IMG-LOGO
Nasional
MUKTAMAR UNTUK SYIAR (2)

Muktamar, Ajang Kemeriahan Warga NU

Jumat 7 November 2014 21:1 WIB
Bagikan:
Muktamar, Ajang Kemeriahan Warga NU

Jakarta, NU Online
Muktamar dari dulu sampai sekarang bukan hanya acara persidangan para pengurus. Warga NU selalu memeriahkan penyelenggaraan muktamar melalui rapat umum yang dihadiri ribuan massa. Biasanya diselenggarakan di masjid besar di kota tersebut, atau di lapangan jika diperkirakan jumlah massa yang datang sangat besar. Pada kesempatan tersebut, dai-dai populer dan dihormati masyarakat tampil.
<>
Pada muktamar pertama NU di Surabaya, acara rapat umum diselenggarakan di masjid Sunan Ampel, yang dihadiri tak kurang dari 10 ribu jamaah. Suatu kejadian yang belum pernah dialami Surabaya. Pada muktamar kedua, rapat umum yang diselenggarakan di masjid Sunan Ampel dihadiri puluhan ribu orang.

Muktamar keempat digelar di Semarang, sementara rapat umum dilaksanakan di Masjid Besar Semarang yang luar biasa meriah. Pada muktamar Pekalongan, rapat umum dilaksanakan di Masjid Besar Pekalongan, yang mendapatkan sambutan mengagumkan.

Ketika Muktamar keenam digelar di Cirebon, sempat terjadi kesulitan untuk menggelar rapat akbar di Masjid Besar Cirebon, tetapi akhirnya dapat diatasi oleh KH Wahab Hasbullah dengan melobi adviseur voor inlandsche zaken di Jakarta.

Muktamar ketujuh digelar di Bandung. Rapat umum diadakan di Masjid Besar Bandung dengan para pembicara ulung diantaranya KH Wahab Hasbullah, yang akhirnya mampu menumbuhkan banyak cabang di Jawa Barat.

Berikutnya adalah Muktamar Petamburan, Jakarta Pusat. Rapat umum diselenggarakan di depan lokasi muktamar karena masjid besar di Tanah Abang tidak muat untuk penyelenggaraan rapat.

Banjarmasin sebagai penyelenggara muktamar kesebelas juga memperlakukan para peserta dengan sangat istimewa. Rapat umum diselenggarakan sampai tiga kali. Pertama, di arena muktamar, kedua di masjid besar kota Banjarmasin, dan ketiga, atas permintaan cabang Martapura, diadakan sekali lagi di kota tersebut. Seluruh peserta diangkut perahu. Sementara itu, resepsi penutupan diselenggarakan di rumah hartawan Martapura KH Abdurrahman dengan penyelenggaraan yang mewah serta menurut adat asli Martapura dengan seni kasidah dan bacaan Qur’annya. Acara ini meninggalkan kesan mendalam bagi peserta muktamar.

Pada muktamar di Menes Banten, penyelenggaraan semakin meriah karena sudah terbentuk Ansor NU dan Muslimat NU yang turut serta dalam acara tersebut. Muktamar keempat belas di Magelang dihadiri hampir semua wakil organisasi seperti PB Muhammadiyah, PII, PDPP, JIB, wakil pemerintah, pamong praja, polisi dan wakil adviseur voor inlandssche zaker dan para priyayi. Rapat umum yang digelar di lapangan Tidar dihadiri lebih dari 50 ribu orang. (ensiklopedia NU/mukafi niam)

Bagikan:
Jumat 7 November 2014 23:2 WIB
Fraksi PPP: Kolom Agama di KTP Jangan Dikosongkan
Fraksi PPP: Kolom Agama di KTP Jangan Dikosongkan

Jakarta, NU Online
Fraksi PPP DPR RI memandang lebih baik pemerintah dan DPR segera mengatur dasar hukum adanya identitas agama seseorang pada dokumen kependudukan, terutama bagi mereka yang faktanya menganut agama di luar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.<>

“Misalnya, dia mengaku bergama Dayak Kaharingan yang selama ini dimasukkan ke dalam salah satu dari enam agama tersebut,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Arwani Thomafi di Gedung DPR RI, Jum’at (7/11).  

“Terkait hal itu,  perlu disepakati dulu bagaimana penanganannya. Jangan dikosongkan karena itu bisa ditafsirkan bahwa orang tersebut tidak beragama. Memeluk agama adalah manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tambahnya.

Kolom agama dalam dokumen kependudukan cukup penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Sekalipun juga bukan negara agama.

“Kolom agama adalah manifestasi nyata dari sila ke-1 Pancasila. Tegas sekali menunjukkan perbedaan kita dengan negara-negara lain. Pencantuman agama dalam kolom KTP amat penting, untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Problem akan muncul dalam persoalan perkawinan, hak asuh anak dan lain lain,” pungkas Arwani.

Seperti diwartakan, selain menghentikan megaproyek KTP elektronik atau e-KTP, Menteri Dalam Negeri “Kabinet Kerja” Tjahjo Kumolo memberikan sinyal untuk boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP. (Red: Anam)

Jumat 7 November 2014 20:2 WIB
Pesantren Kaliopak Gelar Pekan Peringatan 11 Tahun Wayang
Pesantren Kaliopak Gelar Pekan Peringatan 11 Tahun Wayang

Yogyakarta, NU Online
Pesantren Kaliopak Bantul akan mengadakan “Pekan Peringatan 11 Tahun Wayang Pusaka Kemanusiaan Dunia (UNESCO 2003-2014)”. Pesantren yang terletak di jalan Wonosari Km 11 Klenggotan Srimulyo Bantul ini akan melangsungkan acara sejak 10 November 2014 hingga 6 Desember 2014.
<>
Wayangpedia.com, Jum’at (7/11), menyebutkan, meskipun wayang merupakan khasanah seni tradisi yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, namun fakta menunjukkan bahwa pemahaman dan pengahayatan terhadap wayang di tanah air justru semakin merosot. 

Berdasarkan pengalaman pesantren Kaliopak yang telah mengadakan dua kali pagelaran wayang 11 lakon, 11 dalang, dan 11 malam pada tahun 2011 dan 2013, banyak kalangan terutama kaum muda masih kesulitan memahami serta mengapresiasi wayang.

Berangkat dari kenyataan demikian, pesantren Kaliopak berupaya menumbuhkan, mewadahi, serta meningkatkan daya apresiasi anak muda terutama santri terhadap pagelaran wayang.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Komunitas Rumah Budaya Nusantara Pesantren Kaliopak dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta dukungan Lesbumi, Kedaulatan Rakyat, NU Online, JogjaReview.net, serta berbagai lembaga, individu, serta komunitas budaya peduli wayang.

Pekan Peringatan 11 Tahun Wayang Pusaka Kemanusiaan Dunia mempersembahkan Sarasehan Epos Mahabharata, Lakon-lakon wayang Jawa dan Filsafat Humaniora Barat: Dibaca Berdampingan, Seminar Nasional Wayang dan Krisis Manusia Nusantara, Belajar Bersama Wayang, Pesantren, dan Jati Diri Bangsa, Pameran Bentuk dan dan Komik Wayang, Lomba Mewarnai dan Dongeng Wayang, Wayang Edukatif, dan Pentas  Seni  Tradisi dan Modern Tunggal.

Pada 6 Desember 2014, pekan wayang ini ditutup dengan pagelaran wayang kulit. (Dwi Khoirotun Nisa’/Alhafiz K)

Jumat 7 November 2014 19:0 WIB
PBNU: Pengosongan Kolom Agama di KTP Bertentangan dengan Pancasila
PBNU: Pengosongan Kolom Agama di KTP Bertentangan dengan Pancasila

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, terkait pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
<>
"Meski sifatnya sementara, itu tidak boleh dilakukan," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Andi Najmi Fuaidi, di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Andi menjelaskan, Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Jika nantinya benar dilakukan, pengosongan kolom agama di KTP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.
 
"Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, semua Undang Undang pasti merujuk ke Pancasila. Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila," jelas Andi.
 
Lebih jauh Andi mengungkapkan, kebijakan pengosongan kolom agama di KTP sama artinya Pemerintah mentolerir adanya kelompok masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Kondisi ini dikhawatirkan justru mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat.

Mengenai alasan Tjahjo Kumolo, yaitu menghormati hak masyarakat yang tidak menganut 6 agama sah di Indonesia, Andi menekankan hal tersebut tetap tidak boleh mengorbankan Pancasila. "Itu tugas Pemerintah untuk mencari solusinya, bukan dengan jalan pintas mengorbankan Pancasila. Harus diingat, Pancasila itu dasar negara," tegasnya.
 
PBNU, masih kata Andi, sedang mempelajari kemungkinan melayangkan protes resmi ke Pemerintah mengenai kebijakan pengosongan kolom agama di KTP.

Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, menilai kebijakan pengosongan kolom agama di KTP telah mencederai perasaan umat beragama di Indonesia.
 
"Terus terang saya kecewa dengan pernyataan (Mendagri) tersebut, karena ini mencederai perasaan umat beragama, tidak hanya Islam, tapi tentunya juga agama lain," ungkap Kiai Said.
 
Menurut Kiai Said, penulisan agama di KTP adalah identitas seorang warga negara yang penting dan harus dihormati. "Bukan untuk sombong-sombongan. Penulisan agama di KTP itu identitas yang menurut saya sangat penting," pungkasnya. (antara/mukafi niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG