IMG-LOGO
Opini

Mengapa Jumlah Umat Islam di Indonesia Menurun?

Kamis 8 Desember 2016 12:0 WIB
Bagikan:
Mengapa Jumlah Umat Islam di Indonesia Menurun?
Oleh Abdullah Hamid

Jangan merasa besar dulu kalau menonton ratusan ribu bahkaan jutaan umat Islam yang berdemo pada 411 atau pun 212. ketahuilah persentase umat Islam Indonesia tiap tahun terus menurun bahkan beberapa puluh tahun lagi bukan tidak mungkin terlampaui umat lain, kalau tetap keras kepala belum juga mau introspeksi.

Saya menjadi teringat sekitar tahun 1993 saat saya bersama Drs Zainut Tauhid Sa’adi (sekarang Wakil Ketua MUI Pusat) menjadi peserta Penyusunan Draft Materi Konbes NU di sebuah hotel di Jakarta sebagai wakil pengurus PP IPNU. Saya sempat duduk satu meja lobby dengan Gus Dur, sedangkan Gus Saiful—maaf—hanya berdiri. Di sela-sela kesibukan sempat berjumpa KH Yusuf Hasyim Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng waktu saya nyantri.

Saya masuk Komisi Organisasi, mengusulkan agar PBNU memiliki bidang dakwah di daerah transmigrasi, yang menurut saya sangat strategis untuk pengembangan wilayah. Sayang pendapat sederhana itu dimentahkan begitu saja oleh Rozi Munir yang pernah menjadi Ketua Demografi UI. Terus terang saat itu saya secara teknis tidak cukup cerdas untuk menyampaikan formulasi urgensi dakwah di daerah terisolasi Indonesia, sedangkan Rozi Munir enggan menangkap esensi pendapat saya yang mestinya bisa dengan solusi fungsi LDNU ditingkatkan, tidak mematahkan masukan ide dengan kekakuan/formalitas lembaga.  

Relevansi prolog di atas sebelum masuk pokok bahasan tulisan ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie angkat bicara terkait fenomena persentase populasi umat Islam di Indonesia yang semakin menurun. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh faktor pengembangan dakwah yang tidak berbanding antara yang dilakukan lembaga-lembaga agama Islam dengan agama lain. "Jumlahnya (masyarakatnya) naik, tapi prosesntasenya menurun. Karena produktivitas dakwah dari umat beragama lain itu lebih efektif. Saya rasa penjelasannya begitu," ujar Jimly di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (18/5/2016). Jimly mengharapkan, keterangan mengenai menurunnya persentase populasi umat Islam di Indonesia saat ini dapat menjadi bahan evaluasi. Sehingga, kata dia, para tokoh dan pemimpin agama Islam dapat memikirkan adanya formulasi dakwah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam yang lebih efektif bagi masyarakat Indonesia.     

Sebelumnya, Ketua Yayasan Rumah Peneleh Aji Dedi Mulawarman mengatakan, di saat pemeluk Islam secara global naik signifikan, di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia justru persentasenya malah menurun. "Umat Islam (di Indonesia) dari 95 persen menjadi 85 persen, ada anomali di dalam pusat Islam di Nusantara," kata Aji. Menurut dia, umat Islam dari waktu ke waktu seolah tidak berdaya. Di bidang politik, misalnya trend suara politik umat Islam cenderung menurun. Dia menuding ada agenda liberalisme, individualisme, deislamisasi, dan depolitisasi yang membuat umat semakin tersisih. Dia mencontohkan, ketika Partai Islam akan membesar, ada kekuatan sistematis yang menghancurkannya. Adapun, Partai Islam lain tidak memiliki struktur dan pengaderan yang masif hingga tidak bisa berkembang. "Tahun 2024, umat Islam di Indonesia sebagai simbol umat Islam dunia akan seperti apa? Angka 24 menjadi penting dalam upaya konsolidasi umat agar tidak menjadi buih," kata Aji. Dia meyakini, ada hadits terkait pembaharu 100 tahun, di mana umat akan bangkit pada Pemilu 2024 kalau konsolidasi dimulai sekarang. Dia menyatakan, Rasulullah lahir tahun 624, Yazid 724, Al Ma'mun 824, Sabrang Lor dan Trenggono 1524, Diponegoro 1824, dan Tjokroaminoto 1924. "Siklus 100 tahun, setiap perubahan selalu terjadi konsolidasi umat. "

Prog Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan, harus diakui umat Islam seolah menjadi tamu di negeri sendiri. Padahal, kata dia, wakil presiden pertama RI, Moh Hatta, telah melarang orang timur asing menjadi presiden dan memiliki tanah di Indonesia. "Sebab mereka tidak ikut berjuang, karena masa penjajahan Belanda, Jepang mereka membantu," ujar Yusril. Saat ini, sambung dia, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dimiliki korporasi besar, seperti Ciputra dan Podomoro yang mereka juga menguasai perkebunan. "Ini berbeda dengan apa yang diinginkan Moh hatta, kalau tanah ini tidak boleh dimiliki timur asing," kata mantan menteri sekretaris negara tersebut. Jadi menurut penulis, secara structural, keterpurukan pemilikan asset ekonomi memberikan kontribusi semakin marginal dan berkurangnya jumlah umat Islam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2014 Pusat Din Syamsuddin. menunjukkan angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia. Pada sensus penduduk 1990 jumlah umat Islam cuma mencapai 87,6 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 88,2 persen pada sensus penduduk 2000. Yang memprihatinkan, kata Din, angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2 persen. Sementara Kristen dua kali lipatnya, yakni 2,4 persen per tahun. Bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi, akan lebih memprihatinkan lagi. Din mengutip data seorang penulis Leo Suryadinata yang menyebutkan angka pertumbuhan Kristen terbesar adalah di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai delapan persen per tahun. Di bawahnya, ada tiga provinsi yang angka pertumbuhan Kristen mencapai tujuh persen. Ketiganya adalah Sumatera Barat, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Di Jawa Barat itu di wilayah Sukabumi, Cianjur bagian Selatan. Modusnya mereka sewa rumah, kemudian digunakan untuk tempat belajar, main basket, main volly, kemudian dilakukan aktivitas pemurtadan,” jelas Din. Pada tahun 80-an penduduk Muslim di Indonesia masih lebih dari 90 persen, maka pada tahun 2000 populasi muslim turun ke angka 88,2 persen dan tahun 2010 turun lagi menjadi 85,1 persen.

Di Indonesia pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis, seperti data di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al Atsar Al-Islam (Magelang) dan dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999-2000 Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat dari 1-5 persen diawal tahun 1990, kini naik drastis 20-25 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

2. Dari laporan Riset Dep. Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1980-an setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik: 4,6 persen, Protestan 4,5 persen, Hindu 3,3 persen, Budha 3,1 persen dan Islam hanya 2,75 persen.

3. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI (1999) oleh Pendeta Yewanggoe, dijelaskan jumlah umat Kristiani di Indonesia (dari Riset) telah berjumlah lebih 20 persen. Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40. 000. 000 orang (19 persen dari total 210 jumlah penduduk Indonesia)

4. BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi 1,88 persen (dalam kurun waktu 10 tahun). Demikian pula di Jawa Tengah, NTT dan wilayah Indonesia lainnya.

5. Dalam Kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama RI saat itu, Suryadharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula, jumlah umat Islam di Indonesia mencapi 95 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Secara perlahan terus berkurang menjadi 92 persen, turun lagi 90 persen, kemudian menjadi 87 persen, dan kini anjlok menjadi 85 persen.

6. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035, jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Akankah kita umat Islam akan diam, membiarkan populasi muslim tergerus oleh waktu karena ulah umat Islam sendiri.

Bangkitlah! Berdakwah ala Wali Songo ke pelosok Nusantara dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin sebagaimana yang diperkenalkan Rasulullah SAW. Aksi sebagian kelompok Islam yang kerap kali memperkenalkan agamanya dengan aksi kekerasan dan dan terorisme bisa jadi menjadi penyebab makin berkurangnya populasi umat Islam di dunia termasuk di Indonesia. Islamophobia muncul di mana-mana, terutama di Barat. Ini sebagai akibat dari aksi kekerasan dan teror yang mereka lakukan selalu atas nama Islam. Hingga agama yang dibawa Nabi Muhammad itu akhirnya diidentikkan dengan ajaran kekerasan dan teror. Islam jadi agama yang ditakuti bahkan dibenci, bahkan umat Islam sendiri meninggalkan agama yang telah turun temurun dianutnya hanya demi alasan keamanan, pekerjaan dan mencari muka, posisi dan suaka. Populasi umat Islam pun terancam makin berkurang. Di Indonesia, catatan masa lalu yang tak terbantahkan tentang jumlah umat Islam mayoritas. Bahkan, bumi Nusantara ini diakui sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, bisa jadi kelak tinggal menjadi kenangan.

Mengacu Seminar Forum Silaturahmi Kyai Muda di Al Anwar 3 Sarang Kabupaten Rembang bertema Membangun Pesantren dan Menghidupkan Nilai-Nilai Sejarah dan Peradaban yang Telah Dibangun oleh Leluhur”, 25 Oktober 2016, dibuka DR A Jayadi Direktur Pedepontren Kemenag, sambutan DR H Abu Hafsin Ketua PWNU Jateng, narasumber DR A Ghafur Maemun Zuber dan Gus Baha, dipertegas lagi pada Desember 2016 pertemuan penulis dengan Gus Baha menyampaikan pentingnya menghidup kembali semangat dakwah Wali Songo ke pelosok nusantara. Dalam forum, penulis sedikit menyinggung strategi wali songo antara lain memajukan pendidikan Islam, pendekatan budaya, mempertimbangkan aspek sejarah, dan pengembangan wilayah/ geografis.

Penulis adalah pengelola SAMBUA (Pesantren Budaya Asmaulhusna)

Bagikan:
Rabu 7 Desember 2016 21:0 WIB
NU Pasca-Peristiwa Aksi 212
NU Pasca-Peristiwa Aksi 212
Oleh Fatih Maftuh

212—sebutan aksi super damai Jumat, 2 Desember 2016 di kawasan Monas Jakarta—konon mencengangkan dunia. Aksi massa yang biasanya dalam hitungan puluhan ribu orang, 212 memobilisasi ratusan ribu. Aksi massa besar yang biasanya dibumbui praktek rusuh, 212 berlangsung sangat damai. Aksi massa akbar yang biasanya menyisakan sampah dan pengrusakan taman, 212 berakhir dengan kesan bersih dan rapih. 212 banjir pujian publik. Ingat sambutan dan pekik takbir Presiden Joko Widodo usai Jumatan bersama jamaah Aksi?

Masih misteri bagaimana 212 bisa terorganisasi. Adakah karena FPI Habib Rizieq? Selama ini pengerahan massa FPI dalam berbagai momen hanya bergerombol dan terkenal anarkis atas nama nahi munkar. Adakah karena isu penistaan agama? Bukan kali ini saja isu penistaan kitab suci mengemuka. Adakah karena semangat khilafah? Dalam urusan ancaman atas NKRI, Polri dan TNI tidak mungkin mentoleransi. Adakah karena sentimen Wahabi? Aliran ini tidak lazim dengan demo dan festival shalawatan. Adakah karena kepentingan Pilkada DKI? Massa 212 melibatkan peserta dari berbagai daerah yang tidak ada hubungannya dengan DKI. Demikian misteri sehingga 212 diglorifikasi sebagai gerakan suci atas nama Tuhan. Konsekuensinya, upaya  merasionalisasikan 212 atau apatis dengan 212 --apalagi mengkritisinya--  menjadi sasaran buli.

Adalah Nahdlatul Ulama (NU) korbannya. NU dibuli habis di medsos. Seabrek sebutan negatif menyasar para tokoh dan pengurus NU. Resonansi Islam Nusantara yang menjadi trade-mark NU bagai tenggelam dalam kubangan hina versus Islam militan. Aktivis NU merasa kewalahan dengan arus cacian dan olok-olok. Bahkan tidak sedikit di antara Nahdliyin sendiri pun termakan dan larut dalam tradisi buli --melupakan martabat kiai.

Jamiyyah NU memang tidak mendorong warganya untuk ikut dalam 212. PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masailnya mengeluarkan simpulan tidak sah bershalat jumat di jalan umum. Salah seorang tokohnya men-tweet kalau rencana shalat di sepanjang jalan MH Thamrin itu bid'ah besar. Alih-alih ikut 212, pesantren-pesantren Nahdliyin seperti Lirboyo, Tebuireng, Langitan, Sarang, Lasem, Kajen, dan Babakan Ciwaringin lebih asyik mengaji sebagaimana kesehariannya.

212 sudah berlalu. Apa akan ada aksi serupa atau aksi lanjutan ke depan? Belum ada berita resmi. Bagaimana dengan NU? Apa akan ada reposisi sebagai adjustment atas dampak 212? Ataukah NU akan terpolarisasi antara NU Rais Am dan NU Ketua Umum? Ataukah NU akan semakin mengkristal dalam watak kebangsaannya? Sambil menuggu perkembangan apa yang akan terjadi dengan NU paska 212, beberapa catatan kecil berikut mungkin bisa diperhatikan.

Tradisi konflik dalam sejarah NU sudah menjadi watak. Pernyataan ini jangan buru-buru diterima. Ada catatannya, yakni bahwa konflik dalam tradisi NU bukanlah pertengkaran atau perseteruan, tetapi lebih pada perbedaan pendekatan dalam merespons permasalahan. Sebabnya sederhana, yakni adanya independensi pada setiap kiai, karena satu sama lain tidak ada pretensi saling menguasai. Bukankah jamiyyah bertugas untuk menyatukan? Memang. Tetapi dalam NU, persatuan tidak menafikan kemandirian dan perbedaan. Fenomena inilah yang sering dipahami di permukaan sebagai konflik.

Tidak dipungkiri NU lekat dengan kultur Jawa-santri. Ciri menonjol kultur ini adalah respek terhadap habaib di satu sisi dan respek terhadap budaya lokal di sisi lain. Apa yang diminta dan diperintah Habaib hampir pasti dijalankan. Namun dalam keseharian Nahdliyin berbaur dengan kehidupan masyarakat sebagaimana adanya. Para kiai bersedia menemani kalangan yang minimalis dalam beragama. Tidak heran jika simbol kekiyaian tidak selalu identik dengan nuansa Arab. Santrinisasi yang dilakukan kiai lebih bersifat substantif sehingga terkesan membela budaya lokal dari pada budaya Arab.                        

Corak pemikiran keagamaan di kalangan NU sederhananya bergerak antara fiqh dan tasawwuf. Interaksi antara dua pendekatan yang menonjol ini membuat produk pemikiran NU tegas tetapi lentur. Tegas dalam kedudukan hukumnya, tetapi lentur dalam proses penerapannya. Dalam banyak kasus, kesan lentur lebih dominan sehingga dianggap plin-plan oleh kalangan yang ketat dengan syariah. Walaupun, dalam kenyataannya, kelenturan itu justru menguntungkan kepentingan orang banyak.

Pola politik NU lebih menekankan komitmen kebangsaan. Ini berbeda dengan pola politik Islam-puritan yang bersikeras menerapkàn syariah sebagaimana dipahaminya. Bagi kelompok ini, sebuah negara-bangsa harus tunduk pada formalitas Islam. Sementara bagi NU, Pancasila adalah asas final NKRI. Menjalankan Pancasila adalah menjalankan Islam. Walau bernama Pancasila, ideologi negara ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana diperjuangkan para kiai yang ikut menyusun konstitusi negara ini. Sebaliknya, menjalankan apa yang disebut syariat Islam dengan menentang Pancasila, akan membahayakan NKRI dan pada gilirannya merugikan perjuangan Islam yang sebenarnya. Dengan Pancasila, hubungan Islam dan negara dipandang sudah selesai. Posisi ini bukan tanpa argumen al-Quran dan al-Hadits sebagaimana lazimnya para kiai berfikir dan bertindak.

Demikian total komitmen NU terhadap Pancasila dan NKRI sehingga siapa saja yang menyelewengkan atau berusaha memecah belahnya, akan dilawan habis. Dalam sejarah, NU tidak ragu berjihad untuk mengusir penjajah yang melanggar kedaulatan NKRI. Sejarah juga mencatat kegigihan relawan Nahdliyin dalam mengganyang PKI yang mempreteli Pancasila. Begitupun NU tidak mentoleransi gerakan pendirian Negara Islam yang akan menggantikan NKRI. NU sangat sadar mana gerakan Islam sebagai sebuah dakwah amar makruf nahi munkar dan mana gerakan Islam sebagai alat pemburu kepentingan.

Gerakan politik Islam dimungkinkan muncul dalam alam demokrasi. Bahkan tidak jarang resonansinya mencuat begitu kuat dan memukau. Kalangan a-historis mudah termakan dan larut begitu saja dalam jargon-jargon kitab suci yang diusung politik Islam ini.  Dalam waktu bersamaan, gerakan kebangsaan berbasis budaya lokal tidak jarang menunjukan posisi alergi terhadap peran agama. Arti dan peran ajaran agama direduksi dan bahkan cenderung dinafikan. Kekuatan moral agama pun cenderung terabaikan alias dijauhkan dari Pancasila. Dua arus dan pola politik ekstrem ini akan terus bertarung dan seringkali mempertaruhkan keberlangsungan NKRI. Adalah NU—dari kalangan Islam—yang mengambil posisi penyeimbang dan pemersatu, konsisten dengan Pancasila dan setia dengan NKRI.

Dinamika dan konstalasi politik terus bergerak. Kehadiran NU sangat vital dan menjadi target perhatian semua faksi. Dengan pengalamannya yang panjang dan pola keberagamaannya yang istiqamah dan toleran, NU harus semakin cerdas dan berani. Penetrasi politik Islam belakangan sangat tinggi sebagai reaksi atas kekuatan politik kebangsaan yang mendominasi berbagai lini pemerintahan. Sangat mungkin muncul reaksi balik yang menekan politik Islam pada gilirannya. Pertarungan boleh jadi akan terus memanas, tetapi politik adiluhung NU harus terus hidup dan menjadi pemersatu semua elemen bangsa. Tidak dalam posisi terjepit, melainkan dalam posisi terdepan untuk mengawal Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Wallahu a'lam bish-shawab.

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Rabu 7 Desember 2016 15:0 WIB
Modal Santri untuk Ekonomi Mandiri
Modal Santri untuk Ekonomi Mandiri
Oleh Muhammad Farid

Paradigma santri yang sejak dahulu hanya dikenal sebagai pelaku ibadah, pribadi yang sederhana dan pejuang agama semata, kini harus diubah. Orientasi santri perlu ditekankan untuk (juga) berkontribusi dalam bidang teknologi, informasi dan ekonomi. Bagaimana santri mewujudkan itu semua?

Perjalanan kaum santri dalam ranah pendidikan sudah tidak bisa diragukan lagi. Dibuktikan dengan adanya kader-kader dari pondok pesantren yang -mayoritas- cakap dalam memegang amanah di manapun ia berada. Tak heran jika pondok pesantren dahulu merupakan lembaga pengajaran yang digadang menjadi kekuatan perjuangan arus bawah.

Di Kudus, Kisah KHR Asnawi yang rela berjalan kaki dari pusat kota hingga puncak gunung Muria, tepatnya di masjid makam Sunan Muria untuk mengajar ngaji merupakan cermin indah. KHR Asnawi terkenal dengan nilai semangat belajar dan mengajarnya yang tinggi. Untuk membangun keilmuan di Indonesia, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu bahkan rela mengembara ke Arab Saudi dalam waktu yang lama.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan agama saja, bidang ekonomi juga menjadi perhatian serius di kalangan santri. Tidak dibenarkan bahwa kaum santri hanyalah memikirkan kepentingan akhirat saja. Kesadaran bahwa dunia adalah jembatan menuju akhirat harus mendorong kemapanan sebagai bekal ibadahnya.

Melalui nilai filosofis “Gusjigang” Sunan Kudus meneguhkan spirit berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Gusjigang merupakan pemaknaan, harapan sekaligus pencapaian. Bahwa seorang santri idealnya memiliki sifat yang bagus/baik didorong dengan ketekunan dalam menuntut ilmu (spiritual) agama (ngaji) serta cakap dalam bidang ekonomi (dagang). Inilah garis besar sekaligus tantangan para santri untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Modal Santri


Jaringan dinamis antarpesantren yang terkoneksi dengan baik bisa saja menjadi modal. Pun dengan tarekat dan spiritual yang kuat dan mantap disertai dengan hubungan intensif guru-murid yang tiada dibedakan.

Bermodalkan jaringan antaralumni, sanad keilmuan, dan ukhuwah santri, seharusnya santri bisa membangun ekonomi mandiri. Terbukti bahwa santri mampu melakukan gebrakan (sekali lagi) demi kepentingan kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika dahulu kaum santri turut serta berjuang melawan kolonialisme, kini kaum santri harus melihat lebih cerdas tentang potensi yang dimiliki.

Sejak sebelum kemerdekaan, Indonesia yang kental dengan nasionalisme dan patriotisme membangun ekonominya sendiri tanpa berharap modal asing. Para organisasi massa, termasuk santri, tumbuh dan bersaing dalam satu visi; membangun Indonesia berdikari. Semangat kekeluargaan menjadi kekuatan utama dalam mengatasi persoalan ekonomi saat itu.

HOS Tjokroaminoto berani mempertaruhkan martabatnya sebagai pejabat Hindia Belanda demi membela rakyat pribumi. Terbentuknya Sarekat Islam (SI) pada 1913, yang dipelopori HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu bukti kekuatan kaum sarungan dalam berperan mewujudkan kesejahteraan mandiri rakyat. Pola penyelenggaraannya bertonggak pada prinsip kerakyatan dan penguatan warga sipil. Kebijakan demi kebijakan muncul dengan semangat persaudaraan senasib seperjuangan.

Koperasi menjadi salah satu cara Tjokroaminoto dalam membebaskan ekonomi rakyat dari genggaman Hindia Belanda saat itu. Tiada mengenal untung-rugi. Melainkan tercapainya kemakmuran bersama, kemandirian bersama, kejayaan abadi yang kelak bisa dinikmati oleh para generasinya.

Di situlah peran santri bisa dimaksimalkan. Para kiai menebarkan petuah dan kebijakan yang turut menentramkan hati pengikutnya. Semangatnya dalam membina umat (ruh ad-da’wah) menuju Ridla Ilahi, mewujudkan bangsa dan negara yang bijak dan mendapat ampunan-Nya (baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur).

HOS Tjokroaminoto, KHR Asnawi, KH Hasyim Asy’ari, KH Kholil, dan lainnya merupakan teladan. Pondok pesantren yang mereka dirikan tidak hanya menjadi wadah bagi santri menuntut ilmu, tetapi juga memberi manfaat bagi sekitarnya. Termasuk poros ekonomi yang timbul karenanya.

Itulah bukti bahwa pondok pesantren tidak sekadar organisasi yang diisi kiai dan santri. Namun juga gerakan (movement) yang siap peduli sesama, mengemban amanah sebagai manusia sesungguhnya (baca: khalifah).

Selanjutnya, minat pasar yang sedang gandrung dengan konsep ekonomi syariah baru-baru ini merupakan peluang besar bagi para santri. Bekal ilmu dan hukum Islam yang dalam para santri bisa mengembangkan ekonomi syariah sebagai tonggaknya. Sudah saatnya, paradigma santri tidak hanya memikirkan khilafiyah dalam hal hukum syar’i saja.

Persoalan santri tidak sebatas memecahkan masalah (batsul masa’il) dalam koridor ibadah mahdlah saja. Seperti yang dilakukan para pendahulunya, santri harus berkembang menjadi penggerak dan pelopor kemakmuran bangsa. Di Indonesia, tersebar ribuan pondok pesantren dengan jutaan santri tersebar seisi Nusantara.

Hukum ekonomi ala santri harus digulirkan secepatnya. Yaitu dengan membangun kaum santri yang cakap dalam melihat pasar, menciptakan inovasi ekonomi yang menggabungkan konsep islam dengan potensi lokal kita sendiri. Begitulah bangsa kita bisa mandiri, bersama santri membangun ekonomi (syariah) yang digdaya.


Penulis adalah alumnus Pondok Pesantren Miftahul Falah; bergiat di Paradigma Institute Kudus


Senin 5 Desember 2016 17:31 WIB
Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding
Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding
Foto: ilustrasi
Oleh Aris Adi Leksono

Penanding dalam definisi ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang suka tidak terima atas kehebatan orang lain, kemudian memunculkan kehebatan yang lainnya dari dirinya atau kelompoknya. Dalam bahasa agama Islam, orang atau kelompok semacam ini termasuk dalam indikator iri, dengki, hasut, yang tidak suka melihat kemajuan orang atau kelompok lainnya. Orang atau atau kelompok semacam ini termasuk indikator memiliki penyakit hati, yang tidak sama sekali ucapan dan perbuatannya dilandasi atas kesucian jiwa. Bagi mereka yang abadi adalah merebut kemenangan untuk kepentingan sesaat pribadi atau kelompoknya.

Dalam konteks bernegara, pemerintah melalui mandat rakyat Indonesia telah memilih pola demokrasi dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dan kebangsaan. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara substansial demokrasi Indonesia adalah sejalan dengan nilai Pancasila. Sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kegotong-royongan, keberagaman, dan kebermusyawararatan.

Dalam konteks usul fiqih, makna demokrasi sejalan dengan beberapa kaidah dasar, diantaranya "kebijakan pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan rakyatnya", "menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan", dan lain sebagainya. Intinya kemaslahatan bangsa oleh negara melalui pemerintah adalah mutlak, jika pilihannya adalah demokrasi.

Secara formal pilihan model demokrasi di Indonesia memang sudah berjalan. Dalam kelembagaan negara misalnya berdiri Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Penyiaran, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan lainnya. Dalam kebijakan telah disahkan banyak peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, serta produk hukum lainnya terkait pelaksanaan subtansi demokrasi. Misalnya undang-undang keterbukaan informasi publik, peraturan pemerintah tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang tentang ormas dan kebebasan berserikat, dan masih banyak lainnya. 

Kesimpulan sementara bahwa pilihan menjadi negara demokrasi sangat tepat, jika kemaslahatan umat adalah tujuan akhirnya. Implementasi kebijakan berdemokrasi sesungguhnya juga sudah mendapatkan banyak sarana, baik secara kelembagaan, maupun aturan produk hukum negara. Nah, ironinya yang terjadi akhir-akhir ini bukan menjunjung tinggi nilai demokrasi, tapi menjunjung tinggi kepentingan dan kemauan pribadi dan kelompok masing-masing. Akibatnya menegasikan kepentingan dan kemauan rakyat Indonesia.

Realitanya, muncul koalisi partai yang hanya membuat parlemen sibuk bagi-bagi kekuasaan. Munculnya oposisi yang hanya sibuk mengkritisi kebijakan untuk pencitraan, serta berujung pada pergantian dan menjatuhkan. Setiap kali pemerintah sibuk konsolidasi untuk “menenangkan”. Sebagian jabatan negara, seperti menteri atau selevelnya untuk "diperdagangkan". Akhirnya bekerja untuk pencitraan dan kepuasaan ndoro atau majikan pemilik semu gudang dagangan. Realitasnya bukan demokrasi Pancasila yang dicita-citakan, tapi demokrasi "penanding" yang dijanjikan.

Lebih menyedihkan lagi, sudah satu bulan lebih, wajah demokrasi Indonesia dipenuhi dengan para "penanding" atas nama penista agama, ancaman disintegarasi bangsa, istigotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa, nusantara satu, ancaman makar, dan lainnya. Ending-nya yang dipertontonkan adalah counter isu atau opini tertentu. Semua itu, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara stagnan pada opini media dan media sosial. Kalau kondisinya demikian, bagaimana bicara substansi pembangunan, kerukunan, gotong royong, keberagaman dan keharmonisan. Ya Allah... 

Kalau benar ramalan zaman akhir, maka seakan membenarkan ungkapan "susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah", sebagaimana dawuh Mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah Al Utsmaniyah, Syekh Ahmad Asrori Al Ishaqi r.a. "Zaman akhir iku serba kewalik, sek becik dadi elek, seng elek dadi becik", yang baik seakan menjadi jelek, yang buruk menjadi baik". Sebagai rambu-rambu dalam bersikap, Imam Al-Ghazali juga berkata:

(ضَرَرُ الشَّرْعِ مِمَّنْ يَنْصُرُهُ لَا بِطَرِيْقِهِ أَكْـــثَرُ مِنْ ضَـرَرِهِ مِمَّنْ يَطْعَنُ فِيْـهِ (الغزالي

"Pembela Islam yang menyimpang lebih bahaya dari Penistanya." (Al-Ghazali)

Ketidakpastian sikap dan keputusan, bermula dari lambannya pemerintah menyikapi tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta, memicu gelombang protes atas nama bela agama 411, kemudian dengan cepat diselenggarkan istighotsah dan do'a bersama atas nama keselamatan bangsa dan negara. Tuntutan hukuman tuduhan penista agama masih dalam proses, muncul rencana aksi bela agama 212. 

Tidak mau ketinggalan, kelompok lain membuat kegiatan kirab budaya bangsa atas nama Bhinneka Tunggal Ika, muncul mimbar nusantara bersatu. Pasca aksi bela agama 212, bergegas muncuk aksi parade kebangsaan 412. Secara awan sudah dapat disimpulkan bahwa rangkaian aksi atas nama apapun di atas, seakan mengisyaratkan perang para "penanding" atas nama demokrasi, agama, dan kebangsaan. Sembari ngelus dodo, seakan berkata semakin benar ramalan zaman akhir, semakin benar apa kata guru bangsa, apakah sesungguhnya benar kata Imam Ghazali? Wallahu 'alam...

Ya, kondisi hari ini semakin membuat substansi demokrasi terkaburkan. Apalagi bayang-bayang "penanding" seakan tidak ada puasnya bertanding dan mengorbankan rakyat jelata. Tidak hanya karena berbeda agama, suku, atau ras, mereka “menandingkan”, tetapi persoalan kebangsaan juga ditandingkan. Sehingga yang terjadi sesama ormas saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Benar al-Qur'an mengatakan kullu hizbin bimaa ladaihim farihuun (Setiap kelompok atau golongan akan membanggakan golongan masing-masing). Mau benar atau salah, sudah tidak peduli, yang penting "aku dan kelompokku" menang. Na'udzubillah...

Terlepas dari persoalan sektoral, dendam kesumat kelompok, persoalan penistaan, kelambanan pemerintah dalam mengambil keputusan, yang semuanya memicu tontonan "pertandingan" yang akan mereduksi kepentingan kebangsaan. Apakah sudah tidak ada lagi bangsawan, negarawan, tokoh bangsa atau guru bangsa yang ingat akan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia? Lupa, atau sengaja dilupakan..

Dalam kondisi seperti ini, seakan rindu hadirnya sosok guru bangsa, tokoh bangsa, bangsawan, atau negarawan yang mampu menginspirasi dan memberikan pencerahan dalam penentuan keputusan kebangsaan. Sosok yang mampu menjadi "wasit" yang baik untuk para penanding. Menyatukan lagi semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup penuh harmoni dalam keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Adil dalam kesejahteraan, sejahtera dalam keadilan. Semoga!

Penulis adalah Sekjen Asosiasi Sekolah Tinggi Agama Islam Se-Indonesia, Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama DKI Jakarta.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG