IMG-LOGO
Opini

NU Pasca-Peristiwa Aksi 212

Rabu 7 Desember 2016 21:0 WIB
Bagikan:
NU Pasca-Peristiwa Aksi 212
Oleh Fatih Maftuh

212—sebutan aksi super damai Jumat, 2 Desember 2016 di kawasan Monas Jakarta—konon mencengangkan dunia. Aksi massa yang biasanya dalam hitungan puluhan ribu orang, 212 memobilisasi ratusan ribu. Aksi massa besar yang biasanya dibumbui praktek rusuh, 212 berlangsung sangat damai. Aksi massa akbar yang biasanya menyisakan sampah dan pengrusakan taman, 212 berakhir dengan kesan bersih dan rapih. 212 banjir pujian publik. Ingat sambutan dan pekik takbir Presiden Joko Widodo usai Jumatan bersama jamaah Aksi?

Masih misteri bagaimana 212 bisa terorganisasi. Adakah karena FPI Habib Rizieq? Selama ini pengerahan massa FPI dalam berbagai momen hanya bergerombol dan terkenal anarkis atas nama nahi munkar. Adakah karena isu penistaan agama? Bukan kali ini saja isu penistaan kitab suci mengemuka. Adakah karena semangat khilafah? Dalam urusan ancaman atas NKRI, Polri dan TNI tidak mungkin mentoleransi. Adakah karena sentimen Wahabi? Aliran ini tidak lazim dengan demo dan festival shalawatan. Adakah karena kepentingan Pilkada DKI? Massa 212 melibatkan peserta dari berbagai daerah yang tidak ada hubungannya dengan DKI. Demikian misteri sehingga 212 diglorifikasi sebagai gerakan suci atas nama Tuhan. Konsekuensinya, upaya  merasionalisasikan 212 atau apatis dengan 212 --apalagi mengkritisinya--  menjadi sasaran buli.

Adalah Nahdlatul Ulama (NU) korbannya. NU dibuli habis di medsos. Seabrek sebutan negatif menyasar para tokoh dan pengurus NU. Resonansi Islam Nusantara yang menjadi trade-mark NU bagai tenggelam dalam kubangan hina versus Islam militan. Aktivis NU merasa kewalahan dengan arus cacian dan olok-olok. Bahkan tidak sedikit di antara Nahdliyin sendiri pun termakan dan larut dalam tradisi buli --melupakan martabat kiai.

Jamiyyah NU memang tidak mendorong warganya untuk ikut dalam 212. PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masailnya mengeluarkan simpulan tidak sah bershalat jumat di jalan umum. Salah seorang tokohnya men-tweet kalau rencana shalat di sepanjang jalan MH Thamrin itu bid'ah besar. Alih-alih ikut 212, pesantren-pesantren Nahdliyin seperti Lirboyo, Tebuireng, Langitan, Sarang, Lasem, Kajen, dan Babakan Ciwaringin lebih asyik mengaji sebagaimana kesehariannya.

212 sudah berlalu. Apa akan ada aksi serupa atau aksi lanjutan ke depan? Belum ada berita resmi. Bagaimana dengan NU? Apa akan ada reposisi sebagai adjustment atas dampak 212? Ataukah NU akan terpolarisasi antara NU Rais Am dan NU Ketua Umum? Ataukah NU akan semakin mengkristal dalam watak kebangsaannya? Sambil menuggu perkembangan apa yang akan terjadi dengan NU paska 212, beberapa catatan kecil berikut mungkin bisa diperhatikan.

Tradisi konflik dalam sejarah NU sudah menjadi watak. Pernyataan ini jangan buru-buru diterima. Ada catatannya, yakni bahwa konflik dalam tradisi NU bukanlah pertengkaran atau perseteruan, tetapi lebih pada perbedaan pendekatan dalam merespons permasalahan. Sebabnya sederhana, yakni adanya independensi pada setiap kiai, karena satu sama lain tidak ada pretensi saling menguasai. Bukankah jamiyyah bertugas untuk menyatukan? Memang. Tetapi dalam NU, persatuan tidak menafikan kemandirian dan perbedaan. Fenomena inilah yang sering dipahami di permukaan sebagai konflik.

Tidak dipungkiri NU lekat dengan kultur Jawa-santri. Ciri menonjol kultur ini adalah respek terhadap habaib di satu sisi dan respek terhadap budaya lokal di sisi lain. Apa yang diminta dan diperintah Habaib hampir pasti dijalankan. Namun dalam keseharian Nahdliyin berbaur dengan kehidupan masyarakat sebagaimana adanya. Para kiai bersedia menemani kalangan yang minimalis dalam beragama. Tidak heran jika simbol kekiyaian tidak selalu identik dengan nuansa Arab. Santrinisasi yang dilakukan kiai lebih bersifat substantif sehingga terkesan membela budaya lokal dari pada budaya Arab.                        

Corak pemikiran keagamaan di kalangan NU sederhananya bergerak antara fiqh dan tasawwuf. Interaksi antara dua pendekatan yang menonjol ini membuat produk pemikiran NU tegas tetapi lentur. Tegas dalam kedudukan hukumnya, tetapi lentur dalam proses penerapannya. Dalam banyak kasus, kesan lentur lebih dominan sehingga dianggap plin-plan oleh kalangan yang ketat dengan syariah. Walaupun, dalam kenyataannya, kelenturan itu justru menguntungkan kepentingan orang banyak.

Pola politik NU lebih menekankan komitmen kebangsaan. Ini berbeda dengan pola politik Islam-puritan yang bersikeras menerapkàn syariah sebagaimana dipahaminya. Bagi kelompok ini, sebuah negara-bangsa harus tunduk pada formalitas Islam. Sementara bagi NU, Pancasila adalah asas final NKRI. Menjalankan Pancasila adalah menjalankan Islam. Walau bernama Pancasila, ideologi negara ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana diperjuangkan para kiai yang ikut menyusun konstitusi negara ini. Sebaliknya, menjalankan apa yang disebut syariat Islam dengan menentang Pancasila, akan membahayakan NKRI dan pada gilirannya merugikan perjuangan Islam yang sebenarnya. Dengan Pancasila, hubungan Islam dan negara dipandang sudah selesai. Posisi ini bukan tanpa argumen al-Quran dan al-Hadits sebagaimana lazimnya para kiai berfikir dan bertindak.

Demikian total komitmen NU terhadap Pancasila dan NKRI sehingga siapa saja yang menyelewengkan atau berusaha memecah belahnya, akan dilawan habis. Dalam sejarah, NU tidak ragu berjihad untuk mengusir penjajah yang melanggar kedaulatan NKRI. Sejarah juga mencatat kegigihan relawan Nahdliyin dalam mengganyang PKI yang mempreteli Pancasila. Begitupun NU tidak mentoleransi gerakan pendirian Negara Islam yang akan menggantikan NKRI. NU sangat sadar mana gerakan Islam sebagai sebuah dakwah amar makruf nahi munkar dan mana gerakan Islam sebagai alat pemburu kepentingan.

Gerakan politik Islam dimungkinkan muncul dalam alam demokrasi. Bahkan tidak jarang resonansinya mencuat begitu kuat dan memukau. Kalangan a-historis mudah termakan dan larut begitu saja dalam jargon-jargon kitab suci yang diusung politik Islam ini.  Dalam waktu bersamaan, gerakan kebangsaan berbasis budaya lokal tidak jarang menunjukan posisi alergi terhadap peran agama. Arti dan peran ajaran agama direduksi dan bahkan cenderung dinafikan. Kekuatan moral agama pun cenderung terabaikan alias dijauhkan dari Pancasila. Dua arus dan pola politik ekstrem ini akan terus bertarung dan seringkali mempertaruhkan keberlangsungan NKRI. Adalah NU—dari kalangan Islam—yang mengambil posisi penyeimbang dan pemersatu, konsisten dengan Pancasila dan setia dengan NKRI.

Dinamika dan konstalasi politik terus bergerak. Kehadiran NU sangat vital dan menjadi target perhatian semua faksi. Dengan pengalamannya yang panjang dan pola keberagamaannya yang istiqamah dan toleran, NU harus semakin cerdas dan berani. Penetrasi politik Islam belakangan sangat tinggi sebagai reaksi atas kekuatan politik kebangsaan yang mendominasi berbagai lini pemerintahan. Sangat mungkin muncul reaksi balik yang menekan politik Islam pada gilirannya. Pertarungan boleh jadi akan terus memanas, tetapi politik adiluhung NU harus terus hidup dan menjadi pemersatu semua elemen bangsa. Tidak dalam posisi terjepit, melainkan dalam posisi terdepan untuk mengawal Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Wallahu a'lam bish-shawab.

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Bagikan:
Rabu 7 Desember 2016 15:0 WIB
Modal Santri untuk Ekonomi Mandiri
Modal Santri untuk Ekonomi Mandiri
Oleh Muhammad Farid

Paradigma santri yang sejak dahulu hanya dikenal sebagai pelaku ibadah, pribadi yang sederhana dan pejuang agama semata, kini harus diubah. Orientasi santri perlu ditekankan untuk (juga) berkontribusi dalam bidang teknologi, informasi dan ekonomi. Bagaimana santri mewujudkan itu semua?

Perjalanan kaum santri dalam ranah pendidikan sudah tidak bisa diragukan lagi. Dibuktikan dengan adanya kader-kader dari pondok pesantren yang -mayoritas- cakap dalam memegang amanah di manapun ia berada. Tak heran jika pondok pesantren dahulu merupakan lembaga pengajaran yang digadang menjadi kekuatan perjuangan arus bawah.

Di Kudus, Kisah KHR Asnawi yang rela berjalan kaki dari pusat kota hingga puncak gunung Muria, tepatnya di masjid makam Sunan Muria untuk mengajar ngaji merupakan cermin indah. KHR Asnawi terkenal dengan nilai semangat belajar dan mengajarnya yang tinggi. Untuk membangun keilmuan di Indonesia, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu bahkan rela mengembara ke Arab Saudi dalam waktu yang lama.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan agama saja, bidang ekonomi juga menjadi perhatian serius di kalangan santri. Tidak dibenarkan bahwa kaum santri hanyalah memikirkan kepentingan akhirat saja. Kesadaran bahwa dunia adalah jembatan menuju akhirat harus mendorong kemapanan sebagai bekal ibadahnya.

Melalui nilai filosofis “Gusjigang” Sunan Kudus meneguhkan spirit berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Gusjigang merupakan pemaknaan, harapan sekaligus pencapaian. Bahwa seorang santri idealnya memiliki sifat yang bagus/baik didorong dengan ketekunan dalam menuntut ilmu (spiritual) agama (ngaji) serta cakap dalam bidang ekonomi (dagang). Inilah garis besar sekaligus tantangan para santri untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Modal Santri


Jaringan dinamis antarpesantren yang terkoneksi dengan baik bisa saja menjadi modal. Pun dengan tarekat dan spiritual yang kuat dan mantap disertai dengan hubungan intensif guru-murid yang tiada dibedakan.

Bermodalkan jaringan antaralumni, sanad keilmuan, dan ukhuwah santri, seharusnya santri bisa membangun ekonomi mandiri. Terbukti bahwa santri mampu melakukan gebrakan (sekali lagi) demi kepentingan kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika dahulu kaum santri turut serta berjuang melawan kolonialisme, kini kaum santri harus melihat lebih cerdas tentang potensi yang dimiliki.

Sejak sebelum kemerdekaan, Indonesia yang kental dengan nasionalisme dan patriotisme membangun ekonominya sendiri tanpa berharap modal asing. Para organisasi massa, termasuk santri, tumbuh dan bersaing dalam satu visi; membangun Indonesia berdikari. Semangat kekeluargaan menjadi kekuatan utama dalam mengatasi persoalan ekonomi saat itu.

HOS Tjokroaminoto berani mempertaruhkan martabatnya sebagai pejabat Hindia Belanda demi membela rakyat pribumi. Terbentuknya Sarekat Islam (SI) pada 1913, yang dipelopori HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu bukti kekuatan kaum sarungan dalam berperan mewujudkan kesejahteraan mandiri rakyat. Pola penyelenggaraannya bertonggak pada prinsip kerakyatan dan penguatan warga sipil. Kebijakan demi kebijakan muncul dengan semangat persaudaraan senasib seperjuangan.

Koperasi menjadi salah satu cara Tjokroaminoto dalam membebaskan ekonomi rakyat dari genggaman Hindia Belanda saat itu. Tiada mengenal untung-rugi. Melainkan tercapainya kemakmuran bersama, kemandirian bersama, kejayaan abadi yang kelak bisa dinikmati oleh para generasinya.

Di situlah peran santri bisa dimaksimalkan. Para kiai menebarkan petuah dan kebijakan yang turut menentramkan hati pengikutnya. Semangatnya dalam membina umat (ruh ad-da’wah) menuju Ridla Ilahi, mewujudkan bangsa dan negara yang bijak dan mendapat ampunan-Nya (baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur).

HOS Tjokroaminoto, KHR Asnawi, KH Hasyim Asy’ari, KH Kholil, dan lainnya merupakan teladan. Pondok pesantren yang mereka dirikan tidak hanya menjadi wadah bagi santri menuntut ilmu, tetapi juga memberi manfaat bagi sekitarnya. Termasuk poros ekonomi yang timbul karenanya.

Itulah bukti bahwa pondok pesantren tidak sekadar organisasi yang diisi kiai dan santri. Namun juga gerakan (movement) yang siap peduli sesama, mengemban amanah sebagai manusia sesungguhnya (baca: khalifah).

Selanjutnya, minat pasar yang sedang gandrung dengan konsep ekonomi syariah baru-baru ini merupakan peluang besar bagi para santri. Bekal ilmu dan hukum Islam yang dalam para santri bisa mengembangkan ekonomi syariah sebagai tonggaknya. Sudah saatnya, paradigma santri tidak hanya memikirkan khilafiyah dalam hal hukum syar’i saja.

Persoalan santri tidak sebatas memecahkan masalah (batsul masa’il) dalam koridor ibadah mahdlah saja. Seperti yang dilakukan para pendahulunya, santri harus berkembang menjadi penggerak dan pelopor kemakmuran bangsa. Di Indonesia, tersebar ribuan pondok pesantren dengan jutaan santri tersebar seisi Nusantara.

Hukum ekonomi ala santri harus digulirkan secepatnya. Yaitu dengan membangun kaum santri yang cakap dalam melihat pasar, menciptakan inovasi ekonomi yang menggabungkan konsep islam dengan potensi lokal kita sendiri. Begitulah bangsa kita bisa mandiri, bersama santri membangun ekonomi (syariah) yang digdaya.


Penulis adalah alumnus Pondok Pesantren Miftahul Falah; bergiat di Paradigma Institute Kudus


Senin 5 Desember 2016 17:31 WIB
Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding
Rindu Guru Bangsa dalam Demokrasi Negeri Para Penanding
Foto: ilustrasi
Oleh Aris Adi Leksono

Penanding dalam definisi ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang suka tidak terima atas kehebatan orang lain, kemudian memunculkan kehebatan yang lainnya dari dirinya atau kelompoknya. Dalam bahasa agama Islam, orang atau kelompok semacam ini termasuk dalam indikator iri, dengki, hasut, yang tidak suka melihat kemajuan orang atau kelompok lainnya. Orang atau atau kelompok semacam ini termasuk indikator memiliki penyakit hati, yang tidak sama sekali ucapan dan perbuatannya dilandasi atas kesucian jiwa. Bagi mereka yang abadi adalah merebut kemenangan untuk kepentingan sesaat pribadi atau kelompoknya.

Dalam konteks bernegara, pemerintah melalui mandat rakyat Indonesia telah memilih pola demokrasi dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dan kebangsaan. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara substansial demokrasi Indonesia adalah sejalan dengan nilai Pancasila. Sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kegotong-royongan, keberagaman, dan kebermusyawararatan.

Dalam konteks usul fiqih, makna demokrasi sejalan dengan beberapa kaidah dasar, diantaranya "kebijakan pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan rakyatnya", "menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan", dan lain sebagainya. Intinya kemaslahatan bangsa oleh negara melalui pemerintah adalah mutlak, jika pilihannya adalah demokrasi.

Secara formal pilihan model demokrasi di Indonesia memang sudah berjalan. Dalam kelembagaan negara misalnya berdiri Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Penyiaran, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan lainnya. Dalam kebijakan telah disahkan banyak peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, serta produk hukum lainnya terkait pelaksanaan subtansi demokrasi. Misalnya undang-undang keterbukaan informasi publik, peraturan pemerintah tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang tentang ormas dan kebebasan berserikat, dan masih banyak lainnya. 

Kesimpulan sementara bahwa pilihan menjadi negara demokrasi sangat tepat, jika kemaslahatan umat adalah tujuan akhirnya. Implementasi kebijakan berdemokrasi sesungguhnya juga sudah mendapatkan banyak sarana, baik secara kelembagaan, maupun aturan produk hukum negara. Nah, ironinya yang terjadi akhir-akhir ini bukan menjunjung tinggi nilai demokrasi, tapi menjunjung tinggi kepentingan dan kemauan pribadi dan kelompok masing-masing. Akibatnya menegasikan kepentingan dan kemauan rakyat Indonesia.

Realitanya, muncul koalisi partai yang hanya membuat parlemen sibuk bagi-bagi kekuasaan. Munculnya oposisi yang hanya sibuk mengkritisi kebijakan untuk pencitraan, serta berujung pada pergantian dan menjatuhkan. Setiap kali pemerintah sibuk konsolidasi untuk “menenangkan”. Sebagian jabatan negara, seperti menteri atau selevelnya untuk "diperdagangkan". Akhirnya bekerja untuk pencitraan dan kepuasaan ndoro atau majikan pemilik semu gudang dagangan. Realitasnya bukan demokrasi Pancasila yang dicita-citakan, tapi demokrasi "penanding" yang dijanjikan.

Lebih menyedihkan lagi, sudah satu bulan lebih, wajah demokrasi Indonesia dipenuhi dengan para "penanding" atas nama penista agama, ancaman disintegarasi bangsa, istigotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa, nusantara satu, ancaman makar, dan lainnya. Ending-nya yang dipertontonkan adalah counter isu atau opini tertentu. Semua itu, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara stagnan pada opini media dan media sosial. Kalau kondisinya demikian, bagaimana bicara substansi pembangunan, kerukunan, gotong royong, keberagaman dan keharmonisan. Ya Allah... 

Kalau benar ramalan zaman akhir, maka seakan membenarkan ungkapan "susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah", sebagaimana dawuh Mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah Al Utsmaniyah, Syekh Ahmad Asrori Al Ishaqi r.a. "Zaman akhir iku serba kewalik, sek becik dadi elek, seng elek dadi becik", yang baik seakan menjadi jelek, yang buruk menjadi baik". Sebagai rambu-rambu dalam bersikap, Imam Al-Ghazali juga berkata:

(ضَرَرُ الشَّرْعِ مِمَّنْ يَنْصُرُهُ لَا بِطَرِيْقِهِ أَكْـــثَرُ مِنْ ضَـرَرِهِ مِمَّنْ يَطْعَنُ فِيْـهِ (الغزالي

"Pembela Islam yang menyimpang lebih bahaya dari Penistanya." (Al-Ghazali)

Ketidakpastian sikap dan keputusan, bermula dari lambannya pemerintah menyikapi tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta, memicu gelombang protes atas nama bela agama 411, kemudian dengan cepat diselenggarkan istighotsah dan do'a bersama atas nama keselamatan bangsa dan negara. Tuntutan hukuman tuduhan penista agama masih dalam proses, muncul rencana aksi bela agama 212. 

Tidak mau ketinggalan, kelompok lain membuat kegiatan kirab budaya bangsa atas nama Bhinneka Tunggal Ika, muncul mimbar nusantara bersatu. Pasca aksi bela agama 212, bergegas muncuk aksi parade kebangsaan 412. Secara awan sudah dapat disimpulkan bahwa rangkaian aksi atas nama apapun di atas, seakan mengisyaratkan perang para "penanding" atas nama demokrasi, agama, dan kebangsaan. Sembari ngelus dodo, seakan berkata semakin benar ramalan zaman akhir, semakin benar apa kata guru bangsa, apakah sesungguhnya benar kata Imam Ghazali? Wallahu 'alam...

Ya, kondisi hari ini semakin membuat substansi demokrasi terkaburkan. Apalagi bayang-bayang "penanding" seakan tidak ada puasnya bertanding dan mengorbankan rakyat jelata. Tidak hanya karena berbeda agama, suku, atau ras, mereka “menandingkan”, tetapi persoalan kebangsaan juga ditandingkan. Sehingga yang terjadi sesama ormas saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Benar al-Qur'an mengatakan kullu hizbin bimaa ladaihim farihuun (Setiap kelompok atau golongan akan membanggakan golongan masing-masing). Mau benar atau salah, sudah tidak peduli, yang penting "aku dan kelompokku" menang. Na'udzubillah...

Terlepas dari persoalan sektoral, dendam kesumat kelompok, persoalan penistaan, kelambanan pemerintah dalam mengambil keputusan, yang semuanya memicu tontonan "pertandingan" yang akan mereduksi kepentingan kebangsaan. Apakah sudah tidak ada lagi bangsawan, negarawan, tokoh bangsa atau guru bangsa yang ingat akan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia? Lupa, atau sengaja dilupakan..

Dalam kondisi seperti ini, seakan rindu hadirnya sosok guru bangsa, tokoh bangsa, bangsawan, atau negarawan yang mampu menginspirasi dan memberikan pencerahan dalam penentuan keputusan kebangsaan. Sosok yang mampu menjadi "wasit" yang baik untuk para penanding. Menyatukan lagi semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup penuh harmoni dalam keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Adil dalam kesejahteraan, sejahtera dalam keadilan. Semoga!

Penulis adalah Sekjen Asosiasi Sekolah Tinggi Agama Islam Se-Indonesia, Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama DKI Jakarta.

Ahad 4 Desember 2016 17:0 WIB
Kasus Ahok dan Kesadaran Hukum Kita
Kasus Ahok dan Kesadaran Hukum Kita
Ilustrasi (aktual.com)
Oleh Achmad Faiz MN Abdalla

Sejak hebohnya ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, September lalu, negara ini menghadapi pekan-pekan yang melelahkan. Puncaknya adalah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November lalu menuntut pengusutan Basuki yang diduga menista agama. Aksi jilid selanjutnya pun kembali diselenggarakan pada 2 Desember. Perdebatan di tengah masyarakat mengenai kasus dan aksi tersebut pun tak terelakkan, terutama di media sosial.

Setelah melalui proses penyelidikan, Basuki pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menjanjikan proses hukum yang independen dan transparan. Kasus tersebut bahkan sudah diserahkan ke Kejaksaan dan telah dinyatakan P21. Karena itu, pekan-pekan ke depan diharapkan terbangun kembali suasana kondusif, melupakan pekan-pekan yang sangat melelahkan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, persoalan bangsa dan negara yang harus dihadapi bersama. Semua elemen bangsa harus bersatu.

Namun kasus dugaan penistaan agama tersebut menyisakan persoalan bernegara kita dewasa ini. Semacam terdapat ketidaksatuan pandangan tentang bernegara. Negara Indonesia yang didirikan bersama, memiliki kesepakatan bersama yang tercantum dalam Pancasila dan Konstitusi. Nilai dan prinsip yang terkandung di keduanya tersebut lalu dijabarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konsep bernegara inilah yang harus kita pahami bersama.

Indonesia merupakan negara hukum di mana supremasi hukum menjadi dasar, berlaku untuk semua, tidak diskriminatif, dan memberi keadilan. Sederhananya, negara hukum ialah negara di mana hukum adalah panglima. Dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Basuki tersebut, menyisakan kesan bahwa konsep negara hukum tersebut tidak sepenuhnya dimengerti oleh banyak kalangan.

Secara sistematis, Basuki sudah dinyatakan bersalah. Di media sosial, banyak ditemukan pernyataan yang telah mengambil hukum ke tangannya. Intinya, Basuki sudah bersalah tanpa proses peradilan yang menyatakan ia bersalah. Ketika proses penyelidikan sedang dijalankan, tuntutan disuarakan dengan lantang bahwa basuki harus ditersangkakan dan ditahan. Penetapan tersangka dan penahanan seperti menjadi keharusan, bahkan juga harus dinyatakan tidak bisa mengikuti Pilkada.

Di sinilah, seperti yang dikatakan Todung Mulya Lubis di harian Kompas (25/11), kasus ini menjadi studi kasus yang menarik tentang negara hukum. Negara ini memiliki prosedur hukum acara yang harus ditegakkan secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Hukum tidak boleh tunduk menyesuaikan tekanan sebagian kelompok. Karena itu, sikap warga negara yang bijak terhadap proses hukum ialah mengawal proses tersebut.

Mengawal proses hukum ialah menghormati proses hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan penahanan misal, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan karena tekanan kelompok tertentu. Karena itu, mengawal tidaklah mengambil hukum berada di tangannya. Apapun hasilnya nanti, maka mari kita hormati bersama. Bila tidak menghormati, memaksakan kehendak untuk hasil sebuah proses hukum, itu bukanlah mengawal, melainkan memaksa.

Hukum negara kita disarikan dari nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai kaidah yang hidup di negara ini, termasuk kaidah agama. Intinya, hukum negara kita ialah kesepakatan bersama. Karena itu, perbuatan warga negara yang dinilai melanggar kaidah tertentu dalam perspektif sebagian kelompok, tidak otomatis berarti melanggar kaidah hukum negara. Misalkan saja Fatwa MUI, ia tidak otomatis menjadi rujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatannya dalam proses peradilan pidana negara. Bilapun ia digunakan di peradilan, sifatnya merupakan pertimbangan. Tidak mengikat.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, negara kita merujuk ke KUHP dan peraturan perundangan-undangan lain di luar KUHP. Apakah seseorang dapat ditentukan melakukan tindak pidana atau tidak, sumber hukum materielnya ialah KUHP. Nah, untuk menegakkan hukum materiel tersebut, prosedur hukum acara dibuat dan diatur dalam KUHAP. Ada prosedur tertentu yang harus dilalui untuk menyatakan seorang bersalah. Selama putusan pengadilan belum menyatakan bersalah, maka berlaku asas praduga tak bersalah.

Meneguhkan Pancasila dan Demokrasi


Indonesia dikenal karena keberagamannya. Sejarah panjang berdirinya menunjukkan bahwa Indonesia sangat identik dengan kemajemukan. Karena itu, negara harus mengakomodir semua unsur bangsa, bukan sekedar kalangan tertentu. Kebersamaan, itulah yang harus dikedepankan dalam membangun wawasan kebangsaan kita. Berangkat dari keadaan tersebut, maka Pancasila harus diteguhkan sebagai dasar bernegara.

Sistem pemerintahan yang kita gunakan ialah demokrasi. Untuk itu, semua masalah bangsa harus diselesaikan dengan cara bermartabat melalui instrumen demokrasi. Banyak pihak yang menyebut, proses hukum kasus Basuki tersebut akan menjadi ujian kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan menghormati hukum. Ketika mobilisasi massa digunakan untuk menekan proses peradilan, maka patut diduga, demokrasi kita belum terkonsolidasi dengan baik. Sebaliknya, pemerintah harus menjamin proses hukum yang adil dan berintegritas untuk mematangkan demokrasi.

Demokrasi menuntut penghormatan atas tegaknya supremasi hukum dan konstitusi. Kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan juga menunjukkan kuat tidaknya bangsa Indonesia pada sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi ekspresi kelompok mayoritas atau kelompok tertentu, apalagi untuk menekan kelompok minoritas atau kelompok tertentu. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun agamanya, sukunya, atau rasnya.


Penulis adalah pelajar NU Gresik

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG