Sejumlah Kegiatan Digelar NU Lampung Jelang Rapat Akbar Tolak FDS

Sejumlah Kegiatan Digelar NU Lampung Jelang Rapat Akbar Tolak FDS
Bandar Lampung, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung KH Sholeh Bajuri menjelaskan bahwa berbagai rangkaian langkah aksi  akan digelar dalam rangka menolak Kebijakan Kemendikbud tentang Lima Hari Sekolah atau Five Days School (FDS).

Diantaranya adalah Pertemuan dan dialog dengan Pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI) Pusat Gus Lukman yang akan membahas tentang Maksimalisasi Peran RMI terkait Program Ayo Mondok dan Penolakan terhadap FDS.

"Kegiatan dialog ini akan dilaksanakan pada malam hari setelah Kegiatan Pembukaan Liga Santri di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur pada Hari Senin 28 Agustus 2017," katanya saat ditemui pada diskusi rutin Bahtsul Masail  di Bandarlampung, Sabtu (26/8) malam.

Ia menambahkan bahwa pada Acara Pembukaan Liga Santri yang akan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan dihadiri oleh sekitar 5000 orang tersebut juga akan dimaksimalkan untuk menyerukan penolakan terhadap FDS.

Puncak dari kegiatan penolakan FDS di Provinsi Lampung lanjutnya adalah Rapat Akbar yang akan dihadiri oleh ribuan warga Nahdliyyin dari seluruh penjuru Provinsi Lampung pada Selasa (29/8) di Lapangan Kantor DPRD Provinsi Lampung.

"Kita akan menggelar Rapat Akbar dengan diisi berbagai macam kegiatan seperti Istighotsah, Orasi Penolakan dan penandatangan pernyataan penolakan FDS," katanya seraya menambahkan bahwa Ketua DPRD Provinsi Lampung juga akan menandatangani pernyataan penolakan tersebut.

Ia berharap rangkaian langkah yang dilaksanakan nantinya akan benar-benar berkualitas dan akan dapat berhasil sesuai dengan rencana.

Sementara Wakil Sekretaris Jendral PBNU Muhammad Aqil Irham yang hadir pada diskusi tersebut mengingatkan agar Rapat Akbar Penolakan FDS NU Lampung yang akan dihadiri oleh massa yang banyak tersebut harus benar-benar sesuai dengan niat awal.

"Jangan sampai Rapat Akbar tersebut diboncengi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat memunculkan masalah lain yang tidak diinginkan serta tidak terkait dengan penolakan FDS," harap Pengurus PBNU asal Lampung ini. (Muhammad Faizin/Fathoni)
BNI Mobile