IMG-LOGO
Wawancara

Krisis Rohingya, Bagaimana Seharusnya Bantu Mereka?

Selasa 12 September 2017 8:49 WIB
Bagikan:
Krisis Rohingya, Bagaimana Seharusnya Bantu Mereka?
Ketua LPBINU M. Ali Yusuf.
Selama beberapa dekade terakhir, ratusan ribu orang etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Mereka terpaksa meninggalkan tanah yang didiaminya selama puluhan bahkan ratusan tahun tersebut. 

Masalah mereka begitu pelik. Mereka mukim di wilayah Myanmar, tetapi Pemerintah Myanmar tidak mau mengakui mereka sebagai warga negara. Pun Bangladesh, meski mereka dianggap sebagai warga turunan etnis Bengalis tetapi nyatanya negara yang beribukotakan Dhaka itu juga tidak bersedia memberikan status kewargangeraan bagi etnis Rohingya. Iya, etnis Rohingya yang terusir adalah seorang tanpa status kewarganegaraan. 

Memang, faktor konflik Rohingya begitu kompleks sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Mulai dari persoalan etnis, politik, agama, hingga sumber daya alam. Sebetulnya, konflik Rohingya dengan Pemerintah Myanmar –atau dulu Kerajaan Burma- sudah berlangsung ratusan tahun. Mereka selalu dikucilkan karena minoritas dan dianggap bukan pribumi. 

Dalam hal ini, Jurnalis NU Online A. Muchlishon Rochmat mewawancarai Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) M Ali Yusuf agar krisis Rohingya dan ekses efeknya bisa dilihat dan disikapi dengan bijak. Berikut wawancaranya:

Bagaimana sebetulnya krisis Rohingya itu terjadi, Pak Ali?

Konflik Rohingya sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum ada Negara Burma atau sekarang menjadi Myanmar. Awalnya konflik persaingan etnis. Dulu namanya Arakan dan sekarang Rakhine dan di sisi lain Rohingya. Pada masa penjajahan Inggris, etnis-etnis tersebut diadu domba.

Pada awal Myanmar merdeka, ada konsensus. Di Myanmar ada tujuh suku dan daerah diserahkan kepada suku-suku masing-masing. Rakhine State diserahkan kepada suku Rakhine karena pada waktu itu suku Rohingya minoritas. Awalnya mereka hidup rukun sampai junta militer berkuasa. Lalu, ada isu tentang kewarganegaraan tahun 1970-an. Sejak saat itu, suku Rohingnya dipertanyakan asal usulnya. Padahal hampir semua adalah suku pendatang, termasuk suku Burmis.

Saat junta militer Myanmar berkuasa hingga saat ini, konflik Rohingya semakin menjadi-jadi. Pemerintah Myanmar juga gagal model toleransi atau tidak melakukan upaya untuk menyatukan dan merekatkan antar warga di Rakhine. 

Apakah ada faktor lain selain pertarungan etnis? 

Ada juga faktor politiknya. Suku Rakhine adalah suku yang terpinggirkan di Myanmar. Selain terpinggirkan, mereka juga miskin dan mendapatkan tantangan dari suku Rohingya. Jadi konfliknya disebabkan banyak faktor. Dimulai dari kemiskinan, politik, sosial.

Apa yang harus dilakukan agar konflik Rohingya bisa terselesaikan?

Yang paling penting adalah memberikan Myanmar kebebasan untuk menyelesaikan persoalannya. Myanmar juga seharusnya diberikan masukan yang produktif dan jangka panjang. Terutama memberikan pemahaman kepada militer bahwa penggunaan kekerasan itu tidak bisa dibenarkan, menghormati hak asasi manusia, mengedepankan persatuan, dan saling memahami.

Pemerintah Myanmar juga seharusnya merekatkan militer dan suku-suku yang bertikai itu. Termasuk mengakui suku Rohingya sebagai warga resmi Myanmar.

Sampai saat ini suku Rohingya tidak ada yang diakui sebagai warga negara Myanmar?

Ada puluhan ribu bahkan ratusan suku Rohingya yang sudah diakui sebagai warga Myanmar. Mereka mungkin saja tersebar di kota-kota besar di Myanmar. Kalau Rakhine itu kan di pinggiran. Artinya, pengakuan terhadap suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar sudah pernah dilakukan. Seharusnya ini harus dilanjutkan. Namun sayangnya, Konstitusi tahun 1982 itu yang membuat junta militer dan itu masih digunakan hingga hari ini.

Lalu, bagaimana seharusnya kita sebaiknya menyikapi isu Rohingya ini, pak? Mengingat juga ada yang menggunakan isu Rohingya untuk alat politisasi?

Kalau kita cinta Rohingya, maka kita harus membantu mereka. Pertama, dengan berdonasi untuk mereka karena itu yang paling dibutuhkan mereka. Kedua, mendorong pemerintah agar lebih pro-aktif mengadvokasi dan mendorong Pemerintah Myanmar untuk memberikan solusi jangka panjang seperti pemberian status kewaraganegaraan bagi suku Rohingya. 

Kita tidak bisa hanya menyalahkan Aung San Suu Kyi, negara ini, atau negara itu. Indonesia kurang begini, negara-negara Islam kurang begitu. Mereka adalah negara yang berdaulat maka negara lain juga harus melakukan hal-hal yang menurut mereka bisa diterima. 

Sejauh ini, apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah tepat?

Saya kira Pemerintah Indonesia cukup pro-aktif dan positif. Hasilnya sudah bisa dirasakan. Hubungan baik antara Indonesia dan Myanmar menghasilkan kontribusi yang baik. Termasuk saat terjadi konflik di Myanmar, mereka masih mau mendengar saran dan kritik dari Pemerintah Indonesia. 

Menurut Pak Ali, ke depan apakah mungkin Pemerintah Myanmar mengakui suku Rohingya sebagai warga negaranya?

Tujuan akhir atau target dari penyelesaian kasus Rohingya adalah diakuinya mereka sebagai warga negara Myanmar. Namun itu membutuhkan waktu yang panjang dan Pemerintah Myanmar tidak bisa serta merta langsung menerimanya. Karena orang Myanmar secara umum sudah tidak suka dengan Rohingya. Begitupun dengan Rohingya, selama ini mereka merasa sangat diintimidasi dan didiskriminasi oleh Pemerintah Myanmar. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) mendorong Pemerintah Myanmar dan merencanakan program antar masyarakat yang berkonflik bisa berinteraksi dan memulihkan kembali semangat persaudaraan antar mereka. 

Untuk mengakui suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah masih jauh?

Kalau masalah kewarganegaraan itu membutuhkan proses karena untuk melakukan itu maka Konstitusi Myanmar harus dirubah. Sedangkan untuk merubah suatu konstitusi maka membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi belum ada political will dari tokoh-tokoh Myanmar untuk melakukan itu. 

Bagaimana anda melihat reaksi dunia terhadap kasus Rohingya, terutama masalah kewarganegaraan?

Selama ini, saya melihat hanya Pemerintah Indonesia yang memberikan solusi jangka panjang. Rata-rata mereka hanya mengecam dan bahkan tidak memberikan bantuan. Seharusnya kita mencari cara yang halus dan bisa diterima Pemerintah Myanmar sehingga mereka bersedia mendengarkan masukan-masukan. 

Pemerintah di luar Myanmar mendorong Pemerintah Myanmar untuk berubah. Kita dorong untuk lebih demokratis, maju, terbuka, dan memahami suku Rohingya.

Saat ini, konflik Rohingnya sudah parah karena sudah dikait-kaitkan dengan sensitivitas agama. Kalau dulu hanya menggunakan sensitivitas etnik dan ekonomi.   

Efek dari konflik Rohingya adalah semakin maraknya pengungsi. Mereka mengungsi ke berbagai negara, terutama ke Bangladesh dan bahkan sampai ke Indonesia. Bagaimana persoalan pengungsi ini diselesaikan?

Indonesia sangat men-support para pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi terkait dengan pengungsi luar negeri tetapi pemerintah daerah sangat mendukung. 

Yang perlu dipikirkan bersama adalah efek dari kejadian terakhir tanggal 25 Agustus. Yaitu hampir 300 ribu suku Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Sebelumnya sudah ada 400 ribu. Sehingga totalnya adala 700 ribu. Bangladesh sendiri sangat tidak siap karena ia negara miskin, memiliki problem sosial ekonomi yang banyak. 

Oleh karena itu, harus dicari solusi bersama karena kalau mereka dipaksakan menetap di Bangladesh maka ia tidak akan mampu. Bangladesh itu kan termasuk salah satu negara termiskin juga.

Ada usulan untuk menaturalisasi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, bagaimana anda melihat itu?

Menurut saya itu harus diteliti dan dicek lagi terkait dengan konstitusi atau regulasi yang ada di Indonesia. Sejauh memungkinkan saya rasa tidak masalah tetapi Indonesia juga memiliki problem yang banyak soal kesejahteraan penduduk. Itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai hanya berniat baik untuk membantu Rohingya tetapi lupa memikirkan permasalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski tidak resmi menerima pengungsi Rohingya, beban anggaran negara luar biasa.    

Terkait dengan aksi-aksi solidaritas untuk Rohingya yang digelar di Indonesia seperti demo, membakar bendera Myanmar, bahkan mengepung Borobudur. Apakah itu sudah tepat? 

Pertama, kita harus melakukan pendekatan yang bisa diterima oleh Myanmar sehingga mereka bersedia mendengar saran dan kritik kita. Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang kena dampaknya karena saran dan kritik saja tidak cukup. Kalau kita hanya demo dan tidak memiliki langkah dan solusi yang konkrit sama saja itu tidak membantu mereka. Karena tidak ada gunanya kita demo di depan Dubes Myanmar.

Faktanya, warga Rohingya di Myanmar semakin berkurang. Oleh sebab itu, kalau mau demo Pemerintah Myanmar, mereka juga tidak ada persoalan karena memang warga Rohingya di sana tinggal sedikit. Maka dari itu, perlu langkah-langkah konkrit sehingga mereka bisa hidup layak dan diakui. Itu harus melibatkan dua negara: Bangladesh dan Myanmar. Apakah Myanmar bisa menerima balik kembali atau tetap di Bangladesh. 

Ada yang mengaitkan konflik Rohingya dengan isu agama sehingga ada ormas yang menggalang orang untuk jihad ke sana. Bagaimana anda menanggapai hal itu?

Saya kira jihadnya bukan untuk perang tetapi jihad bagaimana membantu mereka untuk merubah nasib mereka agar menjadi lebih baik lagi. Ada banyak cara seperti mengadvokasi negara-negara Islam untuk mempengaruhi Myanmar agar merubah kebijakannya atau mendukung Bangladesh agar bisa menerima mereka.

Kalau mereka dipaksakan untuk tinggal di Myanmar, tetapi kalau Myanmar tidak juga menerima mereka terus mau apa. Jadi yang dilakukan seharusnya solutif. Saat ini, Myanmar cukup diuntungkan karena warga Rohingya sudah keluar.

Yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga koehesifitas sosial hubungan antara pengungsi dan warga asli Bangladesh. Jangan sampai ada konflik baru karena ada perasaan yang pengungsi mendapatkan bantuan sementara yang warga asli tidak meski mereka juga miskin.
Tags:
Bagikan:
Jumat 8 September 2017 12:45 WIB
Simbol Belum Tentu Cerminkan Kualitas Beragama
Simbol Belum Tentu Cerminkan Kualitas Beragama
Direktur Eksekutif PPIM Saiful Umam.
Keberagamaan umat Islam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami yang cukup signifikan. Tahun 1990-an ke bawah, tidak banyak masyarakat muslimah Indonesia yang mengenakan jilbab dan hijab. Apalagi cadar. Tapi, saat ini muslimah Indonesia yang berjilbab, berhijab, dan bahkan bercadar semakin marak.

Selain itu, istilah syar’i dan hijrah juga semakin mengemuka ke tengah-tengah masyarakat belakangan ini, terutama di kalangan artis dan publik figur. Contoh kecil, kerudung dianggap syar’i manakala memiliki ukuran yang lebar hingga menutupi seluruh badannya. Sedangkan, kerudung kecil dianggapnya kurang –bahkan tidak- syar’i. Itu baru segi pakaian. Masih ada hal-hal lainnya yang dilabeli dengan istilah syar’i.

Begitupun dengan hijrah. Terma ini semakin ngehits dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan para publik figur yang berkecimpung di dunia pertelevisian pun cukup vokal dalam mengkampanyekan istilah hijrah ini. Diantara indikator yang disematkan untuk hijrah adalah –misalnya- berkerudung syar’i atau bercadar, berjenggot lebat, bercelana ngatung, dan berjidat hitam. 

Lalu, Bagaimana pola keberagamaan umat Islam saat ini? Apakah hijrah berarti sebagaimana yang digambarkan di atas? Bagaimana melihat fenomena syar’i yang berkembang seperti sekarang ini? Bahkan ada beberapa institusi perguruan tinggi yang dilaporkan melarang dosen ataupun mahasiswanya untuk mengenakan cadar atau niqab. Bagaimana melihat fenomena seperti itu.

Jurnalis NU Online, A. Muchlishon Rochmat, mewawancarai Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Umam, terkait dengan hal-hal tersebut di atas. Ia juga diamanati untuk menjadi Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU). Berikut wawancaranya:

Keberagamaan umat Islam di Indonesia saat ini seperti apa, Pak Umam?

Secara umum ada perubahan pola keberagamaan masyarakat Indonesia. Perubahan itu belum tentu substantif, tetapi perubahan itu kelihatan dari sisi luarnya dan kemasannya. Sekarang, simbol-simbol Islam itu semakin jelas. Simbol-simbol tersebut belum tentu mencerminkan kualitas kesalehan masyarakatnya. Dulu jilbab jarang dipakai orang, tetapi sekarang banyak sekali yang memakai jilbab. 

Apa yang menyebabkan seperti itu? Maksudnya maraknya simbol-simbol keislaman tersebut?

Televisi, media cetak, dan maraknya media-media sosial telah membantu untuk memperlihatkan perubahan-perubahan tersebut. Dan itu mau tidak mau juga ikut mempengaruhi perilaku umat Islam Indonesia. Ada yang sekedar ikut tren karena jilbab menjadi tren. Meskipun ada seseorang yang berubah karena kesadaran dan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam.

Jadi, grafik keberagamaan kita semakin naik?

Kita belum memiliki data yang valid untuk menggambarkan sebarapa jauh dan meningkatnya perubahan itu. Tetapi secara umum kita bisa melihat dari jumlah pengajian, masjid dan mushola yang terus bertambah, semakin maraknya lembaga-lembaga amil zakat karena dipicu oleh kesadaran berzakat yang semakin meningkat. Itu menunjukkan ada tren keberagamaan itu meningkat lebih baik. 

Tapi di sisi lain, ada tren-tren baru perlu mendapatkan perhatian. Ada orang yang hanya berhenti kepada simbol-simbol agama semata. Misalnya kalau mau dianggap islami maka kenakanlah jilbab model ini atau berpakaian tertentu. Padalah agama tidak hanya itu. Yang lebih substantif adalah dari segi isi keberagamaan itu. Simbol itu penting juga, tetapi jangan berhenti pada simbol karena simbol itu mudah dihilangkan dan dilepaskan.

Memang ada perubahan dalam keberagamaan ini, tetapi masih belum terlalu yakin bahwa perubahan itu sudah mengubah juga substansi para pemeluknya itu. Yang saya lihat masih sebatas pada simbol luarnya. Kita lihat kejadian-kejadian sosial yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti korupsi. Di satu sisi, itu menerangkan bahwa tampilannya sudah menunjukkan seolah-olah dia pengamal agama yang baik tetapi di sisi lain ternyata tidak demikian.

Belakangan ini, marak istilah syar’i di kalangan umat Islam misalnya ada istilah hijab syar’i. Bagaimana Anda melihat itu?

Kalau niatnya baik itu patut diapresiasi tetapi saya khawatir ini hanya tren sesaat. Jangan lupa bawa dibalik tren syar’i itu juga ada kepentingan ekonomi yang besar. Misalnya industri garmen semakin menguat dengan adanya tren syar’i ini. 

Kalau niatnya adalah supaya orang sadar akan ajaran agama, saya kira itu bagus. Tetapi jangan sampai berhenti di situ dan jangan terjebak kepada jargon-jargon sesaat. Yang tidak kalah pentingnya adalah menata perilaku sehingga sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tidak berhenti di pakaian saja. 

Ada yang ‘memanfaatkan’ tren syar’i ini secara ekonomi?

Kritikan saya seperti ini, di balik jargon syar’i itu jelas ada kepentingan ekonomi. Apapun yang terkait dengan syar’i itu dikampanyekan dengan market. Di bisnis garmen, makanan, penerbangan itu kan ada pemain-pemain lama. Kemudian ada pemain baru yang ingin mendapatkan ‘kue’ ekonomi itu. Sehingga kalau misalnya mereka bersaing di sektor lama mereka tidak akan berhasil. Sehingga hal-hal yang sifatnya syar’i ini menjadi jargon marketing yang luar biasa. 

Orang terdorong untuk melakukan sesuatu karena itu adalah bagian dari implementasi agama. Pada tataran pelakunya mungkin mereka sadar ingin berubah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang yang memanfaatkan itu tadi. 

Bukankah itu bagus untuk mendorong ekonomi baru?

Sebetulnya ini positif untuk mengembangkan ekonomi. Salah satu yang mendorong ekonomi adalah bagaimana orang membelanjakan uangnya itu. Di satu sisi seperti itu. Tetapi jangan kemudian menganggap bahwa Indonesia lebih islami dengan adanya tren seperti itu. Karena indikator yang lain di luar tampilan fisik itu belum terpenuhi.

Lalu, apa saja indikator yang menunjukkan bahwa itu islami?

Misalnya kejujuran, tidak korupsi, adil terhadap semua orang, dan lainnya. Sampai saat ini, saya masih belum sepenuhnya yakin bahwa jargon syar’i itu adalah indikasi masyarakat Indonesia secara umum itu menjadi lebih islami.

Selain Syar’i, istilah hijrah juga ngehits saat ini. Hijrah diidentikkan misalnya dengan bercadar, bercelana cingkrang, berkening hitam, dan berjenggot lebat. Apakah hijrah memang seperti itu?

Hijrah tidak hanya sekedar itu. Itu hanya bagian luar dan tidak substantif. Kalau mau hijrah ya harus total. Tidak hanya tampilan luarnya saja, tetapi juga harus disertai dengan perubahan perilaku, sikap, dan cara berpikir ke arah yang lebih baik.

Ini kan korban dari kampanye dari televisi dan media sosial. Jangan menyimplifikasi agama misalnya kalau sudah mengubah cara berpakaian maka kemudian menjadi lebih islami. 

Mungkin betul bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang seseorang yang berpakaian terlalu panjang dan melebihi mata kaki. Tetapi konteksnya kan berbeda. Saat itu, orang yang mengenakan pakaian panjang melebihi mata kaki itu ada kesombongan maka kemudian Nabi melarang itu.

Sekarang di balik, orang yang mengenakan pakaian panjang melebihi mata kaki itu apakah mereka ada kesombongan. Jangan-jangan yang terjadi adalah sebaliknya; orang yang berpakaian cingkrang itu ada dirinya merasa lebih baik dari pada orang lain. Kalau begitu, berarti dia yang sombong. Karena mereka merasa lebih islami, mengikuti hadis Nabi, dan merasa lebih dekat dengat Tuhan. Berarti kan ada kesombongan itu.

Begitupun yang berkening hitam. Jangan sampai mereka yang berjidat hitam merasa lebih lama sujudnya dari orang lainnya. Menghitamkan kening itu mudah. Saya memiliki banyak kiai yang ahli sujud, tetapi keningnya tidak hitam. Justru wajahnya bersih-bersih. 

Berarti titik tekan dari hadis Nabi Muhammad tersebut pada ada tidaknya kesombongan dalam berpakaian?

Konteks larangan hadis tersebut adalah agar orang tidak sombong. Sekarang itu harus dikaji lagi. Saat ini yang sombong siapa? apakah orang yang bercelana melebihi mata kaki itu? Ataukah orang yang bercelana cingkrang?
 
Kalau kebiasaan atau ‘urf itu menunjukkan bahwa berpakaian melebihi mata kaki itu baik dan tidak ada kesombongan sama sekali, lalu kenapa harus dirubah dan dikampanyekan untuk bercelana cingkrang.

Makanya, agama itu jangan disimplifikasikan dengan penampakan pakaian saja. Mari kita ukur; apakah mereka berbuat baik dengan tetanga, apakah mereka peduli dengan orang miskin. 

Ada institusi pendidikan yang melarang mahasiswinya memakai cadar. Bagaimana itu?

Ajaran agama itu muncul berdasarkan tantangan lokasi dan waktu tertentu. Cadar itu muncul di negara padang pasir untuk melindungi dari pasir. Cadar itu kan bukan pakaian islami yang absolut. Pakaiaan itu adalah budaya. Yang menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimah adalah menutup aurat. Dan batasan-batasan aurat sendiri itu kan juga menjadi perdebatan ulama hingga melahirkan pendapat yang berbeda. 

Kalau kita merujuk pendapat yang menyatakan bahwa aurat yang harus ditutupi adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak ada keharusan untuk mengenakan cadar.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyesuaikan pakaian dengan budaya setempat. Bukankah ada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa al-‘adah muhakkamah (adat itu bisa dijadikan hukum). Selagi kebiasaan sebuah masyarakat tidak bertentangan dengan agama dan agama tidak mengatur, maka itu tidak ada masalah.

Terkait dengan larangan bercadar di kampus, pak?

Ketika institusi negara melarang orang bercadar itu mungkin ada alasan untuk mengenali dan mengetahui seseorang itu. Karena orang tidak bisa mengenali orang yang bercadar dengan pasti. Sementara di sebuah institusi itu perlu kepastian bahwa seseorang yang dimaksudkan adalah benar-benar si A dengan identitas yang disebutkan itu.

Bagaimana menguji seseorang kalau hanya lewat cadar. Kalau semuanya tertutup, tidak ada alat untuk memastikan bahwa dia memang nama yang tertulis itu. 
 
Dalam konteks ini, wajar kalau sebuah institusi meminta kepada mereka yang bercadar itu untuk melepasnya. At least dalam waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mengkorfirmasi identitas seseorang tadi. Hal itu berbeda kalau mereka di luar institusi, silahkan saja mereka mengenakan cadar.  

Sebuah pernyataan dari Prof Azyumardy Azra bahwa Islam Indonesia yang dikenal ramah, moderat, adaptif terhadap budaya setempat itu is too big to fail. Apakah sepakat dengan statement itu atau bagaimana?

Saat ini, Islam Nusantara is too big to fail iya benar. Karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih mengamalkan Islam yang ramah, moderat, dan adaptif terhadap tradisi setempat.

Tetapi kalau tren konservatifme Islam tidak diantisipasi oleh semua pihak dan dibiarkan menguat -misalnya pola keberagamaan ala Saudi dibiarkan bebas, dikampanyekan, diajarkan sehingga membid’ah-bid’ahkan yang lainnya- maka model Islam Indonesia seperti saat ini akan berubah lima puluh seratus tahun ke depan.

Maka saya baik secara pribadi maupu secara institusi merasa perlu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia secara umum, NU, Muhammadiyah, untuk bekerjasama dan melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif dalam mengimbangi dakwah Islam model kaku seperti itu. Model yang mungkin cocok di Arab, tetapi menurut saya itu tidak pas diterapkan di Indonesia.

Kalau dakwah-dakwah model salafi wahabi itu dibiarkan, maka dalam jangka panjang itu akan mengubah keberagamaan Indonesia. Sekarang kan sudah kita temukan fakta-fakta di lapangan bahwa orang seperti ini semakin banyak.
Rabu 30 Agustus 2017 16:2 WIB
Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai
Pesantren, NU, dan Penggemblengan Putra-putri Kiai
NU tak dipisahkan dengan pesantren. Ketika regenerasi di pesantren mandek, maka akan mandek juga di NU. Sehingga butuh pengkaderan yang khusus untuk putra-putri kiai agar pesantren tetap jalan. Ketika itu berhasil, akan membantu untuk mendinamisasi NU yang pada gilirannya untuk bangsa Indonesia. 

Jadi, dengan demikian, kaderisasi dan regenerasi di pesantren tiada lain adalah untuk bangsa ini. 

Lalu bagaimana resep agar putra-putri kiai bisa menjalankan cita-cita NU dan bangsa ini? Pengasuh Pondok Pesantran Al-Huda Doglo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, KH Habib Ihsanuddin bercerita pengalaman dan resepnya kepada Abdullah Alawi dari NU Online. Berikut petikannya. 

Bagaimana caranya mempertahankan pesantren?

Pertama kiai itu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah nilai tertinggi. Dia mendirikan pondok pesantren itu betul-betul dari lubuk hati untuk bisa bagaimana umat islam bisa paham terhadap agama. pertama kiai itu harus ikhlas. Kedua, kiai itu harus istiqomah di dalam mengajar karena tidak istiqomah ibaratnya seperti ayam mengerami. Kalau ayam itu dikerami, tapi tidak istiqomah, sering ditinggal pergi, ya tidak akan jadi, tidak akan menghasilkan kutuk yang sangat baik, bahasa jawanya kemelekeren atau gagal. Podok juga sama. 

Yang kedua kalinya, pondok itu harus ditangani dinomorsatukan dari yang lain, tidak boleh dinomorduakan. Kalau dinomorduakan banyak sekali, seorang kiai punya pondok pesantren merangkap menjadi anggota DPR, ini akhirnya pondoknya yang akan kalah, jika dinomorduakan. 

Jadi istilah orang punya istri, harus dijadikan istri nomor satu. Jadi saya ini saya udah 53 tahun membina anak-anak dari nol. Saya mempelajari setiap pergerakan itu. Sering saya pergi begitu saja, anak-anak itu sudah bimbang tidak karu-karuan. Jadi harus istiqomah, ikhlas, tabah, tiga itulah yang menjadi sayarat untuk mempertahankan pesantren. 

Jadi, terutama sekarang ini. Sekarang ini NU dalah kekuatan Indonesia. Kekuatan NU itu di pondok pesantren. Contohnya yang memimpin NU kan kiai-kiai. Semua kiai keluaran dari pondok pesantren. Tidak ada kiai keluaran bukan pondok pesantren. Kiai mesti keluaran pesantren. Kita harus betul-betul memperhatikan permasalahan pondok pesantren ini karena ini adalah dasarnya NU, mempertahankan pondok pesantren berarti mempertahankan NU. 

Oleh karena itu, kalau sampai terjadi rencana pelajaran hanya lima hari dan 8 jam, ini yang akan akan kena akibatnya adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu rata-rata sekarang sudah diadakan pendidikan formal. Kalau 8 jam sampai jam empat, diniyah itu biasanya waktu sore, anak sudah payah, habis pikirannya, sehingga diniyahnya hilang, padahal diniyah itu bagian dari pondok pesantren. Oleh karena itu, NU melalui Rais ‘Aam menolak gagasan itu, saya dari pondok pesantren sangat-sangat setuju. 

Bagaimana supaya putra dan putri pesantren bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya, salah satunya melanjutkan pesantren?

Selain mempelajari pelajaran agama secara paripurna, artinya tidak sepotong-sepotong, kalau tafsir Al-Qur’an ya 30 juz, kalau hadits ya namanya Muslim 4 jilid, Bukhori 4 jilid, dan dimulai dari bawah nahwunya, sharaf, badi’, ma’ani, bayan, balaghah sehingga dalam mempelajari agama itu betul-betul bisa paripurna, tidak sepotong-sepotong. Kemudian juga anak-anak itu di pondok itu harus diadakan sekolahan formal. Kalau tidak disertai dengan formal, sehingga katakanlah, dia bisa membaca kitab, tapi tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Oleh karena itu kedua-duanya harus ada. Dia nyantri, juga sekolah. 

Kemudian setelah ngaji, sekolah selesai, kemudian masuk organisasi, pendidikan yang sangat luar biasa organisasi itu karena banyak sekali kiai-kiai yang yang tidak berorganisasi itu enggak tahu keadaan sekarang seperti di Jakarta enggak tahu apa-apa, tapi masuk organisasi dari IPNU, Ansor, naik di NU, insyaallah akan tahu. Dia akan bisa. Selian itu juga harus sering membaca ya, bacaan-bacaan tujuan dia, membaca bukunya Pak Said Aqil, Gus Dur, Mbah Hasyim Asy’ari, sehingga kita akan bisa tahu para sesepuh dulu bagaimana perjuangannya. Juga para pimpinan sekarang. Kita kombinasikan. Insyaallah itu akan tahu tanda-tanda zaman.

Putra-putri kiai sebagai kader Ahlussunah wal-Jama’ah, bagaimana resep atau kunci mereka mengabdi di masyarakat? 

Begini, yang pertama mengetahui bahwa ajaran Ahlussunah itu benar. Yakin. Kalau orang sudah yakin tidak mudah digoyah. Saya tiap bulan didatangi (dia menyebut nama sebuah organisasi), dari Solo, Yogya, dari pusat, mereka memberi penjelasan… Karena saya sudah yakin kepada kebenaran ajaran NU, ya tidak tergoyahkan. Perjuangan itu harus yakin dulu tentang apa yang diperjuangkan. Kalau tidak yakin, ya seperti orang-orang itu, pelacur politik, di sana tidak posisi pindah sini, di sini tak ada posisi pindah sana. Lha kalau kita didahului dengan yakin, kita tidak akan pindah. Kalau anda tidak bisa menyampaikan argumentasi yang bisa mengalahkan keyakinan saya, jangan harap saya ikut keyakinan saudara. 

Saya zaman Orba, didatangi tokoh-tokoh waktu itu, diberikan cek kosong untuk membangun pesantren, tidak bisa. Saya kalau tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam, Islam tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlussunah wal-Jama’ah, tidak. Yakin itu sudah ada. Kita sudah mempelajari tuntunan konsep-konsep Ahlussunah wal-Jama’ah dengan sungguh-sungguh sejak zaman Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari sampai Pak Idham Chalid, sampai sekarang, kita akan akan tahu programnya NU. Saya di hadapan orang-orang jenggotan, saya ini orang NU, didikan pesantren. 

Jadi, jika saudara mendengar dalil-dalil, argumen dari saya dalam debat nanti, itulah bahwa di Indonesia ada orang seperti saya, yang pendapatnya seperti saya, dahulu debat. Karena saya sudah yakin kebenaran jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan sekarang bagaimana berita, baik surat kabar, tv, buku-buku yang lain tentang doktrin Ahlussunah wal-Jama’ah. Itulah harapan kami.

Saya pernah didawuhi Pak Idham Chalid. Kalau ingin menjadi pemimpin itu, satu, jangan hasud. Jangan jadi orang dengki, iri hati. Itu harus dihilangkan dan jangan takut dihasudi. Jangan hasud dan jangan takut dihasudi. 

Saya tadi membaca orang yang menghasud Kiai Said Aqil. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Saudara. Said Aqil tetap jalan terus, jangan berhenti. Menjalankan NU itu adalah menjalankan haq, menjalankan yang benar, jangan hasud, jangan dihasud. Orang yang hasud itu tidak akan menjadi pemimpin. 

Panjenengan semua itu harus bertanggung jawab, bahwa sespuh NU itu akan meninggal. Siapa lagi yang harus mengganti, ya kamu-kamu sekalian. Anak-anak muda itu harus mempersiapkan diri konsep-konsep NU, tujuan NU apa yang sekarang diperjuangkan NU, ini harus dipelajari di organisasi, mendapatkan gembelengan untuk memimpin. Pokoknya panjenegan harus bismillah siap untuk memikul tanggung jawab NU di masa yang akan datang. Benar, NU itu adalah haq, benar. Coba NU itu sudah berapa lama mau dihancurkan, sampai sekarang, tapi alhamdulillah wa qul jaal haqqu wazhaqal bathil innal bathila kana zahuqa. 

NU itu punya keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Ya itu, masih banyak kiai yang ikhlas, masih banyak kiai yang memiliki karomah dan di dalam perjuangan itu tidak hanya pinter yang diajukan tapi syariat dengan haqiqat. Sebab syariat saja tanpa haqiqat itu, syariat hanya pintar saja, tidak disertai doa dan pendekatan kepada Allah, maka kosong, ibarat pohon tidak ada buahnya. Haqigar tanpa syariat, sampeyan berdoa saja, tanpa berjuang ngalor ngidul, ngetan ngulon, tidak mendirikan Pagar Nusa, tanpa Ansor, berdoa saja, klenik jadinya. Jadi kita harus syariat dan haqiqat besama-sama, insyaallah. Kepandaian dan wiridan yang ajeg, pondok pesantren itu tidak hanya dibangun semen dan beton dengna pasir, tapi panjang lagi harus dipndasi dengna prihatin, riyadlah supaya kekuatannya lahir batin. 

NU juga begitu. Saya akan selalu prihatin selain untuk pondok saya, saya juga insyaalah karena Idham Chalid mengatakan pesantren itu adalah ibarat ranjang dan kolong. Adanya NU adalah karena adanya pondok. Pondok itu karena yang mendukung orang NU. Syaiani mutalamijaini. Dua yang keberadaannya harus ada. Ada pondok ada NU. Ada pondok ada NU. 

Seandainya pondok itu berkurang atau bahkan tidak ada, bagaimana NU? 

Saya rasa akan hancur. Karena NU itu dipimpin ulama. Ulama itu mesti lulusan pondok pesantren. Sampai detik ini belum ada ulama tidak tamatan pondok pesantren. Kalau ada ya ustadz. Jadi oleh karena itu, antara NU dan pondok pesantren harus ada. Ini menurut pendapat saya. 

Selasa 22 Agustus 2017 10:1 WIB
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Sujiwo Tejo: NU Jangan Andalkan Donatur untuk Kebudayaan
Budayawan Sujiwo Tejo turut mengahadiri Silaturahim Budaya yang digelar Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia pada akhir bulan lalu, di gedung PBNU, Jakarta. Ia sempat bernyanyi beberapa lagu dan mengikuti sarasehan budaya. Selepas kegiatan itu, ia sempat diwawancarai Abdullah Alawi dari NU Online tentang beberapa hal terkait kebudayaan di NU. Berikut petikannya: 

Apa pendapat Anda tentang Lesbumi?

Oh, saya pas kecil, kalau tidak ada Lesbumi, tidak ada hiburan di situbondo. Mereka bikin ludruk, bikin banyak hal. Di situbondo itu, kegiatannya, saya waktu SD, kalau enggak ada Lesbumi, ya sepi.  Lesbumi bikin ini, bikin itu, saya nonton; ketoprak. Itu yang saya selalu saya kenang. Makanya saya kan sekarang ditaro di Lesbumi juga. 

Itu peran yang paling konkret yang saya rasakan. Kalau tidak ada Lesbumi, Situbondo daerah yang sunyi dari kesenian-kesenian juga. Mereka nanggap wayang juga. Peran yang paling membekas bagi saya itu. 

Bagaimana peran Lesbumi saat ini? 

Kalau Pak Said (Ketua Umum PBNU) ngandikane (mengatakan, red.) pencapaian kebenaran yang mendekati lebih kebenaran bukan dari premis-premis, tapi dari kesenian. Jadi, kalau keseniannya makin tinggi bangsa ini, maka konflik antaragama, antarsekte di dalam agama juga bisa dikurangi karena mereka mencari kebenarannya tidak dari premis-premis, tidak dari anggapan-anggapan kebenaran itu, tetapi dari sesuatu yang lebih dari hati itu. Kalau dari hati kan pasti ketemu.

Bagaimana saran untuk memaksimalkan peran dalam penataan kebudayaan di NU? 

Wah, itu yang agak angel (sulit, red.). Kalau aku secara garis besarnya, NU jangan ngurus komunitas tok. 

Bagaimana itu?

Ya bisnis, bikin rumah sakit. Bukan bisnis, ya, bikin perguruan-perguruan tinggi, duitnya untuk menghidupkan kesenian, jangan dari donatur-donatur begitu. Ya. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG