IMG-LOGO
Daerah

RMINU Jateng Gelar Kelas Menulis Santri

Kamis 15 Januari 2015 14:41 WIB
Bagikan:
RMINU Jateng Gelar Kelas Menulis Santri

Pati, NU Online
Asosiasi pesantren NU atau Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Tengah bersama Yayasan Pantau Jakarta dan Perpustakaan Al-Mutamakkin Kajen menggelar kelas menulis santri (KMS) selama tiga hari, 14-16 Januari 2015.
<>
Acara yang berlangsung di Perpustakaan Al-Mutamakkin ini diikuti santri dari berbagai pesantren di beberapa kabupaten, seperti Kudus, Rembang, Lasem dan Pati. Hadir sebagai narasumber Ketua Yayasan Pantau Imam Shofwan; aktivis muda NU, Munawir Aziz; dan wartawan Suara Merdeka, Zaky Amali.

Para peserta disuguhi sejumlah materi dasar jurnalistik, antara lain cara meliput peristiwa, teknik wawancara, menuliskan liputan, artikel, dan opini. Selain teori, para santri tersebut juga mendapatkan pengalaman praktik lapangan, termasuk kunjungan ke kantor redaksi Jawa Pos Grup. Kunjungan pada akhir KMS ini akan menunjukkan kepada santri bagaimana news room itu dikelola, rapat redaksi dan proses keredaksian di sebuah media.

Ketua RMINU Jateng KH. Abdul Ghaffar Rozien menjelaskan, memasuki suasana perang wacana (ghazwatul fikr), penting bagi para santri untuk mengikuti kelas kali ini. "Ini permulaan sebuah program yang lebih besar dan perlu kita jaga kontinuitasnya ke depan. Kami memiliki harapan yang besar atas output pelatihan ini," ungkap Gus Rozien, sapaan akrabnya.

Menurut Imam, kelas menulis tiga hari tersebut ikut merangsang santri untuk membaca dan menulis di dunia jurnalistik. Imam mengaku kembali ke dunia pesantren setelah 10 tahun mengabdikan diri di Jakarta. Pelatihan ini merupakan KMS yang pertama dari rangkaian kelas-kelas berikutnya dalam dua bulan ke depan, yakni ke Yogyakarta, Pasuruan, Jombang dan Guluk-guluk.

Hal ini, tambah Imam, sebagai balas budinya atas dunia pesantren yang telah mengenalkannya dengan dunia jurnalistik. Ia berharap, setelah KMS selesai para santri di masing-masing pesantrennya bisa membuat komunitas kecil untuk mengembangkan dunia jurnalistik dan sebagai tambahan bekal ilmu ketika telah kembali kepada masyarakat.  

KMS ini juga merupakan kegiatan untuk menyemarakkan peringatan haul pertama almaghfurullah KH MA. Sahal Mahfudh. (M. Zulfa/Mahbib)

Bagikan:
Kamis 15 Januari 2015 19:27 WIB
NU Pasuruan Minta TNI Tegas Hadapi Ormas Khilafah
NU Pasuruan Minta TNI Tegas Hadapi Ormas Khilafah

Pasuruan, NU Online
Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan Jawa TImur meminta kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hidup di negeri ini, tapi tidak mengakui keberadaan Negara Kesatauan Republik Indonesia.
<>
Pada Rabu (14/1), sejumlah pengurus PCNU Kabupaten Pasuruan mendatangi Makodim 0819 Pasuruan, yang berlokasi di jalan raya Veteran, Kota Pasuruan. Kedatangan mereka untuk melakukan koordinasi dengan pihak TNI (Kodim) dan kepolisian (Polresta) terkait berkembangnya faham yang berniat mengubah sistem pemerintahan di Indonesia menjadi khilafah.

"Kedatangan kami ke sini ialah untuk melakukan koordinasi terkait keamanan dan pertahanan NKRI. Sebab munculnya sekelompok orang yang membawa faham ingin mengubah NKRI menjadi khilafah ini perlu untuk diwaspadai," ujar Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH. Sonhaji Abdus Somad didampingi sejumlah ulama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan in kepada NU Online saat ditemui usai pertemuan tersebut.

Dijelaskannya, bahwa visi dan misi yang dibawa oleh ormas itu, tentunya akan membahayakan keutuhan NKRI. Sebab menurutnya,ormas tersebut sangat berambisi untuk menyatukan Indonesia dan negara-negara lain dalam bentuk negara dengan pemimpin hanya satu, yakni khalifah.
 
"Mereka ini sama sekali tidak mengakui NKRI dan juga tidak ingin menggunakan ideologi Pancasila. Sehingga kalau ini dibiarkan begitu saja, mereka akan merusak tatanan NKRI yang telah susah payah dibangun oleh para pahlawan dan ulama pada saat itu," terangnya kepada NU Online.

Oleh karena itu, KH Sonhaji mengatakan, bahwa dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan pihak TNI maupun terkait bisa segera bertindak tegas dan juga perlu mewaspadai gerakan-gerakan yang akan mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI ini.

Ia juga menyinggung upaya yang akan dilakukan PCNU Kabupaten Pasuruan dalam rangka membentengi warga nahdliyin yang ada di wilayah kabupaten setempat dari faham yang dibawa ormas tersebut.

Saat ini, kata dia, sudah menyerukan kepada para warga nahdliyin di wilayahnya  untuk senantiasa tenang dan tak terbawa dengan ajakan faham yang dibawa oleh ormas yang berasal dari luar Indonesia itu.

"Dalam setiap pengajian dan pertemuan dengan para warga Nahdliyin. Kami sudah meminta kepada mereka untuk tetap berpegang teguh pada ajaran NU Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja), yang selalu istiqomah menjaga dan mempertahankan NKRI," jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Inf Hery Suprapto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggurus PCNU dan ulama setempat yang hadir dalam pertemuan tersebut, lantaran memiliki kepedulian dan jiwa kebangsaan yang kuat dalam menjaga NKRI.

"Selama ini kami sudah mewaspadai gerakan-gerakan mereka. Dan dengan adanya laporan-laporan yang telah disampaikan para ulama dalam pertemuan ini, tentunya akan membuat kami lebih mewaspadai lagi dalam rangkan menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan Pasuruan yang aman serta kondusif," pungkasnya.(Shohib Avzalea/Abdullah Alawi)

Kamis 15 Januari 2015 15:41 WIB
STAIMAFA Resmikan Pusat Fatwa Bank Syari'ah
STAIMAFA Resmikan Pusat Fatwa Bank Syari'ah

Pati, NU Online
KH. Abdul Ghaffar Rozien, M. Ed (Gus Rozin) selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (STAIMAFA) meresmikan Pusat Fatwa Bank Syari'ah, The Center of Shariah Banking Fatwa (CSiF), Rabu, (14/1) ditandai dengan pmotongan tumpeng di depan puluhan undangan yang hadir. Selaku Direktur Pusat, STAIMAFA menunjuk Dr. Jamal Ma'mur Asmani, MA. <>

Menurut Jamal, lembaga syariah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat muslim, mulai dari lembaga keuangan, hotel, kolam renang dan bidang usaha lainnya yang memiliki label syariah.

“Ini menjadi keharusan pemikir muslim untuk mengontekstualisasikan dan mentransformasikan fiqh muamalah di zaman sekarang,” ujarnya. 

Kelahiran The Center of Shariah Banking Fatwa (CSiF), kata Jamal, berawal dari kunjungan studi banding mahasiswa Perbankan Syariah ke Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) dua tahun yang lalu. 

Kemudian, lanjutnya, lahir gagasan untuk membuat lembaga yang menjadi partner DSN-MUI sebagai pemberi masukan saran dan kritik. Selain itu, tambah Jamal, untuk mengurangi jarak antara perbankan konvensional dan syariah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. 

“Sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh DNS-MUI kadang tidak membumi (tidak menyentuh masyarakat), sebab itu lembaga ini ingin mengusulkan metode fatwa baru yang dapat diterima oleh praktisi lembaga keuangan," ungkapnya. 

Wilayah kerja CSIF ini, ucap Jamal, juga akan mempelajari metode fatwa yang dikeluarkan oleh DNS-MUI untuk ikut menyosialisasikan fatwa kepada pihak-pihak terkait dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kelembagaan CSiF. 

Selain CSiF, STAIMAFA juga memiliki Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Pusat Bahasa Mathali’ul Falah (Pushami), Fiqh Sosial Institute (FISI) dan The North Cost Center (NCC). 

Setelah peresmian dilanjutkan dengan seminar bertema Menggagas Pembaharuan Metodologi Fatwa Perbankan Syariah dengan narasumber Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA, Muhammad Ni'am Sutaman, LLM dan KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si (Katib Syuriyah PBNU). (M. Zulfa/Fathoni) 

Kamis 15 Januari 2015 11:1 WIB
Perlu Ada Perombakan Terkait Regulasi Haji
Perlu Ada Perombakan Terkait Regulasi Haji

Probolinggo, NU Online
Keruwetan untuk menunaikan ibadah haji di Indonesia mendapatkan perhatian serius dari Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI H Hasan Aminuddin.
<>
Ia mengaku sudah banyak mendengar keluhan calon jamaah mengenai problem yang dihadapi. Kondisi tersebut tidak akan berubah selama regulasi dan mekanisme pemberangkatan haji tidak dirombak. “Masalah ini akan semakin akut jika dibiarkan terlalu lama,” ungkapnya, Rabu (14/1).

Menurut Hasan, masa tunggu yang terlalu lama itu membuat calon jamaah gagal naik haji. Sehingga mereka lebih memilih untuk menunaikan ibadah umroh. Terutama yang usianya sudah tua. “Karena tidak sedikit yang sebenarnya bisa membayar ongkos haji. Tetapi mereka sulit segera berangkat karena regulasi yang menghalanginya,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama (Kemenag), Hasan menjanjikan masalah haji sebagai prioritas pertama. “Masa pemberangkatan harus diperpendek. Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah berani menerapkan moratorium haji. Tutup dulu pendaftaran hingga pendaftar lama sudah berangkat semua. Ini memang solusi yang cukup ekstrem,” tegasnya.

Lelaki asal Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini menegaskan hal kedua yang bisa dilakukan adalah dengan membuat skala prioritas siapa yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan yang berusia lanjut harus diberangkatkan lebih dahulu.

“Solusi ketiga adalah dengan memangkas biaya yang mahal (high cost). Hal ini agar biaya haji tidak tinggi. Salah satunya dengan memangkas jumlah petugas haji yang berangkat. Yang dikecualikan adalah ketua kloter. Sebab anggaran untuk petugas haji saat ini menelan ratusan miliar rupiah,” tambahnya.

Yang paling penting lagi terang Hasan adalah dengan mengurangi durasi pelaksanaan ibadah haji. Selama ini ibadah haji berlangsung dalam 40 hari. “Ibadah selama 40 hari itu dapat dipangkas menjadi 25 hari saja. Apalagi ibadah haji yang wajib hanya berlangsung selama beberapa hari saja,” akunya.

Hasan menegaskan supaya pelaksanaan haji lebih cepat, pemondokan haji harus diperdekat. Selain itu, penyediaan konsumsi jamaah haji dilaksanakan oleh pemerintah.

“Semua solusi ini akan saya sampaikan pada pertemuan antara Komisi VIII dengan Kemenag. Tentu saya juga berharap agar segera bisa bertemu secepatnya. Sebab haji bukan masalah sederhana, tetapi butuh penanganan yang serius,” pungkasnya. (Syamsul Akbar/Mahbib)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG