IMG-LOGO
Opini
FAISOL RAMDHONI*

Menakar Internalisasi Fikrah Nahdliyah di Madura

Senin 16 Desember 2013 9:35 WIB
Bagikan:
Menakar Internalisasi Fikrah Nahdliyah di Madura

 

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu untuk mempertegas ke-identitasan-nya maka diputuskanlah sebuang kerangka berpikir bagi kalangan Nahdliyin yang kemudian dikenal dengan sebutan “Fikrah Nahdliyah”.<>

Sesuai keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama No. 02 (MUNAS/VII/2006 tanggal 30 Juli 2006 di Surabaya mendefinisikan ‘Fikrah Nahdliyah” sebagai: Kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran ahlussunnah wal-jama’ah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul-Ulama (Khittah Nahdliyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka ishlah al-ummah (perbaikan umat).

Definisi tersebut bila dijabarkan secara luas memberikan penjelasan bahwa dasar-dasar faham keagamaan NU bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas dan menggunakan jalan pendekatan bermadzhab yang dipelopori ole salah satu dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali di bidang fiqih dan NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri, bersifat menyempurnakan dan tidak menghapus nilai luhur yang sudah ada. Konskuensi logis dari penggunaan dasar faham keagamaan ini kemudian menuntut pola pikir yang khas bagi NU dalam merespon setiap persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan.

Dalam definisi fikrah Nahdliyah terdapat 5 (lima) pola pikir yang harus diterapkan NU dalam menyelesaikan persoalan,antara lain: Pertama, Fikrah Tawassuthiyyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan Itidal(moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith atau ifrath, Kedua,Fikrah Tasamuhiyyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda, Ketiga, Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah  yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa al­ ashlah), Keempat, Fikrah Tathowwuriyyah (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan serta yang terkahir,Kelima,Fikrah Manhajiyyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

Salah satu bentuk implementatif dari kontekstualisasi diberlakukannya Fikrah Nahdliyah ini terwujud dalam ketegasan NU yang menolak upaya pendirian negara Islam dan pemberlakuan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini nampak hasil Majelis Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo pada November 2007. Salah satu point penting adalah pembahasan tentang “Khilafah dan Formalisasi Syari’ah”. Forum tersebut memberikan argumentasi bahwa tidak ada dalil/nash al-Qu’ran atau al-Hadist yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam, karena keberadaan khilafah adalah bentuk ijtihadiyyah atau interpretasi belaka. Sedangkan upaya penerapan syariat Islam harus dijalankan secara substantif bukan di formalisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan formal.

Namun seiring dengan perjalanan waktu membawa Nahdlatul Ulama berinteraksi dengan organisasi­-organisasi lain yang memiliki karakter dan cars berpikir berbeda. Akibatnya, warga NU sendiri banyak yang kehilangan identitas ke-NU-annya. Banyak orang yang secara for­mal mengatasnamakan warga nahdliyin, tetapi cara berpikirnya tidak lagi mencerminkan karakteristik Nadlatul Ulama.

Di sini mulai muncul paradoks; di satu sisi NU (setidaknya) di tingkat pusat selalu menjaga untuk tetap berada dalam pijakan fikrah Nahdliyah namun di sisi lain NU terutama di derah-daerah malah seringkali berada di luar lintasan fikrah tersebut. Beragam aktivitas,keputusan dan pemikiran yang dimunculkan oleh nahdliyin di daerah-daerah cenderung lebih berpihak pada semangat untuk mengusung tema formalisasi syariat Islam. Mereka nampaknya lebih menyukai bahkan lebih merasa nyaman untuk bersetubuh dengan wacana-wacana yang banyak diusung oleh kempok-kelompok islam ektrimis palagi kalo sudah masuk dalam zona demi amar ma’ruf nahi munkar.

Kenyataan ini sebagaimana pernah diungkap oleh K.H Hasyim Muzadi (NU Online, 09/04/2007). Beliau menyatakan bahwa mengembangkan Fikrah Nahdliyah atau pokok-pokok pemikiran ke-NU-an mengalami banyak kendala. Sat ini fikrah nahdliyah sedang berada dalam “kepungan” berbagai macam ideologi dan pemikiran lain.Hal ini disebabkan karena fikrah Nahdliyah yang menjadi ciri khas pemikiran NU kurang disosialisasikan secara massif baik secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat nahdliyin akibatnya banyak yang tidak peduli dan tidak tahu tentang NU walaupun mereka lahir dan besar di lingkungan NU.

Rupanya,pernyataan ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Di Madura, misalnya, daerah yang dikenal sebagai salah satu basis NU karena mayoritas masyarakatnya merupakan nahdliyin. Bahkan di Madura,NU telah dijadikan sebagai “agama” oleh sebagian besar masyarakat kalangan bawah yang terkenal sangat fanatik. Fenomena menguatnya semangat untuk lebih menyukai wacana-wacana formalisasi syariat Islam begitu mudah didapatkan bahkan cenderung merata hampir di sebagian nahdliyin yang tersebar di empat kabupaten di pulau Madura.

Fenomena penerapan Perda Syariat Islam di Pamekasan menjadi salah satu fakta adanya kesenjangan pemahaman fikrah nahdliyah ini antara NU pusat dengan NU di daerah. Perda yang lahir atas desakan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) yang dibentuk atas dukungan dari sejumlah Organisasi msyarakat (ormas) Islam telah menempatkan NU pamekasan sebagai pendukung utama. Bahkan menjadi garda terdepan yang paling getol dengan membuat pernyataan bersama untuk turut berperan aktif dlam mensosialisasikan program-program LP2SI yang terangkum dalam motto Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Kesenjangan dalam memposisikan fikrah Nahdliyah ini juga terjadi di Kabupaten Sampang tatkala meletusnya konflik Sunni-Syiah yang sampai saat ini tak kunjung menemukan penyelesain. Pemaknaan adanya Fikrah Tasamuhiyyah (pola pikir toleran) dalam Fikrah Nahdliyah yang coba dipaparkan oleh PBNU malah kurang memunculkan respon positif dari kiai-kiai NU Sampang baik yang berada di struktural maupun non struktural.

Fenomena yang serupa juga ditemukan di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Walaupun skalanya tidak se ekstrim seperti yang tejadi di Pamekasan dan Sampang namun gelagat untuk mengarah pada dukungn penerapan Islam formalistik sangat jelas untuk dibaca. Di Bangkalan,PCNU setempat mengusulkan siterbitkannya Perda  agar seluruh peserta didik dan pegawai kantoran, wajib menggunakan busana muslim atau berjilbab. Hal tersebut dinilai sangat penting, guna menjaga norma agama dan sekaligus menegaskan identitas kota santri.Usulan tersebut, dituangkan secara langsung oleh jajaran PCNU, dalam hearing dengan DPRD setempat dan organisasi lain, yang membahas masalah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan, di ruang DPRD Bangkalan(Detik,29 Juli 2009).

Lain lagi dengan gejala yang muncul di Sumenep, Meskipun menuai pro kontra, keinginan DPRD Sumenep untuk menjadikan Sumenep sebagai kawasan bebas buta huruf Al-quran dengan adanya Perda khusus nampak sangat mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis NU. Terbukti Raperda Wajib Baca Tulis Al-Quran saat itu begitu mudah masuk dalam program legislasi daerah. Ditengarai penetapan perda ini akan dilanjutkan dengan penerapan perda syariat Islam di Sumenep.

Membaca semua ini maka patut kiranyalah dilakukan kembali kajian-kajian yang lebih mendalam dan evaluasi yang menyeluruh terhadap proses internalisasi dan implementasi fikrah nahdliyah di tubuh NU terutama di daerah-daerah. Pengutan internl inilah yang juga menjadi tantangan NU masa kini di samping ancaman idiologi transnasional yang mulai tumbuh subur di kantong-kantong NU. sa Penulis yakin apa yang terjadi di Madura juga ditemukan  di daerah-daerah yang lain. Dengan demikian, secara sepihak dan spontan tidak bisa  menyalahkan nahdliyin di daerah akibat ketidakmengertiannya. Karena bisa jadi selama ini PBNU dan elit-elit NU lainnya masih cenderung elitis dalam memaknai dan menerapkan fikrah Nahdliyah.Wallahu alam bis showab.

 

*Ketua PC Lakpesdam NU Sampang

 

 

Bagikan:
Sabtu 14 Desember 2013 13:0 WIB
ZAINAL MA'ARIF
Mbah Maimoen Gurune Wong NU
Mbah Maimoen Gurune Wong NU

Ketika sampai di Pesantren Al-Anwar Sarang, tadi malam, saya mendengar nada nada tentang NU dilantunkan Habib Syaikh dengan santai, namun meriah. Salah satu bait yang saya hafal ada kalimat "Mbah Maimoen Gurune Wong NU".
<>
Membicarakan Mbah Maimoen, ibarat bercerita tentang samudera atau angkasa dengan segala kabar baru yang membuat kita terpana.

Tiba tiba dalam usia sepuhnya (86 tahun) beliau satu panggung dengan Habib Syaikh. Sekali lagi mata ini memandang wajah tua itu penuh misteri, dada saya berkecamuk, otak saya berhenti beraksi, kenapa dan ada apa ini? Jawaban dan bisikan bantahan saling mengganti ruang tanya dalam hati saya, dan akhirnya menyumbat begitu saja, kebingungan.

Sufi tua itu sekali kali mengangguk anggukkan kepalanya. Sesekali jari tangannya mengetuk ngetuk pelan mengiringi rebana, dan sekali kali mengangkat wajah dan suaranya mengikuti lantunan syair Habib Syaikh.

Kemudian ulama tua itu menundukkan kepala, tertekur, dan ketika mengangkat kepalanya kembali, air matanya mengalir membanjiri wajah keriputnya.

Ketika saya menyadari taqdir Allah memberi kesempatan berada persis di depan Najih Maimoen, bagaikan berada dalam muara sungai yang mempertemukan air dingin dan panas, energi yang tercipta sungguh melumpuhkan kerja otak saya. Semula saya berjongkok di antara dengung shalawat itu, namun tiba-tiba gelisah wajah Gus Najih memaksa saya berdiri, terus berdiri dan berdiri tertopang lutut yang gemetar.

Saya pun lebih sering memandang Gus Najih yang lebih banyak menunduk. Hanya sekali kali memandang layar monitor yang di sana wajah bahagia Habib Syaikh dan Abahny sedang membagi energi.

Di sana kutemukan wajah roja Mbah Maimoen mempesona. Di sini saya menyelam pada wajah khouf Gus Najih menahan siksa.

Mahallul Qiyam........
Mbah Maimoen dengan dipapah bangkit berdiri. Dengan semangat luar biasa, beliu melepaskan papahannya, seakan beliau ingin menyambut Nur Muhammad itu dengan segenap kekuatannya, bibirnya bergerak, wajahnya dipaksa tegak ikut melantunkan puji pujian untuk kekasinya.

Kembali saya dibuat gila. Kali ini seluruh otot dalam tubuhku benar benar melumpuh. Saya buang tubuhku bersandar di pagar tembok. Dada saya benar benar penuh. Ingin saya menangis, tetapi mata ini terlalu panas untuk sekedar meneteskan air mata.

Lagu Indonesia Raya dilantunkan bersama. Gemuruh juang habib Syaikh mengguntur membahanakan suasana, memaksakan para hadirin ikut mengiringinya dengan tanpa malu.

Mbah Maimoen si sufi tua masih tetap berdiri bercanggah tongkat ikut meneriakkan nyanyian Indonesia Raya, gemetar tubuhnya tak kuasa menahan berkumpulnya semangat dan linangan air matanya.

Saya yang tak kuasa mengucapkan sepatah kata pun memandang wajah Mbah Maimoen yang tiba tiba kembali muda. Tenaga saya seolah olah telah berpindah ke sana, melemas lunglai dan masih tetap semampir di pagar tembok ini.

Tiba tiba selintas membayang para wajah pejabat bangsat yang sedang bersujud di depan pahlawan bangsa itu. Namun tiada ampun, pedang panglima itu menebas leher leher mereka, darahnya sebagian muncrat ke wakah Mbah Maimoen dan Habib Syaikh. Mereka berdua semakin gagah dan tampan bersolek darah, sedangkan darah yang mengalir itu menenggelamkan mayatnya dalam neraka.

Jumat 13 Desember 2013 13:51 WIB
MUHAMMAD AL-FAYYADL*
Dari Benturan ke Konsolidasi: Tentang NU dan Buku Putih 1965
Dari Benturan ke Konsolidasi: Tentang NU dan Buku Putih 1965

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan Benturan NU-PKI 1948-1965, buku yang dimaksudkan sebagai ‘buku putih’ untuk mengklarifikasi tentang keterlibatan NU dalam kekerasan 1965 dan posisi historis NU di masa lalu terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).<>

Menarik, bahwa setelah sekian lama hidup dalam semacam ketabuan berbicara tentang PKI, komunitas Nahdliyin mulai berani berbicara tentang satu fragmen sejarah yang gelap dan berdarah, yang melibatkan mereka dengan salah satu ‘hantu’ dari masa lalu yang sering ditabukan di kalangan warga Nahdliyyin sendiri: PKI.

Kehadiran buku ini tak pelak berada pada situasi yang kontradiktif. Di satu sisi, ada keharusan untuk berbicara mengenai hal yang selama ini ditabukan, karena kesimpangsiuran yang menempatkan warga NU sebagai satu-satunya pelaku kekerasan dalam tragedi 1965 (imej yang secara sistematis dikonstruksi oleh diskursus neoliberal untuk mengaburkan peran militer, intelijen, dan kepentingan pengusaha asing dalam peristiwa 1965, dan untuk mengadudomba kekuatan rakyat yang terbentuk hari ini). Di sisi lain, ada keengganan yang masih kuat di kalangan NU sendiri untuk mengakui bahwa, ya, NU adalah pelaku, meskipun bukan satu-satunya, dan bahwa peran NU dalam kekerasan anti-komunis sangatlah signifikan.

‘Buku putih’ ini menandai gejala yang, di satu sisi, kontra terhadap diskursus dominan dan hegemonik, namun di sisi lain, masih tetap berada dan memperkuat diskursus dominan dan hegemonik.

Siapapun warga Nahdliyin mengetahui bahwa tidak pernah mudah berbicara tentang sejarah 1965 tanpa sentimen kecemasan dan ketakutan tertentu. Dalam arti itu, sejarah 1965 telah mewariskan suatu sikap yang memaksa warga Nahdliyyin untuk berhati-hati berbicara, karena ini menyangkut suatu peristiwa yang telah memaksa orang-orang tua mereka dahulu sebagai eksekutor bagi rangkaian kekerasan tersebut. Suatu sikap kehati-hatian yang lebih disebabkan oleh keengganan untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan generasi terdahulu merupakan suatu kesalahan, karena ini menyangkut ‘harga diri:’ mengakui bahwa mereka bersalah, berarti mengakui bahwa kita adalah cucu-cucu dan anak-keturunan dari pelaku kekerasan. Kehati-hatian ini sebenarnya merupakan suatu wilayah yang rentan, karena dengan segera, warisan ingatan sejarah 1965 justru di sisi lain menjadi warisan dendam yang kembali menjustifikasi kekerasan itu sebagai keharusan, dan bukan kesalahan yang harus dikritik dan diintrospeksi.

Demikianlah, dalam beberapa diskursus di kalangan NU sendiri, terdapat suara-suara dominan yang kembali mereproduksi wacana dan ketakutan-ketakutan lama tentang ‘bahaya komunisme,’ dan dengan demikian menganggap bahwa apa yang dulu dilakukan NU sudah benar dan sudah menjadi keniscayaan.

Apa yang ditakutkan di balik keengganan itu berkisar antara sentimen psikologis yang membuat warga Nahdliyin tidak mau dicap, menurut kategori-kategori HAM hari ini, sebagai ‘penjahat kemanusiaan’ atau sebagai keturunan dari ‘penjahat kemanusiaan,’ dan antara sentimen politis tentang perbedaan fundamental dan mendasar antara NU dan PKI sebagai dua entitas politik yang tidak mungkin bertemu dan niscaya berkonflik (NU agamis/PKI sekuler, NU moderat/PKI radikal, dst.). Kedua sentimen itu campur aduk sedemikian rupa sehingga dalam ketabuan yang sekian lama itu, warga Nahdliyyin tidak berani mempertanyakan sendiri apa alasan utama mereka mempermasalahkan PKI sedemikian rupa.

Tidak ada diskusi yang intens, terbuka, dan terus-terang di kalangan NU sendiri tentang apa sebenarnya yang menjadi ketakutan mereka terhadap peristiwa 1965 dan PKI. Setiap diskusi tentang hal tersebut selalu digiring, dengan satu dan lain cara, agar menjadi bahan renungan dan introspeksi secara individual agar peristiwa itu tidak berulang, dan agar tidak beredar desas-desus yang tidak perlu yang akan dapat meresahkan ‘masyarakat,’ dalam hal ini masyarakat warga Nahdliyyin yang dipandang ‘awam’ atau tidak tahu-menahu.

Penabuan itu terbukti tidak efektif, dan pada akhirnya, fragmen sejarah berdarah itu mau tidak mau harus kembali dibicarakan secara terbuka. Penabuan itu juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ingatan generasi tua yang menghendaki agar persoalan itu tidak diungkap secara publik, dan terkadang masih menjustifikasi diri bahwa NU tidak melakukan kesalahan dalam tragedi itu, dan kegelisahan generasi muda yang selalu mencari tahu mengenai mata rantai yang hilang dalam gerakan kerakyatan yang mereka bangun, pasca-eksterminasi massal 1965, serta dalam sejumlah kasus, mereka yang penasaran dengan keterlibatan orang tua atau kakek-nenek mereka dalam rentetan peristiwa 1965.

Kultur dan kekhasan tradisi Nahdliyyin yang tidak memungkinkan generasi muda melawan generasi tua—karena rasa takzim dan persambungan batin yang terikat antara santri dan kiainya—mempunyai efek ganda bagi kesenjangan itu. Karena memori samar-samar tentang kasus 1965 itu berhenti mereproduksi sentimen balas dendam antara NU dan para tertuduh PKI (ketika pada era Orde Baru kelompok-kelompok militer tetap melancarkan propaganda anti-komunis), dan inilah yang memberi ruang bagi generasi muda NU, terutama pasca-Reformasi, untuk mencari sejarah yang hilang itu dengan caranya sendiri dan menggalang aksi-aksi perdamaian di akar rumput. Namun, kesenjangan itu di sisi lain juga mereproduksi pengabaian, kesenyapan, ‘kenaifan’ kolektif dalam jangka waktu yang lama, di mana warga Nahdliyyin, dengan ditutup-tutupi akses untuk mewacanakan kasus 1965, demi alasan untuk tidak mengungkit-ungkit luka sejarah, tidak diajak benar-benar mengerti duduk persoalan kasus ini dan keterlibatan NU di dalamnya.

Pengabaian, kesenyapan, dan ‘kenaifan’ itu pastinya akan berakhir, karena berbagai bukti dan referensi sudah membuka mata bahwa kekerasan 1965 dan pasca-1965 merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara struktural untuk menghancurkan gerakan kerakyatan, dengan menjadikan massa PKI sebagai tumbal, dan memuluskan agenda-agenda ekonomi-politik pasca-Orde Lama. Diakui atau tidak, faktanya telah terjadi kekerasan yang massif, penghilangan paksa, dan penahanan tanpa proses hukum terhadap mereka yang dituduh komunis, yang dampaknya masih kuat dirasakan hingga hari ini. Dan dalam rentetan peristiwa itu, warga Nahdliyyin adalah salah satu elemen yang paling strategis untuk dimobilisasi dalam percepatan proses kekerasan sistematis itu, mengingat basis massa Nahdliyyin yang besar dan merupakan kekuatan yang paling diperhitungkan selain massa PKI sendiri.

Tidak perlu disinggung lagi bahwa yang paling diuntungkan oleh konfrontasi antara dua kekuatan massa terbesar ini adalah militer. Konflik antara NU dan PKI melempangkan jalan bagi kekuatan militer, yang di era Orde Baru menunjukkan watak yang sebenarnya sebagai kekuatan yang otoriter dan represif. Sementara NU ‘berjasa’ memfasilitasi naiknya militer, NU pada era Orde Baru pada akhirnya dieksklusi dari panggung, karena dianggap kekuatan massa yang potensial, dan warga Nahdliyyin tetap termarjinalisasi dan tidak mendapatkan kompensasi apa-apa dari ‘jasa’-nya.

Kenyataan pahit selama Orde Baru, idealnya menjadi pembelajaran bagi warga Nahdliyin bahwa dalam kasus 1965, bukan saatnya lagi mencari siapa pihak yang paling dipersalahkan, NU atau PKI. Karena keduanya, pada dasarnya, merupakan korban dari proses penghancuran gerakan kerakyatan secara struktural yang berlangsung dalam transisi antara Orde Lama dan Orde Baru. Dalam hal ini, diskusi yang berkutat semata-mata pada siapakah yang paling berhak dianggap korban antara NU dan PKI, antara ‘kita’ dan ‘mereka,’ akan menjebak ke dalam konteks yang sempit dan parsial, karena memisahkan konteks yang lebih luas yang melatari konflik antara dua massa besar itu.

Tetapi, bukankah ‘buku putih’ ini, dengan dijuduli ‘Benturan NU-PKI,’ tetap bergerak dalam logika yang parsial itu? Jika demikian, pertanyaannya: siapakah yang kembali diuntungkan dengan logika parsial itu? Jika ‘buku putih’ ini semata-mata untuk mengklarifikasi posisi NU sebagai korban PKI, bukankah klarifikasi itu pada gilirannya, dengan mengabaikan konteks struktural yang lebih luas, akan ‘memutihkan’ juga peran militer?

Fakta konflik antara NU dan PKI yang coba diangkat ‘buku putih’ itu dapat berkembang ke dalam dua kemungkinan: menebalkan kembali keengganan untuk mengakui kesalahan NU dalam peristiwa 1965 dan pasca-1965, dengan demikian, mundur sekian langkah dari gagasan progresif Gus Dur yang sudah mengakui kesalahan itu, sekaligus mendorong NU secara tanpa sadar ke dalam pelukan rezim impunitas dan tatanan neoliberal yang tidak mengakui kejahatan kemanusiaan pada 1965 dan tidak menghendaki bersatunya anasir kerakyatan.

Atau, membuka titik terang bagi diskusi yang lebih terbuka tentang kemungkinan konsolidasi antara NU dan gerakan-gerakan kerakyatan, yang model pengorganisasiannya dahulu mungkin pernah dieksperimentasikan oleh PKI dan yang lain-lain, tetapi keburu gagal karena dihancurkan. Kemungkinan kedua ini mensyaratkan, tentu saja, pengenalan secara terbuka dan objektif terhadap peran PKI dalam sejarah Indonesia—keberhasilan dan kegagalannya, baik dan buruknya, kelebihan dan kekurangannya, dst.; terhadap apa itu komunisme sebagai suatu gagasan sosial dan politik, terhadap segala hal yang dulu begitu identik dengan PKI, yang, karena penabuan sekian lama, menjadi terdengar begitu menakutkan.

Bukan hal yang aneh, bahwa Gus Dur — lagi-lagi Gus Dur — sebagai warga Nahdliyyin memulai hal itu dengan membaca pada usia dini tulisan-tulisan Karl Marx dan Lenin, dan membawanya berkenalan dengan gagasan-gagasan yang dulunya dianut PKI tanpa harus menjadi PKI. Contoh Gus Dur itu hanya simptom bagi ‘buku putih’ ini: keberanian buku ini untuk menyandingkan NU dan PKI dalam satu tarikan napas yang sama, ‘NU-PKI’— satu hal yang nyaris tidak terbayangkan beberapa puluh tahun silam di kalangan warga Nahdliyyin—bisa jadi menandai awal baru bagi warga Nahdliyyin untuk memikirkan relasi baru antara NU dan PKI, bertolak dari kekelaman masa lalu bersama (common past), untuk memulai suatu fase yang lebih maju daripada rekonsiliasi kultural (islah) yang selama ini sudah terbangun. Bisa jadi. Selama ‘buku putih’ itu tentu saja tidak dianggap sebagai satu-satunya buku sejarah resmi tentang 1965 yang mengikat dalam kurikulum pembelajaran sejarah kaum Nahdliyyin.

*Ketua Tanfidziyah PCI NU Prancis

Senin 9 Desember 2013 7:16 WIB
AMRULLAH RZ
Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu sutu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniah takmiliya awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun.<>

Untuk menengah atas (diniah takmiliyah wustha) masa belajar tiga tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu (Kemenag Jabar, 2010: 7)

Menurut  Amin Haidar yang dijelaskan kembali oleh Umar perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

Pada masa penjajahan hampir semu desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniah (Diniyah Takmiliah), dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain. Mata  pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur’an dan bahasa Arab (Direktorat PD Pontern, 2007:1).

Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliyah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas,  sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan.

Nah, untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Dimana di dalmnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, katakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

 
*) Amrullah Rz
Guru Bhs. Arab di Madin  KODAMA Yogyakarta


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG