IMG-LOGO
Internasional

Ulama Afganistan Dirikan Nahdlatul Ulama

Selasa 20 Mei 2014 14:30 WIB
Bagikan:
Ulama Afganistan Dirikan Nahdlatul Ulama

Jakarta, NU Online
Kabar mengejutkan datang dari Kabul, Afganistan. Untuk mempercepat proses perdamaian, sejumlah ulama yang berafiliasi dengan Taliban pada 5 Mei 2014 lalu di Kantor NECDO, Butcher St, Shahr-e-now, Kabul, membicarakan tindak lanjut rencana proses rekonsiliasi Afghanistan serta membentuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di sana.<>

Pertemuan di kantor NECDO atau Noor Educational and Capacity Development Organization itu dilaksanakan pada pukul 09.00-14.30 waktu setempat dengan yang dihadiri 20 ulama yang berasal dari propinsi Maidan Wardak, Propinsi Pansjir, Kota Kabul, Propinsi Parwan dan beberapa Ulama dari Propinsi Jalalabad.

Pertemuan itu merupakan tidak lanjut dari pertemuan beberapa ulama yang telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 untuk membentuk Nahdlatul Ulama Afghanistan. Pada rapat terakhir bahkan sudah disepakati bentuk logo Nahdlatul Ulama yang akan dipakai.

Sama seperti NU di Indonesia, organisasi yang baru dibentuk ini akan mengembangkan ajaran Islam yang toleran dan moderat, serta menyadarkan ulama dan masyarakat setempat tentang pentingnya persatuan serta saling menghargai antara satu dengan lainya. NU di Afganistan juga tidak terjun langsung ke dalam politik praktis.

Pendirian NU di Afghanistan merupakan program rintisan jangka panjang yang yang bersifat strategis dalam rangka mengamankan kepentingan nasional guna mengantisipasi perubahan drastis yang kemungkinan dapat terjadi pasca tahun 2014.

Diharapkan organisasi baru ini akan menjadi forum komunikasi antar ulama yang diterima oleh berbagai pihak yang tengah bertikai di Afghanistan. (Aan Ahmad/Anam)

Tags:
Bagikan:
Ahad 18 Mei 2014 8:0 WIB
PCINU Yaman Bahas Politik ala NU
PCINU Yaman Bahas Politik ala NU

Hudaidah, NU Online
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Yaman terus bergeliat. Satu per satu program kerjanya mulai berjalan. Kamis (15/5), diskusi hangat menyoroti wacana perpolitikan di tanah air digelar di Ruang Paralel Universitas Darul ‘Ulum, Hudaidah.
<>
Dihadiri sekitar 40 warga Nahdliyyin, diskusi ini mengangkat tema “Membincang Wacana Politik Islam di Indonesia”.  Diskusi ini juga digelar dalam rangka memeriahkan Harlah NU ke-91, yang lahir pada 16 Rajab 1344 H.

“Politik di tanah air saat ini sedang memanas, sehingga temanya pun cukup relevan,” ujar Ahmad Najih, mahasiswa Fakultas Dirosah Islamiyah Universitas Darul Ulum, yang saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua I Tanfidziyah PCINU Yaman dalam kata sambutannya.

Diskusi yang dimulai sejak pukul 21.00 KSA tersebut, menghadirkan dua pemakalah ; Ust. M. Ali Mahmudi, Lc dan Ust. Hasan Djunaidi, Lc. Keduanya merupakan alumnus Universitas Darul Ulum. Selain itu, beberapa delegasi perwakilan sejumlah ormas juga turut hadir, seperti FPI dan Muhammadiyah.

Dalam makalahnya berjudul “Syari'at Islam ala Nahdiyyin”, Ali Mahmudi menuturkan bahwa secara teoritis, implementasi syari’at islam bisa dibagi menjadi dua macam.

Pertama, kata dia, sistem top down yaitu metode penerapan syari’at Islam yang dimulai dari tingkat atas ke bawah yang pelaksanaannya dimulai dari mengubah sistem pemerintahan.

Sementara yang kedua adalah sistem bottom up, yaitu metode penerapan syari’at Islam yang dimulai dari bawah ke atas yang pelaksanaannya dimulai dari masyarakat kelas bawah.

“Sistem yang kedua inilah yang dipilih para Walisongo dan diteruskan oleh ulama NU, dan ternyata berhasil dan bertahan sampai saat ini,” tutur lajang asal Surabaya tersebut.

Diskusi semakin ‘panas’ ketika pemakalah kedua, Hasan Junaidi, mempresentasikan makalahnya berjudul “Sistem Khilafah Bagaikan Mimpi di Siang Bolong”.

Menurut mahasiswa asal Padang itu, sistem yang cocok untuk pemerintahan Indonesia adalalah sistem demokrasi, bukan sistem khalifah yang selama ini digembar-gemborkan sebagian kalangan.

Menurutnya, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia sangat bisa bersinergi dengan corak sistem demokrasi yang juga sangat memungkinkan untuk memasukkan butir-butir syari’at Islam dalam esensi penerapannya.

Hasan juga menanggapi asumsi segelintir kelompok yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara thagut karena tidak menjadikan syari’at Islam sebagai dasar hukum formal negara.

“Kendati tidak dijadikan hukum secara formal, syari’at Islam sudah masuk ke sebagian hukum di Indonesia,” tegasnya.

Sebut saja, kata dia, UU terkait pernikahan, ahli waris, waqaf, dan zakat. Bagi Hasan, tidak diterapkannya hukum jina’i (kriminal) di tanah air, tidak serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang anti syari’ah, apalagi sekuler.

Diskusi yang dipimpin rekan M. Khoiruz Zadit Taqwa ini berlangsung hangat hingga pukul 00.00 KSA, kendati dilangsungkan di tengah suhu musim panas kota Hudaidah yang telah mencapai 41 derajat celcius. Apalagi di awal acara sempat diwarnai dengan insiden mati listrik.

Dalam sambutannya sebagai Dewan Syuriah PCINU Yaman, Ust. Ahmad Hasin Ihsan berharap agar budaya diskusi ilmiah seperti ini bisa terus dilestarikan oleh warga Nahdliyin, khususnya yang saat ini sedang menempuh studinya di negeri Yaman.

Ia juga mengingatkan terkait prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama selama ini, yaitu Al-Muhafadzoh ‘ala al-qadim as-sholih wal-akhdzu bil jadid al-ashlah.

“Yaitu melestarikan produk klasik yang masih relevan, serta bersikap adoptif dan inklusif terhadap  nilai-nilai modernitas yang positif,” ujar mahasiswa berkumis asal Madura tersebut.

Rintis Diskusi Ilmiah Berbahasa Arab
Selain diskusi-diskusi ilmiah reguler yang rutin berjalan, di periode ini PCINU Yaman juga akan merintis kajian ilmiah berbahasa Arab.

Dalam hal ini, Lakpesdam PCINU Yaman akan bekerjasama dengan organisasi mahasiswa Yaman. Rabu 21 Mei 2014 M mendatang , Lakpesdam NU Yaman akan menggelar diskusi Usul Fiqh dengan tajuk  “Tajdidul Fiqh wa Dlawabhituhu” (Pembaharuan Fikih dan Batasan-Batasannya).

Diskusi perdana berbahasa Arab ini akan digelar di Sekretariat PCINU Yaman, di Kota Tarim, Propinsi Hadhramaut. (Syifauddin Azka-Dzul Fahmi/Abdullah Alawi)


Sabtu 17 Mei 2014 11:1 WIB
NU Arab Saudi Siapkan Konferensi Cabang
NU Arab Saudi Siapkan Konferensi Cabang

Jeddah, NU Online
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi mengadakan musyawarah di Masjid Indonesia di Jeddah, Jumat (16/5) siang waktu setempat, menindaklanjuti surat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk segera menggelar konferensi cabang (Konfercab).
<>
Rapat tersebut menyepakati pembentukan pantia dengan ketua SC H Noor Halim Masykuri dan ketua OC HM Makdud Marhol. Rencananya, Konfercab akan dilaksanakan pada 19-20 Juni 2014 di Masjid Indonesia di Jeddah.

Panitia yang telah terbentuk berkomitmen akan segera bekerja untuk suksesnya penyelenggaraan forum tertinggi di cabang tersebut. Selain diskusi tentang berbagai persoalan, Konfercab juga akan memilih kepemimpinan baru.

Pengesahan panitia konfercab tersebut di hadiri seluruh pengurus harian PCINU Arab Saudi, Gerakan Pemuda Ansor, dan sejumlah elements masyarakat dan beberapa anggota BMI-SA. (Ahmad Thobib/Mahbib)

Sabtu 17 Mei 2014 1:2 WIB
Ratusan Muslim Tatar di Krimea Mengungsi
Ratusan Muslim Tatar di Krimea Mengungsi

Lviv, NU Online
Bersama dengan ratusan Muslim Tatar yang ketakutan, Ismail Ayubov memutuskan untuk meninggalkan rumahnya di Crimea bersama dengan istri dan dua orang anaknya, mengingat ketidakpastian masa depan setelah aneksasi oleh Rusia.<>

“Situasi bisa sangat berbahaya bagi Muslim di Rusia,” kata Ayubov kepada situs World Crunch, Selasa (13/5).

“Saya takut dengan milisi bersenjata,” tambah seorang laki-laki, Enver Mohammed.

Terdapat sekitar 300 ribu minoritas Muslim di Krimea, yang mewakili kurang dari 15 persen populasi yang berjumlah 2 juta, yang menentang aneksasi Rusia ke wilayah tersebut.

Rusia melakukan aneksasi setelah referendum yang dilakukan di awal Maret, dengan hasil keputusan 96 persen masyarakat setuju bergabung dengan Rusia. Komunitas Tatar memboikot referendum tersebut yang menolak penyelenggaraan referendum dibawah todongan senjata serdadu Rusia.

Setelah aneksasi Rusia, ketakutan Muslim Tatar meningkat atas kemungkinan hilangnya kebebasan dan ingatan akan pengusiran dan tuntutan yang mereka hadapi pada 1944.

Selain itu, pemerintahan sementara Krimea menolak pemimpin Muslim Tatar, Mustafa Dzhemilev, ketua majelis Tatar, selama lima tahun atas kritik yang dilakukan terhadap Rusia, menjadi tambahan perhatian bagi kalangan Muslim.

Jaksa Agung Krimea, Natalia Poklonska mengancam akan membubarkan majelis dan mengajukan tuntutan kriminal atas para demonstran.

Menghadapi masa depan yang tidak pasti, ratusan orang Tatar meninggalkan rumah mereka menuju wilayah barat Ukraina di kota Lviv.

“Banyak yang tidak ingin meninggalkan kehidupan mereka di belakang,” kata Muhammad, 28 tahun. 
“Referendum ini adalah lelucon,” tambahnya.

Kehidupan baru

Setelah pergi dari kampung halaman, orang-orang Tatar tersebut membentuk kelompok-kelompok untuk mendukung para pendatang baru di Lviv.

“Rusia mungkin ingin melindungi minoritas, tetapi mereka hanya berpura-pura,” kata Alim Aliev, pemuda 25 tahun yang sudah tinggal di Lviv selama lima tahun dan saat ini memberi dukungan pada para pengungsi Tatar.

Bersama dengan 60 aktifis lainnya, dia membantu mencarikan tempat tinggal, mengumpulkan uang dan membantu mengisi formulir yang diperlukan.

Mereka tidak hanya membantu pengungsi Muslim. Ketika milisi merebut ibukota Krimea Simferopol, mereka membuat halaman Facebook SOS Krimea.

Suku Tatar yang telah mendiami Krimea selama berabad-abad diusir dari tempat tinggalnya oleh Stalin pada Mei 1944, yang menuduh mereka berkolaborasi dengan Nazi.

Populasi keseluruhan Tatar, lebih dari 200 ribu orang, dipindahkan dalam kondisi mengenaskan ribuah mil ke Uzbekistan dan lokasi-lokasi lainnya, banyak yang meninggal di perjalanan atau setelah tiba di lokasi baru.

Uni Soviet menyita rumah mereka, menghancurkan rumah mereka dan mengubahnya menjadi gudang, satu dirubah menjadi museum atheisme.

Sampai masa munculnya perestroika pada akhir 1980-an, sebagian besar orang Tatar baru diizinkan kembali, dan migrasi terus berlanjut setelah Ukraina menjadi merdeka setelah keruntuhan Soviet pada 1991.

Menghidupkan kembali pengalaman pengasingan yang sama, kondisi masih sulit bagi banyak Muslim Tatar untuk membuat kehidupan baru di Lviv.

Sebagai warga negara Ukraina, orang Tatar tidak diperlakukan sebagai pengungsi menurut ketentuan konvensi Jenewa.

Untuk memenuhi kehidupan, orang Tatar Krimea membuka kios dan toko, kata Aliev.

“Satu keluarga bahkan menjalankan bisnis kafe di pusat kota,” tambahnya.

Ketiadaan masjid di Lviv menjadi problem tersendiri bagi para pendatang baru tersebut, berdoa agar bisa kembali ke rumah mereka dibawah hukum Ukraina. (onislam.net/mukafi niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG