IMG-LOGO
Fragmen

Risalah Komite Hijaz kepada Raja Sa’ud

Jumat 28 April 2017 10:29 WIB
Bagikan:
Risalah Komite Hijaz kepada Raja Sa’ud
Pesantren sejak awal kelahirannya adalah institusi penguatan akhlak melalui ilmu-ilmu agama yang bersumber dari berbagai literatur klasik kitab kuning (turats). Kekayaan redaksi dan keilmuan dari para ulama membuat santri mampu berpikir kritis dan terbuka terhadap setiap perbedaan.

Namun, pesantren yang lahir kala bangsa Indonesia sedang mengalami penjajahan tidak menjauhkan diri untuk berjuang agar terbebas dari keterkungkungan akibat kolonialisme. Identitas kebangsaan pun terus diperkuat dengan meneguhkan tradisi dan budaya sebagai kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Terbukti, pesantren mampu menancapkan rasa cinta tanah air yang kuat di dada para pejuang bangsa, termasuk santri dan ulama.

Mobilitas perjuangan tidak berhenti dalam persoalan kebangsaan, tetapi juga akidah kala ulama pesantren yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) berupaya keras menjaga kemerdekaan bermadzhab di tanah Hijaz (Mekkah dan Madinah). Hal itu dilakukan karena Raja Ibnu Sa’ud dari Najed dengan paham Wahabi puritannya berusaha melarang madzhab berkembang di Hijaz. Padahal, kebebasan brmadzhab telah berlangsung lama sehingga Hijaz menjadi salah satu tempat menimba ilmu dari umat Islam di dunia.

Perjuangan kalangan pesantren yang saat itu diinisasi oleh KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) menunjukkan bahwa ulama pesantren tidak hanya melakukan perjuangan di tingkat lokal, tetapi juga dalam skala internasional dengan melakukan upaya diplomasi global. Sebab tentu dalam melakukan perjuangan meneguhkan madzhab ini, KH Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab, KH Raden Asnawi Kudus, dan tokoh-tokoh pesantren lain melihat bahwa warisan intelektual para ulama dalam ijtihadnya yang berdampak munculnya beragam madzhab harus tetap dipertahankan.

Apalagi di tanah Hijaz sendiri yang menjadi perjuangan penting Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan agama Islam sebagai Rahmat, tidak terkerangkeng dengan sentimen suku yang hingga saat ini seolah menjadi sumber konflik yang luar biasa di tanah Arab. Kiai Wahab dan kawan-kawan memahami bahwa Islam tidak hanya akan berkembang di tanah Arab, melainkan juga di seluruh belahan dunia.

Sentimen anti-madzhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Kiai Wahab bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung Centraal Comite Al-Islam (CCI)--dibentuk tahun 1921--yang kemudian bertransformasi menjadi Centraal Comite Chilafat (CCC)—dibentuk tahun 1925--akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam (Muktamar ‘Alam Islami) di Mekkah tahun 1926.

Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain: “Delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Mekkah harus mendesak Raja Ibnu Sa’ud untuk melindungi kebebasan bermadzhab. Sistem bermadzhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan”.

Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondoamiseno, KH Mas Mansur, dan H.O.S Tjokroamonoto, juga Ahmad Soorkatti. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait Risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Sa’ud selalu berkahir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut.

Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947).

Perhitungan sudah matang dan izin dari KH Hasyim Asy’ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekkah. Para ulama dipimpin KH Hasyim Asy’ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah KH Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam’iyah Nahdlatul Ulama (nama ini atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Aziz) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.

Komite Hijaz bersepakat menyusun risalah atau mandat dan materi pokok yang hendak disampaikan langsung kepada Raja Ibnu Sa’ud di Mekkah dalam forum Muktamar Dunia Islam. Risalah Komite Hijaz terdiri dari 5 (lima) poin yang berasal dari pokok pikiran para ulama NU, sebagai berikut (Choirul Anam, 1985):

1. Meminta kepada Raja Ibnu Sa’ud untuk tetap melakukan kebebasan bermadzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

2. Memohon tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizuran, dan lain-lain.

3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji. Baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekkah maupun tentang Syekh (guru).

4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz, ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut.

5. Jam’iyyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Sa’ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut.

(Fathoni Ahmad)
Tags:
Bagikan:
Jumat 28 April 2017 16:30 WIB
Gus Dur dan Guru Sekumpul: Sebuah Pertemuan
Gus Dur dan Guru Sekumpul: Sebuah Pertemuan
Minggu yang lalu saya pulang ke kampung halaman, Tabalong, yang berada sekitar 200 kilometer dari Banjarmasin. Dalam perjalanan dari Banjarmasin, kami singgah di sebuah warung makan di kota Kandangan. Seperti umumnya warung dan rumah orang Banjar di kawasan ini, dinding warung ini dipenuhi poster foto-foto ulama.

Di antara puluhan poster foto itu, ada foto Tuan Guru H. Zainie Ghanie atau biasa dipanggil dengan sebutan "Guru Sekumpul" duduk  bersila berhadapan dengan KH Abdurrahman Wahid, atau akrab disebut Gus Dur. Jika Guru Sekumpul mengenakan baju koko putih dan serban putih, maka Gus Dur mengenakan kemeja batik oranye dan peci hitam. Tangan kanan Guru Sekumpul berada di bahu Gus Dur. Jelas keduanya terlihat akrab dan dekat.

Pemasangan poster foto ulama adalah salah satu wujud penghormatan terhadap para ulama. Pemasangan poster Guru Sakumpul dan Gus Dur, menunjukkan penghormatan pemilik restoran pada sosok ulama tersebut. Dan sudah barang tentu ia berharap orang-orang, para pengunjung restorannya juga menghormati mereka berdua.

Catatan Kenangan

Poster foto itu mengingatkan saya pada kenangan sekitar seperempat abad yang lalu. Ketika itu Gus Dur datang ke Salatiga untuk menjadi pembicara dalam Konferensi Agama-Agama (KAA) yang digelar oleh PGI. Rupanya sehabis kegiatan itu Gus Dur berniat untuk mengunjungi puterinya, Alissa, mahasiswi Fakultas Psikologi UGM yang kala itu sedang KKN di Magelang. Gus Dur minta kepada kami, teman-teman di Yogya, untuk ditemani. Kebetulan saya waktu itu yang mendapat pesan panitia sedang tidak ada kegiatan. Jadilah saya yang menemani beliau.

Di dalam mobil Toyota Kijang milik panitia seperti biasa pula Gus Dur berbincang akrab. Bercerita tentang situasi politik, bertanya tentang perkembangan buku dan dunia intelektual dan tentu saja diselingi humor yang segar. Kadang suara Gus Dur lenyap karena tertidur, terdengar suara dengkur, tapi hanya sebentar, lalu kemudian terbangun lagi untuk melanjutkan perbincangan.

Tiba-tiba saja Gus Dur bertanya, siapa di Kalimantan Selatan sosok ulama yang sekarang sangat dihormati. Dengan spontan, saya menjawab "Tuan Guru H. Zainie Ghanie". Saya ceritakan bagaimana pengajian rutin yang diasuh beliau di sebuah kawasan kampung senantiasa dihadiri ribuan masyarakat dan bagaimana kampung itu, ‘Sekumpul’, kemudian dinisbahkan kepada beliau. Jadilah julukan akrabnya ‘Guru Sekumpul’. Nisbat seseorang pada nama sebuah kampung jelas menunjukkan kelas ketokohannya. Dalam sejarah Islam di Kalimantan, ini disandang misal oleh ‘Guru Kelampayan’, gelar kultural-keagamaan bagi Syekh Muhammad Arsyad, yang membuka dan mengembangkan pengajaran Islam di kampung Dalam Pagar, di daerah Kelampayan pada abad 18. Sanad guru-murid Tuan Guru Sekumpul sendiri terhubung sampai Guru Kelampayan ini.   
Gus Dur menyimak dan mendengarkan informasi yang saya sampaikan tersebut. Sembari diselingi beberapa pertanyaan mengenai detail yang tampaknya ingin beliau ketahui lebih lanjut.

Perbincangan itu mungkin berlangsung sekitar bulan April 1994. Langit politik Indonesia sedang kemarau karena protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto mulai bertumbuh dan menjamur luas. Dalam iklim yang panas itu, NU juga mengalami efek panas yang luar biasa karena Gus Dur –yang notabene Ketua Umum PBNU-- merupakan sumbu penting suara-suara protes tersebut.

Pak Harto konon sangat marah kepada Gus Dur. Beberapa kali Gus Dur hendak mengajukan sowan untuk melaporkan rencana pelaksanaan muktamar sekaligus meminta kepada Pak Harto untuk membuka, selalu ditolak.

Kala itu Pak Harto sudah tidak ingin Gus Dur jadi ketua umum lagi. Karena ITU, ‘perintah alus’-nya –suatu istilah era kolonial yang menunjukkan ketidakinginan pemerintah kepada suatu figur duduk dalam sebuah organisasi--  melalui aparat militer dan birokrasi berbagai cara dilakukan untuk menjegal Gus Dur. Bahkan ketika menabuh gong untuk membuka muktamar, Pak Harto sama sekali tidak menyapa dan hanya membelakangi Gus Dur. "Dinengke" dan "ra dianggap", istilah Jawanya, suatu simbol politik khas Jawa yang sangat keras.

Muktamar terpanas dalam Sejarah NU, dan politik masyarakat sipil Indonesia di ujung Orde Baru itu berlangsung dengan keras dan berakhir dramatis dengan terpilihnya kembali Gus Dur sebagai ketua PBNU. Gus Dur hanya memenangkan 3 suara dengan pesaingnya, sosok yang sama sekali tak dikenal, Hasan Syazili.

Tapi poinnya bukan itu. Pada Muktamar NU 1994 itu, saya –yang merupakan peserta ‘romli’ (rombongan liar) bertemu dengan senior Dr. Humaidi Abdussami, dosen IAIN (sekarang UIN) Antasari, Banjarmasin, yang datang sebagai peserta muktamar dari NU Kalimantan Selatan. Ia bercerita bahwa sebenarnya Guru Sekumpul ingin datang ke Muktamar ini. Dalam pengajian minggu sebelumnya beliau bilang minggu ini pengajian libur karena ingin menghadiri muktamar atas undangan Gus Dur. Sayang sekali, lanjut Humaidi, pada hari "H' muktamar, Guru Sekumpul sakit, sehingga beliau batal hadir.

Saya tidak tahu apakah waktu ngobrol di mobil dan bertanya tentang ulama di Kalimantan Selatan beberapa bulan sebelumnya itu Gus Dur memang belum tahu dan tidak pernah mendengar nama Guru Sekumpul. Apakah beliau hanya ingin menguji pengetahuan saya saja? Atau hanya sekadar untuk mengonfirmasi dan mencocokkan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya mengenai Guru Sekumpul. Entahlah. Yang jelas, seperti cerita Dr. Humaidi Abdussami di atas, Guru Sekumpul berniat datang ke muktamar atas undangan Gus Dur, meski kemudian batal karena berhalangan.

Terlepas dari ketidakdatangan beliau, di dalam kepengurusan NU kemudian nama Guru Sekumpul dengan nama resmi KH Zaini Abdul Ghani, tercantum sebagai salah satu dari 9 anggota mustasyar PBNU perode 1994-1999. Mustasyar artinya penasehat. Mustasyar atau Dewan Penasehat ini berada di strata paling tinggi dalam struktur kepengurusan NU.  Mustasyar memang dari segi praktik lebih merupakan daftar nama. Tidak ada tugas organisasi yang harus diemban. Tetapi dari segi makna, mustasyar menunjukkan pengakuan tinggi organisasi ini pada sosok ulama sebagai garda pengawal organisasi ini. Ulama merupakan simbol organisasi ini.

Nama Guru sekumpul sebagai mustasyar itu bermakna lebih penting lagi mengingat setelah muktamar itu, NU terseret konflik antara kubu Gus Dur dan Abu Hasan yang kemudian membuat “NU Tandingan”. Kebetulan NU Kalimantan Selatan berada di kubu yang berseberangan dengan Gus Dur. Namun penentangan terhadap Gus Dur dari Kalimantan Selatan ini tidak begitu keras karena ada nama Guru Sekumpul dalam barisan Mustasyar, meski Guru Sekumpul sendiri tidak turut campur sama sekali. (Kelak sebelum Abu Hasan dan Gus Dur meninggal, keduanya bertemu, islah, dan saling memaafkan. Perbedaan pandangan politik adalah satu hal, persaudaraan adalah hal lain.)

Ketika tahun 2012 saya turut diajak menjadi salah seorang tim penulis dan penyunting Eksiklopedi NU, saya mengusulkan dan memasukkan nama Guru Sekumpul sebagai lema. Usulan ini diterima bulat dan jadilah sosok Guru Sekumpul terpampang sebagai salah satu lema dalam ensiklopedi tersebut.

Menjadi NU sendiri tidak mesti memiliki kartu anggota atau menjadi pengurus. Demikian dengan Guru sekumpul. Dari segi ajaran yang diajarkan dan dikembangkan beliau adalah NU sejati. Pengaruh dan sumbangannya pun amatlah besar kepada ‘masyarakat NU’, bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi di lima penjuru Kalimantan, bahkan keluar Kalimantan. Karena itu apakah namanya masuk dalam jajaran pengurus NU atau tidak, tidaklah penting bagi beliau. Demikian juga, andai tak dicantumkan dalam ensiklopedi, itu sama sekali tak mengurangi kebesaran namanya, seperti juga pencantuman itu tak menambah kebesaran namanya. Yang merasa berkepentingan dan untung tentu NU sendiri karena pencantuman itu memiliki makna simbolik yang dalam dan luas.

Presiden Gus Dur dan Kampanye

Tahun 1999. Politik Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan dramatis seusai Pak Harto dimakzulkan. Tak dinyana, Gus Dur diangkat menjadi presiden, lewat suatu kemelut politik yang rumit.

Gus Dur adalah penggemar silaturahmi. Ia bersilaturahmi ke mana dan ke siapa saja. Menjadi presiden tak menghalanginya untuk terus melanjutkan hobi silaturahminya tersebut. Tentu saja ulama selalu ada dalam daftar kunjungan silaturahmi Gus Dur. Dan di antara ulama itu tersebutlah nama Guru Sekumpul.

Pada hari Jum'at, 26 Mei tahun 2000 Gus Dur bersilaturahmi ke Martapura mengunjungi Guru Sekumpul dan berziarah ke makan Maulana Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam pertemuan itu, Gus Dur menghadiahi Guru Sekumpul satu pak rokok bermerek Istana Presiden. Gus Dur tahu kalau Guru Sekumpul suka merokok. Menurut cerita, Guru Sekumpul menerimanya, tertawa sangat senang dan berterima kasih. Seorang penulis, Muqarramah Sulaiman Kurdi, menggambarkan pertemuan keduanya “tampak sangat akrab dan penuh canda tawa. Keduanya seperti sahabat lama yang baru bisa berjumpa kembali pada saat itu.”

Menurut catatan, itu adalah pertemuan pertama Gus Dur dan Guru Sekumpul. Tapi dari arsip foto yang beredar luas, di mana Gus Dur maupun Guru Sekumpul mengenakan pakaian yang berbeda, setidaknya Gus Dur lebih dari sekali bertemu dan bersilaturahmi ke tempat Guru Sekumpul. Bisa jadi sebelum dan sesudah 26 Mei 2000 di atas sudah pernah. Namun karena kunjungan di 26 Mei 2000 ini merupakan kunjungan tidak resmi Gus Dur sebagai presiden, maka inilah yang dicatat sebagai yang pertama dan diliput secara luas.

Dalam hal ini, patut saya ulang cerita yang kembali saya kutip dari Dr. Humaidy Abdussami tentang Guru Sekumpul dan Gus Dur ini. Sudah umum diketahui bahwa setelah reformasi, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tentu saja pendirian ini tidak menyenangkan partai-partai lama, karena menggerus pendukung mereka, terutama dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang di Kalimantan Selatan, notebene juga berbasis pada masyarakat NU.

Pada kampanye Pemilu 1999, kontestasi antara  PKB dan PPP pun tak bisa dihindari. Tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Dalam kampanye inilah muncul ejekan yang tidak semestinya kepada Gus Dur sebagai pendiri dan Ketua Umum PKB. Fisik Gus Dur yang tak bisa melihat dan buta pun menjadi sasaran ejekan.

Guru Sekumpul rupanya mendengar hal itu. Dalam sebuah pengajian, akhirnya beliau mengatakan yang kira-kira dalam bahasa Banjar kurang lebih demikian: “Aku mandangarlah ada bubuhannya manyambati Gus Dur tu picak. Aku baritahu buhan ikam, jangan diulang lagi, Gus Dur itu ulama. Anak ulama. Dan cucu ulama. Kalo katulahan kaina.” (Aku mendengar banyak orang mengejek Gus Dur picek. Aku kasih tahu kalian, jangan dilakukan lagi, Gus Dur itu seorang ulama. Anak seorang ulama, cucu seorang ulama. Bisa kuwalat kalian nanti.) Demikian kira-kira cerita Humaidy Abdussami, dengan paraprase yang saya buat kembali. Dan peringatan Guru Sekumpul itu bergema seperti guntur. Sejak itu tak ada lagi ejeken demikian terhadap Gus Dur.

Cerita ini menunjukkan betapa Guru Sekumpul sangat menghargai ulama di satu pihak, dan menganggap Gus Dur sebagai salah seorang ulama yang patut dihargai juga. Yang kedua, Guru Sekumpul secara tidak langsung mengingatkan bahwa berbeda boleh saja, Karena itulah Guru Sekumpul tidak memerintahkan memilih salah satunya.  Tetapi yang diingatkan beliau adalah tetap menjaga sopan santun dan akhlak serta persaudaraan.

Guru Sekumpul dan Gus Dur: Dua Wali Awal Abad 21  

Baik Guru Sekumpul maupun Gus Dur adalah ulama. Namun keduanya tampil sebagai ulama dalam pola dan lapangan pengabdian yang berbeda, meski dasar ajaran yang dikemukakan pada dasarnya sama.

Guru Sekumpul adalah ulama par excellent. Beliau menempuh pendidikan dalam lingkungan keagamaan tradisional yang ketat, hampir tanpa persentuhan sedikit pun dengan pendidikan modern. Lalu pada masanya kemudian beliau dipercaya oleh guru-guru beliau untuk memberikan pengajian sendiri. Mula-mula di kampung Keraton. Namun karena pengajiannya makin membesar, dan kampung Keraton tak bisa menampung lagi, beliau pindah ke sebuah kawasan yang relatif masih sepi: Sekumpul.

Pengajian-pengajian Guru Sekumpul berisi pengajaran-pengajaran tasawuf, baik tasawuf akhlaqi maupun falsafi. Selain itu, beliau juga menggelar pembacaan shalawat Simtut Durar, yang dua dekade kemudian populer di sekujur Jawa melalui pengasuhan Habib Syekh yang bersuara empuk.

Guru Sekumpul memberikan pengajaran dengan menggunakan kitab dan orang-orang –juga dengan memegang kitab yang dibacakan-- duduk menyimak pembacaan dan penjelasan kitab tersebut. Cara mengajarnya sangat komunikatif sekali dan mudah dipahami. Sesekali beliau menyelipkan humor yang segar. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Banjar dengan diselingi Bahasa Indonesia.   

Guru Sekumpul tak pernah mengenal yang namanya diskusi, seminar, workshop dan sejenisnya. Beliau tak pernah ikut pelatihan organisasi apapun. Beliau juga bukan orang politik, meski demikian, pengaruh politiknya sangat besar sekali, khususnya di kawasan Kalimantan. Karena itu taklah aneh jika hampir seluruh pimpinan politik di kawasan tersebut menyempatkan untuk mengunjungi beliau dan setiap calon pimpinan daerah berusaha mengejar restu beliau.

Berbeda dengan itu, Gus Dur tumbuh sebagai ulama dengan kombinasi pendidikan keagamaan tradisional dan pendidikan modern. Ia menulis esai-esai dan mengulas berbagai perkara mulai agama hingga sepakbola di media-media. Ia menjelajahi berbagai profesi dari pekerja LSM, dosen, penulis, konsultan, politisi dan lain-lain. Ia juga bertemu dengan banyak kalangan yang berwarna-warni dan beragama dari agama, etnis, bangsa, budaya, profesi dan banyak lagi lainnya. Artinya sebagai ulama, Gus Dur adalah ulama dengan banyak wajah dan dengan gelanggang yang sangat luas.

Gus Dur memandang tinggi Guru Sekumpul dan karena itu meminta beliau untuk masuk ke jajaran mustasyar, dewan penasihat, himpunan sembilan ulama yang layak memberikan nasihat. Sebaliknya Guru Sekumpul sendiri memandang Gus Dur sebagai ulama.

Lantas di manakah ‘perjumpaan’ antara keduanya? Perjumpaan keduanya terletak pada konsistensi untuk memperkenalkan Islam sebagai agama tauhid dengan nilai-nilai yang universal: kasih sayang, perdamaian, pembebasan. Islam sebagai yang berserah diri dan pasrah.

Guru Sekumpul tak pernah terlibat dalam dialog-dialog antaragama, tetapi pengajaran-pengajaran beliau mengandung dimensi pengembangan jiwa pribadi maupun umat secara mendalam. Seorang teman Katolik pernah bercerita bahwa ia pernah mendengar beberapa kali rekaman pengajian Guru Sekumpul dan ia mengaku sangat apresiatif. Pengajaran-pengajaran beliau penuh dengan nilai-nilai positif, pembangunan karakter jiwa, optimisme, dan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang penting lagi, menurutnya, tidak ada sama sekali, nada-nada permusuhan dengan kalangan lain.  

Bergerak di wilayah lain dan dengan strategi yang berbeda, Gus Dur memperkenalkan Islam yang ramah, bukan yang marah. Tak lelah dan tak kenal henti ia meyakinkan bahwa Islam agama yang penuh penghormatan pada martabat kemanusiaan, toleran, dan adil.

Sebuah tulisan dari Muqarramah Sulaiman Kurdi di Gusdurian.net dengan baik mengulas perjumpaan Islam yang diajarkan Guru Sekumpul dan 9 nilai yang dikembangkan Gus Dur selama ini. Dalam bahasa yang singkat, keduanya mengajarkan ‘Islam yang basah’, mengutip Frithjof Schuon, bukan ‘Islam yang kering’, yang hanya memperkenalkan aspek-aspek permukaan dan parsial dari Islam. Tak heran kalau keduanya sangat mendalam pengaruhnya di kalangan pengikutnya masing-masing. Dan tidak aneh juga jika seseorang bisa menjadi pengikut Guru Sekumpul sekaligus penyuka Gus Dur seperti tercermin dalam sosok pemilik restoran yang dikutip di pembuka tulisan di atas.

Saya bersyukur pernah berguru kepada kedua ulama ini secara langsung. Pada masa pendidikan di pesantren dulu, saya cukup sering mengikuti pengajian Guru Sekumpul. Waktu itu, beliau masih menyelenggarakan majlis di Kampung Keraton dan belum lagi pindah ke daerah Sekumpul. Dari Pesantren Alfalah kami naik angkot ke kota Martapura sehabis Asar, mengikuti salat magrib jamaah dan kemudian dilanjut dengan pengajian kitab beliau, di antaranya kitab Ihya ‘ulumiddin dan Risalah Mu’awanah. Sementara pada masa mahasiswa, saya sering sekali bertemu Gus Dur, bahkan sempat berbincang-bincang berdua secara lebih dekat.  
 
Beberapa tahun lalu, ketika ziarah ke makam para wali, baik di Kalimantan maupun di Jawa, saya pernah terpikir bahwa mereka yang disebut wali dan makamnya dikeramatkan dan diziarahi orang banyak tak henti-henti, adalah tokoh-tokoh masa lalu. Sekarang dan akan datang tak akan pernah ada lagi sosok-sosok demikian.

Ternyata anggapan saya itu keliru. Ketika Tuan Guru Haji Zainie Ghani atau Guru Sekumpul wafat tahun 10 Agustus 2005, lautan manusia melepaskan kepergian beliau. Setelah itu makam beliau di Sekumpul yang sangat bersih dan tertata rapi tiap hari selalu diziarahi banyak orang. Dan haul tahunan Guru Sekumpul juga dihadiri ratusan ribu umat Islam.

Tak berbeda jauh dengan Guru Sekumpul, ketika Gus Dur wafat 30 Desember tahun 2009, ribuan orang juga turut melepasnya. Lalu setelah itu makamnya di Tebu Ireng kini menjadi situs ziarah yang tak pernah habis. Sedemikian besarnya, tak aneh jika K. H. Maimun Zubair dari Sarang, pernah mengemukakan kecemburuannya dan bertanya kepada Gus Mus, apa gerangan amalan rutin Gus Dur sehingga pemakamannya dihadiri ratusan ribu orang dan makamnya tak pernah sepi penziarah. Uniknya penziarah Gus Dur bukan hanya umat Islam, sebagian juga datang dari kalangan lain.

Baik Tuan Guru Sekumpul dan Gus Dur adalah wali Indonesia abad 21.   


Hairus Salim HS, aktivis NU; pendiri Yayasan LKiS



Rabu 26 April 2017 12:3 WIB
Perjuangan Meneguhkan Madzhab
Perjuangan Meneguhkan Madzhab
KH A. Wahab Chasbullah (berdiri).
Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari tujuan mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) berdasarkan moderasi pemikiran (baca: ijtihad) para ulama madzhab dalam menjalankan praktik-pratik keagamaan. NU tidak hanya mendasarkan diri pada Al-Qur’an dan Hadits seperti disuarakan kelompok pembaharu, tetapi juga mengakomodasi ijtihad para ulama sebagai salah satu langkah menuju kemaslahatan dalam beragama.

Kemaslahatan dalam beragama ini terus diperjuangkan oleh kalangan pesantren yang saat itu dikomandoi oleh KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971). Hal ini karena agama Islam yang masuk dan menyebar di bumi Nusantara tidak dalam kondisi kosong, melainkan praktik-praktik keagamaan berbasis teologis telah mengakar dalam tradisi masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk.

Perjuangan melestarikan religiusitas komunal dalam bentuk praktik-praktik keagamaan berbalut tradisi inilah yang barangkali Kiai Wahab, KH Raden Asnawi Kudus (1861-1959), dan tokoh-tokoh pesantren lain kala itu dinilai sebagai ulama tradisionalis. Sebaliknya, KH Achmad Dachlan (1868-1923) dan Syekh Achmad Soorkatti Sudan (1872-1943) merupakan tokoh modernis yang berupaya membawa misi pembaharuan Islam. 

Langkah pembaharuan yang terinspirasi oleh Jamaluddin Al-Afghani (1838-1898) dan Muhammad Abduh (1849-1905) ini dilakukan dengan menolak madzhab dan tradisi amaliyah keagamaan yang lestari sejak era Wali Songo seperti selametan, tahlilan, berdoa di makam (ziarah kubur), mauludan, rejeban, dan lain-lain. Menurut kelompok pembaharu, praktik-praktik tersebut dianggap takhayul, bid’ah, khurafat, bahkan syirik. Kelompok pembaharu ini juga menuduh bahwa madzhab adalah penyebab lumpuh dan bekunya umat Islam.

KH Achmad Dachlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah dan Achmad Soorkatti yang kemudian juga mendirikan Al-Irsyad makin getol untuk melakukan pembaruan ajaran Islam di Indonesia dengan menolak madzhab dan religiusitas komunal yang telah berkembang selama berabad-abad di tengah masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kedua tokoh ini bertemu di organisasi Jamiatul Khoiriyah atau yang lebih dikenal dengan Jamiat Kheir, organisasi yang didirikan orang-orang Arab di Indonesia pada 1905 di Jakarta.

Pergerakan kelompok pembaharu yang dengan gampangnya menuduh syirik, bid’ah, sesat dan lain-lain, turut menciptakan keresahan di tengah masyarakat saat itu. Padahal substansi yang ingin dilestarikan kalangan pesantren sebagai warisan dari para Wali Songo ialah komunalitas, rukun, dan penguatan identitas bangsa dalam wadah tradisi keagamaan. Wadah ini diisi dengan melantunkan dzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, wirid, serta kalimat-kalimat thoyyibah lain.

Memahami hal itu, Kiai Wahab dan sejumlah ulama pesantren tetap tenang bahkan mengajak mereka untuk melakukan dialog dalam sebuah forum. Namun, perkembangan yang terjadi ialah debat hebat bahkan saling menyerang satu sama lain untuk mempertahankan pendiriannya. Hal ini terjadi di beberapa forum umat Islam yang digelar saat itu. Uniknya, perbedaan itu senantiasa digelar terbuka untuk umum, dengan istilah khas Openbaar Debat atau Openbaar Vergadering.

Masalah-masalah yang diperdebatkan dalam Openbaar Vergadering (yang juga diperdebatkan di berbagai daerah) tidak lain adalah persoalan-persoalan khilafiyah seperti soal taqlid, haram tidaknya makan di rumah orang yang sedang tertimpa kematian, sedekah untuk mayit, melafadzkan ushalli, talqin untuk mayit, dan lain sebagainya.

Waktu terus berjalan, kian hari, perdebatan semakin hebat. Tentu jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan merugikan kekuatan Islam itu sendiri. Padahal bangsa Indonesia saat itu masih dalam kondisi terjajah. Untuk mengurangi perdebatan itu, umat Islam menggelar Kongres Al-Islam pertama pada 1921 di Cirebon yang dipimpin langsung oleh H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934) dan H Agus Salim (1884-1954). Alih-alih mengurangi perdebatan, justru forum ini makin melanggengkan perseteruan sengit antara Muhammadiyah dan Ahmad Soorkatti (Al-Irsyad) dengan ulama tradisional yang diwakili oleh KH Wahab Chasbullah dan KH R. Asnawi Kudus.

Namun demikian, kongres tersebut tetap menghasilkan keputusan dengan membentuk Centraal Comite Al-Islam (CCI), yaitu panitian khusus untuk menangani soal khilafiyah yang anggoatanya terdiri dari berbagai kelompok. Selanjutnya, Kongres Al-Islam kedua digelar di Garut pada 1922 yang akan membahas tentang aturan main CCI. Namun, dalam kongres kedua ini, Kiai Wahab tidak hadir sehingga kelompok pembaharu bisa bergerak leluasa dan semakin mendapat pengaruh khususnya dalam forum kongres kedua itu.

Pergerakan kaum pembaharu seakan mendapat momentumnya ketika di kawasan Timur Tengah makin memanas. Pertikaian antara Abdul Majid dari Kekhalifahan Turki, Syarief Husein penguasa Hijaz, dan Ibnu Sa’ud penguasa Najed yang dimenangkan oleh Ibnu Sa’ud begitu getol dengan pembaharuan Wahabi. Gerakan ini juga berupaya melakukan puritanisasi dengan menolak madzhab dan tradisi keagamaan yang dianggapnya bid’ah. Ibnu Sa’ud hendak memberangus kekayaan madzhab yang selama ini berkembang di tanah hijaz.

Langkah cepat dilakukan oleh KH Wahab Chasbullah dan beberapa kiai lain ketika akan diadakan Muktamar Dunia Islam (Muktamar ‘Alam Islami) di Mekkah. Kaum pembaharu yang sebelumnya membentuk Central Comite Chilafat (CCC) menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam tersebut. 

Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Mekkah harus mendesak Raja Ibnu Sa’ud untuk melindungi kebebasan bermadzhab. Sistem bermadzhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. (Choirul Anam, 1985)

Beberapa saat setelah Kongres CCC di Yogya, maklumat atau undangan dari Raja Ibnu Sa’ud untuk mengikuti Muktamar Alam Islami di Mekkah datang. Kegiatan tersebut tertulis akan dilaksanakan pada Juni 1926. Tidak lama setelah menerima undangan, CCC mengadakan Kongres kelima di Bandung pada Februari 1926. Kepada para tokoh CCC seperti W. Wondoamiseno, KH Mas Mansur, dan H.O.S Tjokroamonoto, Kiai Wahab kembali menyampaikan agar delegasi CCC bisa mendesak Raja Salman agar memberlakukan kebebasan bermadzhab di tanah Hijaz.

Setelah Kiai Wahab melakukan pendekatan beberapa kali kepada para tokoh CCC untuk membicarakan pendiriannya, namun langkah tersebut selalu menemui kekecewaan. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947).

Perhitungan sudah matang dan izin dari KH Hasyim Asy’ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekkah. Para ulama dipimpin KH Hasyim Asy’ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah KH Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam’iyah Nahdlatul Ulama (nama ini atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Aziz) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.

Bagi ulama NU, bermadzhab bukan hanya sekadar menyandarkan diri kepada ijtihad para ulama atau sekadar taqlid buta seperti yang dituduhkan kelompok pembaharu. Namun bermadzhab adalah sebagai bentuk melestarikan peradaban intelektual para ulama secara akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Toh, mereka pun dalam berjtihad tidak lepas dari sumber utama Al-Qur’an dan Hadits. Dengan jalan bermadzhab, perkembangan peradaban Islam pun akan tercipta secara dinamis seiring perubahan zaman, tidak kaku dalam menyikapi hal-hal baru yang perlu mendapat perhatian syariat. Wallahu A’lam Bisshowab.

(Fathoni Ahmad)

Ahad 23 April 2017 8:0 WIB
Subhan ZE, “Orang Luar” di Lingkaran NU
Subhan ZE, “Orang Luar” di Lingkaran NU
Presiden Soeharto dan Subhan ZE Sholat Ied di halaman Istana Negara tahun 1969
Menelusuri jejak politik Subhan ZE, seolah menapaki jalan panjang penuh misteri. Alur hidup Subhan, sebagai aktifis NU yang menjadi rujukan kaum muda, sampai kini masih belum terungkap sepenuhnya. Di tengah kabut misteri itu, menyimak Subhan dengan segala kontroversinya, seakan menjadi petualangan penting.

Sosok Subhan, menjadikan NU sebagai poros penting pada zamannya. Ia menjadi rujukan anak-anak muda lintas agama dan ideologi, tidak hanya kaum sarungan namun juga kaum muda Tionghoa dari Katolik dan Kristen. Dalam sepak terjangnya, Subhan benar-benar mampu menjadikan dirinya sebagai referensi kepentingan dan kekuasaan.

Menurut Martin van Bruinessen, Subhan ZE merupakan pemimpin NU yang mengambil peranan penting dalam mengorkestrasi rangkaian demonstrasi yang mengantarkan kelahiran Orde Baru. "Subhan adalah 'orang luar' di dalam NU, yang walaupun usianya masih muda, sejak pertengahan tahun 1950-an telah menjadi ahli terkemuka dalam masalah ekonomi," tulis Martin, dalam karyanya NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (hal. 91). Dalam risetnya, Martin mengungkap betapa Subhan sebenarnya menjadi perantara budaya dan sosial, yang menjadi aset besar Nahdlatul Ulama.

Martin menegaskan bahwa Subhan merupakan sosok penting bagi NU, terutama pada momentum pergantian kekuasaan dari Orde Soekarno menuju rezim Soeharto. Martin juga mengkritik sosok Subhan, sebagai pribadi yang kepentingan bisnisnya diuntungkan oleh pengaruh politik dan koneksinya yang baru. "Tetapi, dia tidak pernah menunjukkan ketamakan membabi buta yang melanda begitu banyak orang segenerasinya," demikian ungkap Martin. Dalam ulasannya, Martin juga mengkorfirmasi bahwa Subhan termasuk sosok yang murah hati menyediakan dana untuk kegiatan organisasi, tanpa mengharap imbalan.

Jika beberapa pengurus NU kompromis terhadap Orde Baru, semisal Ahmad Syaikhu dan Kiai Idham Cholid, tidak demikian dengan Subhan ZE. Bahkan, Ali Moertopo—seorang petinggi intelijen di lingkaran Soeharto—melakukan operasi-operasi khusus untuk memasuki lingkaran pengaruh di tubuh Nahdlatul Ulama. Moertopo menggunakan alat politik dan militer, untuk “mendukung” Kiai Idham Chalid agar menang dalam persaingan dengan beberapa lawan politiknya.

Pada masa menjelang Pemilu Orde Baru yang pertama pada 1971, Subhan tampil sebagai sosok yang sangat kritis terhadap Soeharto. Langkah politik Subhan, menjadikan NU sebagai partai politik yang terlihat paling kritis. Gerakan politik dan zig-zag kultural Subhan, secara langsung berkonfrontasi dengan Golkar, serta tokoh militer-intelijen: Ali Moertopo dan Amir Machmud.

Pada masa kampanye, banyak sekali teror yang ditujukan kepada warga, terutama komunitas santri. Teror ini dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata dan birokrasi pemerintah, agar memilih partai Golkar sebagai tulang punggung Orde Baru. Namun, Subhan dan pendukungnya tidak tinggal diam. Ia menyusun strategi dan kampanye agar warga tidak takut menghadapi ancaman dari militer.

Pada Pemilu 1971, Golkar tampil sebagai pemenang, dengan mengumpulkan 62,8 % dari keseluruhan suara. Kemenangan Golkar tidak lepas dari gerakan massif Angkatan Bersenjata, sekaligus langkah-langkah politik pemerintah Orde Baru. Namun, sebagai representasi kubu Islam, suara Partai NU juga mengalami peningkatan, dari 18,4 persen menjadi 18,67 %. Tentu saja, keberhasilan NU mempertahankan basis pemilih bahkan meningkatkan perolehan suara, karena terampilnya Subhan ZE menyusun strategi politik. Perolehan suara NU, disusul Parmusi dengan 7,365%, PNI sebanyak 6,49 %, Perti 2,39 %, dan PSSI mendapat 0,70 %.

Kemenangan Golkar menjadikan partai ini mendapatkan 236 kursi di DPR, serta 100 kursi Karya ABRI dan non-ABRI. Dengan 336 kursi dari jumlah keseluruhan 460 kursi di DPR RI, Golkar menjadi pemenang mutlak yang menyingkirkan pesaingnya. Hal ini berbanding jauh, dari para pesaingnya. Jika suara-suara dari partai Islam digabung, hanya mendapatkan 20,3 % suara, atau 94 kursi. Dari 94 kursi itu, NU hanya mendapatkan 58 kursi atau 61,7 % (Zahro, 2004: 61).

Menanggapi hasil Pemilu 1971, kubu Partai NU melihat banyak kecurangan. Subhan ZE, sebagai Ketua I PBNU, memohon kepada Idham Chalid (Ketua Umum PBNU) agar menarik pencalonan dirinya sebagai Ketua DPR/MPR karena tidak puas atas hasil pemilu. Sedangkan, Parkindo dan Partai Katolik, sebagai sarana aspirasi politik kelompok Kristen Protestan dan Katolik, menerima kenyataan kalah, termasuk di wilayah basis masa kaum Kristen (Aritonang, 2004: 376).

Pemilu 1971 merupakan kisah pedih yang menjadi tanda dimulainya tapak kekuasaan Soeharto. Dengan menggunakan jaringan politiknya, Orde Baru kemudian meminggirkan Nahdlatul Ulama, yang dianggap sebagai kekuatan politik utama yang berpotensi menyaingi Golkar. Di tengah arus perubahan itu, Subhan ZE terbuang, nyawanya melayang. Ia meninggal di tanah suci, di tengah kecelakaan yang sampai sekarang masih berselimut misteri.

Munawir Aziz, Wakil Sekretaris LTN PBNU, sedang menulis buku “Silang Sejarah Subhan ZE” (email: moena.aziz@gmail.com) 


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG