IMG-LOGO
Nasional

Inilah Kriteria Berhak Tafsirkan Al-Qur’an

Senin 21 November 2016 7:31 WIB
Bagikan:
Inilah Kriteria Berhak Tafsirkan Al-Qur’an
Semarang, NU Online
Siapa yang berhak menafsirkan Al-Qur’an? Pertanyaan ini sering terdengar di kalangan masyarakat luas. Apalagi saat ini khalayak ramai membicarakan penafsiran Al-Maidah 51 yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ikatan Keluarga Besar Tafsir Hadis Indonesia, gabungan antara Ikatan Serjana Qur’an Hadis  ISQH dan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia FKMTHI mengadakan rapat akbar sidang keagamaan di pesantren Raudatul Mardiyyah Demangan Kudus 16-17 November 2016. Pada kesempatan tersebut diputuskan di Semarang pada 18 November 2016 menghasilkan keputusan tentang syarat-syarat menafsirkan Al-Qur’an sebagai berikut:

a. Menafsirkan Al-Qur’an boleh dilakukan secara individu dengan syarat; beragama Islam, hafal Al-Qur’an, ahli hadits, ahli bahasa (balagoh), ahli sejarah serta keilmuan pendukung lainnya.

b. Menafsirkan Al-Qur’an boleh dilakukan secara berkelompok (berdasarkan ijma’) seperti lembaga fatwa atau organisasi keagamaan dengan cara mendatangkan para pakar (ahli), seperti ahli al-Qur’an, ahli hadits, ahli bahasa (balagoh), ahli sejarah serta keilmuan pendukung lainnya.

Hasil sidang akbar ini juga berisi imbauan kepada seluruh umat Islam Indonesia sebagai berikut:

1. Tidak boleh menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan hawa nafsu.

2. Sebaiknya umat Islam menyerahkan urusan agama kepada ahli agama.

3. Mendukung sepenuhnya sikap atau fatwa keagamaan dari lembaga fatwa yang diakui negara.

4. Menafsirkan Al-Qur’an hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria pada poin A dan B di atas.

5. Umat Islam senantiasa menjaga ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan seagama) dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dengan cara menjaga sikap, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan Pancasila dalam kebhinekaan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Ketua Umum ISQH Ikatan sarjana Quran Hadis Indonesia,Fuazan Amin, keputusan di atas merupakan jawaban terhadap kegaduhan yang selama ini terjadi di masyarakat terkait tafsir Al-Qur’an, sekaligus pembelajaran bagi umat Islam agar menghindari isu, atau penjelasan yang tidak jelas sumbernya apalagi menyangkut Al-Qur’an. (Fauzi/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Senin 21 November 2016 19:1 WIB
Pembebasan Lahan Harus Utamakan Dialog
Pembebasan Lahan Harus Utamakan Dialog
Kisruh pembebasan lahan di Sukamulya (radarcirebon).
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengutuk tindakan anarkis, represif, intimidatif dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. 

Seperti diberitakan sebelumnya telah terjadi situasi dan ketegangan di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka akibat pengukuran dan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Penggusuran dilakukan terkait dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

“PB PMII mendesak Pemprov Jabar tidak menggunakan jalan pintas untuk penggusuran dengan menurunkan aparat bersenjata. Segera hentikan upaya pengukuran tanah dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi,” ungkap Wasekjend PB PMII Athik Hidayatul Ummah melalui rilis yang diterima NU Online, Ahad (20/11).

Athik menyebutkan, PB PMII mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali upaya ganti rugi dan relokasi untuk warga. Program pemerintah harus pro-rakyat dan membela kaum miskin.

“Selama ini dalam pengamatan kami, banyak program pembangunan yang hanya menguntungkan para pemilik modal dan elit penguasa. Pemerintah hendaknya memikirkan dampak-dampak yang akan ditanggung oleh warga, jangan biarkan rakta semakin menderita dan sengsara,” tambah Athik.

Oleh karena itu, PB PMII mendesak Pemprov Jabar untuk bertanggungjawab atas trauma yang dialami oleh ibu-ibu, prempuan dan anak-anak akibat upaya penggusuran. PB PMMI mendorong pemerinta untuk segera menurunkan tim trauma healing untuk membantu mereka.

PB PMII juga mendesak baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan tindakan semen-mena kepada warga dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. 

“Warga akan menerima dengan lapang jika proses musyawarah, komunikasi, dan sosialiasi dilakukan derngan prosedur yang benar. Jadi pembebasan lahan harus mengedepankan dialog,” tegas Athik. (Kendi Setiawan/Fathoni) 

Senin 21 November 2016 18:30 WIB
Lembaga Pangan Dunia Sinergi dengan PBNU Lakukan Ketahanan Pangan
Lembaga Pangan Dunia Sinergi dengan PBNU Lakukan Ketahanan Pangan
Jakarta, NU Online
Lembaga Pangan Dunia bentukan PBB, World Food Programme (WPF) melakukan sinergi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Indonesia. Diskusi yang sekaligus penekenan nota kesepahaman (MoU) tersebut berlangsung di Gedung PBNU Jakarta, Senin (21/18). 

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj kepada Kepala Perwakilan dan Direktur WPF Anthea Webb menjelaskan bahwa NU bukan hanya organisasi Islam terbesar di dunia, tetapi juga organisasi yang bergerak di segala bidang.

Kang Said juga menjelaskan, di Indonesia masih masyarakat yang berada dalam garis ketidakmampuan secara ekonomi, baik dalam persoalan pangan, pemenuhan kebutuhan gizi, dan lain-lain.

“Sinergi ini penting, karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh NU sebagai organisasi sosial kegamaan,” ujar Kang Said.

Tak persoalan sosial, lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan ini, NU juga terus berupaya menebarkan Islam moderat, ramah, dan damai ke seluruh dunia. Sehingga menurutnya, bencana kemanusiaan yang ditimbulkan, baik oleh persoalan sosial dan terorisme global dapat teratasi.

Sementara itu, Anthea Webb menerangkan bahwa pihaknya membutuhkan NU yang jelas perannya dan nyata mempunyai warga di akar rumput sehingga program ketahanan pangan bisa berjalan maksimal.

“WPF telah berdiri sejak 1963 dan pertama kali bekerja untuk Indonesia tahun 1964 dalam bencana Gunung Agung di Bali telah melakukan gerakan pencegahan kelaparan di banyak negara seperti Suriah, Irak, yaman, Palestina, dan Nigeria,” ujar Anthea Webb.

Lembaga yang berbasis di Kota Roma, Italia itu juga bergerak dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di seluruh dunia. Dia pun meminta kepada NU untuk bekerja sama dalam pencegahan bencana alam yang selama ini nyata-nyata berdampak pada munculnya bencana kemanusiaan. (Fathoni)

Senin 21 November 2016 17:27 WIB
Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember
Kapolri Cium Agenda Makar dalam Demo 2 Desember
Kapolri (kiri) dan Panglima TNI. (majalahperwira.com)
Jakarta, NU Online
Rencana aksi bertajuk Bela Islam III tetap keukeuh akan dilaksanakan pada 2 Desmber 2016 mendatang oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Informasi yang berhasil dihimpun NU Online, aksi tersebut rencananya akan dilakukan dalam bentuk gelar sajadah, Shalat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI Jakarta Pusat.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, aksi tersebut sudah tidak ada relevansinya karena Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan dan sudah memasuki tahap akhir penyidikan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mereka selama ini.

Sebab itu menurutnya, aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri berupaya menjatuhkan pemerintah. "Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah," ungkap Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).

"Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok, red) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar," katanya menambahkan.

Melarang aksi 2 Desember

Tito juga menyampaikan bahwa demonstrasi memang diatur dalam Undang-undang (UU), tetapi tidak bersifat absolut jika salah satunya sudah menganggu ketertiban umum.  

“Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu,” paparnya.

Disamping itu, lanjut pria kelahiran Palembang ini, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Oleh karena itu, maka pihaknya akan melarang aksi tersebut.

“Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP,” tegas Tito yang juga menyampaikan, pihaknya bersama Panglima TNI akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menduduki Gedung DPR-MPR.

“Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Kalau bermaksud menguasai DPR, maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah, itu ada pasal makar,” urainya panjang lebar. (Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG