IMG-LOGO
Nasional

Negara Harus Lakukan Asesmen ASN terkait Pemaknaan Ideologi Pancasila

Rabu 24 Mei 2017 21:14 WIB
Bagikan:
Negara Harus Lakukan Asesmen ASN terkait Pemaknaan Ideologi Pancasila
Jakarta, NU Online
Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan negara seharusnya melakukan asesmen bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pemaknaan Ideologi Pancasila. Pasalnya, selama ini hanya kalangan awam yang disurvei pemahamannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

“Ada nggak survei yang terkait khusus untuk aparatus negara. Lembaga negara semacam PPIM UIN punya nggak survei tentang itu,” ujar Rumadi saat berbicara sebagai narasumber bersama Direktur PPIM UIN Ciputat Dr Jamhari Ma’ruf pada bedah buku Revolusi Pancasila karya Yudi Latif Jakarta, Senin (22/5).

Dalam kegiatan bedah buku yang diinisiasi Puslitbang Penda Balitbang Diklat Kemenag di Hotel A-One tersebut, Rumadi melempar pertanyaan kepada pembedah kedua, Jamhari Ma’ruf, lantaran pernah menerima informasi bahwa salah seorang pegawai Kementerian Keuangan diduga pro Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Bagi saya, pro HTI itu bukan Pancasila. Kalau dia pro negara khilafah berarti bukan Pancasila. Info ini jelas mengejutkan. Ada aparatus negara yang punya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Dugaan saya, ini semakin meluas ke mana-mana,” tegasnya.

Tak hanya di Kemenkeu, lanjutnya, tapi juga telah masuk ke TNI dan Polri. Bahkan dikabarkan ada jenderal purnawirawan yang sepertinya sudah mulai ‘masuk angin’ soal ideologi seperti ini. “Termasuk Kemenag. Maka, menurut saya Kemenag perlu melakukan asesmen terhadap aparatusnya,” tekan Rumadi.

Dosen STAINU Jakarta ini menambahkan, jika dia warga negara biasa, bukan penyelenggara negara mungkin kita masih bisa agar longgar. “Tetapi kalau ideologi ini sudah merasuk ke dalam unsur negara yang mengelola birokrasi, maka jangan sampai dibiarkan,” tegasnya. 

Menurut pria kelahiran Jepara ini, Pancasila lahir dari kompromi politik. Bahkan, negara ini juga lahir dari kompromi politik. “Kalau tidak ada kompromi politik mungkin nggak ada Indonesia. Jadi, negara dan ideologi negara lahir dari kompromi,” tandas Rumadi.

Kompromi politik, bagi dia, memiliki kekurangan sekaligus kelebihan. Pada satu sisi terlihat baik, namun juga lembek. Perdebatan apapun dalam politik, ujung-ujungnya akan kompromi. Misalnya, saat pembahasan UU APBN. Ketika pemerintah mengasumsikan nilai tukar rupiah sebesar 15 ribu per dolar, sementara DPR mengasumsikannya 12 ribu, pasti akan disepakati ketemu di tengah.

“Jadi, seluruh bangunan kenegeraan ini semuanya lahir dari kompromi. Baiknya melahirkan kesepakatan bersama. Tapi sisi negatifnya adalah menjadikan identitas negara ini cair. Jadi jika ada yang meledek Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler ya salah satunya karena adanya kompromi ini,” kata Rumadi.

Terhadap buku tersebut, Rumadi mengaku tertarik atas sub judul ‘musuh revolusi’. “Saya senang dengan istilah ini. Saya juga jadi penasaran siapa sebenarnya musuh Kang Yudi. Di sini, disebutkan unsur-unsur anti dan kontra revolusi Pancasila, lalu kekuatan kapitalisme hitam menjadi salah satu musuhnya,” ulasnya. 

Selain Yudi Latif selaku penulis buku, hadir dalam acara yang dibuka resmi oleh Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud ini, Kepala Puslitbang Penda Amsal Bakhtiar, Kepala Pusdiklat Teknis Mahsusi, para pejabat Eselon III di lingkungan Balitbang Diklat, serta para Kepala Balai Litbang Agama (BLA) dan Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) seluruh Indonesia. (Musthofa Asrori/Mukafi Niam) 
Tags:
Bagikan:
Rabu 24 Mei 2017 23:34 WIB
3 Juni Formulir Mudik Gratis PBNU Bisa Didapatkan
3 Juni Formulir Mudik Gratis PBNU Bisa Didapatkan
Jakarta, NU Online
Tahun ini PBNU melalui Lembaga Takmir Masjid (LTM-PBNU) kembali menyelenggarakan Mudik Gratis. Sebanyak 41 unit armada bus dipersiapkan panitia. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya menggunakan 33 unit bus.

Selain peningkatan jumlah armada, juga terdapat penambahan kota tujuan mudik di Sumatera, yakni Tulang Bawang dan Metro.

“Penambahan unit bus, disamping untuk bisa mengangkut lebih banyak pemudik, juga memperluas trayek tujuan pemudik sampai ke Sumatera, di mana  tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan,” kata Ketua Panitia Mudik Gratis PBNU Ibnu Hazein di Gedung PBNU, Senin (22/5).

Pemberangkatan mudik gratis akan dipusatkan di halaman Gedung PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat pada hari Ahad 18 Juni 2017. Sementara  pengambilan formulir calon peserta mudik akan dibuka pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017. Syarat mengikuti mudik gratis cukup mudah, yakni dengan menyerahkan foto kopi KTP/SIM, dan Kartu Keluarga (KK).

“Sedangkan penukaran tiket atau kepastian mendapatkan seat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017,” tambah Ibnu. 

Ada pun jumlah kursi yang disediakan sebanyak 2.400. Selain Tulang Bawang dan Metro, kota atau trayek tujuan mudik adalah Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, Cilacap, Malang, Mojokerto, Madiun, Banyuwangi via Siitubondo, Banyuwangi via Jember, Probolinggo, Surabaya, Sumenep, Pamekasan. 

Untuk menjamin kenyamanan peserta mudik gratis, panitia menyiapkan posko-posko lebaran berbasis masjid, mulai dari Merak, Banten sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Posko-posko berfungsi sebagai tempat istirahat.

“Panitia akan menempatkan titik-titik posko yang rawan kemacetan terutama jalur pantura daerah  Karawang, Subang, Indramayu, Batang dan Kendal,” ujarnya.

Di samping itu, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik, panitia menyediakan bus berkualitas dan ber-AC. Walaupun gratis, panitia juga menyiapkan menu untuk berbuka puasa di perjalanan berupa nasi box, air mineral, dan vitamin serta oat-obatan. (Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)

Rabu 24 Mei 2017 23:27 WIB
Inilah Solusi Fikih Landasan Penetapan Fatwa DSN MUI
Inilah Solusi Fikih Landasan Penetapan Fatwa DSN MUI
Malang, NU Online
KH Ma’ruf Amin dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi syariah di UIN Malang, Rabu (24/5) menjelaskan, setidaknya ada empat solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI; yaitu al-Taysîr al-Manhaji, Tafriq al Halal ‘An al-Haram, I’adah al-Nadhar, dan Tahqiq al-Manath. 

Al-Taysîr al-Manhaji dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (at-taisir) namun tetap dalam koridor manhaj yang ada. 

“Artinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (al-mubalaghah fi al-taysir). Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (al-tasâhul),” tandasnya.

Metode Al-Taysîr al-Manhaji dimaksudkan agar menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (al-manhaj).

“Dalam pandangan kami, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada mencari-cari hal-hal yang ringan saja (tatabbu’ al-rukhash) yang dilarang dalam syariah Islamiyah,” ujarnya.

Prinsip dasar penerapan kaidah al-Taysir al-Manhaji dalam fatwa DSN-MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja). 

Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu tidak bisa (atau sulit) dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil (aqwa dalilan) dijadikan pertimbangan setelahnya.

“Karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah (qaulun marjuhun), namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan.”

Contohnya adalah penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan/hasil akhir dan isi (al-maqashid wa al-ma’ani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum; dan pandangan legal-formal yang mengunakan kata/kalimat dan bentuk (al-alfazh wa al-mabani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum. Yang pertama menggunakan kaidah “patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya”.  

Dan yang kedua menggunakan kaidah “patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya”

Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN MUI, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan. 

Contoh untuk pengadopsian pandangan pertama adalah fatwa tentang akad wad’iah (digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro); akad wadi’ah adalah bentuk formalnya (al-alfazh wa al-mabani) sedangkan substansinya (al-maqashid wa al-ma’ani) merupakan akad qardh; karena akad wadi’ah yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa/mitsaliyat) sejatinya merupakan akad qardh

Sedangkan contoh penerapan pandangan kedua dalam fatwa DSN-MUI adalah fatwa terkait mengikatnya (mulzim) saling berjanji (al-muwa`adah) dan hubungannya dengan mulzimnya perjanjian (al-`aqd).
 
Fatwa terkait lindung nilai secara syariah boleh dilakukan dengan syarat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (tidak untuk untung-untungan/spekulasi/gharar) dan dilakukan melalui mekanisme forward agreement (saling berjanji) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa yang akan datang.

Akad dan muwa`adah (saling berjanji) dari sisi bentuknya memiliki kesamaan, yaitu pihak yang melakukannya sama (dilakukan oleh dua pihak atau lebih), dan dari sisi sifatnya juga memiliki kesamaan, yaitu mengikat (mulzim) untuk dilakukan.

Akan tetapi perbedaan antara keduanya bersifat mendasar; yaitu dalam muwa`adah belum muncul hak dan kewajiban, sedangkan dalam akad sudah muncul. Oleh karena itu disebut bahwa saling berjanji mirip dengan akad (al-muwa`adatu tusybih al-`aqd). Namun sejatinya kedua hal tersebut berbeda, saling berjanji bukanlah akad (wa laisa al-muwa`adatu `aqdan). Apabila saling berjanji dianggap sama hukumnya dengan akad, maka transaksi lindung nilai terlarang karena termasuk jual-beli utang dengan utang (bai` aldain bi al-dain). Namun kalau saling berjanji dihukumi bukan akad (sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI), maka transaksi tersebut dibolehkan, karena terhindar dari jual-beli utang dengan utang.

Kaidah berikutnya adalah terkait dengan pemisahan antara harta halal dan nonhalal (at-tafriq baina al-halal wal haram). Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram, sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram).

Dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. “Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (‘ain), sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat menggunakan kaidah ‘apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram’ (idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram),” tandasnya.

Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah (idza ijtama’ alhalal wa al-haram ghuliba al-haram) ini tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (tafriq baina al-halal ‘ani al-haram). 

Penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang nonhalal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana nonhalal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Teori tafriq al-halal ‘an al-haram digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.

Contoh pertama, Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensional; teori tafriq al-halal min alharam merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvesional. Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. 

“Teori tafriq al-halal min al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal,” katanya. 

Kaidah berikutnya dalam upaya penerapan solusi fikih adalah ‘adah al-nazhar (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan (ta‘assur, ta’adzdzur aw shu’ubah al-amal).

Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu’tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya ‘illah hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (mu’tamad) dalam menetapkan hukum.

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (mutasahil) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqih klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (mutasaddid). Dasar teori ini adalah kaidah: “Hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya (illah) (al-hukm yaduru ma‘a ‘illatihi wujud[an] wa ‘adam[an]).

Sedangkan tahqiq al-manath (Analisa Penentuan Alasan Hukum/’Illat) adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (‘illah) lain dalam satu kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma, ataupun istinbath.

Contoh penerapannya adalah Fatwa DSN-MUI No. 7/DSNMUI/V/2010 tentang Murabahah Emas. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai alat tukar/uang. Oleh karena itu, jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba nasa’ (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun tangguh (ta’jil) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 

“Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagi alat tukar (uang), tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah), oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku lagi karena illat hukum larangan telah berubah,” terangnya.

Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaedah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (al-ashl fi al-mu’amalat al-ibahah hatta yadull al-dalil ‘ala al-tahrim). Sehingga membuka lebar pintu untuk melakukan terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum Islam terkait ekonomi syariah. (Mukafi Niam)
Rabu 24 Mei 2017 22:51 WIB
Ekonomi Indonesia Tak Boleh Ditopang oleh Segelintir Konglomerat
Ekonomi Indonesia Tak Boleh Ditopang oleh Segelintir Konglomerat
Malang, NU Online
Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi Indonesia yang selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan top-down atau dari atas ke bawah, di waktu mendatang harus memperbesar pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Ekonomi Syariah merupakan salah satu alternatif solusi atas ketidakadilan ini. 

“Ke depan ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat,” katanya dalam pidato pengukuhan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, di Universitas Islam Negeri Malang, Rabu (24/5).

Dikatakan oleh Kiai Ma’ruf, apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka dapat dipastikan Indonesia menjadi pasar dan pemain ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah, karena selain Indonesia menjadi pasar potensial karena jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Kiai Ma’ruf menceritakan sejarah perkembangan bank syariah yang pertama didirikan tahun 1991. Bank tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil lokakarya MUI pada tahun sebelumnya. Satu tahun setelah berdirinya bank syariah pertama tersebut lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memuat aturan tentang telah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang disebut dengan istilah bagi hasil.

Upaya untuk membuat regulasi perbankan syariah terus dilakukan. Pada tahun yang sama Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaga Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2).

Enam tahun setelahnya terbit UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara jelas di dalamnya mengakomodasi dual banking system di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengadopsi dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi negara telah berlangsung dengan baik di sektor perbankan.

Hal yang sama juga terjadi di sektor lain; seperti sektor asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Pada tahun 2003 MUI merilis fatwa tentang keharaman bunga bank, karena dinilai sama dengan riba. 

“Efek berantai setelah dikeluarkannya fatwa tersebut segera terasakan setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari ditetapkannya bagian khusus di lembaga regulator yang menangani masalah ekonomi syariah, baik di Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah yang khusus menangani perbankan syariah, maupun di Departemen Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, Bapepam-LK, Biro Asuransi Syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kesemuanya saat ini disatuatapkan di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

Fatwa tersebut juga mempunyai pengaruh kuat terhadap semakin berkembangnya industri keuangan dan bisnis syariah. Hal itu bisa dibuktikan melalui fakta statistik yang ada. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1998 hanya ada satu bank syariah.

Pada rentang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan setelah fatwa keharaman bunga bank dikeluarkan pada tahun 2003, semakin banyak muncul bank syariah, baik yang berupa Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah. Hal yang serupa juga terjadi di sektor non-bank; banyak lahir asuransi syariah, multi-finance syariah, pasar modal syariah, dan lembaga bisnis syariah lainnya. 

Hal itu semakin dikukuhkan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kondisi ini semakin menunjukkan ada hubungan yang kuat sekali antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dinamika tumbuh kembang sektor ekonomi syariah di Indonesia.

“Para ulama di DSN-MUI sangat bertanggung jawab dan percaya diri, bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariah Islamiyah.Memang agak sulit memahami fatwa-fatwa DSN-MUI hanya dengan menggunakan keilmuan standar. Karena banyak dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang mempergunakan Solusi Hukum Islam (makharij fiqhiyah) sebagai landasannya,” tegasnya. (Mukafi Niam)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG