debatnya kerap antara pembatasan kreatifitas dan moralitas.

Anggota LSF gabungan dari wakil pemerintah dan masyarakat termasuk seniman. Budairy mewakili Majelis Ulama Indonesia. Dia bertugas di satu komisi yang “memantau” apa yang disebut “tata nilai dan tata budaya masyarakat Indonesia” agar “… film Indonesia menuju perkembangan yang lebih baik” – singkat kata, memilih mana film yang layak diputar dan mana yang tidak, atau bagian-bagian scene mana dalam film tersebut yang harus dipotong sebelum tayang. Budairy menjalani aktivitas ini hingga tahun 2002.

Namun, sejak Maret 2001 hingga Maret 2003, dia juga diminta sebagai ombudsman majalah Pantau. Perannya antara lain memantau isu jurnalisme, merespon kritikan dan masukan, menganalisa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan jurnalisme, penerbitan, penyiaran, dan periklanan.
Dia menulis tiap bulan antara 1,000-1,500 kata, untuk dimuat di majalah tersebut. Banyak isu ditulisnya, dari pornografi hingga politik, dari kode etik jurnalisme hingga soal keislaman, dari dunia periklanan hingga kelakuan wartawan.

Budairy tak ragu-ragu memuji atau mengkritik tajam kebijakan sebuah koran atau majalah, perilaku wartawan, hingga para pemiliknya. Misalnya, dia menggunakan catatan akhir tahun 2001 Dewan Pers untuk menegur Rakyat Merdeka, koran yang beroperasi di bawah jaringan Jawa Pos. Pada kesempatan yang sama, dia menyentil Goenawan Mohamad dan Dahlan Iskan, keduanya orang penting di jajaran PT Jawa Pos.

Bagaimana Budairy dipilih sebagai ombudsman?

”Pantau butuh orang tua, umurnya tidak kurang dari 50 tahun, bijaksana, independen, terbuka dengan ide-ide baru. Moderat, tidak agresif, tidak terlalu maju, tidak kuno juga. Punya wawasan jurnalisme yang memadai, juga paham soal kemasyarakatan,” kata Andreas Harsono, redaktur pelaksana Pantau.
”Akhirnya kami memilih Pak Said secara aklamasi. Nama macam Atmakusuma dan para jurnalis senior lainnya kita tinggalkan.”

Budairy menjalankan kedudukannya sebagai ombusdman dengan baik. Menurut Harsono, isi tulisannya bagus. Pekerjaan-pekerjaan teknisnya rapi. Dan sudah tentu, Budairy orang yang taat deadline.

”Tulisan Pak Said hanya masuk editor bahasa, dan itu pun tidak lama. Tulisannya tidak bermasalah. Ketikannya rapi. Kami tidak melihat dia salah ketik nama orang. Lebih rapi ketimbang Rosihan Anwar atau Ong Hok Ham,” ujar Harsono.

Saking lekatnya Budairy dengan jabatan ombudsman, para kolega Pantau memplesetkan ombudsman dengan “Om Said Budairy Man.”

Saya penasaran, apa kritik Harsono terhadap Budairy? Dia menjawab, ”Yang saya sesalkan Pak Said menerima jabatan dari pemerintah. Sebetulnya tidak salah. Tapi kurang tepat saja.” 

”Tapi untunglah, Pak Said jujur. Dia tidak menyembunyikan jabatannya itu pada publik. Dalam tulisan-tulisannya, dia memunculkan jabatan barunya.”

Memang, ketika Hamzah Haz menjadi wakil presiden, Budairy ditunjuk staf khusus bidang humas dan media massa, dari 2001 hingga 2004. Hamzah Haz dan Budairy adalah aktivis Partai Persatuan Pembangunan. Artinya, minimal pada 2001, Budairy memiliki empat posisi pekerjaan: Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Sensor Film, ombudsman majalah Pantau, dan staf wakil presiden.
Pada musim pemilihan umum 2004, Budairy terdaftar sebagai calon legislatif PPP dari daerah pemilihan Malang. ”Saya dipaksa oleh bos yang adalah ketua umum PPP dan Wapres agar mencalonkan lagi. Saya mau asal Dapil Malang yang saya tahu tiap Pemilu tidak menghasilkan kursi buat PPP. Itu wilayahnya PKB dan PDIP,” ujar Budairy.

Ini satu yang berbeda dari diri Budairy. Dia tetap bertahan di PPP. Sementara banyak dari kolega generasinya beralih ke Partai Kebangkitan Bangsa, partai resmi Nahdlatul Ulama usai kejatuhan Orde Baru 1998. Ada kesan konservatif. Jalur politiknya melekat pada PPP, sebuah gabungan partai-partai Islam yang lahir pada 1973 akibat rezim penyederhanaan politik Orde Baru.

Sesungguhnya, pada 1970-an, Budairy masih ogah-ogahan terlibat politik. Jalurnya tetap dunia kewartawanan. Fahmi D. Saifuddin mendorong Budairy terjun politik. ”Menjadi NU tidak cukup dengan nulis berita,” kata Fahmi.

Jika Budairy ngobrol tentang NU, nama Fahmi Saifuddin paling sering disebut. Keduanya memang memiliki banyak kemiripan. Sama-sama punya perhatian besar pada NU, memiliki keprihatinan yang sama, sama-sama rela berperan di belakang panggung NU, telaten dan cermat dengan hal-hal teknis organisasi dan tak kalah populer: sama-sama rapi. Banyak orang menyebut keduanya sebagai “tukang” organisasi.

Arief Mudatsir Mandan, politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, mengatakan, ”Senior yang paling sayang pada juniornya ya Mas Fahmi dan Mas Said itu. Keduanya melihat junior bukan sebagai pesuruh. Junior itu adalah orang yang punya potensi dan makanya harus diberi kesempatan.”

Keterlibatan Budairy  dengan Nahdlatul Ulama mulanya genetikal. ”Kakek dan bapak saya orang pergerakan,” ujar Budairy. Nahdlatul Ulama mengkadernya sejak anak-anak. Mula-mula di Athfal, organisasi kepanduan di bawah Gerakan Pemuda Anshor. Budairy lantas aktif dan salah satu pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada 1954, dia ketua untuk cabang kabupaten Malang. Pada 1959 hingga 1961 dia sekretaris perwakilan pimpinan pusat IPNU di Jakarta bersama Chalid Mawardi dan Shobih Ubaid.

”Saya heran juga bisa menjadi aktivis IPNU papan atas,” ujarnya, tertawa. ”Saya kan pendiam dan tidak bisa ceramah. Mungkin karena pada waktu itu tidak ada kader.”

Budairy mengenang dirinya “biasa-biasa saja” sewaktu SMA, tak menonjol dalam prestasi dan kegiatan. Namun sewaktu remaja, dia ingat pada dua kejadian. Saat muktamar pertama IPNU, digelar lima hari dari 28 Februari 1955, dia bertemu Presiden Sukarno serta tokoh utama NU antara lain Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Masykur dan Kiai Zainul Arifin. Kedua, saat dia mengenal gadis “yang paling cantik di Kepanjen.”

“Kalau sedang bulu tangkis dia nonton, saya bersemangat,” tuturnya.

Gadis itu Hayatun Nufus. Kulitnya bening. Budairy menyebut Nufus “fotogenik.” Nufus aktif dalam Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Budairy mengingat masa remajanya bersama Nufus ketika suatu siang Nufus datang ke rumah neneknya. Dia grogi. Afiati nenek yang rewel, segera membuka semua jendela dan pintu. ”Padahal waktu itu tidak ada apa-apa, hanya urusan organisasi. Mungkin untuk menghindari fitnah,” kata Budairy.

Mereka menikah pada 30 juni 1957. Nufus masih kelas 4 PGA atau kelas 1 SMA. Mereka tak langsung tinggal bersama. Budairy ke Jakarta, sementara Nufus tetap di Kepanjen. Dua tahun kemudian mereka baru menggelar resepsi pernikahan.

”Saya nikah siri dulu, mengikat dulu. Karena saya ingin memantapkan diri dengan karya dan berusaha untuk sekolah lagi,” kata Budairy.

SAID BUADIRY
ke Jakarta memenuhi panggilan M. Syifa dari Duta Masyarakat. Syifa – mertua Saifullah Yusuf – minta Budairy bergabung karena tertarik dengan tulisannya. Budairy beberapa kali menulis untuk Duta Teruna, rubrik anak-anak dan remaja yang diasuh Syifa. Rubrik ini muncul setiap Sabtu, memenuhi setengah halaman dari delapan halaman koran. Isinya puisi, cerita pendek, surat pembaca dan sedikit gambar. ”Kak Syifa” sendiri lantas kembali ke Jombang karena tak betah di Jakarta.

Budairy tinggal sementara di kantor Gerakan Pemuda Anshor, Jalan Pengangsaan Timur 46. Munasir Ali, Yusuf Hasyim, dan Abdullah A. Murtadho adalah orang yang menetap bersamanya. Mereka tidur di satu ruangan dari tiga ruangan kantor.

Awal kemunculan Duta Masyarakat bisa dirunut dari Muktamar NU ke-19 di Palembang. Muktamar yang berlangsung 28 April hingga 1 Mei 1952 itu mendesak NU memisahkan diri dari Partai Masyumi. Alasannya, “sudah banyak perbedaan-perbedaan perinsipil yang tidak bisa ditemukan lagi.” Dalam buku Dari Pesantren untuk Bangsa (Budairy menjadi editornya), muktamar ini tidak serta-merta melepaskan diri dari Partai Masyumi. Perundingan kedua partai agar tetap dalam satu wadah masih berlangsung hingga dua bulan setelah muktamar.

Barulah NU benar-benar keluar dari Partai Masyumi pada 31 Juli 1952. Ini ditandai dengan lima kiai yang melepaskan jabatan Majelis Syura DPP Masyumi dan tujuh anggota parlemen Partai Masyumi dari unsur NU (Idham Chalid menyebut delapan). Mereka lantas membentuk Fraksi NU. Sementara palu untuk meresmikan NU ikut pemilu baru diketuk pada Muktamar NU ke-20 di Surabaya, September 1954.

Duta Masyarakat, beralamat di jalan Menteng Raya nomor 24, terbit kali pertama pada 2 Januari 1954. Ia diterbitkan untuk menjadi semacam loud-speaker “Partai Nahdlatul Ulama dan kepentingan nasional”. Slogan koran ini, kata Chalid Mawardi, “Untuk Kerjasana Islam-Nasional”. Namun kemudian slogan koran berubah menjadi “Pembawa Amanat Penderitaan Ummat”.

Pemimpin umum dan pemimpin redaksi Duta Masyarakat pertama Kiai Saifuddin Zuhri. Di kotak redaksi ada Mohammad Hasan serta Mahbub Djunaidi. Formasi ini bertahan dari 3 Januari 1959 hingga 31 Mei 1961.

”Mohammad Hasan adalah seorang Tionghoa yang diislamkan Kiai Wahab Chasbullah,” kata Chalid Mawardi, kolega Budairy dari Duta Masyarakat. ”Nama aslinya Tan Kim Liong. Dialah yang banyak membantu keuangan dan percetakan.” Mulai 1 Juni 1961, ada tiga awak baru: Said Budairy, Mohammad Sjureich dan Sutardjo. Dalam Duta Masyarakat edisi 15 Juli 1961, Budairy menduduki wakil penanggung jawab redaksi.

Bila hari Ahad, Duta Masyarakat berganti nama Duta Minggu. Jargonnya pun diganti menjadi "Mengembangkan Kebudajaan Ilmu dan Agama". Nuansa baru itu mulai terbit pada 5 Februari 1961. Sejak itulah rubrik Duta Teruna – berslogan Tempat Persemaian Tunas2 Muda – di mana Budairy pengasuhnya, punya halaman yang lebih longgar, hampir sehalaman. Budairy menjadi pengasuh Duta Teruna sejak 3 Januari 1959.

Namun usai peristiwa Gerakan 30 September 1965, Duta Masyarakat menurunkan headline serem-serem. Misalnya, pada 1 Oktober 1965, judul beritanya: “Pasukan Tempur G 30 S ditawan.” Atau edisi 4 Oktober 1965: “Bubarkan PKI Dalang G-30-S.” Ia juga memuat seruan, ditulis besar-besar, “Bersihkan PWI Dari Oknum2 Subversip dan Kontra Revolusioner.” Edisi 6 Oktober 1965: “PKI Tak Punja Modal dlm Perdjuangan”. Dalam satu judul mengutip statemen Bung Karno:  “G-30-S Terkutuk”.

Edisi 8 Oktober 1965, giliran pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Idham Chalid, dijadikan judul besar: ”Kita Tetap Kiri, dan Tidak Akan berbelok Ke Kanan.” Paragrap pertama tulisan ini memuat pernyataan Idham Chalid, kini berusia 88 tahun:

“Dengan dibubarkanja PKI, Revolusi kita tidak akan berbelok ke Kanan, melainkan total Revolusi jang kiri. Kiri dalam arti Pantja Sila, anti nekolim, anti kapitalisme dan anti segala rupa bentuk penindasan oleh manusia atas manusia dan oleh Bangsa atas Bangsa.”

Hampir semua tulisan-tulisan Duta Masyarakat yang terbit hari-hari itu fokus pada kekisruhan politik di Jakarta dan seluruh wilayah di Jawa. Tak ketinggalan tulisan fiksi, macam cerita bersambung “Kemelut di Demak” karangan M. Dharto Wahab, berakhir pada edisi 35, 18 Oktober 1965.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, di Jakarta terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia dituduh militer sebagai satu-satunya dalang peristiwa tersebut. Kekerasan meluas di daerah-daerah. Jawa banjir darah! GP Ansor sebagai musuh dalam selimut agitasi Barisan Tani Indonesia ikut berperan dalam skala pembunuhan, yang didorong peran RPKAD atas pola perekrutan kelompok-kelompok lokal untuk melaksanakan serangan-serangan terhadap kaum komunis. Mayjen Soeharto menggantikan Sukarno, lewat apa yang disebut “kudeta merangkak”.

Bandul kehidupan politik berubah. Sekitar 40-an koran berhaluan kiri diberangus. Informasi disaring. Nyaris tiada media independen yang bertahan dari mesin “self-cencorship” Orde Baru. Ini menghampiri juga pada Duta Masyarakat, tempat Said Budairy bekerja.

Chalid Mawardi mengatakan Duta Masyarakat mulai krisis pada 1971. Sebabnya soal uang. Para penyumbang berhenti, para pengiklan enggan. ”Bukan tidak mungkin ada unsur intimidasi penguasa,” katanya.

Pemicunya, Pemilu 1971 yang disebut Mawardi sebagai “pemilu ugal-ugalan.” Dia menceritakan lehernya pernah ditodong pistol saat tengah berdoa! Ini terjadi di tengah kawalan Kapolsek dan Danramil. ”Coba ente bayangkan, Mas?” kata Mawardi kepada saya.

Dalam edisi 2 Agustus 1971, jabatan wakil penanggung jawab redaksi berpindah ke Harun Al-Rasyid. Pemimpin umumnya Yusuf Hasyim. Mahbub Djunaidi sebagai wakil. Budairy pindah sebagai anggota dewan redaksi.

Namun Chalid Mawardi tak ingat kapan persisnya Duta Masyarakat gulung tikar. Arsip koran di Perpustakaan Nasional, bilangan Salemba, tak menyimpan secara lengkap kliping harian ini.

Said Budairy lantas gabung di SK Pedoman. Ini bermula dari pertemuannya dengan Rosihan Anwar, pemilik koran itu. Rosihan cerita korannya “mau tutup saja, karena rugi terus.”

”Kemarin korannya Haji Mahbub Djunaidi tutup. Sekarang korannya Haji Rosihan Anwar mau tutup juga. Ya sudah, urusan koran kita serahkan pada Jakob Oetama saja,” ujar Budairy menyebut Oetama, pemilik harian Kompas.

Sindiran Budairy rupanya menyemangati Rosihan. Dia meminta Budairy menjadi pemimpin perusahaan Pedoman. Mulanya Said menolak karena merasa tak punya latar belakang usaha.

”Ah, asal mau belajar, seorang wartawan pasti bisa melakukan apa saja,” kata Rosihan.

Sejak 1973 dia pun bekerja di Pedoman. Namun ini bertahan cuma setahun. Pemerintahan Orde Baru membredel Pedoman, plus Indonesia Raya dan Abadi, karena dianggap terlibat menghasut aksi demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai “Malari” atau “malapetaka 15 Januari” 1974.

PADA 1 APRIL 1974, terbit sebuah koran bernama Harian Umum Pelita. Ini bukanlah koran umum. Pelita koran resmi Partai Persatuan Pembangunan. PPP merupakan hasil reduksi partai-partai Islam pada 1973 oleh Orde Baru.

Latarnya, pemilu 1971 di mana Orde Baru melakukan manipulasi. Ada protes. Protes dijawab dengan penggabungan partai-partai – sesuatu yang hampir mustahil sepuluh tahun sebelumnya. Partai Nahdlatul Ulama, hasil muktamar 1952, serta partai-partai Islam harus bergabung dengan PPP. Partai-partai berhaluan nasionalis bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Sementara corong pemerintahan Soeharto melalui Partai Golongan Karya. Slogan Pelita adalah “Kesatuan, Kedamaian dan Kebahagiaan Ummat”. Pemimpin umum Pelita adalah M. Syah Manaf. Barlianta Harahap memegang redaksi. Said Budairy dan Darussamin sebagai wakilnya. Alamat Pelita di Jalan Asemka nomor 29-30, kawasan Jakarta Kota.

Dalam sebuah tulisan “39 Tahun Bersahabat”, didedikasikan untuk Slamet Effendy Yusuf, juniornya di Pelita, Budairy mengungkapkan hingga tahun ketiga, Pelita tidak bisa berkembang, ”Meskipun dipaksakan, tirasnya tidak lebih dari belasan ribu saja.”

”Koran pemerintah, yang terus diguyur dana, bukan. Koran ummat, dalam arti bisa sepenuhnya melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, termasuk melakukan kritik terhadap kebijakan penguasa, menyajikan berita dan pendapat secara obyektif, juga tidak mungkin.”

Akhirnya, menjelang Pemilu 1977, Pelita banting setir. Blak-blakan memberitakan dan mengemukakan pendapat atas kecurangan-kecurangan penguasa dalam usaha memenangkan Golkar. Pelita memberitakan simulasi pencoblosan di Indramayu yang menyatakan 100 persen kemenangan Golkar hingga memuat mayat tokoh PPP yang dikeroyok orang tak dikenal. Pendek kata, koran ini menulis semua keganjilan-keganjilan peristiwa berkaitan Pemilu, tanpa tedeng aling-aling, yang digelar 2 Mei 1977.

Puncaknya, Pelita memuat peristiwa pembunuhan anggota komisaris PPP, Kiai Hasan Basri, di Brebes, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan kronologis pembunuhan ini, dari rumah almarhum yang digedor-gedor hingga anaknya dibawa ke Koramil, lalu dipukuli. Tujuannya, menolak pernyataan pemerintah bahwa Kiai Hasan Basri tewas menjatuhkan diri ke sumur.

Berita ini disandingkan di bawah foto Soeharto yang sedang duduk, sambil senyam-senyum, saat berbicara dengan duta besar Brazil, Leonardo Elulio, yang pamitan dari Indonesia. Ia juga memuat foto besar Soeharto sedang berdiri saat menyambut kedatangan Fred D. Hartley, Presiden Union Oil Company dari California, AS. Di atas foto itu ada judul headline: “Sekitar 2,5 juta surat suara yang ‘tidak sah’ akan ditinjau kembali”. Tentulah, penampilan Pelita edisi 6 Mei 1977 ini bukan tanpa tujuan.

Dua hari kemudian, halaman pertama Pelita memasang foto-foto rumah yang dibakar di desa Asembagus Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Ini tempat tinggal tokoh PPP, Kiai As’ad Syamsul Arifin. Penulisan berita yang apa adanya ini membuat tiras Pelita melonjak tajam.

”Dengan menjadikan Pelita koran yang  melakukan kritik terbuka atas kecurangan-kecurangan penyelenggaraan Pemilu, tirasnya melonjak. Sempat mencapai 200.000 pada masa itu. Tiras tersebut dipertahankan, tapi toh merosot juga setelah usainya Pemilu,” tulis Budairy.

Akhirnya, Pelita menerima surat peringatan keras dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Budairy menyimpan baik-baik surat bertanggal 4 Juni 1977 ini. Isi surat menentang pemberitaan pembunuhan Kiai Hasan Basri serta pembakaran rumah di Situbondo. Pelita dianggap “memutar balikkan fakta, berlebihan, bersifat menghasut, dan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.” Surat ini ditandatangani Sudomo.

Budairy menulis, ”Koran tetap jalan stabil, tidak membesar, tapi juga tidak terus merosot.”

Lima tahun kemudian, Pelita tetap bandel memantau kembali Pemilu. Menjelang pemungutan suara, Menteri Penerangan Ali Murtopo mengumpulkan para pemimpin suratkabar. Budairy hadir mewakili Pelita. Murtopo minta agar suratkabar hanya menyiarkan hasil penghitungan suara dari Lembaga Pemilihan Umum, tidak dari sumber lain. ”Saya tidak bisa terima, tapi dalam suasana seperti itu dan berhadapan dengan Jendral Aspri Presiden dan Kepala Staf Operasi Khusus, saya tidak bisa buka mulut,” kata Budairy.

Sebagai legislator dari DPR-GR, yang ikut menyusun UU tentang Pemilu, Budairy “hafal betul” bahwa ketentuan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sifatnya terbuka untuk umum. Namun Pelita tak menghiraukan permintaan Ali Murtopo. Atas persetujuan Ketua Umum PPP, H.J. Naro, Pelita tetap memberitakan hasil pemungutan suara dari berbagai sumber, langsung dari TPS.

Sore hari, Budairy ditelepon dari Departemen Penerangan. Dia diminta datang pukul 7 petang. Dia bertemu Dirjen PPG, Sukarno SH, yang menyampaikan surat pembredelan harian Pelita. Sukarno beralasan dirinya bukan sendirian memutuskan. Ini vonis langsung, tak ada hak membela diri.

Budairy segera ke kantor redaksi, menyelenggarakan rapat dadakan dan menyampaikan kabar buruk tersebut. Kerja redaksi yang sudah separoh jalan terpaksa dihentikan sama sekali. Dia memberitahu Naro, dengan maksud mencari pembelaan, namun Naro cuma bilang, “mungkin karena Pelita dianggap sudah banyak melakukan pelanggaran.”

Namun, setelah melewati beberapa bulan tak terbit, ada rapat di kediaman Aspri Presiden Jendral Sudjono Humardani, yang dihadiri pemimpin umum dan pemimpin redaksi Pelita serta Menpen yang sudah ganti orang. Keputusannya, Pelita boleh terbit lagi tapi dengan pemimpin baru. Budairy “diangkat” menjadi staf ahli pemimpin umum, yang dalam praktiknya tak punya meja, tak jelas tugasnya dan tak digaji.

”Saya paham, sebetulnya saya dipecat. Saya digusur dari profesi saya sebagai wartawan. Saya tidak memperoleh hak apapun atas pemecatan berselubung pengangkatan itu,” katanya.

Ichwan Syam, wartawan senior Pelita setelah pemutihan itu, mengatakan,”Pelita era 80-an akhir, atau awal 90-an dipenuhi orang-orang Golkar. Ada Akbar Tanjung, ada Abdul Ghofur dan sebagainya. Pelita era oposisional tamat pasca Mas Said.”

”Bukan saja korannya dibredel, pribadi saya pun dibredel,” tulis Budairy.

Tapi Budairy terus maju jalan. Usai NU kembali ke gerakan khittah 1926, hasil muktamar Situbondo 1984, Budairy merintis terbitan lagi. Namanya Warta Nahdlatul Ulama. Bentuknya tabloid bulanan. Media ini diterbitkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berbasis di Jakarta. Mottonya, Media Komunikasi dan Silaturahim. Warta NU terbit pertama kali pada September 1985, delapan bulan setelah muktamar di Situbondo.

”Gagasan besar Warta NU ditorehkan oleh Gus Dur dan Mas Fahmi, tapi secara operasional digawangi oleh Pak Said, Slamet Effendy Yusuf, Ichwan Syam, dibantu anak-anak muda, antara lain saya sendiri, Ali Zawawi dan Arifin Junaidi,” kata Saifullah Ma’shum, redaktur pelaksana pertama bersama Arifin Junaidi.

Di Warta, Budairy duduk sebagai pemimpin umum, Slamet Effendy Yusuf sebagai pemimpin redaksi dan wakilnya Ichwan Syam. Mula-mula Warta diongkosi Asia Foundation melalui paket program kerjasama dengan Lakpesdam NU. Ia pertama kali dicetak 25 ribu eksemplar dan didistribusikan ke Jakarta dan sekitanya, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

”Sebagai pemimpin umum jelas peran Pak Said sangat sentral. Apalagi kala itu Warta sedang dalam masa perintisan. Dalam setiap edisi, peran Pak Said sangat menonjol, bukan saja menyangkut aspek policy, ikut mencari sumber pendanaan, melainkan juga sampai hal-hal teknis dan redaksional,” ujar Saifullah kepada saya.

Memang, jika dirunut sedari kecil, tangan Budairy sudah akrab dengan tulis-menulis. Ini yang kelak membuatnya dikenal sebagai orang NU yang wartawan. Sewaktu SMA, dia pernah membantu Basori Alwi menerjemahkan kitab fikih Fathul Qorib. Lingkungan metropolis Malang juga membantu Budairy mengenal lebih awal media-media modern macam koran atau majalah.

”Saya kira Said memang kepincut dengan dunia tulis-menulis,” kata Asnawi Latief. Dia meduga Budairy dipengaruhi Mahbub Djunaidi, orang NU yang lebih dulu menjadi wartawan.

Budairy berkata Mahbub Djunaidi punya pengaruh, “Kaitannya dengan profesi, saya sangat terpengaruh oleh Mahbub Djunaidi.”

Di jajaran Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Budairy pernah menjabat ketua departemen pendidikan dan agama (1963-1967), wakil sekretaris jenderal (1967-1970), serta bendahara (1970-1973).

Namun, ada yang aneh di mana Budairy  tak pernah bekerja di “koran umum”. Kecuali di Harian Pedoman yang cuma setahun karena dibredel. Budairy selalu bekerja di koran-koran berbasis komunitasnya, yaitu Islam dan Nahdlatul Ulama. Saya pernah tanya kepada Budairy, kenapa misalnya dia tak bekerja di koran mainstream macam Kompas atau Tempo?

Dia menjawab, ”saya ingin selalu dekat dengan ulama. Saya lahir dan tumbuh di tengah-tengah ulama. Saya ingin mati bersama ulama.”

SEJATINYA SAID Budairy bukanlah model orang yang madep-lempeng untuk satu urusan. Kedatangannya di Jakarta tak hanya urusan jurnalistik, tapi juga Nahdlatul Ulama. Rupanya dia pegang betul nasihat sahabat karibnya, Fahmi D. Saifuddin, bahwa mengabdi untuk NU tak cukup menulis berita. NU harus didekati dan ditangani secara manusiawi dan organisasi.

Saat  pindah ke Jakarta, dia meneruskan jenjang organisasinya di Nahdlatul Ulama, yang sudah dirintisnya sejak di Malang. Dia menginisiasi perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – waktu itu berpusat di Yogyakarta.

Dia salah seorang yang kencang menyampaikan pendapat organisasi pelajar ini harus dipisahkan dengan organisasi mahasiswa. Alasannya, ada kebutuhan berbeda antara pelajar dan mahasiswa. Di konferensi besar pertama IPNU, diselenggarakan di Kaliurang, Maret 1960, pendapat Budairy tentang organ baru untuk mahasiswa makin mengemuka. Sebulan kemudian diadakan pertemuan di komplek perguruan NU Wonokromo, Surabaya, guna meneruskan keputusan IPNU. Tigabelas anak muda dari berbagai kota hadir dalam pertemuan itu, termasuk Budairy dan Chalid Mawardi. Hasilnya, pendirian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang resmi lahir 17 April 1960. Mereka juga memberikan mandat kepada Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum PMII, Chalid Mawardi sebagai ketua I, dan Said Budairy sebagai sekretaris umum.
 
Budairy di PMII hingga 1963 lantas aktif dalam Gerakan Pemuda Anshor. ”Tapi Said tidak begitu aktif di Ansor. Dia konsentrasi di Duta Masyarakat. Posisinya persis kebalikan dengan saya. Saya di Duta Masyarakat tidak intens, tapi fokus di Anshor,” kata Chalid  Mawardi.

”Sewaktu Ansor rame-rame mengadakan penggemblengan di Lirboyo untuk jaga-jaga menghadapi situasi negara yang kacau, dia tidak mau ikut. Saya kira karena hati Said itu lembut. Dia tidak mau yang kasar-kasar. Pencak silat dan lain-lain tidak mau. Kalau saya kan orangnya pothokan, atos…” kata Mawardi, tertawa.

Pada 1963, saat berumur 27 tahun, Budary telah punya dua anak. Kehidupan organisasinya berjibun. Dia bekerja profesional sebagai wartawan Duta Masyarakat, tapi juga berkecimpung di PMII, GP Anshor serta PWI Pusat. Dia juga legislator dalam DPR-GR/MPRS dari Partai Nahdlatul Ulama yang dijalaninya hingga 1971.

Namun kehidupan Budairy bukan tanpa masalah. Saat dia tinggal Tanah Tinggi, Senen, awal 1960-an, dia pernah berpikir hendak boyongan ke Malang. Pasalnya, rumah kontrakan dan sekililingnya kebakaran. Dia menyelamatkan hanya beberapa buku, ditaruh di pinggir jalan. Rencananya dia dan keluarga mengungsi sementara ke rumah Mahbub Junaidi lantas kembali ke Kepanjen.

Kiai Saifuddin Zuhri membesarkan hatinya, ”Said tahu, berapa kali saya pindah rumah? Sepuluh kali! Baru sekarang punya rumah sendiri.” 

Menurut Hayatun Nufus, istri Budairy, sebelum tinggal di Tanah Tinggi, keluarganya  mengontrak rumah di daerah Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Artinya, jika kantor GP Ansor dihitung (Budairy belum membawa keluarganya), mereka sudah menjalani rumah kontrakan ketiga kali.

Saat itu PWI membikin komplek wartawan di Tebet. Ada jatah rumah untuk Mahbub Djunaidi, ”Ngapain tingggal di komplek. Elu ambil aja Id, kalau mau.” Akhirnya keluarga Budairy tinggal di komplek Tebet.

Statusnya sebagai anggota dewan tak berpengaruh dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Ini persis seperti kehidupan ayahnya di Malang, yang jualan di pasar Singosari meski juga pernah menjabat legislator daerah dari Partai NU. Gaji sebagai politisi habis tiga minggu. Ini tentu berbeda jauh dengan fasilitas para legislator Senayan sekarang. Hidup keluarga ini “kembang-kempis cukup lama.”

Untuk menyulamnya, Budairy pernah menjadi supir omprengan alias angkutan gelap. Ia berjalan setahunan. Ada mobil Fiat 1100 miliknya. Suatu saat Budairy tak membutuhkan mobil ini plus supirnya, bernama Sudibyo. Dia menjual Fiat dan diganti bemo. Dia minta Sudibyo ngompreng. Hasilnya bagi dua. Namun Sudibyo meninggal karena penyakit TBC. Bemo tergeletak menganggur. Budairy berinsiatif nyupir bemo dari Tebet ke Manggarai hingga bunderan Pancoran. ”Tiga sampai empat kali sudah cukup untuk makan besok,” katanya dengan mimik serius.

Almarhum Djamaludin Malik adalah orang yang sering membantunya. ”Saya pernah utang duit ke dia. Saya saur nggak mau. Dia sangat berjasa, bagi banyak aktivis NU seperti saya, juga para seniman yang kere-kere itu. Dia itu orang kaya yang dermawan.”

Dari Tebet, keluarga Budairy pindak ke Cawang, Jakarta Timur. Hisyam Said, anak ketiganya, mengenang rumah kontrakan di Cawang “tidak layak” dan “jauh dengan di Tebet.” Keluarga ini membuka jasa pembuatan kliping koran. Setiap pagi ada tumpukan koran baru di rumah. ”Kami pilah-pilah berdasarkan tema. Lalu diguntingin jadi kliping, terus dijual ke kantor-kantor,” ujarnya. Para pelanggannya antara lain dari Bank Indonesia, BCA, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Exim. Idham Said, anak sulungnya, cerita dia ikut mengantarkan berbagai kliping koran ini kepada bank-bank tersebut. ”Jasa kliping ini masih berlanjut ketika tinggal di Mampang,” katanya.

Meski sempat punya pegawai, anak-anak Said mengaku jasa kliping tak menghasilkan untung banyak. Apalagi setelah pegawainya pergi lalu membuat usaha yang sama.

Keluarga dan para koleganya mengenal said Budairy tipe pekerja keras. Budairy juga tidak malu mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh.

”Wah… Mas, saya yang muda saja malu, jangankan nyamain bapak, ngikutin aja kewalahan,” kata Hisyam Said kepada saya. Dia mengatakan bapaknya “cenderung keras kepala.”

Ichwan Syam menyimpan kenangan khusus tentang Budairy, ”Hanya Mas Said yang mengucapkan selamat datang di Jakarta kepada saya. Selamat berjuang. Jangan merasa besar tinggal di Jakarta, karena kota ini gudangnya orang besar. Jangan juga merasa jadi orang kecil di Jakarta, karena kota ini menyimpan banyak orang kecil.”

Nasihat ini mengena sekali dalam dirinya, “Tidak menggurui, indah didengar. Nasihat seperti itu tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang memiliki kepribadian yang unggul seperti Mas Said.”

Sekitar akhir 1970-an, keluarga Budairy pindah ke Mampang, Jakarta Selatan. Ini bukan rumah dalam ukuran baik-baik. Hisyam Said mengumpamakan macam “rumah yang habis kena bom.” Tapi rumah ini hasil dibeli, bukan ngontrak lagi. Hingga kini, keluarga Budairy menempati rumah tersebut. Dari nasihat yang pernah dilontarkan Kiai Saifuddin Zuhri, rupanya nasib Budairy lebih beruntung. Kiai Saifuddin pindah-pindah kontrakan hingga sepuluh kali, sementara Budairy hanya lima kali. Rumah Mampang juga menjadi bagian sejarah Khittah NU pada 1984.

PADA 14 AGUSTUS 2009, ada peluncuran buku Dari Pesantren untuk Bangsa – sebuah buku biografi Kiai Muhammad Ilyas, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Ia digelar di hotel Borobudur. Ada banyak aktivis dan tokoh NU yang datang. Dari anak muda seperti A. Khairul Anam, Asrori S Karni dan Rumadi, hingga yang sudah sepuh macam Kiai Mustofa Bisri, Kiai Chalid Mawardi dan Kiai Ali Yafie.

Said Budairy memberikan sambutan pembuka. Dia editor buku tersebut. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni juga memberikan sambutan.

Seminggu kemudian, Budairy berangkat ke Singosari, Malang. Salah satu tujuannya menengok tanah yang jadi rencana areal kuburannya kelak. Areal ini masuk dalam komplek Pesantren Bungkuk, tempat makam Kiai Tohir dan Kiai Nachrowi serta para keluarganya – buyut Budairy.

”Makam ini tidak pernah sepi dari peziarah,” kata Moensif Nachrowi kepada saya sewaktu saya berkunjung. “Said, saya, Karim, dan beberapa orang lainnya direncanakan dikuburkan di sini,” katanya.

Nachrowi, kelahiran 1935, karib Budairy sejak kecil. Mereka sama-sama tumbuh sejak dari IPNU dan pendiri PMII.  ”Waktu Said datang ke sini, saya malah di Jakarta, tidak ketemu. Telepon-telepon saja,” ujarnya.

Saya menemui Said Budairy di rumahnya pada malam 25 Agustus 2009 atau hari kelima bulan puasa. Siang sebelumnya, Budairy periksa kesehatan kepada seorang dokter. Meski suaranya serak, seperti sedang batuk, malam itu raut mukanya tampak segar. Mungkin pengaruh baju koko lengan panjang, berwarna putih, serta kopiah putih yang dikenakannya.

Esok harinya, Budairy mengisi diskusi “reboan” di kantor Duta Masyarakat, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat. Dia menceritakan “kalender-kalender” penting dalam NU. Dari tahun 1973, saat restrukturisasi organisasi politik, hingga muktamar 1979 di Semarang, Munas 1983 dan muktamar setahun kemudian di Situbondo, hingga muktamar ke-30 di Kediri pada 1999 saat Abdurahman Wahid menjabat presiden keempat.

Pada akhir Agustus itu, Budairy juga menghadiri diskusi, kali ini di kantor PP Lakpesdam NU, Tebet, mendampingi MM Billah, koleganya saat aktif di Lakpesdam, duapuluh tahun lampau. Pada satu pertemuan, Budary terlihat kuyu, wajahnya tak segar. Dia juga tak antusias menyapa. ”Ada tukang ndandani pompa air. Kerjaannya sudah selesai. Sekarang dia ke sini untuk nagih,” katanya.

Kamar kerja Budairy di lantai dua. Kamar kecil. Penuh buku-buku. Dia bicara dengan penuh emosi, sebentar-sebentara tersenyum, tapi juga setelah itu matanya berkaca-kaca, sesekali bibirnya yang kering digigitnya. Tangannya memegang ujung meja kecil di hadapannya, seperti seseorang yang tengah pidato di depan banyak orang.

”Sudah saya wasiatkan kepada anak-anak, nanti kalau bapak nggak ada, satu yang saya minta, kalian harus tetap terhubung dan tetap berhubungan, dan saling menolong,” katanya, tiba-tiba.

Afiati, nenek yang menyusuinya, mendidik Budairy tentang pentingnya kebersamaan. Dia merasa berkewajiban meneruskan didikan ini kepada anak dan saudaranya. ”Sampai sekarang kan, saya juga mulai lebih intensif  untuk membangun supaya anak-anak dari isteri bapak yang kedua itu menyatu.” Dia tetap menjalin keluarga Sholihah dan adik-adiknya di kampung serta anak-anaknya serta keponakan Sholihah agar terus kontak. ”Saya susah payah dirikan klinik di Singosari agar anak-anak Jakarta rutin datang ke sana,” ujarnya tegas.

Budairy memiliki tanah warisan dari ayahnya. Tanah itulah yang dijadikan klinik umum. ”Luas tanah itu kira-kira 150 meter persegi. Kita buat klinik,” kata Hayatun Nufus, istri Budairy.

Emila Said, bungsu mereka, mengatakan kemauan ayahnya dalam mendirikan klinik itu “keras sekali.” Awalnya, anak-anak Budairy tak setuju. Mila beralasan, Budairy tak punya kenalan dokter di Malang, tidak mengerti bagaimana mendirikan usaha klinik serta tempatnya terlalu jauh. ”Tapi bapak jalan terus,” ujar Mila, yang memiliki dua klinik di Depok. Suaminya, Syahrizal, seorang dokter-cum-dosen.

”Akhirnya dia dengan malu-malu tanya ke saya, ‘Mil, gimana ngurus izin? Mil, gimana cari dokter? Mil, gimana beli obat?’ dan lain-lain,” tutur Mila.

”Mungkin sudah habis 150 juta lebih. Tapi, alhamdulillah, sudah diresmikan dan sudah berjalan lima bulan lebih. Meski nombok tiap bulan,” cerita Nufus kepada saya.

Suatu hari, Budairy jalan cari obat ke daerah Kota, Jakarta. Dia keluar-masuk toko obat Cina. Beberapa kali dia berjalan sempoyongan. Dia lantas menuju kantor Majelis Ulama Indonesia. Dia hendak memimpin satu rapat dari Komisi Informasi dan Komunikasi. Dalam perjalanan, dia bilang kepada saya, ”Kepala saya pusing. Tapi kalau di rumah terus lebih pusing.”

Kesehatan Budairy makin memburuk. Suatu malam, hidungnya mengeluarkan darah, mengalir hingga menetes ke baju koko putih yang dipakainya. Dia sempat periksa kesehatan ke rumahsakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Syahrizal dan Emila Said mengatakan kepada saya, kesehatan Budairy sudah menurun drastis. Umurnya ditaksir bertahan “enam bulan, tapi bisa lebih cepat dari itu.”

”Tapi di tengah kesehatan yang menurun itulah, Pak Said ingin kesehatannya pulih kembali. Keinginan ini berbeda ketika awal-awal dia sakit. Cueknya minta ampun,” tutur Emila, bungsu Budairy.

Umar Wahid, yang berprofesi dokter, mengatakan dia mendengar Budairy sakit setelah Lebaran 2009. Dia segera menengok. Dia kaget. Kondisi koleganya sangat lemah, ”Tapi mukanya masih sumringah, bicaranya masih semangat, sempat melempar guyononan-guyonan.” Umar lantas memberitahu Abdurrahman Wahid usai pulang menjenguk. ”Mas Dur bilang, ’Ya kita hanya bisa berdoa’,” ujarnya.

Pada 23 November, dari bandara Soekarno-Hatta, Umar langsung mendatangi rumahsakit Islam tempat dirawat Budiary. Kondisinya turun drastis, nafasnya sesak. Betapapun Budairy tampak segar dan berbicara lancar. Lima hari kemudian, kesadaran Budairy menurun. Sulit bicara. Pembawaannya pun gelisah. Pada Senin, 30 November, Budairy sudah tak sadar. Umar Wahid dan keluarga Budairy mengelilingi tubuh yang koma itu. Hayatun Nufus memijat-mijat tubuh suaminya. Umar membimbing Budairy baca syahadat. Tiba-tiba nafas Budairy berhenti. Umar pegang nadinya dan tak berdenyut. Dia segera panggil dokter.

Siangnya, rumah sederhana Budairy di gang sempit bilangan Mampang dipenuhi banyak orang. Ada Arief Mudatsir Mandar, Asnawi Latief, Lukman Hakim Saifuddin. Ada Mustofa Zuhad, Ichwan Syam, Sinansari Ecip dan ratusan tokoh dari Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Pembangunan serta Majelis Ulama Indonesia. Ada para wartawan. Mereka berdiri mengitari jenazah yang dibopong enam orang. Jenazah dishalatkan di masjid dekat rumah.

Di jalan menuju masjid, selagi membopong jenazah, Arief Mudatsir Mandan bilang kepada saya, ”Mas Said itu banyak jasanya. Dia orang tua yang mau ngemong anak muda dengan tanpa jarak. Tapi dia sendiri tidak mau merepotkan orang. Beliau sakit, saya tidak tahu. Saya menyesal sekali tidak menjenguknya. Salah satu peninggalan Mas Said yang terasa adalah Lakpesdam itu. Jiwa kepemimpinan yang ikhlas, tanpa pamrih, ya di Lakpedam itu.”

Lakpesdam didirikan 7 April 1985 setelah muktamar NU ke-26 di Situbondo, yang membawa NU kembali ke khittah 1926. Dengan kata lain, Lakpesdam dianggap sebagai ‘anak kandung’ khittah. Lembaga ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menggerakkan institusi-institusi sosial-kemasyarakatan NU. 

Di masjid, Asnawi Latif memberikan isyad, kesaksian, ”Saya kenal Said sejak kecil. Umur saya lebih muda dua bulan saja. Ya, saya sepantaran sama beliau. Saya bersaksi Said adalah orang baik. Semoga beliau husnul khotimah, semua amal baiknya diterima Allah subhanahu wata’ala. Mas Said, kalau umur saya sama dengan sampeyan, saya akan menyusulmu dua bulan lagi.”

Sore hari, jenazah dikebumikan di area pemakaman San Diego Hills, Krawang, Jawa Barat. Ini lain dari lahan persiapan yang sudah direncanakan Budairy sendiri di Singosari. Hujan lebat mengiringi prosesi pemakaman. Ratusan orang mengantarkan jenazah. Mereka basah kuyup. Tapi mereka mengikutinya dengan khusyuk.

Hisyam Said, anak ketiga, membopong ayahandanya di tengah guyuran hujan. Lantas dia mengumandangkan adzan dan ikomah. Suaranya gemetar. Beberapa minggu usai pemakaman, saya bertanya kepada Hisyam, ”Apa perasaan Anda saat membopong Pak Said?”

”Ketika saya bopong, tubuh Bapak belum kaku. Rasanya bapak masih hidup saja,” katanya, datar.

Saya teringat pertemuan dengan Budairy di rumahnya, ujung April 2009. Saat itu saya datang bersama dua kolega, masih muda-muda, Caswiyono Rusydie dan Fahsin M. Fa’al, yang menapaki organisasi yang didirikan Budairy: Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama. Ini pertemuan perkenalan. Saya memperhatikan gerak tubuh Budairy yang pelan, bicara seadanya dan terkesan hati-hati. Cara senyumnya menampakkan seorang pendiam. Agak kikuk.

Belakangan Moensif Nachrowi, sahabatnya sejak kecil, mengatakan sifat pendiam "Pak Said" bagi yang belum kenal mengesankan sikap sombong, tapi sebetulnya dia banyak menampung. ”Kalau sudah disuruh bicara, nggak habis-habis. Suruh ngomong, suruh cerita, ketahuan dia banyak ilmunya,” katanya.

Umar Wahid bilang kepada saya bahwa dia memiliki kesan “Mas Said” seorang yang mampu menjadi pendengar yang baik. ”Kemampuan ini menurut saya luar biasa, karena berada di tengah-tengah orang NU yang hobinya berbicara.”

Ketika kami ijin pamit, Budairy beranjak, minta kami menunggu sebentar. Dia lantas kembali membawa sebuah buku, judulnya Musykilat dalam NU. Musykilat itu kurang lebih berarti problem, jadi Problem dalam NU. Dia juga memberi satu buku ukuran saku berisi profilnya yang ditulis Asrorun Niam Sholeh.

Di jalan menuju Lakpesdam, organisasi saya bekerja, saya berseloroh kepada kedua kolega itu, ”Masih muda kok disodori musykilat?!” Saya menangkap kesan bahwa Said Budairy, bahkan ketika kondisinya sakit-sakitan, masih terus menuntun anak muda macam saya. ©

(Ditulis oleh Hamzah Sahal, Litbang NU Online)

Rabu 29 September 2010 18:48 WIB
ABU KEUMALA
Ulama yang Sederhana dan Menyukai Kholwat
Ulama yang Sederhana dan Menyukai Kholwat
Secara umum masyarakat di Aceh lebih mengenal Teungku Haji Syihabuddin Syah dengan nama Abu Keumala, nama tersebut merupakan nama panggilan beliau sewaktu mengaji di Labuhan Haji. Selain sebagai ulama, Abu Keumala juga di kenal sebagai orator ulung di masanya. Keunikan pidato Abu Keumala adalah apa saja yang dilihat atau yang sedang terjadi, bisa beliau ciptakan sebagai perbandingan dalam berpidato, terutama yang menyangkut tentang masalah ketauhidan.

Abu Keumala merupakan pencerah di bidang Tauhid Sehingga beliau juga di gelar sebagai Ulama Tauhid. Disamping mengadakan pengajian dan ceramah, Abu Keumala juga aktif menulis, di antara buku karangan beliau yang terkenal adalah Risalah Makrifah.

Asal usul
Seuneuddon merupakan salah satu kecamatan di pesisir Aceh Utara, daerah ini telah banyak melahirkan ulama–ulama besar, tapi kebanyakan ulama tersebut tidak bermukim di Seuneuddon. Di antara ulama besar  yang tidak bermukim di Seuneuddon tersebut adalah: Teungku Muhammad (Abu Seuriget) Pimpinan Dayah Darul Mu'arif Langsa, Teungku Muhammad Amin pendiri dayah Malikussaleh Panton Labu (mulai tahun 1965–1975), Teungku Ibrahim Bardan (Abu Panton<>) pimpinan Dayah Malikussaleh di Panton Labu (mulai tahun 1975 hingga sekarang), Teungku Karimuddin (Abu Alue Bilie) pimpinan dayah Babussalam Panteu Breuh, Kemudian Teungku Syihabuddin Syah atau yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Keumala juga berasal dari Seuneuddon, tepatnya di desa Tanjong Pineung, beliau lahir sekitar tahun 1928.

Ketinggian ilmu agama Teungku Syihabuddin Syah karena beliau merupakan murid ulama–ulama besar di Aceh. Semenjak remaja Teungku Syihabuddin Syah sudah belajar di dayah Keumala Kabupaten Pidie kemudian di dayah Labuhan Haji, Aceh Selatan yang dipimpin oleh ulama besar Teungku Haji Muhammad Waly Al-Khalidi (Abuya Muda Waly). Karena lama belajar di dayah Keumala , maka Teungku Syihabuddin Syah dikenal dengan panggilan Teungku Keumala atau Abu Keumala.

Mungkin panggilan seperti ini agak sedikit tidak lazim, karena biasanya seorang ulama dipanggil berdasarkan nama kampung asal atau tempat di mana beliau menetap, bukan dimana tempat beliau mengaji. Teungku Syihabuddin Syah menikah pada tahun 1957 dengan salah seorang putri yang merupakan  cucu gurunya di Keumala, dari perkawinan tersebut beliau dianugrahi Sembilan orang anak.

Bermukim di Medan
Ketika  Konflik bersenjata di Aceh tahun 1953, beliau memperlihatkan sikap tidak menyetujuinya. Karena itu beliau pindah ke Medan. Seorang pemuka masyarakat, Haji Manyak Meureudu, mewakafkan sebidang tanah 25 x 25 meter yang diatasnya ada bangunan sederhana terletak dipasar II jalan Sei Wampu, Kampung Babura, Medan Baru. Di tempat ini ditampung 30 orang pelajar Aceh yang menuntut ilmu di berbagai peguruan tinggi di Medan. Di tempat itu juga Ustadz Syihabuddin memberi pelajaran agama, baik bagi penghuni asrama maupun bagi kaum muslimin di sekitar  tempat itu. Di tempat itu juga Ustadz Syihabuddin memberi pelajaran agama kepada keluarga – keluarga tokoh – tokoh masyarakat Aceh di Medan.

Pertikaian antara dua etnis di Medan pada tahun 1956, menyebabkan Asrama Pelajar di Pasar II Jalan Sei Wampu Kampung Babura Medan Baru, diserbu oleh sekitar 36 orang tidak dikenal. Asrama tersebut di porak–porandakan, kemudian dibakar. Penghuninya Teungku Syihabuddin Syah yang mengajar di tempat itu di pukul dengan broti di  kepalanya hingga tidak berdaya namun beliau dapat di selamatkan ke rumah sakit.

Hancurnya asrama yang selama itu di huni oleh 30 orang pelajar dan mahasiswa  yang juga tempat pengajian bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat itu, maka menjadi masalah bagi pemuka – pemuka masyarakat Aceh di Medan. Mereka mencari jalan untuk menampung pelajar dan mahasiswa yang asramanya tidak ada lagi juga tempat pengajian telah porak–poranda.

Pendirian Sekolah Islam
Masalah asrama pelajar/mahasiswa Aceh sekaligus tempat pengajian berhasil diatasi pada tahun 1956 itu juga. Hal itu berkat jasa baik Tuanku Hasyim S.H. atas nama Yayasan Sosial Medan mewakafkan sebidang tanah ukuran 9,5 x 17 meter. Di atas tanah itu ada bangunan tua yang dapat digunakan. Tanah itu terletak di pasar Melintang, sekarang Jalan Darussalam 24 Medan. Nama jalan itu diusulkan oleh Teungku Syihabuddin Syah kepada Wali Kota Medan dan di terima baik oleh Wali Kota, Haji Muda Siregar (tahun 1957).

Karena digunakan untuk kegiatan pendidikan agama, maka pada tahun 1960 tempat itu diberi nama Asrama  Madrasah Pesantren Miftahussalam. Kemudin dibuka SRI (Sekolah Rendah Islam), SMI (Sekolah Menengah Islam), SMIA (Sekolah Menengah Islam Atas), yang langsung dipimpin oleh  Teungku Syihabuddin Syah dan Teungku Abdussalam Abdullah. Nama tingkat pendidikan itu kemudian berubah menjadi Diniyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

Untuk memperkokoh perhatian kaum muslimin terhadap Miftahussalamah, Teungku Syihabuddin Syah mengajar orang–orang tua murid untuk mengikuti majelis pengajian yang diberi nama Safinatussalamah (kapal penyelamat), sedangkan yang menjadi guru adalah beliau sendiri. Pengajian itu berkembang dengan pesat di kota Medan. Pada waktu yang bergiliran Teungku Syihabuddin Syah memberi pengajian yang berjumlah sekitar 11 tempatdi Kota Medan dengan menggunakan kendaraan VW Combi yang di setir oleh beliau sendiri.

Nama komplek Asrama Madrasah Pesantren itu oleh Teungku Syihabuddin Syah diganti pada tahun 1977 menjadi Pendidikan Islam Miftahussalam. Lancarnya pembangunan komplek Miftahussalam itu atas dasar wakaf kaum muslimin, sehingga berhasil membuka  SLTP dan SMU Darussalam. Tenaga pengajarnya adalah para sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang menjadi penghuni asrama.

Pendidikan Islam Miftahussalam telah berbadan hukum , yang Ketua Umumnya adalah Teungku Syihabuddin Syah, maka sekarang sudah lengkap tingkat pendidikan agama, dan juga SLTP dan SMU. Komplek Miftahussalam pada tahun 2004 menampung sekitar 1500 siswa dan siswi yang belajar pagi dan sore. Siswi SLTP dan SMU semua berjilbab dan pada waktu shalat Ashar seluruh siswa yang belajar sore shalat berjamaah di Mesjid Taqarrub. Di komplek Mesjid Taqarrub juga dibuka TK Al-Qur’an.

Ketika Asrama dan Pesantren Miftahussalam masih merupakan bangunan yang sangat sederhana, Abu Keumala mempunyai ruangan sendiri sekaligus tempat tinggalnya. Selama beberapa tahun di tempat itu beliau melakukan Khulwah di setiap bulan Ramadhan. Selama Khulwah beliau tidak berbicara dengan siapapun, komunikasi dilakukan dengan surat menyurat.

Akhir hayat
Sebelum meninggal kesehatan beliau terus menurun. Mula–mula gangguan mata hingga tidak dapat membaca kitab, walaupun telah berobat ke dokter ahli mata di Medan, tidak juga membawa hasil. Juga di bawa berobat ke Penang namun tidak ada perobahan. Kemudian datang lagi gangguan penyakit gula. Begitu pun beliau tetap berusaha menjadi imam seperti dalam bulan Ramadhan. Juga beliau memberi kuliah agama, walaupun porsinya tidak seperti sebelumnya.

"Seorang demi seorang  benteng agama meninggalkan kita. Kita bersedih bukan karena kepergian beliau, tetapi karena hilangnya benteng agama, mujahid Islam yang telah banyak jasanya kepada masyarakat". Demikian dikatakan oleh Al-Ustadz Drs Haji Halim Harahap, mewakili para khatib Masjid Taqarrub Jalan Darussalam 26 ABC Medan, ketika melepas jenazah Al – Ustadz Teungku Haji Syihabuddin Syah atau Abu Keumala sebelum di berangkatkan ke tempat persemayaman terakhir di komplek perkuburan Mesjid Raya Al-Mansur jalan Sisingamangaraja, Medan.

Abu Keumala meninggal di rumah kediamannya di jalan Karya Bhakti Gang Rukun No: 2 Medan, setelah menderita sakit semenjak bulan April 2004. Beliau meninggal hari Jumat, 9 Juli 2004. Upacara pelepasan jenazah dilangsungkan di Mesjid Taqarrub, mesjid yang beliau bangun bersama kaum muslimin, baik yang ada di Medan maupun yang berada di luar Kota Medan.

Masjid tempat beliau mengucurkan ilmu agama, baik dalam pengajian baik dalam pengajian ibu–ibu dan bapak-bapal. Kuliah agama di berikan di mesjid itu terutama di bulan Ramadhan selesai Shalat Tarawih, kemudian kuliah Shubuh baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Pada acara pelepasan juga ikut berbicara Prof Dr Haji Aslim Sihotang yang menguraikan tingginya ilmu yang di miliki oleh Almarhum Al–Ustadz Teungku Haji Syihabuddin Syah atau Abu Keumala. Ia menganjurkan supaya kitab yang ditulis olh Almarhum pada tahun 1983 yang 4 jilid berjudul Risalah Makrifah agar di cetak, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh murid – muridnya. (Tgk Zulfahmi MR; staff pengajar di Dayah Raudhatul Ma'arif Cot Trueng – Muara Batu – Aceh Utara, Tulisan ini Merupakan nukilan dari buku : Biografi Ulama - Ulama Aceh Abad XX Jilid III).
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG