IMG-LOGO
Nasional
KIRAB HARI SANTRI

Ribuan Warga Pekalongan Antusias Sambut Kirab Hari Santri

Rabu 21 Oktober 2015 19:30 WIB
Bagikan:
Ribuan Warga Pekalongan Antusias Sambut Kirab Hari Santri

Pekalongan, NU Online
Meski sempat molor dari jadwal yang telah ditentukan, kirab Hari Santri NU dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tetap mendapat sambutan yang luar biasa dari warga Pekalongan.
<>
Acara penyambutan yang dipusatkan di Gedung Kanzus Sholawat, Jalan dr Wahidin berlangsung Selasa (20/10) mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Ratusan tamu undangan dan ribuan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya sudah hadir sejak pukul 10 pagi. Bahkan tamu undangan para veteran telah siap menyambut kedatangan rombongan kirab Hari Santri NU yang sebelumnya transit di beberapa kota di Jawa Tengah khususnya di jalur Pantura dan baru tiba di Pekalongan jam 15.00 wib.

"Hari santri ini sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan, mengingat perjuangan kaum santri pada awal kemerdekaan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka para santri telah berjuang angkat senjata untuk kejayaan Indonesia," ujar Kiai Ilyas Muin, Ketua MWCNU Pekalongan Barat.

Kegiatan kirab yang dilepas dari Surabaya menuju Jakarta, dikawal langsung oleh Sekretaris Jendral PBNU dan salah satu cucu pendiri NU serta puluhan santri sempat istirahat selama 2 jam di Kanzus Sholawat. Rombongan selanjutnya menuju Kabupaten Pemalang dengan kawalan ratusan pemotor Banser dan rombongan kirab transit di Kabupaten Tegal untuk bermalam. Selanjutnya rombongan kirab menuju Cirebon, Indramayu dan finish di Tugu Proklamasi Jakarta.

Acara penyambutan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dan bendera NU serta pembacaan ikrar santri disambut dengan pasukan marching band, pasukan bendera merah putih yang dibawa oleh TNI, Polri dan Banser grup Simtud Duror Pekalongan.

Dalam tausiyahnya, Rais Am Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyah (Jatman) Habib Luthfy bin Yahya meminta kepada umat Islam untuk bersyukur atas ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, momentum hari santri sebagai langkah menguak kembali perjuangan para santri, kiai dan para ulama di tanah air dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Lebih lanjut dikatakan, pawai kirab Hari Santri sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para pejuang dengan semangat nasionalisme yang didasari Pancasila dan UUD 1945 sekaligus meneguhkan komitmen umat Islam menjaga keutuhan NKRI.

"Kita tidak perlu teriak-teriak, akan tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata kontribusi kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Jangan sampai kita mengecewakan para pejuang yang dengan tulus ikhlas dan itu harus ada tindakan bukan cukup diomongkan," ujar Habib Luthfy. 

Habib Luthfy berpesan agar mengisi kemerdekaan ini dengan semangat menjaga keutuhan NKRI dan itulah bentuk rasa syukur yang harus kita wujudkan atas ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional. (Abdul Muiz/Mukafi Niam)

Bagikan:
Rabu 21 Oktober 2015 22:1 WIB
Kiai Said Nilai SKB Pendirian Rumah Ibadah Layak Direvisi
Kiai Said Nilai SKB Pendirian Rumah Ibadah Layak Direvisi

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 8 dan no 9 tahun 2006 terkait dengan pendirian rumah ibadah layak direvisi mengingat usianya yang sudah lama dan munculnya berbagai persoalan di lapangan.<>

“Yang penting obyektif dan untuk kemaslahatan bersama dan untuk memperkuat bangsa ini, untuk membangun sebuah peradaban,” katanya di gedung PBNU, Rabu (21/10).

Soal revisi sebuah aturan hal ini menurutnya adalah sesuatu yang lumrah. “Fikih saja dinamis, satu imam saja ada koul kodim (pendapat terdahulu) dan koul jadid (pendapat belakangan),” paparnya. 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa soal pembuatan aturan saja tidak cukup. Dalam hal ini pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. 

“Sekecil apapun konfliknya, suku, agama, politik atau konflik yang lain, harus segera hadir di situ. Jangan kalau sudah terjadi baru datang. Perlu ada pembinaan, pencerahan, ada upaya senyap, bukan setelah kejadian baru ramai,” tandasnya. 

Ia mencontohkan, seperti kejadian di Singkil, gejala sudah ada, tetapi aparat keamanan tidak tanggap sampai akhirnya meletus dan menjadi problem sosial. 

Bagi para tokoh agama, ia berharap  agar umat diberi pencerahan tentang pentingnya penghormatan terhadap agama lain sehingga saling menghormati dan menghargai yang akhirnya akan menghasilkan kedamaian dalam masyarakat. (Mukafi Niam) 

Rabu 21 Oktober 2015 21:3 WIB
PBNU-BNN Nyatakan Darurat Narkotika
PBNU-BNN Nyatakan Darurat Narkotika

Jakarta, NU Online
Pengurus harian PBNU menerima kunjungan rombongan Badan Nasional Narkotika (BNN) di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (21/10) sore. Mereka memperkuat kerja sama kedua pihak yang selama ini terjalin di tengah kondisi darurat narkotika.
<>
“Kita punya 13.000 sekolah Ma’arif. Hampir bisa dipastikan pelajarnya tidak menggunakan narkotika. Tidak melakukan penyalahgunaan saja itu sudah merupakan pencegahan luar biasa,” kata Kang Said di hadapan para rombongan BNN.

Sementara Kepala BNN Budi Waseso menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan banom-banom NU seperti IPNU, IPPNU, Fatayat NU. Kini, Budi menambahkan, BNN tengah menjajaki kerja bareng dengan Lembaga Dakwah NU dan GP Ansor.

“Narkotika di Indonesia ini sudah di titik darurat. Para Bandar tidak segan-segan melebarkan segmen pasar mereka kepada pelajar TK,” kata Budi yang didampingi rombongannya.

Mereka juga tengah menyiapkan kerja-kerja pencegahan berbasis keluarga selain pelajar, santri, dan para dai. “Kita juga bahkan menyasar tempat hiburan. Kita sudah ketemu Ahok untuk mewajibkan tempat hiburan ‘Bersih Narkotika’,” ujar Budi.

Kedua pihak berencana menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan berbasis keluarga dan berbasis masjid. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cendera antara kedua pihak. (Alhafiz K)

Rabu 21 Oktober 2015 19:1 WIB
Bangun Desa untuk Masa Depan Indonesia
Bangun Desa untuk Masa Depan Indonesia

Jakarta, NU Online
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus memacu pembangunan nasional dalam konsep Desa Membangun. Konsep ini menjadi kata kunci karena pembangunan harus melibatkan dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat di kampung-kampung.<>

"Masa depan Indonesia ada di desa. Ini bisa dilihat secara nyata karena desa memegang prospek besar bagi perwujudan kedaulatan nasional di masa depan. Desa menjadi kunci menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan energi," ujar ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam Seminar Nasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (21/10).

Marwan menambahkan, menempatkan desa sebagai sumbu utama kedaulatan pangan dan energi bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena desa merupakan penyedia  utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Potensi pengembangan pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilyah perkotaan. Lahan pertanian dan Sumber Daya Manusia mayoritas berada di desa.

"Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan. Misalnya pengembangan saripati singkong menjadi ethanol, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku bio fuel, dan lain-lain," jelasnya.

Dengan memahami besarnya potensi desa ini, lanjut Marwan, akan terlihat secara jelas bahwa Desa memegang peran penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pangan dan energi. Namun, dia mengakui bahwa hingga saat ini desa masih menghadapi banyak permasalahan yang mengancam perkembangan pertanian, diantaranya ketersediaan lahan sawah, lahan kering, dan lahan pertanian relatif tetap dan bahkan berkurang karena ada konversi lahan terbangun untuk permukiman perkotaan. Dalam rentang 2003-2012, perkembangan lahan pertanian sekitar 25 juta hektar. 

Pembangunan yang timpang

Masalah lainnya adalah terkait tingkat pertumbuhan penduduk yang timpang antara kota dan desa. Pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 2,18% per tahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64%.

Data ini menunjukkan bahwa angka urbanisasi penduduk desa ke kota cenderung meningkat. Angka urbanisasi yang tinggi tentu semakin mengurangi angka angkatan kerja di desa dan berkurangnya angkatan kerja di desa tentu semakin mengurangi angka produktivitas hasil pertanian, mengingat 83 % penduduk desa bekerja sebagai petani.

"Selain itu, desa juga mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana produksi, teknologi pertanian, dan keterampilan petani di desa," tandas Marwan.

Melihat peluang dan tantangan ini, Marwan mengingatkan bahwa pemerintah Jokowi-JK sudah menetapkan paradigma pembangunan desa, yakni dari Membangun Desa menjadi Desa Membangun. Ini merupakan cara pandang pembangunan yang  menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai titik sentral pembangunan.

Misalnya jika dusun/kampung maju, maka secara otomatis desa/daerah itu juga akan maju. Kemudian jika daerah maju maka berpengaruh terhadap kemajuan provinsi. Begitupun jika provinsi pembangunanya maju, maka praktis Indonesia menjadi negara maju.

Setidaknya ada tiga tantangan berat dalam menjalankan konsep Desa Membangun Indonesia. Yakni desa belum menjadi daya tarik bagi penduduk, tingginya urbanisasi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa, dan masih tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa.

Pada tahun 2010, 52,03% penduduk tinggal di perkotaan dan 48 % penduduk tinggal di perdesaan. Jika kecenderungan ini terus terjadi, diprediksi dalam 5 dekade (1970-2020) penduduk perkotaan bertambah enam kali lipat dan sebaliknya penduduk perdesaan berkurang tiga kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sebagian besar penduduk di Indonesia.

"Kondisi desa yang masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja dan keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan masyarakat desa berbondong-bondong menuju ke kota," lanjutnya.

Tingginya urbanisasi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa. Tingkat Pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18 % per tahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1 % per tahun. Sedangkan Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64 % per tahun. Hal ini menunjukan bahwa kecenderungan masyarakat ingin bekerja diperkotaan dibandingkan diperdesaan karena lapangan kerja di perdesaan terbatas.

Adapun masalah tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa bisa ditelisik dengan data bahwa jumlah keluarga petani miskin secara nasional sebanyak 3.770.740 KK, yang paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah 680.942 keluarga. Sedangkan untuk keluarga miskin yang pailing sedikit adalah di Provinsi Papua Barat sebanyak 4.467 Keluarga. (Red: Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG