IMG-LOGO
Opini

Hari Santri Nasional, Mengembalikan Sejarah Bangsa

Sabtu 22 Oktober 2016 10:30 WIB
Bagikan:
Hari Santri Nasional, Mengembalikan Sejarah Bangsa

Oleh Zainul Milal Bizawie

Setahun yang lalu Pemerintah telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. 22 Oktober menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi Jihad, bukti nyata adanya keterkaitan antara santri dengan tegaknya Indonesia. Hari Santri adalah wujud penghormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri.

Sejarah mencatat para santri mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa yang lain melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi dan mengajarkan kesadaran tentang arti kemerdekaan. 22 Oktober menjadi penanda adanya keterkaitan antara santri dengan tegaknya Indonesia dengan munculnya para pahlawan bangsa. Sebagaimana diketahui hari Pahlawan adalah 10 November yang menandai adanya perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Belanda.

Dengan ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dapat dijadikan penanda terjadinya peristiwa 10 November tidak dapat dilepaskan dari peran para santri. Karenanya, 20 hari sejak 22 Oktober hingga 10 November dapat dijadikan momentum para santri dengan khidmat mengenang sekaligus memperingatinya jasa para santri yang telah berjuang bagi tegaknya Indonesia. Perlu dicatat, munculnya Resolusi jihad tidaklah secara instan tanpa ijtihad bertahap yang cukup panjang. Ijtihad tersebut tidak hanya melewati satu dua generasi, akan tetapi menjalur ke belakang sampai titik masuknya Islam di bumi Nusantara. Resolusi Jihad adalah hasil dari proses panjang pasang surut perjuangan ulama-ulama sebelumnya.

Melalui penetapan HSN, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah dan santri untuk mendorong komunitas santri ke poros peradaban Indonesia. Santri tidak hanya sebagai penonton ataupun obyek dalam dialektika sosial budaya ekonomi politik Indonesia. Pesantren sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan tafaqquh fiddin terus kiranya berkontribusi dan mencetak ulama, agen perubahan yang menjadi garda terdepan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, pesantren kiranya dapat berperan lebih besar dalam mempromosikan gerakan anti narkoba, gerakan anti radikalisme, gerakan santri amar makruf nahi munkar, hingga pada santri yang melek dunia perbankan, melek sain dan teknologi.

Hari Santri adalah wujud dari kewajiban negara dan pemimpin bangsa, memberikan penghormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri. Kontribusi pesantren kepada negara ini, sudah tidak terhitung lagi. Hari Santri Nasional dapat dijadikan sebagai pemaknaan sejarah Indonesia yang genuine dan authentic yang tidak terpisahkan dari episteme bangsa. Indonesia tidak hanya dibangun dengan senjata, darah dan air mata, tetapi berdiri karena keikhlasan dan perjuangan para santri religius yang berdarah merah putih. Selain itu, ditetapkannya hari santri sebagai bukti otentik, Indonesia dapat menjadi model dunia tentang hubungan Islam dan negara, sekaligus meneguhkan persatuan umat Islam yang telah terafiliasi dan menyejarah dalam ormas Islam dan parpol yang berbeda,perbedaan melebur dalam kesantrian yang sama.

Mensenyawakan Hubungan Islam dan Negara

Syekh Hasyim As’yari menyadari bahwa secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan, adalah satu bangsa. Pada tahun 1933, Syekh Hasjim Asy’ari memerintahkan putranya, Kiai Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), dimana akan dibahas tentang kebangsaan. Dalam Muktamar tersebut salah satu masalah yang diajukan kepada Muktamar berbunyi wajibkah bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia Belanda, padahal diperintah orang-¬orang non¬muslim? Muktamar yang dihadiri oleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnya secara agama, karena adanya dua sebab, pertama, karena kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam. Kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telah ada Kerajaan Islam.

Jadi, sesungguhnya negara Indonesia adalah dar Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama negari Islam masih selamanya. Negeri ini pernah mengenal adanya kerajaan-kerajaan Islam, penduduknya sebagian masih menganut dan melaksanakan ajaran Islam, dan Islam sendiri tidak sedang dalam keadaan diganggu atau diusik. Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai darul Islam (daerah Islam), bukan daulah Islamiyyah (pemerintahan Islam), karena mayoritas penduduk di wilayah ini beragama Islam dan dapat melaksanakan syari’at Islam dengan bebas dan secara terang-terangan. Keputusan tersebut merujuk dari kitab Bughyatul Mustarsyidin (hal. 254) karangan Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar atau dikenal dengan Syekh Ba’lawi.

Mengenai cita-cita Indonesia sebagai negara bangsa sebagaimana yang dirumuskan oleh para aktivis pergerakan itu dianggap sudah memenuhi aspirasi umat Islam, karena di dalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengajarkan dan menjalankan agamanya secara bebas. Dengan demikian umat Islam tidak perlu membuat negara lain yang berdasarkan syariat Islam, karena negara yang dirumuskan telah memenuhi aspirasi Islam (Muním Dz, 2012). KH Ahmad Siddiq (Rosis Am PBNU 1984-1991) menegaskan bahwa kata dar Islam bukanlah sistem politik atau ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayatul Islam (daerah Islam) bukan negara Islam. Motif utama dirumuskannya pendapat ini adalah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non Muslim, maka harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan dan sebagainya.

Meskipun demikian, untuk membangun masyarakat Islam, penjajah harus disingkirkan. Inilah mengapa ketika mempersiapkan negara bangsa, saat pertama kali datang Laksamana Maeda Pimpinan tertinggi tentara Jepang 1943, menanyakan siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi negeri ini untuk diajak berunding dengan Jepang. Dengan tegas Syekh Hasyim Asy’ari menjawab bahwa yang pantas memimpin bangsa ini ke depan adalah Soekarno, seorang tokoh nasionalis terkemuka. Karena itu juga, ketika umat Islam sudah memiliki kemampuan untuk jihad perang, maka Syekh Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad sebagai bentuk dari menjaga Indonesia sebagai dar Islam. Inilah yang menjadi landasan, karena Indonesia adalah dar Islam dalam bentuk NKRI, sehingga berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang diusung Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI-TII) dianggap sebagai negara dalam negara dan dalam hukum fiqh disebut bughat (pemberontak) yang harus diperangi.

Ijatihad politik bahwa bentuk NKRI sebagai dar Islam ini merupakan karya besar para santri, yang selama ini diperjuangkan oleh para ulama sejak dahulu yang terus merawat semangat anti kolonial. Deklarasi kebangsaan yang dicetuskan tahun 1936 itu memiliki pengaruh cukup kuat dalam merumuskan setiap langkah mengawal negara hingga saat ini. Sehingga kemudian menjelma menjadi karakter dasar Islam Nusantara itu sendiri. Keputusan tahun 1936 tersebut tidak atas pertimbangan ideologis, tapi dengan kebebasan dan fiqhiyah (Gus Dur, 1989). Pandangan soal tokoh yang layak memimpin bangsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Islam tidak perlu diideologikan dalam negara. Islam tidak perlu diideologikan, negara itu ideologinya nasionalistik, ideologi yang nasionalistik itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia telah disepakati dan diterima sebagai pedoman hidup bersama yang mengikat semuanya dalam menjalankan hidup bermasyarakat, beragama dan bernegara. Maka menjadi penting memahami pancasila dan hubungannya dengan Indonesia sebagai dar Islam.

Oleh karena itu, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (Muktamar NU XXVII tahun 1984 di Situbondo, Munas NU tahun 2012 di Cirebon).

Ijtihad politik tersebut adalah warisan secara bersambung melalui sanad dan jejaring ulama santri yang makin meneguhkan Islam Nusantara dalam komitmen kebangsaan yang tinggi. Sebagai pewaris ajaran Ahlusunnah yang telah berabad-abad dikembangkan oleh para wali di Nusantara ini, komitmen kebangsaannya juga berdasarkan pada pelestarian warisan budaya Islam ini. Kenusantaraan atau keindonesiaan yang multi etnis, multi budaya dan multi bahasa ini buat Islam Nusantara adalah anugerah besar yang tiada tara. Islam hadir di Nusantara justru memperkaya dan memperkuat nilai kenusantaraan ini. Untuk membangun keindonesiaan itu Islam Nusantara mengembangkan sikapnya yang tawasuth (moderat), tawazun (seimbang) dan tasamuh (toleran), ketiganya merupakan prinsip jalan tengah yang disebut Al Qur’an sebagai (ummatan wasathan) dan bentuk ummat seperti itu juga digambarkan oleh Al Qur’an sebagai khoiro ummah (sebaik-baik masyarakat).

Zainul Milal Bizawie, penulis buku "Laskah Ulama-Santri dan Resolusi Jihad" dan "Masterpiece Islam Nusantara"

Bagikan:
Sabtu 22 Oktober 2016 13:3 WIB
HARI SANTRI 2016
Resolusi Jihad NU dan Perang Empat Hari di Surabaya
Resolusi Jihad NU dan Perang Empat Hari di Surabaya
Oleh K Ng H Agus Sunyoto
Hari ini 71 tahun silam, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, terjadi peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan Bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Dikatakan penting, karena hari ini, 71 tahun silam, PBNU yang mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura yang hadir pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor PB ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) di Jl. Bubutan VI/2 Surabaya, berdasar amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya yang disampaikan Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari, dalam rapat PBNU yang dipimpin Ketua Besar KH Abdul Wahab Hasbullah, menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama “Resolusi Jihad Fii Sabilillah”, yang isinya sebagai berikut:

“Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)…” 

Dalam tempo singkat, Surabaya guncang oleh kabar seruan jihad dari PBNU ini. Dari masjid ke masjid dan dari musholla ke musholla tersiar seruan jihad yang dengan sukacita disambut penduduk Surabaya yang sepanjang bulan September sampai Oktober telah meraih kemenangan dalam pertempuran melawan sisa-sisa tentara Jepang yang menolak tunduk kepada arek-arek Surabaya. Demikianlah, sejak dimaklumkan tanggal 22 Oktober 1945, Resolusi Jihad membakar semangat seluruh lapisan rakyat hingga pemimpin di Jawa Timur terutama di Surabaya, sehingga dengan tegas mereka berani menolak kehadiran Sekutu yang sudah mendapat ijin dari pemerintah pusat di Jakarta.

Sesungguhnya, saat Resolusi Jihad dikumandangkan oleh PBNU, Perang Dunia II sudah selesai karena Jepang sudah takluk sejak 15 Agustus 1945. Kedatangan balatentara Inggris ke Jakarta, Semarang, Surabaya adalah dalam rangka penyelesaian masalah interniran dan tawanan perang Jepang, yang di dalam prosesnya ditandai oleh maraknya isu kembalinya pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia dengan membonceng balatentara Inggris. Sementara pada pekan kedua Oktober 1945, Presiden Soekarno mengirim utusan khusus ke Pesantren Tebuireng, menemui KH Hasyim Asy’ari, untuk meminta petunjuk dan arahan guna memecahkan kegundahan hati presiden.

Pasalnya, sampai bulan Oktober ini, belum ada satu pun Negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui Negara Indonesia, akibat usaha-usaha pemerintah Belanda yang menyebarkan berita provokatif ke seluruh dunia bahwa Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno dan Hatta, adalah Negara boneka bikinan Fasisme Jepang. Bagaimana meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia bukan negara boneka bikinan Fasisme Jepang, melainkan Negara Kebangsaan (Nation State) yang didukung rakyat seluruhnya. 

Seruan Resolusi jihad yang dikumandangkan PBNU dalam keadaan perang sudah berakhir lebih sebulan silam, dinilai sebagian elit pemimpin Negara di Jakarta sebagai mengada-ada. Bahkan sehari sesudah Resolusi Jihad diserukan, sepanjang hari sejak pagi tanggal 24 Oktober 1945, Bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada arek-arek Surabaya agar jangan gampang berkompromi dengan Sekutu yang akan mendarat di Surabaya. Sebagai wartawan Bung Tomo sudah mendapat informasi bahwa pasukan Sekutu akan mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945, sehingga tanggal 24 Oktober 1945 pagi, Bung Tomo sudah berpidato mengobarkan semangat rakyat Suranaya, dengan isi pidato sebagai berikut:

“Kita ekstrimis dan rakyat, sekarang tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan (yang mereka lakukan) selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui! Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapa pun yang merintangi jalan kita! Kalau kita tidak diberi Kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki, dan kita akan memberikan tanda revolusi, merobek usus setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kita kembali!”

“Ribuan rakyat yang kelaparan, telanjang, dan dihina oleh kolonialis, akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstrimis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi, bersama dengan rakyat Indonesia, yang pernah ditindas oleh penjajahan, lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudera daripada dijajah sekali lagi! Tuhan akan melindungi kita! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”

Suasana panas yang membakar semangat penduduk Kota Surabaya akibat pengaruh Resolusi Jihad dan pidato yang disampaikan Bung Tomo, makin memuncak sewaktu kapal perang Inggris HMS Wavenley menurunkan pasukan di dermaga Modderlust Surabaya pada 25 Oktober 1945. Karena tokoh-tokoh Surabaya menolak penurunan pasukan Inggris ke Surabaya, maka pihak Inggris mengirim Captain Mac Donald dan Pembantu Letnan Gordon Smith untuk menemui Gubernur. Bersandarnya HMS Wavenley sendiri pada dasarnya merupakan hasil perundingan yang sulit, karena sehari sebelumnya, tanggal 24 Oktober 1945, sewaktu diadakan perundingan di Modderlust antara utusan Sekutu yang diwakili Colonel Carwood dan pihak TKRL yang diwakili Oemar Said, J.Soelamet, Hermawan, dan Nizam Zachman terjadi jalan buntu. Semua permintaan Sekutu ditolak. 

Pidato Bung Tomo dan jalan buntu perundingan sekutu dengan TKRL masih ditambah dengan pidato Drg Moestopo pada malam hari jam 20.00, yang menyatakan diri sebagai Menhan RI yang tegas-tegas menolak Sekutu untuk mendaratkan pasukan dan bahkan menyebut Sekutu sebagai NICA. Sekutu yang dari laporan intelijennya mengetahui bahwa Drg Moestopo adalah seorang dokter gigi yang aktif sebagai perwira PETA, membalas pidato lewat pemancar radio dari kapal yang isinya,”We don’t take any order from anybody, we don’t have the command of a dental surgeon!” Jawaban Inggris yang bernada humor itu, menunjuk bahwa pihak Inggris tidak sedikit pun memiliki bayangan bahwa mereka akan menghadapi pertempuran di Surabaya.

Bahkan pidato Bung Tomo, ketegasan TKRL menolak permintaan Sekutu untuk mendaratkan pasukan, tindakan Drg Moestopo yang juga melarang Sekutu mendaratkan pasukan, dianggap aneh oleh hampir seluruh pemimpin di Jakarta, sebab tindakan itu dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dan potensial menyulut konflik berdarah baru. Itu sebabnya pemerintah mengirim Mr Soedarpo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono untuk memberitahu Drg Moestopo agar bersedia membiarkan Sekutu menjalankan tugasnya. Namun Drg Moestopo tidak sedikit pun mengikuti petunjuk dari para pejabat tinggi Negara itu. Sikap tegas Drg Moestopo baru melunak setelah pagi hari tanggal 25 Oktober 1945 ia ditelpon langsung oleh Presiden Soekarno dan diperintah agar tidak menembak Sekutu. Presiden Soekarno mengingatkan bahwa sebagai perwira mantan didikan PETA, Drg Moestopo harus patuh kepada presidennya. 

Tanggal 25 Oktober 1945 itulah HMS Wavenley bersandar di dermaga Modderlust dan mengirim Captain Mac Donald dan Pembantu Letnan Gordon Smith untuk menemui Gubernur. Dengan siasat mengundang jamuan minum teh sambil berunding, Sekutu memanfaatkan kunjungan gubernur untuk melihat tawanan di Kalisosok dengan mendaratkan pasukan secara besar-besaran. Tindakan ini mengudang reaksi keras penduduk. Lalu diadakan perundingan antara Drg Moestopo dengan Kolonel Pugh. Hasilnya, pasukan Sekutu berhenti pada garis batas 800 meter dari pantai ke arah kota. Sekali pun pasukan sekutu berada di garis batas 800 meter dari pantai ke arah kota, namun pasukan yang diturunkan dari kapal jumlahnya sekitar 2800 personil dari Brigade ke-349 Mahratta yang dilengkapi dengan persenjataan perang modern.

Tindakan para pemimpin dan rakyat Jawa Timur untuk tegas menolak pendaratan pasukan Sekutu yang menjalankan tugas mengurusi interniran dan tawanan perang Jepang yang terlihat dari pidato Bung Tomo, Pidato Drg Moestopo dan sikap TKRL yang mengejutkan para pemimpin di Jakarta dalam kaitan dengan Resolusi Jihad yang dikumandangkan PBNU, tidak banyak diungkap dalam kajian sejarah modern di sekolah. Namun dengan memahami situasi dan kondisi waktu itu berdasar kesaksian para pelaku sejarah – yang saat ini sudah banyak yang meninggal dunia – tidak bisa ditafsirkan lain kecuali akibat momentum sejarah yang terjadi saat itu yang mempengaruhi cara pandang dan keberhasilan pengobaran semangat rakyat dan pemimpin-pemimpin Jawa Timur oleh usaha sistematis untuk memicu pecahnya konflik besar. Dan momentum sejarah itu, tidak lain dan tidak bukan adalah dimaklumkannya Resolusi Jihad oleh PBNU tanggal 22 Oktober 1945.

Sementara itu, setelah mendaratkan pasukan Brigade ke-49 Mahratta dari HMS Wavenley, pagi hari tanggal 26 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pihak RI yang diwakili oleh Wakil Gubernur Soedirman, Ketua KNI Doel Arnowo, Walikota Radjamin Nasution, dan wakil Drg Moestopo, Jenderal Mayor Muhammad dengan pihak Sekutu yang diwakili A.W.S. Mallaby beserta staf. Hasil perundingan, pasukan sekutu dalam menjalankan tugas mengevakuasi tawanan Jepang dan interniran Belanda diperbolehkan menggunakan beberapa bangunan di dalam kota. Markas Brigade ke-49 Mahratta ditetapkan di Jalan Kayoon. Namun persetujuan menggunakan beberapa bangunan itu digunakan secara curang, di mana Sekutu justru membangun pos-pos pertahanan yang menebar di berbagai tempat dari kawasan pantai hingga ke bagian tengah dan selatan kota. Di antara pos-pos pertahanan Sekutu yang diperkuat senapan mesin adalah yang di Benteng Miring, gedung sekolah al-Irsyad di Ampel, gedung Internatio, pabrik Palmboom, gedung Lindeteves, gedung Onderlingblang, jalan Gemblongan, sekolah HBS (SMA Kompleks Wijayakusuma-pen), Rumah Sakit Darmo, Gubeng, Dinoyo, pabrik Colibri, gudang BAT, Wonokromo, Don Bosco, dll.

Mendapati tindakan Sekutu membangun pos-pos pertahanan, Kolonel Jono Sewojo mendatangi Brigadir Jenderal A.W.S.Mallaby dan memprotes tindakan tidak jujur itu. Tapi dengan alasan untuk pertahanan diri dan melancarkan tugas-tugas yang dijalankan pasukan sekutu, pos-pos pertahanan memang penting dibuat. Kolonel Jono Sewojo yang perwira didikan PETA yang mengetahui bahwa pembangunan pos-pos pertahanan yang tersebar itu adalah bagian dari strategi pertahanan kota dengan tegas mengingatkan Mallaby tentang kemungkinan pecahnya pertempuran di Surabaya dengan keberadaan pos-pos pertahanan Sekutu itu. Ketika Mallaby bersikukuh dengan keputusannya untuk mempertahankan keberadaan pos-pos pertahanan itu, Kolonel Jono Sewojo dengan marah berdiri menunjuk muka Mallaby sambil berkata,”I remind you. If you shoot me, I shoot you back!” 

Ternyata bukan hanya Kolonel Jono Sewojo selaku kepala staf TKR Jawa Timur yang marah terhadap tindakan Sekutu yang di luar kesepakatan dengan pihak RI telah membangun pos-pos pertahanan , arek-arek Surabaya terutama para pemuda Islam yang terbakar seruan jihad fi sabilillah sangat marah. Kasak-kusuk menyebar bahwa pos-pos pertahanan yang dibangun Sekutu itu sebagai usaha untuk penjajah Inggris untuk memperkuat kembali kekuasaan kolonial Belanda dengan menggunakan bantuan pasukan Sekutu. Tanpa ada yang mengomando, sejak sore hari ratusan santri keluar pondok bersama pemuda-pemuda kampung di kawasan utara Surabaya keluar ke jalanan menuju pos-pos pertahanan Sekutu. Sekitar jam 16.00 tanggal 26 Oktober 1945, tanpa ada yang mengomando, dengan didahului teriakan Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! beratus-ratus santri tua dan muda beserta pemuda-pemuda dari kampung-kampung di Surabaya utara seperti Ampel, Sukadana, Boto Putih, Pekulen, Pegirikan, Sawah Pulo dipimpin Ahyat Cholil, kader Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO) yang aktif di Hisbullah, beramai-ramai menyerang pos pertahanan Sekutu di Benteng Miring di sebelah utara gedung sekolah Al-Irsyad. 

Ketika iring-iringan santri dan pemuda dari berbagai kampung itu sudah berada di lapangan sekolah al-Irsyad yang membentang di depan gedung sekolah al-Irsyad, pasukan Sekutu melepas tembakan. Puluhan orang tumbang dengan tubuh bersimbah darah. Namun diselingi teriakan Allahu Akbar! yang sambung-menyambung, beratus-ratus santri dan pemuda kampung itu terus menyerbu sambil mengacungkan bambu runcing, clurit, keris, tombak, samurai, dan senapan rampasan. Lalu seiring berhembusnya kabar tentang gugurnya sejumlah santri dan pemuda akibat ditembaki Sekutu, penduduk kampung beramai-ramai keluar dengan membawa aneka macam senjata. Dalam tempo singkat, gedung sekolah Al-Irsyad yang dijadikan markas tentara Brigade 49 Mahratta yang disebut penduduk sebagai “Gurkha” itu dikepung ribuan penduduk. Tembak-menembak berlangsung sampai malam hari. Santri dan pemuda yang tidak membawa senjata membalas tembakan tentara “Gurkha” dengan lemparan batu.

Di tengah hiruk tembak-menembak di Sekolah Al-Irsyad yang terkepung, diam-diam satu peleton pasukan Sekutu yang dipimpin Kapten Shaw dari pangkalan Inggris di Ujung menerobos masuk ke Reineer Boulevard. Pasukan ini adalah pasukan elit Inggris yang berusaha membebaskan Kapten Huijer, Kapten Groom dan Mayor Finley yang ditawan TKR sejak mereka tertangkap di Kertosono. Terjadi tembak-menembak antara pasukan Sekutu ini dengan para pengawal tawanan. Penduduk kampung Surabaya yang sudah siaga perang, begitu mendengar letusan senjata langsung berbondong-bondong ke Reineer Boulevard dan menyerang pasukan Sekutu. Dalam waktu singkat truk dan jep yang dinaiki pasukan Sekutu dibakar. Kapten Shaw dan prajuritnya lari tunggang-langgang dan dengan sisa kendaraannya pergi menuju pelabuhan. Beberapa orang di antara prajurit Sekutu tertembak tetapi berhasil diangkut ke kapal yang bersandar di pelabuhan. 

Arek-arek Surabaya yang rata-rata memiliki keahlian di bidang teknik dan perbengkelan mengetahui bahwa pertempuran melawan Sekutu tidak akan terhindarkan meski pihak penduduk kalah persenjataan. Itu sebabnya, sejak sore hari arek-arek Surabaya sudah bergerak sendiri dengan inisiatif sendiri-sendiri untuk memadamkan listrik kota, memutus jaringan telepon, menutup saluran air ledeng, dan menghentikan pasokan gas dalam kota. Menurut Mayor Jenderal Soengkono panglima pertempuran Surabaya yang mencatat bahwa tanggal 26 Oktober 1945 itu ditandai pecahnya pertempuran awal di Surabaya utara, yang membuat seluruh kota tenggelam dalam kegelapan malam yang tanpa lampu, tanpa air minum, tanpa telepon, tanpa gas, bahkan tanpa pasokan makanan karena seluruh jalanan kota sudah tertutup barikade-barikade yang dibikin penduduk.

Pagi hari tanggal 27 Oktober 1945 kota Surabaya gemetar diguncang kemarahan, sebab di tengah beredarnya kabar gugurnya santri dan pemuda yang mengepung pos pertahanan Sekutu di Sekolah Al-Irsyad beredar pula kabar bahwa Sekutu diam-diam mendaratkan lebih banyak pasukan ke Surabaya untuk memperkuat pos-pos pertahanannya. Penyerangan penduduk kampung terhasdap pos pertahanan di sekolah Al-Irsyad ditangkap pihak Sekutu sebagai tengara bakal pecahnya pertempuran dalam skala yang lebih besar. Itu sebabnya bala bantuan didatangkan untuk memperkuat pos-pos pertahanan yang tersebar di sejumlah kawasan strategis kota Surabaya. Dan warga kampung mulai memasang barikade-barikade di gerbang masuk kampungnya dengan kayu, bambu, drum, meja, kursi, ban, gedek, kawat, dll.

Kira-kira jam 09.00 di atas langit Surabaya melayang-layang pesawat militer jenis Dakota dari Jakarta menebarkan ribuan selebaran yang ditanda-tangani Mayor Jenderal D.C.Hawthorn yang berisi perintah kepada penduduk Surabaya untuk menyerahkan segala persenjataan dan peralatan Jepang kepada Sekutu. Perintah itu disertai ancaman, bahwa apabila masih ada orang membawa senjata akan langsung ditembak di tempat. Tentang peristiwa pesawat Dakota yang menyebarkan selebaran berisi ancaman itu, Christopher Bayiy dan Tim Harper dalam Forgotten Wars, the end of Brittain’s Asian Empire, mengungkapnya sebagai berikut: “On 27 September, there was an ill-advised airdrop of leaflets, demanding that the Indonesians surrender their arms within forty-eight hours or be shot. This was made without Mallaby's knowledge, and in contravention of local agreement, but it now had to be enforce. This was seen by the Indonesians as base of threachery. There were now convinced that the British were preparing to reoccupy the city for the Dutch." 

Ancaman Sekutu yang ditanda-tangani Mayor Jenderal D.G.Hawthorn itu disambut caci-maki dan tantangan oleh penduduk Surabaya. Suasana makin tegang. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok pasukan Brigade 49 Mahratta bergerak ke jalan raya utama Surabaya, melewati kantor Gubernuran sambil menempelkan selebaran-selebaran sepanjang jalan yang mereka lewati. Tindakan pasukan Inggris-India ini menyulut amarah para pemimpin dan seluruh penduduk Surabaya. Kira-kira jam 12.00 pecah pertempuran di depan Rumah Sakit Darmo yang dalam sekejap diikuti pertempuran di semua pos pertahanan Inggris di Keputran, Kayoon, Gubeng, Simpang, Ketabang, Kompleks HBS, Gemblongan, Dinoyo, Wonokromo, Palmboom, Lindeteves, Onderlingbelang, Benteng Miring.

Sebagaimana pertempuran sehari sebelumnya, perang “keroyokan” itu murni perkelahian missal yang disebut tawuran, di mana tidak ada pemimpin dan tidak ada taktik maupun strategi apa pun yang ditunjukkan penduduk. Tentara Inggris Brigade ke-49 Mahratta yang sudah berpengalaman di medan tempur Burma dan bahkan el-Alamein di Mesir itu, kebingungan menghadapi pertempuran dengan model tawuran dari kawanan orang-orang nekad yang tidak tahu mati.

Tanggal 28 Oktober 1945, TKR sebagai aparat pertahanan dan keamanan Negara yang harus tunduk dan patuh pada perintah pemerintah pusat di Jakarta, ternyata terprovokasi perlawanan arek-arek Surabaya, sehingga tanpa sadar ikut bertempur mengepung dan memburu tentara Inggris. Oleh karena sebagian besar TKR adalah didikan PETA, Heiho dan Hisbullah, jumlah tentara Inggris yang tewas pun dengan cepat bertambah. Brigadir Jenderal A.W.S.Mallaby yang menyaksikan pasukannya akan habis, buru-buru menghubungi atasannya: Jenderal Christison di Singapura. Mallaby minta agar dilakukan gencatan senjata, penghentian tembak-menembak. Tanggal 29 Oktober 1945, presiden Soekarno dan wakil presiden Moch. Hatta serta Menhan Amir Sjarifuddin datang ke Surabaya. Tanggal 30 Oktober 1945, gencatan senjata dicapai tetapi butuh sosialisasi karena komunikasi terbatas dengan akibat masih taksi tembak-menembak di berbagai tempat di Surabaya. Malangnya, sore hari dalam usaha sosialisasi gencatan senjata, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas digranat.

Inggris marah sekali mendapati jenderalnya tewas justru saat perang sudah selesai. Lebih marah lagi, yang menghancurkan pasukan Inggris beserta jenderalnya itu adalah inlander bodoh yang lemah dan terjajah ratusan tahun oleh Belanda. Begitulah, Mayor Jenderal E.C.Mansergh, pada 31 Oktober 1945 melontakan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan pembunuh Mallaby dan semua orang-orang liar yang bersenjata menyerahkan senjata kepada pasukan Inggris. Jika ultimatum tidak dijalankan, maka pada 10 November 1945 jam 10.00 Kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut dan udara. Mayor Jenderal E.C.Mansergh menghitung, kota Surabaya akan jatuh dan takluk dalam tempo tiga hari. 

Pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945, yang menurut William H. Frederick (1989) sebagai pertempuran paling nekat dan destruktif -- yang tiga minggu di antaranya – sangat mengerikan jauh di luar yang dibayangkan pihak Sekutu maupun Indonesia. Dugaan Mayor Jenderal E.C.Mansergh bahwa kota Surabaya bakal jatuh dalam tiga hari meleset, karena arek-arek Surabaya baru mundur ke luar kota setelah bertempur 100 hari. 

Sementara ditinjau dari kronologi kesejarahan, Pertempuran Surabaya pada dasarnya adalah kelanjutan dari peristiwa Perang Rakyat Empat Hari pada 26 – 27 – 28 – 29 Oktober 1945, yaitu sebuah Perang Kota antara Brigade ke-49 Mahratta di bawah komando Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby dengan arek-arek Surabaya yang berlangsung sangat brutal dan ganas, dengan kesudahan sekitar 2300 orang -- 2000 orang di antaranya pasukan Brigade ke-49 termasuk Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby yang terbunuh pada tanggal 30 Oktober 1945 – tewas dalam pertempuran man to man itu. Dan Perang Rakyat Empat hari pada 26-27-28-29 Oktober 1945 itu terjadi akibat adanya seruan Resolusi Jihad PBNU yang dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober 1945.


K Ng H Agus Sunyoto, sejarawan, Ketua Lesbumi PBNU

Sabtu 22 Oktober 2016 9:5 WIB
Hari Santri, Merayakan Sikap Jalan Tengah
Hari Santri, Merayakan Sikap Jalan Tengah

Oleh Abdullah Aniq Nawawi
Akhir-akhir ini Indonesia kembali memanas karena politik di Jakarta. Di saat bersamaan kaum santri sibuk menyiapkan peringatan Hari Santri. Ini lebih tinggi dari sekadar politik praktis semacam Pilkada sebab peringatan tersebut adalah mengingat Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 1945, sebuah resolusi untuk mengusir penjajah. Maka  memperingatinya, setali tiga uang dengan bersyukur atas anugerah terbesar untuk bangsa Indonesia. Kita menyebutnya kemerdekaan.

Di sini kita tidak akan membahas kemerdekaan dan peranan santri di dalamnya. Adalah hal yang dharuriy (wajib) bagi seorang santri untuk menjunjung tinggi nasionalisme dan cinta tanah air. Tengok saja jargon hubbul wathan minal iman yang terkenal itu. Itu bukanlah hadits atau ayat suci. Tetapi santri meyakininya sepenuh hati. Lebih dari itu santri merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain itu bukanlah sesuatu yang nadzariy (sebatas teori) belaka. Itu adalah sesuatu yang tajribiy (telah dilaksanakan), dan sekali lagi Resolusi Jihad adalah contoh terbaiknya.

Apa yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Resolusi Jihad tentu lebih penting untuk diketengahkan di sini. Karena fikrah (pemikiran) apa sebenarnya yang membuat kita meyakini bahwa mencintai negara adalah bagian dari iman, dan berjihad membelayanya adalah fardhu ‘ain (wajib bagi semuanya)? Bukankah tak ada hadits atau ayat suci yang secara eksplisit menerangkan itu? Tentu saja ada banyak jawaban. Mulai dari teori sederhana ushul fiqh yang menyebutkan al-wasilah laha hukmul ghayah. Yakni sebuah perantara sama hukumnya dengan hal yang dituju. Karena jika hifdz wa iqamat ad-din (menjaga dan mendirikan agama) adalah wajib, maka menjaga negara dengan tujuan itu tentu saja wajib.

Tentu masih ada jawaban lainnya dari pertanyaan di atas. Tetapi hal yang paling menarik dari kasus ini adalah sikap NU (baca: santri) yang meyakini bahwa agama dan negara harus berjalan bergandengan. Sikap ini adalah semacam usaha mencari jalan tengah (tawassuthiyyah) di antara dua kutub yang terlalu berjauhan; yang satu adalah kutub kiri yang beranggapan bahwa nasionalisme adalah segalanya. Karena itu tak perlu mencampurkan agama di dalamanya. Dan kutub yang lainnya adalah kutub kanan yang menganggap bahwa agama adalah segalanya. Karena itu negara harus tunduk pada agama.

Di antara dua kutub ini NU mencoba hadir untuk memberikan jalan tengah. Bahwa agama dan negara tidak ada yang saling mengungguli dan keduanya harus berjalan beriringan. Sikap ini lahir dari prinsip penting yang dipegang NU. Prinsip itu disebut tawassuthiyyah (sikap mencari jalan tengah). Inilah yang membuat jargon hubbul wathan minal iman bukan hanya sekedar teori bagi Santri. Dan inilah yang –salah satunya- melatarbelakangi lahirnya Resolusi Jihad yang terkenal itu. Inilah yang membuat kita bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Dan sesungguhnya perayaan 22 Oktober adalah perayaan atas prinsip tawassuth yang kita yakini selama ini.

Jika kita mundur ke belakang, sejak  pertama kali sejarah bermula, selalu ada dua kelompok ekstrem yang menghiasi roda perjalanannya. Dua kelompok ekstrem ini –ekstrem kanan dan ekstrem kiri- telah mewarnai berbagai macam ideologi yang ada, mulai dari politik, sampai keagamaan. Kitab suci setidaknya menulis bahwa ada dua kelompok yang terlalu kanan seperti malaikat, juga yang terlalu kiri seperti iblis yang pada akhirnya, kedua kelompok ini tidak dipilih Tuhan untuk menjadi khalifah.

Tuhan memilih manusia yang memang memiliki dua karakter di atas. Tuhan pada akhirnya lebih menyukai penengah dan penyambung dua kutub daripada mereka yang terlalu berlebihan. Ketika Nabi bersabda halaka al-mutanaththi’un (celakalah mereka yang terlalu berlebihan), sesungguhnya nabi sedang menekankan kepada kita bahwa sikap tawassuthiyyah sangatlah penting. Atau ketika beliau berkata kepada sayyidina Ali: “halaka fika itsnani, muhibbun ghalin wa mubghidhun ‘alin (celakalah mereka yang  mencintai atau membencimu secara berlebihan), ini sesungguhnya adalah penegasan bahwa mencari jalan tengah harus terus diupayakan.

Itu artinya memperingati 22 Oktober harus kita maknai sebagai memperingati anjuran ini. Perayaan Hari Santri lebih dari sekadar seremonial belaka, melainkan momentum di mana kita harus terus meyakinkan diri kita bahwa kita adalah pelaku utama dari sikap yang dianjurkan Islam, yaitu sikap yang membuat 22 Oktober layak dirayakan. Sekali lagi, itu adalah sikap tawassuth.

Tetapi sebagaimana tenaga ada habisnya, semangat itu pun terkadang ada redupnya. Dan sebagaimana makhluk tak pernah sempurna, selalu ada yang harus dibenahi bersama. Karena itu sangat perlu untuk terus mengingat, memperbarui, dan membenahi semangat ber-tawassuth kita. Itulah mengapa peringatan Hari Santri memiliki urgensi tersendiri untuk terus menjaga semangat ini tetap ada dan terwariskan dengan baik kepada generasi berikutnya. Karena tugas utama dari setiap generasi adalah mempersiapkan generasi setelahnya.

Abdullah Aniq Nawawi, PCINU Maroko

Jumat 21 Oktober 2016 16:0 WIB
Resolusi Jihad dan Kontekstualisasi Fiqih Pesantren
Resolusi Jihad dan Kontekstualisasi Fiqih Pesantren
Oleh Khoirul Anwar

Pada tanggal 22 Oktober 1945, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, bersama para kiai NU lainnya menyatakan bahwa hukum berperang melawan penjajah adalah fardlu ‘ain, yakni menjadi kewajiban setiap individu muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak kecil, bersenjata atau tidak. Wajib ‘ain ini berlaku bagi umat Islam yang berada di dalam lingkaran jarak 94 kilometer tempat kedudukan musuh.

Sedangkan bagi umat Islam yang berada di luar jarak itu hukumnya fardlu kifâyah, kecuali apabila musuh tidak bisa dikalahkan maka hukumnya menjadi fardlu ‘ain supaya umat Islam bisa menang. Musuh di sini maksudnya para penjajah Belanda dan sekutunya.

Seruan perang di atas murni diambil dari literatur fiqih yang biasa diajarkan di pondok pesantren, yakni fiqih madzhab Syâfi’î. Dalam kitab Fathu al-Qarîb al-Mujîb karya Syaikh Muhammad bin Qâsim al-Ghazî (w. 918 H) dijelaskan, bahwa perintah jihad melawan orang-orang kafir pasca Nabi Muhammad wafat ada dua, yaitu: 1) fardlu kifâyah dalam setiap tahun apabila orang-orang kafir berada di negaranya sendiri, dan 2) fardlu ‘ain apabila orang-orang kafir sudah masuk ke dalam negara Islam atau berada di wilayah sekitarnya. (Al-Ghazî, tt: 58-59).

Gagasan Resolusi Jihad yang diambil dari kitab kuning ini sangat menarik. Alasannya, dalam literatur fiqih kerap dipahami bahwa jihad ialah perang melawan orang-orang kafir (non muslim). Perang dilakukan demi tersebarnya agama Islam dengan menundukkan orang-orang kafir. Rumusan fiqih ini berpijak pada hadis Nabi: “Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka berkata ‘tidak ada Tuhan selain Allah’ (Umirtu an uqâtila an-nâsa hattâ yaqûlû lâ ilaha illallah).”

Sementara para kiai dan santri NU yang menggagas Resolusi Jihad memahami bahwa perang dilakukan demi mempertahankan tanah air. Baginya, mempertahankan tanah air bagian dari manifestasi rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Dalam maqâlah yang sangat popular di kalangan warga nahdliyyîn disebutkan: “Mencintai tanah air bagian dari iman (Hubbu al-wathan min al-îmân).”

Di sini para kiai telah mendialogkan teks-teks yang ditulis puluhan abad lalu untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu, yakni jihâd di jalan Allah bukan “karena agama memerintahkan memerangi non muslim supaya mereka masuk atau tunduk kepada agama Islam”, melainkan “karena memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari kaki-kaki penjajah”.

Bisa diandaikan, jika para penjajah itu kebetulan beragama Islam, pasti Resolusi Jihad akan tetap diterbitkan. Karena yang menjadi alasan terbitnya peristiwa bersejarah itu bukan terletak pada identitas agama penjajah, melainkan perilaku penjajahan itu sendiri, yakni hendak merebut hak kemerdekaan bangsa ini dan melakukan kejahatan serta kezaliman.

Kontekstualisasi Fiqih


Kontekstualisasi fiqih perang di atas tidak mungkin terjadi tanpa ada kesadaran lokalitas dari para kiai dan santri NU masa lampau. Baginya, fiqih bukan harus dipahami “apa adanya”, melainkan harus memperhatikan “ada apanya” atau kepentingan yang hendak digapai. Narasi fiqih adalah narasi realitas tempat di mana fiqih itu diproduksi, sehingga pemahaman atas sejarah sosial mutlak diperlukan demi menyingkap kehendak yang dimaksud penulis teks (mu`allif).

Pertimbangan aspek lokalitas atau konteks ini terlihat diperhatikan betul dalam keputusan-keputusan hukum yang diberikan para kiai masa lampau. Selain Resolusi Jihad, misalnya hukum memakai jas dan dasi. Pada masa penjajahan, hukum memakai jas dan dasi haram karena menyerupai para penjajah (tasyabbuh), tapi setelah merdeka KH. Wahab Chasbullah memakainya. Hukum berubah seiring dengan perubahan konteks.

Dengan mempertimbangkan konteks fiqih, maka fatwa-fatwa yang berpijak darinya akan banyak memberikan mashlahat kepada umat dan tidak menjadi bara api yang membakar perseteruan di antara anak bangsa.

Kini seiring dengan berjalannya waktu, banyak persolan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Para kiai dan santri sebagai penerus perjuangan Mbah Hasyim Asy’ari dan para kiai pendahulu lainnya, punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban-jawaban dan solusi keagamaan yang kontekstual dan meneduhkan.

Fatwa-fatwa keagamaan dari para kiai dan santri, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama dan persamaan hak warga negara sangat ditunggu oleh khalayak umum. Fatwa di sini tentunya fatwa yang kontekstual dan mencitrakan Islam rahmatan li al-‘âlamîn. Karenanya, melalui Hari Santri Nasional yang menjadi pengingat bagi masyarakat atas perjuangan para kiai dan santri masa lalu dalam memperjuangkan kemerdekaan, para kiai dan santri masa kini dituntut untuk melanjutkan pengawalan terhadap keutuhan NKRI dengan merawat keragaman dalam persatuan bangsa Indonesia.


Khoirul Anwar, warga NU, tinggal di Bukit Walisongo Ngaliyan Semarang.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG