IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Mencari Pemimpin yang Berani Berkorban

Sabtu 2 September 2017 15:30 WIB
Bagikan:
Mencari Pemimpin yang Berani Berkorban
Ilustrasi (ideje.hr)
Jika ada masalah di suatu negara, organisasi atau lembaga, yang memiliki tanggung jawab paling besar atas kinerja adalah pemimpinnya. Kualitas seorang pemimpin menentukan capaian atas organisasi yang dipimpinnya. Karena itulah upaya merekrut pemimpn yang terbaik dalam setiap tingkatan menjadi tema besar yang dibahas oleh para ahli dari waktu ke waktu. Menemukan orang yang tepat untuk memimpin berarti sudah menyelesaikan setengah dari pekerjaan.

Secara teknis, banyak orang yang memiliki kemampuan manajerial, tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah mencari orang yang amanah, yang dapat dipercaya untuk menjalankan visi dan misi lembga yang dipimpinnya. Keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia menempatkan amanah yang dipercayakan kepadanya di atas kepentingan pribadinya, bukan sekedar soal keahlian teknis bagaimana mengelola orang lain. Lembaga pendidikan, banyak mengajarkan bagaimana teknik-teknik kepemimpinan. Nilai kepemimpinan, lebih banyak dilahirkan dalam ajaran agama dan moral.

Momentun hari raya Idul Adha ini mengingatkan kembali tentang pentingnya kemauan pemimpin untuk bersedia berkorban atau menunda kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lebih besar. Kebanyakan orang yang berebut untuk menjadi pemimpin dikarenakan motivasi untuk kaya, terkenal, berkuasa, atau motif-motif pribadi lainnya, sekalipun retorika yang diucapkan adalah demi kepentingan rakyat atau masyarakat. Perilaku yang ditampilkan ketika memimpin adalah membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya atau dalam banyak kasus adalah melakukan tindakan korupsi.

Nabi Ibrahim dan Ismail telah memberi teladan kepada kita, bagaimana bapak dan anak atau pemimpin dan pengikut ini mematuhi ketetapan yang Maha Kuasa untuk mengorbankan apa yang paling mereka cintai, yaitu anak kesayangan bagi Ibrahim dan bahkan hidup itu sendiri bagi Ismail. Nabi Ismail bersedia menjalani perintah ayahnya karena adanya keyakinan penuh bahwa perintah yang dilakukan mengandung kebenaran, apa pun risikonya. Ujian akan  pengorbanan diri tersebut berakhir dengan kebahagiaan ketika malaikat datang menggantikan Ismail yang akan disembelih dengan kambing.

Pesan inilah yang setiap tahun kita ulang-ulang melalui perayaan Idul Adha. Sayangnya, pesan paling inti tersebut tak banyak menginspirasi para pemimpin untuk meniru Nabi Ibrahim. Bukan berarti Idul Adha tidak memiliki makna, pembagian daging kurban bagi fakir miskin tetap memberi sesuatu yang berharga, sekalipun hanya bisa menikmati daging kurban selama beberapa dalam satu tahun. Jika pemimpin memiliki integritas sehingga pengikutnya percaya, maka orang-orang yang termarginalkan bukan hanya bisa makan daging satu-dua hari pada Idul Adha, tetapi mereka akan berdaya dan memiliki pilihan makan apa saja yang dikehendaki, kapan saja dia mau. Itulah yang terjadi pada negara-negara yang sudah sejahtera.

Kini, yang banyak terjadi adalah, pemimpin yang tidak mau berkorban dan karena tingkat kepercayaan pengikut terhadap pemimpin yang rendah, mereka juga tidak mau berkoban. Akhirnya masing-masing pihak berusaha memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan kasat mata, kita melihat para pemimpin yang hidup bermewah-mewahan berupa rumah besar, mobil mahal, makanan dan pakaian kelas satu sementara di sisi lainnya, rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat merasa hidup dalam kondisi tidak aman, saling curiga satu sama lain karena masing-masing mencari kelengahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, para pemimpin pun sekarang juga merasa hidup tidak aman karena perilaku penyalahgunaan wewenangnya kapan saja bisa terkuak. Sekarang atau ketika sudah selesai menjabat.

Dalam situasi saling menyendera ini, apa yang harus dilakukan. Pemimpin mementingkan diri sendiri dan rakyat berusaha berusaha mengambil segala kesempatan yang ada. Apakah kerusakan akan dibiarkan sampai taraf yang menghancurkan atau semua pihak bersedia berkorban untuk memperbaiki yang ada. Idealnya semua  pihak menyadari permasalahan yang ada, lalu bersama-sama memperbaiki keadaan. Tetapi kondisi ideal tersebut susah tercapai. Karena itu, pemimpin harus mulai membangun kepercayaan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang karena rakyat sudah bosan dibohongi terus menerus oleh pemimpinnya. Jika modal dasar kepercayaan tersebut sudah diperoleh, maka pelan tapi pasti rakyat akan mengikuti pemimpin dan negeri ini akan bisa maju dengan cepat.

Tapi yang pasti pengorbanan itu harus kita mulai dari masing-masing kita sendiri, menyebarkannya kepada orang terdekat, dan dari waktu ke waktu meluas. Jangan sampai kita berteriak-teriak meminta perubahan sedangkan diri kita sendiri tidak mau berubah. (Ahmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 26 Agustus 2017 9:30 WIB
Menunggu Sikap Bijak Pemerintah atas Sekolah Lima Hari
Menunggu Sikap Bijak Pemerintah atas Sekolah Lima Hari
Kabar akan segera diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Pendidikan Karakter sebagai pengganti Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah diharapkan menghasilkan solusi bijak. Kontroversi yang ditimbulkan oleh aturan ini adalah adanya kekhawatiran dari warga NU bahwa hal tersebut akan mematikan madrasah diniyah yang proses pendidikannya diselenggarakan sore hari seusai sekolah formal. Solusi yang memenangkan semua pihak (win-win) adalah bagaimana agar pendidikan umum maupun madrasah diniyah dua-duanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan dengan mematikan salah satunya.

Ekspresi dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh warga NU yang menolak kebijakan jam sekolah yang mengancam eksistensi madrasah diniyah seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Berbagai demo penolakan atas sekolah lima hari dengan jumlah massa sangat besar muncul di berbagi daerah secara terus-menerus. Media sosial juga menjadi sarana mengemukakan pendapat secara massif untuk menolak kebijakan itu. Dari situ seharusnya pemerintah memperhatikan aspirasi dari pelaku dunia pendidikan dengan jumlah peserta didik yang sangat besar. Apalagi selama ini, madrasah diniyah dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pemimpin terpilih sudah seharusnya memiliki kepekaan akan kondisi sosial masyarakatnya. Dalam keragaman yang sangat luas seperti Indonesia ini, tentu tidak mudah bagi presiden dan para pembantunya untuk memahami karakter dan problema masyarakat yang dihadapinya. Apalagi persoalan yang dihadapi juga sangat beragam. Ungkapan ketidaksetujuan atas kebijakan sekolah yang akan mematikan madrasah ini sudah disampaikan dengan jelas. Kini tinggal merumuskan dan memutuskan solusi terbaik.

Penguasa memiliki tanggung jawab untuk mengangkat hajat hidup orang banyak. Penguasa tidak selamanya benar karena itu harus memiliki kebesaran hati untuk mengoreksi kebijakan yang sudah diterapkan, apalagi kebijakan tersebut memiliki dampak massif dan berjangka panjang seperti kebijakan sekolah lima hari ini. Karena itulah perlu adanya kontrol dari publik supaya kebijakan yang diambil tetap selaras dengan tujuan bersama yang digariskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama selama ini adalah bagian dari kontrol terhadap pemerintah.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, realokasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan sejumlah kebijakan lainnya tentu perlu mendapat apresiasi. Tetapi, sektor pengembangan ilmu pengetahuan tampaknya kurang menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Salah satunya tercermin dalam dana riset yang komposisinya dalam produk domestik bruto (PDB) masih sangat kecil dibandingkan dengan dana riset yang dikeluarkan negara lain sehingga para peneliti mengeluh akan kondisi ini. Apakah mungkin, madrasah diniyah dianggap tidak penting sehingga tidak perlu dipikir terlalu serius? Ini akan tercermin dalam kebijakan yang akan segera dikeluarkan tersebut.

Bagaimana jika kepres tersebut tidak sesuai harapan warga NU? Akan ada banyak kemungkinan yang terjadi. Bisa saja para pengelola madrasah hanya mengeluh atau mengepresikan diri dalam demo, seminggu dua minggu, lalu isunya hilang diganti dengan yang lain. Tetapi bisa saja Nahdliyin melakukan berbagai upaya dengan sekuat tenaga agar kebijakan tersebut dibatalkan. Apalagi kebebasan berkespresi sekarang dilindungi.

Dalam sejarah perjalanan negeri ini, NU memiliki sikap lentur terhadap berbagai rezim yang berkuasa, tetapi dalam beberapa hal yang dinilai sebagai hal  yang prinsip, maka NU bersikap tegas. Contoh yang bisa dikemukakan salah satunya adalah soal respon NU terhadap RUU Perkawinan tahun 1974. Rancangan awal UU Perkawinan tersebut dinilai para kiai hanya copy-paste aturan perkawinan zaman Belanda yang tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas bangsa Indonesia. Karena itulah muncul reaksi keras dari masyarakat yang akhirnya berujung pada perombakan total sehingga akhirnya menjadi UU Perkawinan sebagaimana yang diundangkan saat ini.

NU dalam masa kepemimpian Gus Dur juga memiliki sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru, yang ketika itu tak banyak pihak yang berani bersuara. Sampai-sampai ada upaya intervensi yang dilakukan dengan kasar dalam muktamar NU di Cipasung agar Gus Dur tidak terpilih. Prinsip yang selalu dipegang NU adalah mendukung sikap pemerintah jika jika memang hal tersebut memberi maslahat tetapi akan mengingatkan jika dirasa menimbulkan mudharat. NU bukan bagian dari koalisi atau oposisi pemerintah. NU yang lahir sebelum republik ini berdiri akan terus mengawal perjalanan bangsa ini dahulu, sekarang, dan nanti. (Ahmad Mukafi Niam)


Rabu 16 Agustus 2017 15:29 WIB
Urgensi Madrasah Diniyah bagi Nahdlatul Ulama
Urgensi Madrasah Diniyah bagi Nahdlatul Ulama
Ilustrasi (siap.web.id)
Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa komunitas NU menolak keras pemberlakuan kebijakan sekolah lima hari dengan alasan hal tersebut akan mematikan madrasah diniyah. Bagi kelompok tersebut, menolak FDS (full day school) yang belakangan diplesetkan menjadi (five-day school) boleh-boleh saja, tetapi sekadarnya saja. Begitu pikiran yang terbaca pihak-pihak yang tidak paham tentang urgensi madrasah diniyah bagi warga Nahdlatul Ulama.

Ketidakpahaman tentang madrasah diniyah tersebut salah satunya tergambar dari pernyataan oleh salah satu petinggi ormas Islam bahwa madrasah diniyah seperti lembaga kursus. Analoginya, jika tokoh ormas Islam yang memiliki banyak lembaga pendidikan saja tidak paham, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini belajar Islam sekadarnya, di sekolah saja? Tentu lebih tidak paham lagi. Jika orang-orang yang tidak paham tersebut membuat sebuah kebijakan yang mempengaruhi eksistensi madrasah diniyah tanpa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan utamanya, tentu hasilnya akan jauh dari harapan. Dalam era kebebasan berekspresi dan beragamnya saluran untuk mengungkapkan luapan buah pikirannya mulai dari sekadar tulisan di medsos sampai dengan demonstrasi. Inilah yang terjadi saat ini terkait dengan pemberlakuan Permendikbud No 23 tahun 2017 yang akan diganti dengan Perpres yang saat ini masih digodok.

Madrasah diniyah merupakan pendidikan agama yang sebagian besar berlangsung sore hari atau seusai shalat maghrib. Keberadaannya tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Pada pagi hari, anak-anak, terutama usia sekolah dasar belajar di sekolah umum, lalu pada sore harinya, sekitar pukul dua siang, mereka belajar di madrasah diniyah. Berbeda dengan TPQ yang fokus dalam pengajaran membaca Al-Qur’an, madin mengajarkan materi-materi keislaman lebih lengkap mulai dari fikih, akhlak, tauhid, qur’an, hadist, bahkan siswa juga dikenalkan dengan bahasa Arab.

Madin sepenuhnya dikelola oleh komunitas masyarakat setempat. Biasanya yang mengajar adalah para ustadz lulusan pesantren yang memiliki kapasitas ilmu agama yang memadai. Mereka merelakan sebagian waktunya di sore hari, setelah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, untuk mengajar anak-anak dengan komitmen untuk mewariskan nilai-nilai Islam bagi generasi berikutnya. Biaya operasional lainnya seperti listrik, pemeliharaan gedung, dan lainnya ditanggung bersama oleh masyarakat.

Pendidikan yang berlangsung di madin menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan agama di tingkat selanjutnya, yaitu ketika anak-anak sudah menginjak remaja dan mulai masuk ke pesantren. Dengan demikian, mereka tidak memulai pelajar dari tingkat yang paling dasar saat berada di pesantren. Setelah lulus dari pesantren, banyak alumni pesantren yang mengamalkan ilmunya dengan mengajar di madrasah di tempat di mana ia tinggal. Begitulah siklus keberlangsungan madrasah diniyah.

Proses pewarisan nilai yang berlangsung dari generasi ke generasi melalui madin dn pesantren inilah yang membentuk corak Islam Nusantara yang khas Indonesia saat ini. Yang mampu mengakomodasikan kekayaan budaya dengan nilai-nilai dasar Islam. Proses dan hasil seperti ini tampaknya kurang dipahami oleh banyak orang.

Mendikbud Muhadjir Effendy berulangkali menjelaskan aturan baru ini tidak akan mematikan madrasah bahkan Presiden juga menegaskan tidak ada kewajiban untuk memberlakukan sekolah lima hari. Warga NU tidak cukup puas dengan pernyataan tersebut. Dalam komunikasi politik di Indonesia, seringkali pernyataan-pernyataan publik oleh pejabat yang berwenang tidak selalu sejalan dengan pelaksanaan di lapangan, sebagaimana janji kampanye yang banyak tidak ditepati ketika yang bersangkutan terpilih. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Kemendikbud bisa memaksa sekolah-sekolah di bawah kendalinya untuk menerapkan sekolah lima hari ketika aturan tersebut sudah diundangkan. Pemaksaan bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung ketika tekanan publik sudah mereda. Penciptaan citra bahwa sekolah yang menerapkan kebijakan lima hari merupakan sekolah favorit menjadi salah satu bentuk tidak langsungnya. Bisa juga dengan metode lain yang belum diketahui bentuknya.

Kecurigaan terhadap Mendikbud yang ngotot sekali dalam penerapan sekolah lima hari ini karena berangkat dari catatannya selama dia menjabat. Baru beberapa minggu setelah diangkat menjadi menteri menggantikan Anies Baswedan, ia sudah melontarkan kebijakan FDS yang lalu menuai kontroversi dan akhirnya ditangguhkan karena reaksi keras publik. Lalu, menjelang tahun ajaran baru 2017, dengan tiba-tiba ia mengumumkan pemberlakuan peraturan menteri tentang pemberlakuan sekolah lima hari. Ini yang mengingatkan kembali atas usulan sebelumnya yang ditolak masyarakat. Publik menjadi curiga atas tindakannya yang mengabaikan aspirasi masyarakat tersebut. Formulasi yang ditawarkan juga tidak jelas, hanya berupa pernyataan bahwa FDS tidak akan mematikan madin.

Isu lain yang ditiupkan adalah ada kepentingan politik dari NU untuk menentang pelaksanaan FDS. Dalam sejumlah demonstrasi, memang ada spanduk yang menyatakan “Turunkan Muhadjir”, tetapi hal tersebut lebih sebagai ekpresi ketidaksetujuan atas kebijakan yang diterapkannya. Sejauh keberadaan madrasah diniyah tetap berlangsung, bahkan diperkuat, NU akan mendukung sepenuhnya Mendikbud, siapa pun orangnya, apa pun latar belakangnya.

Jika dahulu madin mandiri secara sepenuhnya dikelola komunitas, kini sudah seharusnya pemerintah memberdayakannya secara memadai. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seyogyanya juga dikucurkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan diniyah agar lebih memadai. Inilah saatnya untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar agar madin bisa berperan lebih besar dalam pembentukan karakter bangsa, sebagaimana visi presiden saat ini. (Ahmad Mukafi Niam)


Ahad 13 Agustus 2017 1:0 WIB
Soal Kecenderungan Komersialisasi Sekolah Berlabel Islam
Soal Kecenderungan Komersialisasi Sekolah Berlabel Islam
Pendidikan sesungguhnya merupakan barang publik, yaitu layanan yang harus disediakan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Jika pendidikan diprivatisasi, maka hanya sebagian kecil masyarakat, khususnya mereka yang mampu membayar pendidikan saja yang bisa mengakses. Padahal, setiap anak negeri ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada negeri ini. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh rata-rata tingkat pendidikan warganya, bukan hanya oleh sekelompok kecil elite yang memiliki akses pada modal dan kekuasaan. Pendidikan menjadi sarana akselerasi paling cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok menengah.

Sekalipun pemerintah sudah berusaha menyediakan pendidikan dengan kurikulum standar, layanan tersebut belum bisa menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan. Atau masyarakat menginginkan adanya kurikulum dengan penekanan khusus seperti penguatan agama, mengingat pelajaran agama yang diajarkan di sekolah negeri terasa kurang. Nahdlatul Ulama termasuk organisasi yang getol dalam menyediakan layanan pendidikan dengan pengajaran agama yang maksimal melalui madrasah dan pesantren dengan biaya yang sangat terjangkau.

Keinginan orang tua untuk menjaga moral dan karakter melalui pengajaran agama menjadikan sekolah berlabel Islam di daerah perkotaan laris manis. Kondisi perkotaan memang berbeda dari daerah pedesaan di mana anak-anak masuk sekolah umum pada pagi hari dan sore harinya mereka masuk madrasah diniyah. Di perkotaan, jika orang tua ingin mendidik anaknya dengan ajaran Islam yang memadai, maka opsi yang dipilih lazimnya adalah memasukkan anak ke sekolah Islam. Sayangnya, sekolah berbasis agama yang sebelumnya diniatkan sebagai lahan dakwah kini mulai dijangkiti penyakit komersialisasi.

Banyak sekolah berlabel Islam memungut bayaran mahal untuk uang masuk dan iuran bulanannya. Di daerah pinggiran Jakarta, sekolah berlabel Islam favorit setingkat SD memungut uang pangkal 10-15 juta rupiah dengan SPP antara 400-500 ribu rupiah per bulan atau setara dengan 2,4-3 juta rupiah per semester, belum termasuk biaya lain-lain yang membebani orang tua. Sekalipun mahal, peminat tetap membludak karena adanya nilai plus berupa pengajaran materi-materi keislaman.

Berapa sebenarnya biaya operasional, penyusutan, dan pengembangan sebuah sekolah? Hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Universitas Islam Negeri (UIN) menetapkan uang kuliah tunggal (UKT) berkisar antara 1,2-2,3 juta per semester tergantung pada jurusannya untuk tingkat sarjana. Artinya jika dihitung bulanan mahasiswa hanya perlu membayar 100-200 ribu per bulan. Perguruan tinggi Islam swasta yang tidak mendapat subsidi pemerintah juga menetapkan SPP berkisar antara 1-1,5 juta per semester. Sejumlah universitas swasta yang membebankan biaya kuliah 200-300 ribu per bulan pun diserbu peminat. Merekalah yang sebenarnya telah mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan yang terjangkau tanpa membawa-bawa nama agama.

Ke mana ujungnya pemasukan dari uang sekolah yang mahal tersebut? Tidak ada yang tahu karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan yayasan bersangkutan. Prinsip yang berlaku di sekolah swasta adalah jika bersedia masuk dengan ketentuan bayaran yang sudah disampaikan, silakan. Jika tidak, silakan cari sekolah lain karena masih banyak calon murid yang antre mendaftar. Jika banyak perguruan tinggi mampu beroperasi dengan SPP yang rendah dan tetap menjaga kualitas pengajarannya, kenapa banyak sekolah berlabel Islam tidak bisa? Apalagi jika dibandingkan dengan pesantren, sekolah berlabel Islam di perkotaan semakin tidak masuk akal biayanya. Banyak pesantren hanya mengenakan biaya sekitar 500 ribu per bulan untuk seluruh kebutuhan santri, makan dua kali, asrama, dan sudah termasuk biaya sekolah.

Tentu sangat disayangkan jika orientasi sejumlah pengelola pendidikan Islam sudah menjadikan sekolah sebagai sarana untuk memperkaya diri. Dalam jangka panjang, hal ini akan mempengaruhi corak keberagamaan di perkotaan. Dengan biaya yang mahal, pada akhirnya, hanya kelompok Muslim menengah-atas yang bisa mendidik anak-anaknya dengan pengajaran Islam. Kelompok masyarakat dengan penghasilan biasa-biasa saja, yang merupakan populasi mayoritas tak memiliki kesempatan untuk memberikan pengajaran Islam yang memadai kepada para putra-putrinya. Anak-anak yang lahir dan besar di perkotaan, akhirnya hanya memiliki pengetahuan agama yang minim sehingga lebih mudah terpengaruh pada hal-hal yang sifatnya negatif, baik gaya hidup hedonis yang memang dengan gampang diperoleh atau masuk kelompok radikal yang memandang segala sesuatu secara ekstrem.

Masih banyak ustadz-ustadzah yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada para anak didik, asalkan pihak yayasan tidak mengeksploitasi tenaga dan pengetahuan mereka untuk kepentingan komersial yang mengatasnamakan agama. Dalam hal ini kepentingan besar dan jangka panjang untuk mendidik generasi muda dengan ajaran agama harus menjadi prioritas. Jika ingin berbisnis, sebaiknya tidak dalam sektor pendidikan dan mengatasnamakan agama. Banyak sektor usaha yang masih menjanjikan untuk menghasilkan koin-koin keuntungan. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG