IMG-LOGO
Wawancara

Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai

Senin 14 Agustus 2017 9:3 WIB
Bagikan:
Untuk Melindungi Umat, Perlu Standarisasi Dai
Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi “Ballighu ‘aani walau ayat”. Artinya, sampaikanlah dariku (Nabi Muhammad) walau hanya satu ayat saja, menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam berdakwah. Menyeru dan mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Tentu mereka menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka kuasai.

Medan dakwah mereka juga berbeda-beda. Ada yang berdakwah di musholla, masjid, majelis taklim, bahkan hingga ada yang berdakwah di televisi, radio ataupun media sosial seperti youtube. Hingga kemudian disematkanlah gelar ustadz atau ustadzah di bahunya. 

Naasnya, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pengatahuan keislaman yang mendalam. Karena biasanya ada juga selebriti yang banting setir menjadi ustadz atau ustadzah meski baru ‘sedikit’ belajar tentang Islam dan segala disiplin keilmuannya. Ada juga gelar ustadz atau ustadzah tersebut disematkan oleh televisi tertentu –meski tidak terlalu menguasai ilmu-ilmu keislaman tetapi menghibur- untuk mengejar rating. 

Meski demikian, ada juga yang dakwah di televisi atau media sosial tersebut adalah orang yang benar-benar mendalami dan menekuni Islam karena mereka memang belajar tentang Islam dan disiplin ilmu-ilmu keislaman selama berpuluh-puluh tahun.

Kehadiran ustadz atau ustadzah di televisi atau media sosial tersebut tidak jarang membuat masyarakat heboh karena materi-materi yang mereka sampaikan begitu kontroversial. Seperti kenikmatan surga adalah pesta seks, anjuran untuk tidak menjadi dokter hewan bagi seorang muslim, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan Kemenag, Universitas Islam Negeri, Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya untuk melakukan standarisasi dai. Hal itu dilakukan agar materi dakwah yang disampaikan para dai, ustadz, dan ustadzah tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. 

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah standari dai tersebut itu seperti apa? Apakah semua dai akan distandarisasi? Bagaimana pola dan mekanismenya? Apakah standarisasi sama seperti sertifikasi? Apakah khatib juga akan distandarisasi? dan Kapan standarisasi akan efektif dilaksanakan? 

Jurnalis NU Online, A Muchlishon Rochmat, berhasil mewawancarai Ketua Komisi Dakwa KH Cholil Nafis untuk memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan ‘standarisasi dai’ ini. Berikut hasil wawancaranya:

Belakang ini, banyak ustadz –baik yang ada di televisi ataupun media sosial- yang mengebohkan masyarakat karena pernyataan yang mereka seperti pesta seks adalah nikmat surga, mengaitkan operasi cesar dengan gangguan jin, dan lainnya. Bagaimana menanggapi itu?

Keberadaan para ustadz yang ada di televisi, radio, ataupun frekuensi-frekuensi publik lainnya seharusnya menjadi perhatian yang serius. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, standarisasi para ustadz. Baginya, ini harus dilaksanakan agar para ustadz tersebut memiliki kualifikasi yang memadahi karena mereka berbicara di depan ratusan ribu bahkan jutaan penonton.

Kedua, ustadz-ustadz juga perlu koreksi diri atau muhasabah. Mana dalil-dalil yang masih parsial. Mana yang harus dilengkapi dengan dalil yang lain. Sehingga hukum atau ceramah yang disampaikan tidak membuat resah masyarakat. 

Apakah yang dimaksud dengan standarisasi? Apakah standarisasi sama dengan sertifikasi?

Sebenarnya standarisasi berbeda dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi, orang baru boleh ceramah kalau mendapatkan sertifikat. Tetapi kalau standarisasi itu lebih kepada kualifikasi seperti orang yang bergelar S1, S2, dan S3. Soal  dipakai atau tidak itu terserah kepada ‘pasar’, orang yang ‘memakainya.’ Pemakainya itu sudah bisa mengukur. Ini membutuhkan dai yang standarnya A. Ini membutuhkan dai yang standarnya B. Kita bisa mengkualifikasikan itu. 

Kita ingin memperbaiki kualitasnya dari pada mengekang siapa yang berhak untuk ceramah dan siapa yang tidak berhak untuk ceramah. Selama ini kita masih bertumpu kepada kekuatan masyarakat. Artinya, masyarakat yang mengundang, masyarakat yang membayar, dan masyarakat yang punya acara. Itu berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia atau Brunei. Orang yang menjadi dai itu adalah atas biaya negara.   

Yang distandarisasi apa saja nantinya?

Pertama, kita akan melakukan standar dasar seorang dai yaitu kemampuan orang di bidang agama. Apakah dia sudah layak menyampaikan ilmu itu di publik. Ada standar yang memang untuk hanya mengajar seperti mengajar Iqra, mengajar tajwid, mengajar tafsir. Kita ada standar dasar bahwa orang yang berbicara di publik itu minimal bacaan Al-Qur’annya bagus, mengerti agama dengan baik.

Kalau dia ceramah di televisi, pertama dia harus mengetahui tentang paham-paham keagamaan di Indonesia. Jadi dia tidak nabrak-nabrak ke yang lain. Kedua, mengetahui perbedaan-perbedaan ulama. Jika para ustadz tersebut menguasai sesuatu yang khilafiyah maka mereka bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada umat. 

Ketiga, dia paham hubungan antara agama dan negara termasuk pilihan Pancasila ini sebagai dasar negara sehingga dia tidak menyoroti kesepakatan yang sudah disepakati. Bahwa NKRI adalah sebuah kesepakatan dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam bingkai NKRI. Terakhir, dia memahami konteks pembicaraan dan wawasan tentang lingkungan dan masyarakat sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi.

Berarti semua akan distandarisasi atau hanya yang di media saja?

Kita sedang berkoordinasi dengan pihak terkait. Ke depan, orang yang bicara di televisi atau publik itu harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang kredibel seperti Kemenag, UIN, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Biasanya dengan adanya rekomendasi itu ada pertanggungjawaban terhadap sebuah lembaga. 

Sekarang banyak terjadi kesalahpahaman dan sensasi itu biasanya dari dai yang tidak jelas afiliasi paham keagamannya. Ketika dia tidak afiliasi, dia tidak paham agama, tidak paham pemikiran di Indonesia. Sehingga menyinggung yang lain. Sesuatu yang tidak qath’i (pasti) dibikin qath’i. Sesuatu yang tidak muttafaq alaih (semua ulama menyepakati) dibikin muttafaq alaih. Dan menganggap kebenaran tunggal dan meyalahkan yang lain. Padahal itu adalah wilayahnya khilafiyah (perbedaan pada cabang). 

Kalau yang aktif berdakwah di media sosial seperti Youtube bagaimana?

Saya pikir Youtube itu adalah regulasi yang lain. Saya pikir masyarakat bisa menontonnya ketika itu dianggapnya benar. Kalau orang yang melakukan yang macam-macam dan mengarah kepada kriminal, dia akan diproses secara hukum. 

Menurut saya, karena Youtube itu bebas dan semua bisa mengakses dan meng-upload-nya maka hanya orang yang aktif saja yang menggunakannya. Kita mencermati saja, kalau itu melanggar maka kita kasih perlakuan. Di pedoman dakwah itu ada pedoman dai. Kalau ada dai yang membuat kontroversi dan masalah, maka kita akan kasih pembinaan kepada yang bersangkutan.

Ada anggapan bahwa standarisasi itu adalah sebuah pengekangan karena mau berdakwah saja masa harus diatur. Bagaimana itu?

Sekarang adalah zaman kualifikasi dan standarisasi. Jadi bukan melarang, tetapi kalau anda kompeten ya silahkan. Yang dilarang adalah orang yang tidak kompeten tetapi membuka praktik. Dokter saja tidak boleh membuka praktik kalau dia tidak memiliki sertifikat kompetensi. Untuk menjadi konsultan dan manajer saja harus memiliki sertifikat kompetensi. 

Kita menghindari praktik orang yang tidak kompeten. Sebenarnya kita melindungi masyarakat dan umat. Jangan sampai mereka yang berdakwah itu menyampaikan sesuatu yang sesat sehingga nanti malah menyesatkan. Sebenarnya apapun memang harus diatur di dunia kualifikasi seperti sekarang ini. Sekarang harus dipilah. 

Selain kompetensi, kita juga akan menilai konsistensinya. Jangan sampau kita tahu, tetapi perilakunya tidak mencerminkan pengetahuan kita tersebut. Di dalam berdakwah agama juga ada perilaku yang harus dinilai. Perilaku tersebut bisa dilihat dari track record nya. Meskipun dia ustadz dan lulusan S3, tetapi dia sudah pernah melakukan tindak pidana kriminal maka ia harus diberi sanksi untuk menyampaikan kebenaran di depan umum.  

Sebenarnya ini sama dengan pofesional lainnya. Kita arahnya ke sana. Siapa yang profesional nanti kita serahkan kepada ‘pasar’. Nanti mereka akan memilih yang seperti apa. 

Artinya orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi tersebut sudah terjamin kredibilitasnya dalam menyampaikan dakwah di publik?

Orang-orang yang sudah diberi rekomendasi dan terstandarisasi itu adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi. Contoh misalnya saya di MUI banyak mendapatkan pertanyaan dari luar negeri terkait dengan ustadz yang akan dikirim ke sana. “Pak, ustadz ini baik atau tidak? Pak, ustadz ini bermasalah apa tidak?” 

Kalau kita tidak memfasilitasi itu, berarti kita tidak melayani umat. Sekarang hanya ustadz yang tidak ada kualifikasinya. Ada artis yang tiba-tiba menjadi ustadz. Yang penting bonek aja ngomong di publik. Dia sudah dipanggil ustadz.

Sampai saat ini proses standarisasi ini sudah sejauh mana?

Secara regulasi dan kebijakan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenag, KPI, dan Menkominfo untuk membahas tentang regulasi dan ini sedang berlangsung. Bulan depan, kita melakukan konsinyering untuk finalisasi.

Selain itu, kita juga sudah memiliki peta dakwah dan pedoman dakwah. Pedoman dakwah ini yang nantinya akan kita godok sehingga menjadi akademi dakwah. Jadi, nanti kita ada proses pelatihan. Ini bisa dilakukan oleh kita ataupun lembaga tertentu tetapi kita akan mengadakan proses tes terkait tentang standar. Ini masih basic, ini intermediate, ini sudah advance. 

Kalau di tingkatan-tingkatan; ini tingkat lokal, ini tingkat provinsi, ini tingkat nasional, dan ini tingkat internasional. Itu ada kualifikasinya masing-masih. Masa ada yang tidak menguasai bahasa asing sama sekali mau diletakkan di tingkat internasional. Ini kan tidak mungkin. Minimal yang di tingkat internasional harus menguasai satu bahasa, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris. Paham pemikiran secara internasional. 

Kapan standarisasi dai ini akan efektif dilaksanakan?

Kalau pelatihannya tahun depan. Tetapi kebijakannya kita sedang buat sejak tahun ini. Minimal awal itu kan ada rekomendasi dulu (dari pihak-pihak terkait seperti Kemenag, MUI, UIN, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya) bahwa orang ini memiliki kualifikasi sebagai dai. Kita wawancara, kita tes kemampuannya.

Ke depan, kita akan standarisasi seperti uji kemampuan atau kompetensi. Kompetensinya sudah sampai dimana. 

Bagaimana dengan khotib salat Jum’at? Apakah akan distandarisasi juga?

Kalau khotib kan bagian yang sangat spesifik. Kalau itu sudah kita bahas berkali-kali dengan Kementerian Agama untuk dilakukan standarisasi juga. Bahkan kalau bisa mereka bisa diangkat sebagai penyuluh agama. Jadi, penyuluh agama itu berbasis masjid. Sementara ini penyuluh agama yang jumlahnya 60 ribu itu kadang-kadang mereka tidak memiliki binaan khusus. 

Bagaimana kalau itu dimaksimalkan melalui masjid. Jadi orang yang diangkat sebagai penyuluh agama berbasis masjid tersebut adalah orang yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Termasuk honornya dan pembinaan ummat. Baru setelah itu dilakukan standarisasi. Misalnya bacaan Al-Qur’annya bagus. Kalau berceramah dia harus mengerti tentang tafsir-tafsir Al-Qur’an. Mengerti tentang fikih khilafiyah salat. Fikih-fikih sosial tentang tradisi kemasyarakatan. 

Dengan demikian, aktivitas masjid juga akan ‘dipantau’?

Selama ini, kalau ada masjid yang menggelar pengajian itu bertumpu kepada takmirnya. Siapa yang diundang oleh takmir. Maka dari situ, orang yang diundang harus berdasarkan kualifikasi tadi. Misalnya ustadz ini memiliki kualifikasi untuk mengajar kitab, ustadz ini berceramah. 

Jadi, kalau kita sudah ada kualifikasinya, kita akan mudah memberikan rekomendasi. Bukan hanya kemampuan, tetapi juga konsistensi terhadap ilmu dan imannya. Kalau hanya kualifikasi keilmuan, banyak sekali yang memiliki kualifikasi tersebut. Tetapi sekarang ada kompetensi. Itu didapat dari uji kompetensi dan konsistensi dengan keilmuannya. Seperi dokter. Dia mengerti ilmu kedokteran, tetapi kalau dia tidak konsisten dengan keilmuannya maka akan banyak terjadi mal-praktik.  

Di saat mal-praktik, di saat dia paham tafsir tetapi yang dibawa aliran sesat maka akan membuat kekacauan. Ilmunya banyak, ilmu tafsirnya bagus, tetapi dia membawa ajaran sesat itu akan repot.

Apakah standarisasi ini akan dilakukan berkala untuk mengecek konsistensi para dai? Atau bagaimana?

Iya, kalau kita menjadi asesor itu kan ada uji berkala. Umpamanya, dia melaporkan hasil dakwahnya. Dimana dan apa saja yang disampaikan. Kita bisa cek dari situ. Apakah ada resistensi atau tidak. Kalau dia dikasih standarisasi, tetapi dia tidak pernah dakwah maka bisa jadi ilmu dakwahnya bisa hilang. Misalnya dia setahun tidak pernah khutbah, itu bisa kaku lagi untuk berkhutbah. Itu baru khutbah. 

Bagikan:
Jumat 11 Agustus 2017 7:0 WIB
Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya
Secara Kuantitas, Pendidikan NU Tidak Ada Tandingannya
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang bergerak dalam berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, seni budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, NU giat dalam menggalakkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Hal itu terbukti dengan berdirinya 31 universitas Nahdlatul Ulama yang berdiri dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. 

Selain itu, tentu masih ada banyak lagi kampus-kampus yang berafiliasi dengan NU atau didirikan oleh kader-kader NU, tapi tidak terdaftar pada struktural NU. Jumlahnya ratusan. Mulai dari sekolah tinggi hingga universitas.  

Pada tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah sampai Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, satuan pendidikan yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU adalah sekitar 48 ribu. Sedangkan untuk pondok pesantren, ada sekitar 23 ribu pesantren yang tergabung di dalam Asosiasi Pesantren NU atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU).

Muktamar ke-30 tahun 1999 yang diselenggarakan di Lirboyo Kediri bisa dibilang sebagai momentum penting dalam sejarah pengembangan pendidikan NU. Pada Muktamar ini, NU menegaskan untuk serius dalam memperkuat tata kelola pendidikannya. Lalu, tahun 2001 LP Ma’arif NU menggelar Rakernas. Di antara hasil Rakernas adalah membagi satuan pendidikan dalam tiga kategori sekolah atau madrasah, yaitu: Pertama, satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma'arif.

Kedua, satuan pendidikan yang didirikan oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU bekerja sama dengan LP Ma'arif. Terakhir, yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana pendidikan NU bisa berkembang begitu pesatnya? Apa yang menyebabkannya? dan Apakah kuantitas yang begitu meruah dibarengi dengan kualitas yang memadahi? 

Untuk menjawab itu, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat mewawancarai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) dan juga Ketua LP Ma’arif PBNU. Berikut hasil wawancaranya:

Seperti apa pendidikan NU saat ini?

Secara kuantitas, saya kira pendidikan NU tidak ada tandingannya. NU adalah ormas yang memiliki lembaga pendidikan terbesar di Indonesia. Sampai sekarang pendidikan NU terus berkembang.

Faktor apa yang menyebabkan pendidikan NU begitu meruah?

Pendidikan NU bisa eksis dan bertahan bahkan semakin banyak karena mentalitas kader-kader NU di bidang pendidikan sangat kuat. Itu didasari oleh etos kerja mereka yang tumbuh dari ajaran agama.

Salah atu ajaran agama yang menjadi pegangan kader-kader NU dalam bidang pendidikan adalah bahwa menyelenggarakan pendidikan itu tanda dari ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bekal amal ibadah yang pahalanya tidak putus-putus meski sudah meninggal. 

Dari ajaran agama itu, etos ini menjadi nilai yang hidup dan mengakar kuat di dalam diri Nahdliyin. Sehingga kalau kita tanya berapa jumlah sekolah, berapa jumlah madrasah, lembaga formal, informal, atau pun nonformal, pasti yang terbanyak orang NU.
 
Orientasi pendidikan NU itu seperti apa?

Ilmu pendidikan zaman modern selalu mengaitkan bahwa output dari orang yang belajar adalah akses kerja. Pada dasarnya pendidikan itu ada input, proses, dan output. Di dalam standar pendidikan nasional, ada delapan output. Ouput adalah salah satu standar kompetensi kelulusan. Kalau ada mahasiswa S1 di bidang musik, dia bisa apa dan bekerja dimana.

Kalau dulu tidak ada urusan yang seperti itu karena yang namanya bekerja itu adalah akibat dari proses hidup. Mereka bebas untuk hidup seperti apa, namun yang terpenting adalah mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga orientasi pendidikan pada zaman itu betul-betul berorientasi pada proses. 

Kalau disebut-sebut bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia atau pendidikan karakter yaitu sebenarnya pendidikan NU. Pendidikan karakter orientasinya adalah pada keteladanan guru. 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu ada delapan. Yang 3 tidak terkait dengan guru, yaitu standar pendanaan, manajemen, dan sarana-prasarana. Sedangkan yang 5 selalu berkaitan dengan guru. Oleh karena itu, guru itu betul-betul merupakan kunci perubahan.

Model pendidikan NU?

Model pendidikan NU itu adalah model pendidikan yang sangat bagus. Dalam artian, saat kita mendidik orang itu jangan terlalu disibukkan outpunya tetapi lebih menyibukkan dengan bagaimana proses dari pendidikan itu, yaitu bagaimana memanusiakan manusia.

Tujuannya?

Ilmu yang bermanfaat adalah merupakan salah satu tujuan daripada pendidikan yang ada di NU. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, baru kemudian bermanfaat untuk orang lain. Makanya pendidikan di NU tidak pernah memikirkan tentang seperti apa sekolahnya akan dibangun.

Misalnya seperti pesantren-pesantren besar NU yang ada saat ini itu tidak pernah memikirkan bagaimana membangun gedung, tetapi bagaimana seorang guru -yang punya pengaruh besar di dalam proses pendidika itu- tumbuh sebagai guru laku dan guru yang memberikan keteladanan.

Oleh karena itu, jumlah pendidikan NU sangat banyak karena dua hal. Pertama, memegang teguh nilai ilmu yang bermanfaat dan yang kedua adalah berorientasi kepada proses penciptaan pendidikan karakter.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj selalu mengatakan bahwa kalau lahir dan sekolah di NU tidak akan ada yang menjadi teroris. Karena proses pendidikannya itu sangat menentukan bagaimana antara ilmu agama dihubungkan dengan adat istiadat setempat sebagai infrastruktur agama. 

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaiaman kalau konsep itu dihadapkan dengan orientasi pendidikan saat itu yaitu akses kerja?

Kalau pola ini diterapkan sekarang, maka dianggap kurang berkualitas karena tidak pernah berfikir pada pasca proses. Pendidikan sekarang selalu dikaitkan dengan dunia kerja yang polanya terus berkembang sesuai dengan modernitas dan industri sehingga keahlian juga semakin tumbuh dan berkembang.

Pendidikan keahlian-keahlian itu yang harus disiapkan oleh sekolah. Sehingga ukuran pendidikan disebut berkualitas atau tidak itu selalu dihubungkan dengan akses kerja. Kalau anda sudah terdidik di sebuah sekolah dan kemudian lulus, anda bisa apa dan diterima dimana. Itu pola pendidikan saat ini. 

Lalu, bagaimana menghadapi itu?

Karena sekarang harus berurusan dengan kualitas atau mutu dan pendidikan dihubungkan dengan kerja maka mau tidak mau NU juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan harus diakui bahwa dalam konteks ini NU agak tertinggal. 

Jadi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tujuan pendidikan, NU itu agak lambat dalam arti bahwa NU masih tetap saja berorientasi kepada dua hal dia atas, yaitu ilmu yang bermanfaat dan proses. 

Bagaimana memperbaikinya?

Harus segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Banyak juga lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau madrasah NU, lembaga-lembaga pendidikan pesantren NU yang sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa belum sepenuhnya bisa karena begitu banyaknya jumlah lembaga pendidikan NU. 

Terus, bagaimana caranya melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut dan harus dimulai dari mana?

Pertama kita bicara peran negara. Ada empat tujuan daripada didirikannya negara ini, diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah tujuan utama dari bernegara dan ini kaitannya dengan pendidikan. Mencerdaskan itu bukan hanya pada aspek kognitif saja, kecerdasan itu kan mencerdaskan kehidupan. Artinya, implementasi dari ilmu pendidikan itu melahirkan kemudahan-kemudahan dan produktivitas-produktivitas dimana anak bangsa bisa dengan mudah menciptakan kesejahteraannya. 

Itu adalah kebijakan negara menciptakan kebijakan-kebijakan. Derivasi dari tujuan bernegara ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dirumuskan di dalam UUD 1945. Ada banyak pasal-pasal yang menjelaskan mengenai bagaimana cerdas dalam kehidupan. Intinya adalah pendidikan itu merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang harus disiapkan oleh negara.

Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan dan tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu masih terjadi dimana-mana. Misalnya, sarana antara madrasah dan sekolah negeri beda, perlakuan di Papua dan di Jawa beda. Ini tidak boleh terjadi. 

Kedua kita bicara internal. NU juga harus memperbaiki manajemen yang ada dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang mengajar di sekolah-sekolah NU.     

Rabu 9 Agustus 2017 18:54 WIB
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Di Balik FDS Ada Agenda Pembunuhan Madrasah Diniyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Menurut PBNU, konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. 

Atas dasar pertimbangan di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan, untuk:

1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.

Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin pernah menyampaikan penolakan NU tentang kebijakan itu langsung kepada Presiden Joko Widodo. Begitu juga Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Saat ini Permendikbud sedang digodok untuk dijadikan Perpres. NU tetap pada pendiriannya, tanpa menawar-nawar, bahwa kebijakan Mendikbud harus dicabut. Bagaimana upaya-upaya NU untuk menolak itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H. Arifin Junaidi di gedung PBNU.   

Pengawalan supaya Perpres itu bagaimana? 

Saya sebagai Ketua Ma’arif, sudah siap mengawal itu. Saya sudah konsultasi ahli hukum untuk mengawal dan mendampingi ke ranah hukum. Dari daerah-daerah sudah siap muridnya untuk berdemo. Karena apa, menurut UU Otonomi daerah itu kepala daerah itu berwenang untuk mengatur kebijakan, pendidikan salah satunya. Jadi, nanti sekolah SMP-SMA itu akan diatur kepala daerah, gubernur, dan bupati. Mereka akan siap menyampaikan aspirasi kepada DPRD.

Jadi kita lihat, kalau Mendikbud bilang akan dilaksanakan, karena ini masih berlaku dan belum ada Perpres, kita turun. Pokoknya kita tidak tawar-tawar menawar lagi soal FDS. Kita minta itu dicabut. 

Alasan Mendikbud kan selalu bahwa five day school itu adalah memperkuat madrasah. Dalam five day school setelah pulang SD pada jam biasanya, anak-anak masuk ke madrasah diniyah. Dan itu menjadi bagian five day school. 

Ya itu pertanyaannya kita kalau sudah berjalan seperti itu, buat apa? Buat apa? Ini kan sudah berjalan. Kenapa harus ada aturan? Kalau sudah seperti itu berjalannya. Ini pembohongan. Ini kebohongan publik. 

Maksudnya ada agenda di balik itu?

Ya, kalau menurut saya, agenda membunuh madrasah diniyah. Kalau dia bilang untuk penguatan madrasad diniyah, itu kebohongan publik. Kalau dia bilang, SD pulang ke madrasah diniyah, seperti yang berjalan sekarang, lalu buat apa dibikin aturannya? 

Kalau alasan penguatan karakter?

Kalau kurikulum 2013 dijalankan dengan baik. Itu pembentukan karakter sudah dengan sendirinya di dalamnya. Karena apa, di dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran, ada pendidikan yang disebut dangan kompetensi inti spiritual. Yang kedua ada inti sosial. Yang ketiga kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Nah, dua yang pertama ini; kompetensi sepritual; di sinilah pembentukan akhlak bangsa Indonesia yang beragama. Sedangkan kompetensi sosial inilah pembentukan karakter bangsa yang mempertahankan NKRI. Kalau ini dijalankan, tidak usah pembentukan karakter. 

Jelas ada agenda yang disembunyikan?

Ada yang disembunyiakan. Sekarang yang dijadikan alasan diputusakan Permendikbud dalam rapat terbatas kabinet, Ratas. Saya tanyakan Ratas itu, terjadi Februari 2017. Mendikbudnya bilang, sekarang sudah keputusan Ratas. Nah, dikonfrontir, rapat Ratas itu dilakukan Februari 2017. Muhadjir mewacanakan full day scholl itu tiga hari setelah dilantik pada bulan Juni 2016, gitu lho. Bagaimana ini dikeluarkan dulu baru Ratasnya dijadikan dasar. Ini kan kebohongan publik lagi. 

Mungkin karena dulu full day school sekarang sekolah lima hari five day school?

Ya, tapi ratasnya itu ratas pariwisata. Ratas pariwisata. Bukan pendidikan. 

Sekarang kita melihat begini menolak optional. Saya sampaikan juga, sekolah berjalan 5 hari enam sudah berjalan. Ini tanpa adanya regulasi. Lalu buat apa adanya regulasi untuk itu. Nah, saya sampaikan, kalau nanti regulasi optional, lalu gubernur, bupati, wali kota diintruksikan oleh Mendagri untuk menerapkan sekolah lima hari, anak-anak SD, meskipun berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, ya tetap saja anak-anak kita yang di sekolah negeri itu tidak ke madrasah diniyah. Itu pembunuhan juga. 

Rabu 26 Juli 2017 6:3 WIB
Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada
Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada
Nadirsyah Hosen.
Setelah sistem kekhalifahan runtuh pada tahun 1924, dunia Islam terbelah menjadi dua: ada kelompok yang ingin mendirikan sistem khilafah lagi dan ada juga kelompok yang memilih sistem lain –seperti republik, kerajaan, kesultanan, dan lainnya- dari pada menghidupkan kembali sistem khalifah. Masing-masing memiliki pendukung dan argumen. 

Selain itu, muncul pula terma Islam politik dan politik Islam. Di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam, terjadi polemik antara Islam politik dan politik Islam. Begitupun di Indonesia. Meski memiliki cara yang ‘berbeda’, namun keduanya memiliki semangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalah kehidupan berpolitik dan bernegara.

Di Indonesia, juga ada kelompok yang mengaku membela Islam dengan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak bersedia untuk ikut berdemokrasi. Mereka menggunakan cara-cara di luar parlemen untuk membela Islam.

Lalu, bagaimana sebetulnya praktik Islam politik dan politik Islam di Indonesia saat ini? Dan bagaimana keduanya mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia? Bagaimana menanggapi kelompok yang ada di ‘jalan’ dan tidak ikut berdemokrasi? 

Untuk menguraikan itu, Jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand yang juga menjadi Dosen Senior Hukum di Universitas Monash Australia Prof Dr Nadirsyah Hosen atau biasa disapa Gus Nadir. Berikut hasil wawancaranya:

Sebetulnya, apa perbedaan Islam politik dan politik Islam, Gus?

Sebenarnya sudah banyak buku dan tulisan yang membahas tentang Islam politik dan politik Islam. Intinya, Islam politik lebih menekankan dan menerapkan simbol-simbol atau atribut Islam di dalam berpolitik. Sementata, politik Islam lebih mengedepankan Islam sebagai sebuah nilai. Mereka tidak melulu menggunakan atribut-atribut Islam dalam kegiatan berpolitik.

Bagaimana Gus Nadir melihat praktik dari keduanya di Indonesia dalam konteks hari ini?

Sekarang, di Indonesia terjadi tarik menarik antara keduanya. Ada sebagian yang mengikuti sistem politik yang ada, ikut pemilu. Lalu, mereka memperjuangkan Islam dengan gerakan-gerakan politik. Itu sah-sah saja. 

Tetapi sekarang ada orang yang berada di luar mekanisme demokrasi. Dia ada di jalanan dan tidak bersedia untuk ikut proses demokrasi tetapi dia mengklaim bahwa sedang membela Islam. Kalau dia ikut berdemokrasi, maka dia bisa membela Islam dalam konteks meloloskan kebijakan-kebijakan yang pro Islam. 

Tapi ada semacam ‘ketakutan’ dari masyarakat kalau ada partai yang mengedepankan Islam politik. Bagaimana itu, Gus?

Kita lihat partai-partai Islam misalkan seperti PKS. Ketika pertama kali muncul PKS dulu banyak orang yang khawatir. Tetapi sekarang kita melihat semakin lama PKS itu semakin demokratis.

Apa yang menyebabkan kok bisa seperti itu?

Proses demokrasi mendemokratiskan mereka. Jadi, proses demokrasi tidak membuat mereka menjadi menguat, membuat mereka ‘semakin Islami.’ 

Nah, ini berbeda dengan orang yang berada di jalanan dan tidak ikut proses demokrasi. Dia akan semakin mengeras. Misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, sekarang mereka dibubarkan tetapi kan bisa daftar lagi nanti. 

Tetapi kalau mereka memang tidak anti-NKRI maka mereka harus mengikuti proses demokrasi seperti pemilu. Mereka bisa bertarung di sana. Tetapi kalau teriak-teriak di jalan dan menganggap demokrasi itu toghut dan kufur itu tidak dibenarkan. 

Jadi Apakah bisa disimpulkan bahwa mereka yang mengikuti mekanisme demokrasi akan ikut demokratis?

Saya percaya bahwa orang yang mengikuti mekanisme demokrasi Pancasila, dia akan tertarik ke tengah. Karena moderasi itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam politik. Dia harus negosiasi dan mempertimbangkan isu-isu lain. 


Yang repot adalah mereka yang ada di ‘jalanan’ karena tidak ada proses yang menarik ke tengah. Yang ada mereka selalu menguat dan mengeras.  

Bisa dibuatkan simplifikasinya, Gus?

Misalnya tujuh juta orang yang ikut demo itu kalau dihitung sebagai perwakilan untuk kursi DPR itu akan dapat berapa kursi. Di jalanan mereka memang banyak, tetapi karena ada mekanisme demokrasi dan pemilu, kalau misalnya orang-orang tersebut dihitung dari daerah saja maka mereka hanya akan mendapatkan satu kursi saja di DPR. Karena ada sebaran kursi dan mekanisme yang harus diikuti.

Kalau banyak-banyakan massa, ya banyakan massa PKB di Jawa. Ini yang saya maksud, kalau kita masuk mekanisme maka kita akan tertarik ke tengah. Itulah politik. Dan silahkan perjuangkan lewat jalur itu. Tapi kalau kita kita tidak proses itu dan berada di ‘jalan’, yang terjadi adalah kita mempolitisasi Islam. 

Untuk menyikapi mereka yang ada di ‘jalan’ seperti itu apa?

Selama itu tidak melanggar aturan dan ketertiban umum, itu adalah bagian dari demokrasi dan kita apresiasi. Tapi ada aturan main dan aturan inilah yang seharusnya ditaati. Masalahnya mereka yang ada di ‘jalanan’ adalah para penyelundup demokrasi. 

Maksudnya penyelundup demokrasi?

Mereka menggunakan kosakata demokrasi tetapi sebenarnya ingin membunuh dan menghancurkan demokrasi. Misalnya seperti ini, mereka turun ke jalan adalah sebuah kebebasan mereka masing-masing. Tetapi jika isu yang diangkat adalah untuk menggoyang pilar bangsa, maka itu tidak diperkenankan. Kalau tidak ada izin, mereka juga tidak boleh melakukan turun ke jalan seperti itu. 

Di luar negeri, kalau melakukan demonstrasi juga harus memiliki izin dan rute yang jelas. Hal itu diterapkan karena ketertiban umum tidak boleh terganggu.   

Gus Nadir melihat demokrasi di Indonesia itu bagaimana?

Demokrasi membutuhkan kedewasaan dan butuh proses. Demokrasi kita baru sebentar, yaitu mulai tahun 1998. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, lima puluh sampai tujuh puluh tahun pertama berdemokrasi mereka perang saudara. Kita tidak ada perang saudara. 

Pelan-pelan kita kita akan bergerak ke demokrasi yang lebih dewasa. Tetapi itu butuh waktu dan kesiapan institusi sosial termasuk ormas-ormas Islam. Bagaimana akan berdemokrasi kalau misalnya ada ormas Islam yang tidak demokratis. Misalnya ormas FUI, sekjennya tidak pernah berganti karena dari dulu hingga sekarang masih dipegang Al-Khatthat. Oleh karena itu institusi sosial juga harus diperkuat untuk menuju demokrasi yang lebih dewasa.

Ada anggapan bahwa Perppu tentang ormas bisa digunakan untuk menghantam lawan politik. Bagaimana menanggapi itu?

Kalau untuk menghantam lawan politik berarti yang dibubarin siapa. FPI kan bukan. Ini kah HTI yang dibubarkan. Yang salah itu bukan Perppu tetapi yang salah adalah pemerintah yang sebelumnya yang menerima HTI sebagai ormas.

Itukan persoalannya. Kenapa yang tidak sepakat dengan Pancasila dan UUD 1945 diakui dan dikasih berbadan hukum. Kalau mau membenarkannya kan susah.

Terakhir Gus, Bagaimana Islam Indonesia ini ke depan?

Menurut saya Islam di Indonesia akan menjadi contoh dunia. Saya optimis bahwa Islam di Indonesia akan menjadi contoh bagaimana membangun peradaban dunia. Dan NU akan menjadi salah satu mercusuarnya karena sedang bergerak ke arah sana. Kita bicara secara spiritual maupun bicara secara hitung-hitungan normal, kita sudah bergerak ke arah sana. Tapi itu butuh waktu. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG