IMG-LOGO
Taushiyah

Merajut Indonesia

Kamis 10 Juli 2014 18:58 WIB
Bagikan:
Merajut Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

بسم لله، الحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد رسول لله ، وعلى أله وصحابته ومن تبع سنّته وجماعته ، من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة .

Warga Indonesia di seluruh dunia, yang saya cintai. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menjadi saksi sejarah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.<> Pilpres kali ini, menjadi momentum yang sangat penting, untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Juga, menentukan strategi pembangunan manusia Indonesia ke depan. 

Kita sudah saksikan bersama tentang kedewasaan politik dan kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Tanggal 11 Ramadhan dan 9 Juli 2014 menjadi sejarah penting, bahwa warga Indonesia mampu berpolitik secara sehat, santun, cerdas dan elegan. Politik tidak hanya milik kelompok elite, namun juga milik seluruh warga. Akan tetapi, perlu mencermati sikap-sikap berpolitik dengan memegang kaidah, norma dan fatsoen politik agar tidak menjadi arogan, merasa menang sendiri dan saling melempar kesalahan. 9 Juli 2014, kedewasaan politik bangsa Indonesia betul-betul sedang diuji. 

Sudah saatnya warga Indonesia bersatu kembali. Tidak elok jika ada perbedaan sikap politik yang menjurus pada pertikaian horizontal. Yang harus diutamakan adalah kepentingan warga Indonesia agar bersatu, damai dan berpikiran jernih kembali. Tuntasnya kampanye politik dan pemilihan langsung, perlu disusul dengan menumbuhkan sikap santun, tenang dan menguatkan persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam kebangsaan, ukhuwah wathaniyyah. Sekali lagi, ini yang perlu digarisbawahi, persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam dimensi kebangsaan, ukhuwah wathaniyyah.

Kepada para pemimpin bangsa Indonesia, sesungguhnya Presiden merupakan simbol dari amanah rakyat dan takdir Allah. Dalam al-Qur’an, sudah sangat jelas, bahwa Allah memberi amanah tiap manusia, sebagai khalifahnya (khalifah fil-ardh): wa idz qaala rabbuka lil malaaikati inni jaa’ilun fil ardhi khaliifah, [Q.S, al-Baqarah:30]. Agar, manusia mampu mengelola sebaik-baiknya kebutuhan dan kepentingannya, dengan tujuan kebaikan bersama (mashlahah ‘ammah). Untuk itu, kepemimpinan menjadi modal penting dalam melaksanakan amanah Allah, untuk mengelola kekayaan di bumi untuk tujuan beribadah, membantu sesama dan bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Dari hasil Pemilu 9 Juli, tentu ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan: 

1. Kepada masing-masing kandidat Capres-Cawapres untuk berpikir tenang dan jernih. Mohon kepada keduanya untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kemenangan. Kedua kandidat memiliki tim riset-survey dengan hasil quick count hasilnya berbeda-beda. Kita menghormati sumbangsih survey dalam kehidupan demokrasi, namun demikian yang dianut sesuai undang-undang adalah perhitungan di KPU. Sebelum tergesa mengumumkan kemenangan, mari bersama-sama mengawal perhitungan resmi. Meminta kepada seluruh warga Indonesia, untuk mengawal penghitungan suara, baik di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga ke level nasional. Tentu dengan proporsi, mekanisme dan bentuk pengawalan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

2. KPU diminta bersikap jujur. Agar menjalankan proses penghitungan suara dengan berdasar amanah, tugas dan kejujuran. Jujur untuk mengumumkan siapa yang menang, siapa yang kalah dengan data dan validasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk berpikir tenang, dengan niatan menjaga integrasi bangsa, dengan strategi mewujudkan politik kebangsaan dan kerakyatan. Sudah saatnya kita rukun kembali, menjaga toleransi dan perdamaian. Prinsipnya sesama warga Indonesia perlu merekatkan kembali rasa bersaudara, setanah air, dan sebangsa. 

4. Memohon kepada seluruh media, baik televisi, website, radio dan media cetak untuk ikut aktif menjaga suasana, agar tidak larut dalam potensi konflik pasca Pilpres 9 Juli.

5. Merefleksikan Pilpres di tengah Ramadhan. Proses politik 9  Juli 2014, bukan untuk mencipta jurang permusuhan, fitnah dan memutus silaturahmi. Saya yakin, kedua pasangan capres-cawapres menginginkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pilpres harus dianggap sebagai berkah Ramadhan, agar Allah Subhanahu wata’ala memilih pemimpin yang amanah, jujur, tegas dan mampu menyejahterakan warga Indonesia. Semoga negeri ini, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Demikianlah, rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan dan memberikan mandat kepada sang pemimpinnya. Mari kita berdoa agar mendapat pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Mari kita dengan santun menunggu dan mengawal hasil pengumuman KPU, pada 22 Juli 2014. Selebihnya, ini yang utama, mari kukuhkan fitrah kemanusiaan kita semua sebagai insan sebangsa yang bersaudara. Lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

DR KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU

Bagikan:
Sabtu 5 Juli 2014 12:1 WIB
'Tombo Ati' Berbentuk Jazz?
'Tombo Ati' Berbentuk Jazz?
Ilustrasi (via Pinterest)

Oleh KH Abdurrahman Wahid


Sebagaimana diketahui “Tombo Ati” adalah nama sebuah sajak berbahasa Arab ciptaan Sayyidina Ali, yang oleh KH. Bisri Mustofa dari Rembang (ayah KH. A. Mustofa Bisri) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan judul tersebut.<> Dalam sajak itu, disebutkan 5 hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kelima hal itu dianggap sebagai obat (tombo) bagi seorang Muslim. Dengan melaksanakan secara teratur kelima hal yang disebutkan dalam sajak tersebut, dijanjikan orang itu akan menjadi Muslim “yang baik”. Dianggap demikian karena ia melaksanakan amalan agama secara tuntas. Sajak ini sangat populer di kalangan para santri di Pulau Jawa, terutama di lingkungan pesantren.

Karenanya sangatlah penting untuk mengamati, adakah sajak itu tetap digemari oleh kaum Muslimin Sunni tradisional? Kalau ia tetap dilestarikan, maka hal itu menunjukkan kemampuan Muslimin Sunni tradisional menjaga budaya kesantrian mereka di alam serba modern ini. Jadi kemampuan sebuah kelompok melestarikan sebuah sajak bukanlah “peristiwa lumrah”. Peristiwa itu justru menyentuh sebuah pergulatan dahsyat yang menyangkut budaya kelompok Sunni tradisional melawan proses modernisasi, yang dalam hal ini berbentuk westernisasi (pembaratan). Bahwa sajak itu, dalam bentuk sangat tradisional dan memiliki isi kongkret lokal (Jawa), justru membuat pertarungan budaya itu lebih menarik untuk diamati.

Sebuah proses maha besar yang meliputi jutaan jiwa warga masyarakat, sedang terjadi dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Terlihat dalam sajak tersebut yang berisi “perintah agama” untuk berdzikir tengah malam, mengerti dan memahami isi kandungan kitab suci al-Qur’ân, bergaul erat dengan para ulama dan berpuasa untuk menjaga hawa nafsu, adalah hal-hal utama dalam asketisme (khalwah) yang merupakan pola hidup ideal bagi seorang Muslim, yang menempa dirinya menjadi “orang baik dan layak” (shalih). Jika anjuran itu diikuti oleh kaum Muslim dalam jumlah besar, tentu saja keseluruhan kaum Muslimin akan memperoleh “kebaikan” tertentu dalam hidup mereka. Gambaran itu sangat ideal, namun modernisasi datang untuk menantangnya.

***

Dalam sebuah perhelatan perkawinan di Kota Solo, penulis mengalami sendiri hal itu. Ketika sebuah kelompok band menampilkan permainan lagu Tombo Ati itu secara “modern”. Penulis sangat tercengang. Pertama, oleh kenyataan sebuah produk sastra yang sangat kuno (walaupun berupa terjemahan) dapat disajikan dalam irama yang tidak terduga sama sekali. Mungkin irama jazz itu bercampur dengan langgam Jawa, namun ia tetap saja sebuah iringan jazz. Mungkin tidak semodern permainan Sadao Watanabe, namun bentuk jazz dari Tombo Ati itu tetap tampak dalam sajian sekitar 5 menit itu.

Di sini kita sampai kepada sebuah kenyataan, munculnya berbagai bentuk dan sajian tradisional dengan mempertahankan “hakikat keaslian” di hadapan tantangan modernitas. Tidak hanya penampilan alat-alat musiknya saja, melainkan dalam perubahan fungsi dari sajak itu sendiri. Kalau semula sajak itu dimaksudkan sebagai pesan moral sangat ideal bagi kaum Muslimin, namun dalam pagelaran tersebut berubah peran menjadi sebuah hiburan.

Tentu saja kita tidak dapat menyamakan pagelaran musik yang menggemakan Tombo Ati dengan Debus dari Banten, yang memperagakan manusia tidak berdarah ketika ditusuk benda tajam. Kita tidak menyadari, sebenarnya untuk melakukan pertunjukan Debus itu, seseorang yang belasan tahun “tirakat” haruslah menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan memakan sejumlah makanan dan membatasi kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian untuk menjalankan pertunjukan itu terdapat keyakinan agama dan latihan-latihan mereduksi kebiasaan sehari-hari.

Penampilan sajak Tombo Ati dalam sajian jazz adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diamati. Jelas dari penampilan Tombo Ati itu terjadi sebuah proses yang oleh para pengamat perkembangan masyarakat disebut sebagai perjumpaan (encounter) antara peradaban tradisional dengan peradaban modern. Dilanjutkan dengan “proses tawar menawar” (trade off) yang sering terasa aneh, karena menampilkan sesuatu yang tidak tradisional maupun modern. Kemampuan melakukan tawar-menawar seperti itulah, yang sekarang dihadapi kebudayaan kita. Ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi bukannya dihardik atau disesali (seperti terlihat dari sementara reaksi berlebihan atas pagelaran “ngebor” dari Inul).

***

Perjumpaan antara yang tradisional dan yang modern itu dimungkinkan oleh kerangka komersial yang bernama pariwisata. Namun dalam tradisionalisme ada juga mengandung watakwatak yang tidak komersial, dan harus didorong untuk maju.

Perjumpaan juga terjadi antar agama. Contohnya, ketika agama Buddha dibawa oleh Dinasti Syailendra ke pulau Jawa dan bertemu dengan agama Hindu yang sudah terlebih dahulu datang, hasilnya adalah agama Hindu-Buddha (Bhairawa). Agama Islam yang masuk ke Indonesia juga mengalami hal yang sama. Perjumpaan antara ajaran formal Islam dengan budaya Aceh misalnya melahirkan “seni kaum Sufi” seperti tari Seudati, yang dengan indahnya digambarkan oleh James Siegel dalam Rope of God. Berbeda dari model Minangkabau yang mengalami perbenturan dahsyat bidang hukum agama, antara hukum formal Islam dan ketentuan-ketentuan adat. Hasilnya adalah ketidakpastian sikap yang ditutup-tutupi oleh ungkapan “Adat Basandi Sara’ dan Sara’ Basandi Kitabullah.” Di Gua (Sumatera Selatan) yang terjadi adalah lain lagi, yaitu ketentuan Islam jalan terus, sedangkan hal-hal tradisional pra-Islam juga dilakukan. Di pulau Jawa yang terjadi adalah hubungan yang dinamai oleh seorang akademisi sebagai “hubungan multi-keratonik.” Dalam hubungan ini kaum santri mengembangkan pola kehidupan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh “adat pra Islam” yang datang dari keraton.

Perkembangan keadaan seperti itu, mengharuskan kita menyadari bahwa setiap agama di samping ajaran-ajaran formal yang dimilikinya, juga mempunyai proses saling mengambil dengan aspek-aspek lain dari kehidupan budaya. Dari situlah, kita harus menerima adanya perkembangan empirik yang sering dinamakan studi kawasan mengenai Islam. Penulis melihat perlunya studi kawasan itu untuk setidak-tidaknya kawasankawasan Islam berikut: Islam dalam masyarakat Afrika-Utara dan negara-negara Arab, kawasan Islam di Afrika Hitam, Islam dalam masyarakat Turki-Persia-Afganistan, Islam di masyarakat Asia Selatan, Islam di masyarakat Asia Tenggara dan masyarakat minoritas Islam yang berindustri maju. Kedengarannya mudah membuat studi kawasan (area-studies) Islam, tapi hal itu sebenarnya sulit dilaksanakan.



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 6 Juni 2003.

Rabu 2 Juli 2014 9:2 WIB
Profesionalisme Pengelolaan Zakat
Profesionalisme Pengelolaan Zakat

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardlu 'ain dan kewajiban ta'abbudi. Dalam al-Qur’an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Namun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan.<> Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah mau pun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.

Orang yang membayar pajak (muzakki) misalnya, masih melaksanakan kewajibannya secara terpencar. Pembagian zakat pun asih jauh dari memuaskan. Ini perlu penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri. Penataan ini tidak hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat saja. Lebih dari itu, penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna.

Penataan itu menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tak bisa kita lupakan. Ini berarti kita memerlukan organisasi yang kuat dan rapih. Menurut 'kitab kuning', barang-barang yang wajib dizakati adalah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz dan hasil laut. Mengenai zakat binatang ternak, barang dagangan dan emas perak, hampir tidak ada perbedaan antara para ulama dan imam mazhab. Sedangkan mengenai zakat hasil bumi, ada beberapa perbedaan di antara mazhab empat.

  1. Menurut Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh di bumi, kecuali kayu, bambu, rumput dan tumbuhtumbuhan yang tidak berbuah, wajib dizakati.
  2. Menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati, kecuali buah-buahan yang berbiji seperti buah pir, delima, jambu dan lain-lain.
  3. Menurut Imam Syafi’i setiap tumbuh-tumbuhan makanan yang menguatkan, tahan lama dan dibudidayakan manusia, wajib dizakati.
  4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, biji-bijian, buah-buahan, rumput yang ditanam wajib dizakati. Begitu pula tumbuhan lain yang mempunyai sifat yang sama dengan tamar, kurma, mismis buah tin dan mengkudu, wajib dizakati.


Sedangkan untuk hasil bumi seperti tembakau dan cengkih, wajib dizakati apabila diperdagangkan. Dengan demikian, ketentuannya sama dengan zakat tijarah (perdagangan), bukan zakat zira’ah (hasil bumi).

Bagaimana dengan gaji dan penghasilan dari profesi? Menurut Imam Syafi’i, tidak wajib dizakati. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Tetapi bukankah gaji diberikan tiap bulan? Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi nisab itu hanya memnuhi syarat hak, tidak memenuhi syarat milik. Padahal benda yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Gaji maupun upah jasa lainnya, kalaupun dikenakan zakat, adalah zakat mal, jika memang sudah mencapai nisab dan haul.

Penghasilan dari industri juga wajib dizakati. Ini dikiaskan dengan barang dagangan dan hasil usaha. Sebab tidak ada industri yang tidak diperdagangkan. Sedang uang, asal memenuhi nisab dan haul, menurut Imam Maliki, wajib dizakati. Imam Maliki mengkiaskan uang dengan emas.

Ketentuan-ketentuan barang yang wajib dizakati tersebut, menurut hemat saya, relevan dan bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi kita.

***

Hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara mazhab empat dalam masalah nisab dan haul barang-barang yang wajib dizakati. Misalnya, untuk emas nisabnya 20 dinar dengan zakat 2,5 persen. Begitupun, untuk barang dagangan, bila nilainva mencapai 20 dinar, wajib dizakati 2,5 persen. Emas/perak dan barang dagangan wajib dizakati apabila pemilikannya mencapai 1 tahun (haul).

Untuk hasil bumi tanpa haul. Setiap kali panen harus langsung dizakati. Nisabnya 5 wasak. Tentang binatang ternak, juga sudah ada ketentuannya sendiri.

Dalam masalah nisab dan haul ini, karena ketentuan yang ada sudah demikian rinci, yang perlu kita lakukan adalah mengkonversikannya dengan ketentuanketentuan yang ada di negara kita. Misalnya, satu dinar sama dengan berapa rupiah, satu wasak itu berapa kilogram, dan seterusnya.

Dalam masalah mustahiq (yang berhak menerima zakat juga tidak ada perbedaan pendapat. Sebab mustahiq sudah jelas disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. Mustahiq adalah faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Para mustahiq tersebut biasa disebut asnaf al-tsamaniyah (delapan kelompok).

Yang masih sering diperdebatkan adalah tentang kategori masing-masing mustahiq, terutama untuk sabilillah..Jumhur ulama berpendapat, sabilillah adalah perang di jalan Allah. Bagian untuk sabilillah diberikan kepada para angkatan perang yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bagian zakat untuk sabilillah bisa ditasharufkan (digunakan) untuk membangun madrasah, masjid, jembatan dan sarana umum lainnya.

Agar zakat berdayaguna dan tepat guna, kita perlu mengambil pengertian “sabilillah" dalam makna yang luas, tidak membatasi pada pengertian berperang saja. Kalau kita sepakat mengambil pengertian yang luas, maka segala hal yang berkaitan dengan maslahat umum termasuk dalam kategori sabilillah.

***

Agar pelaksanaan pengumpulan dan pentasharrufan zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya pendataan terhadap muzakki, barang yang wajib dizakati dan mustahiq zakat.

Sering kali keengganan para 'wajib pajak' timbul karena kita main hantam kromo saja. Dengan pendataan yang cermat terhadap muzakki dan harta benda yang dimiliki, diharapkan para wajib zakat tidak enggan lagi meaksanakan kewajibannya. Demikian juga dengan pendataan yang teliti terhadap mustahiq, diharapkan pembagian zakat lebih tepatguna.

Menurut Imam Syafi’i, pengumpulan zakat harus berupa barang yang dizakati itusendiri, kecuali untuk barang dagangan. Artinya, untuk hasil bumi, maka yang ahrus dizakatkan adalah hasil bumi itu sendiri. Pengumpulan zakat tidak bisa diganti dengan uang misalnya, meski senilai barang yang dizakati. Namun untuk barang dagangan, zakat harus berupa uang. Pedagang konveksi misalnya, tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang-barang konveksi, seperti baju, celana dan lain sebagainya.

Begitu pula pembagiannya harus berupa barang yang dizakati itu sendiri. Zakat hasil bumi harus dibagi berupa hasil bumi. Zakat hewan ternak harus dibagi berupa hewan ternak. Karena pembagiannya harus berupa barang yang dizakati itu sendiri, maka sudah barang tentu, penyimpanannya juga harus berupa barang itu sendiri.

Ditinjau dari segi teknis, hal itu tidak praktis. Sebab sekarang ini barang sebesar apapun bisa dilipat dan dimasukkan dalam kantong, sebab bisa diwijudkan menjadi lembaran-lembaran uang. Bahkan sekarang uang pun bisa diringkas lagi menjadi cheque (cek). Pengumpulan, penyimpanan dan pembagian yang mensyaratkan barang yang dizakati itu sendiri tidak praktis ditinjau dari segi waktu, tenaga dan tempat yang dibutuhkan untuk keperluan itu.

Tentang petugas pengumpul dan pembagi zakat biasanya disebut ‘amil. Hal ini sesungguhnya salah kaprah. Yang disebut dengan amil, sebgaimana dalam masyarakat kita, sesungguhnya baru panitia zakat. Sedangkan amil seharusnya diangkat oleh pemerintah, yang boleh mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan, atau institusi apapun, tidak berhak membentuk amil zakat.

Menurut ketentuan fiqih, jika pemerintah (imam) mengumpulkan zakat, ia bebas menyerahkan hasil pengumpulan kepada mustahiq dalam bentuk apapun, baik berupa modal mau pun alat-alat kerja.

Pemabagian zakat, menurut Imam Syafi’i, harus di antara delapan asnaf. Tapi menurut qaul yang lain, zakat boleh diberikan kepada mustahiq tertentu saja.

***

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasi masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Tidak bisa kita bayangkan bila pengelola zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelola zakat tidak penuh dedikasi, bekerja lillahi ta’ala. Banyak ekseakan terjadi.

Lebih-lebih bila pengelola zakat tidak jujur dan amanah. Kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada mustahiq, dan mungkin pula hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja.

Oleh karena itu, tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional.

Zakat adalah ibadah sosial yang formal, terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Dalam upaya pembentukan dana, sesungguhnya zakat tidak sendirian. Jika keperluannya ialah penyantunan fakir miskin, sesungguhnya fiqih telah menetapkan kewajiban lain atas hartawan muslim untuk menyantuni mereka. Kewajiban ini jika dikembangkan justru merupakan potensi lebih besar ketimbang zakat.

Kewajiban itu adalah memberikan nafaqah (nafkah). Menurut ketentuan fiqih, bila tidak ada baitul mal, maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah kepada fakir miskin. Nafaqah berbeda dengan shadaqah, sebab shadaqah adalah ibadah sunnah, sedangkan nafaqah bersifat wajib.

Shadaqah juga bisa dijadikan alternatif pemecahan masalah sosial. Sebab, seperti juga nafaqah, shadaqah tidak terikat ketentuan nisab dan haul, sebagaimana zakat. Orang boleh saja bershadaqah kapan saja dan berapa saja.

Sebagai alternatif, nafaqah dan shadaqah banyak memberikan kemungkinan. Lebih-lebih bila diingat, di negara kita tidak ada baitul mal. Maka nafaqah sebagai ibadah wajib, perlu digalakkan pelaksanaannya. Demikian juga untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat kita perlu menghimpun dana melalui shadaqah.


*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar dan Lokokarya Zakat oleh P3M di PKBI, 2 Desember 1986. Judul asli Pengelolaun Zakat Secara Profesional.

Jumat 27 Juni 2014 13:30 WIB
Islam: Pribadi dan Masyarakat
Islam: Pribadi dan Masyarakat

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Sejarah perkembangan Islam di manapun juga, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Kedua hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan pengetahuan mendalam akan agama tersebut.<> Kalau hal ini telah dilaksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan tidak memerlukan pengembangan. Pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.

Memang kitab suci al-Qur'ân tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu (individu dan sosial) dalam kandungannya. Seluruhnya bersandar pada kemampuan kita memahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (khittah) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat. Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja firman Allah Swt yang menyatakan: “Dan Ku-jadikan kalian berbangsa- bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal (wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâila lita’ârafû)” (QS al-Hujurât [49]:13). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara keseluruhan, dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.

Dalam kitab suci al-Qurân terdapat sebuah ayat yang sangat penting yang berbunyi: “kawinilah apa yang baik bagi kalian, daripada wanita-wanita, dua, tiga atau empat orang wanita (tetapi) jika kalian takut tidak dapat (bersikap) adil, maka hanya seorang (istri) saja (fankihû mâ thâba lakum min an-nisa matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ’a wa in khiftum an lâ ta’dilû fa wâhidah)” (QS al-Nisa [4]:3). Jelas ini merupakan perkenan, bukan perintah. Karena itu, ia bersifat perorangan karena tidak dapat dilakukan generalisasi, itupun harus dirangkaikan dengan kenyataan, siapakah yang menentukan poligami itu adil? Kalau pihak lelaki, berapa orang perempuan pun akan tetap dirasa "adil". Sedangkan bagi perempuan, masalah keadilan itu bersangkut paut dengan rasa keadilan secara "normal", tentu lebih banyak kaum perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil.

***
Dengan kemampuan memilih dan membedakan mana yang bersifat individual, dari hal yang bersifat kemasyarakatan (kolektif) jelas peranan menggunakan akal dan pikiran kita menjadi sangat besar. Dalam khasanah pemikiran ini, salah satu adagium “harta warisan“ yang dipakai NU sebagai patokan adalah: “memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan menggunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru (al-muhâfadzatu ’alal-qadîmis sâlih wal akhdzu bil jadîdil-ashlah).”

Terkadang, sebuah kewajiban agama memiliki dua sisi itu, yaitu sisi individual dan sisi kolektif sekaligus, yang menjadikan kita sering lupa bahwa perintah agama dapat saja memiliki kedua dimensi tersebut. Umpamanya saja, kewajiban berpuasa, yang semula diperintahkan sebagai sesuatu yang bersifat individual, perintah Allah Swt: “Diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa, seperti juga diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian (kutiba ’alaikumus-shiyâm kamâ kutiba ’alal-ladzîna min qablikum)” (QS al-Baqarah [2]:183). Perintah yang sepintas lalu bersifat individual ini pada akhirnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin, sebagai kewajiban semua orang Islam. Dengan demikian, kita harus mampu mencari yang kolektif dari sumbersumber tertulis (dalil naqli).

Dalam perintah Nabi yang tertulis saja, yang membawakan sebuah kecenderungan baru, terkadang kita sulit untuk membedakan atau menetapkan, mana yang berwatak kolektif dan mana yang individual. Sebagai contoh, dapat dikemukakan adanya adagium: “Carilah ilmu dari buaian hingga ke liang kubur (uthlub al-ilma min al-mahdi ila al-lahdi).” Memang hal itu adalah kerja terpuji, tetapi tidak jelas dalam ungkapan ini, apakah kewajiban yang timbul itu berlaku untuk perorangan seorang muslim ataukah bagi sekelompok kolektif kaum muslimin? Jika diartikan sebagai kewajiban kolektif, bagaimanakah halnya dengan mereka yang tidak bersekolah? Benarkah mereka termasuk orang-orang bersalah?

Kejelasannya tidak dapat dicapai dengan ungkapan harfiyah (literalis), karena tidak akan tercapai kesepakatan kaum muslimin tentang “kewajiban” bersekolah. Tapi apakah tanpa kesepakatan itu, lalu orang tidak berhak mendapat pendidikan? Dalam keadaan tiadanya kesepakatan tentang suatu hal, maka seseorang dapat mengikuti pendapat wajib bersekolah, sama halnya seperti orang yang mengikuti pendapat tidak wajib bersekolah. Apakah sesuatu itu merupakan kewajiban universal ataukah kewajiban fakultatif? Dapat dikemukakan sebagai contoh mengenai hal ini, yaitu adanya ungkapan populer “mencintai tanah air adalah sebagian (pertanda) dari keimanan (hubbul-wathan minal-îmân).” Tidak jelas apa wujud “kewajiban” mencintai tanah air yang menjadi tanda keimanan seseorang itu? Apakah ini berarti kewajiban memasuki milisi untuk mempertahankan tanah air, atau bukan? Untuk itu, diperlukan penjelasan dengan menggunakan akal, sehingga sumber tertulis (dalil naqli) maupun keterangan rasional (dalil aqli) dapat digunakan bersamaan.

Terkadang, sebuah ucapan yang secara harfiyah tidak menunjukan suatu arti khusus, dapat saja secara rasional diberi arti sendiri oleh kaum muslimin. Contohnya, adalah ucapan Nabi Muhammad Saw: “Tuntutlah ilmu pengetahuan hingga ke (tanah) Tiongkok (uthlubul-ilma walau bis-shîn).” Ungkapan tersebut hanya menunjuk kepada perintah menuntut pengetahuan hingga ke tanah Cina, namun para ahli hadits memberikan arti lain lagi. Menurut mereka, yang dimaksudkan oleh ungkapan Nabi Muhammad Saw tersebut jelas-jelas menunjukan, kewajiban mempelajari ilmu pengetahuan non-agama juga. Bukankah di tanah Tiongkok waktu itu belum ada masyarakat muslim sama sekali? Bukankah ini secara teoritik, pemberian kedudukan yang sama di mata agama, antara pengetahuan agama (Islamic studies) dan pengetahuan non-agama? Perumusan sikap oleh para ahli agama Islam tersebut, yaitu kewajiban menuntut disiplin ilmu non-agama, memberikan kedudukan yang sama diantara keduanya.

Di lihat dari berbagai pengertian, seperti diterangkan di atas, jelaslah bahwa ribuan sumber tertulis (dalil naqli), baik berupa ayat-ayat kitab suci al-Quran maupun ucapan Nabi Muhammad Saw, akan memiliki peluang-peluang yang sama bagi pendapat-pendapat yang saling berbeda, antara universalitas sebuah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang tidak diperbolehkan bukannya perbedaan pandangan, melainkan pertentangan dan perpecahan. Kitab suci kita menyatakan: “Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, dan janganlah terpecah-belah/saling bertentangan (wa’ tashimû bi habli Allâh jamî’an walâ tafarraqû)” (QS Ali Imran [3]:103).

Ini menunjukkan lebih jelas, bahwa perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan, yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecah-belahan dari sebuah totalitas masyarakat. Mudah untuk mengikuti ayat kitab suci tersebut, bukan?

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Duta Masyarakat, 14 Februari 2003.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG