IMG-LOGO
Opini

Keindonesiaan Kiai: Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, dan Gus Dur

Rabu 13 September 2017 12:32 WIB
Bagikan:
Keindonesiaan Kiai: Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, dan Gus Dur
Oleh Aswab Mahasin

Dalam panggung sejarah Indonesia, kita mengenal tiga Ulama kharismtik; KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Ketiga tokoh tersebut satu sama lain mempunyai keterikatan darah dantidak bisa dipungkiri, jasa mereka luar biasa, khususnya dalam merajut kualitas bangsa.

Mbah Hasyim sebagai pendiri NU sumbangsih pemikirannya, kinerjanya, dan manfaatnya terus mengakar hingga kini. Sedangkan Kiai Wahid adalah tokoh terpenting dalam pembentukan kesatuan  hidup berbangsa dan bernegara, ini beliau lalui pada saat Indonesia sedang genting-gentingnya menentukan arah hidup ide dan ideologi.

Kemudian Gus Dur tidak kalah dengan Kakek dan Bapaknya, Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, pemikirannya sempat menghentak jagad Indonesia, apalagi pada saat menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau sering dianggap kontroversial. Namun, banyak orang mengatakan, Gus Dur melampaui zamannya. Dan Gus Dur selalu mengatakan, “Sejarah akan membuktikannya.”

Tulisan ini akan menyampaikan pemahaman terdalam para Kiai yang mempunyai jiwa mulia terhadap Indonesia. Meminjam Istilah yang dipopulerkan Gus Mus, “Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita bukan orang Islam yang kebetulan dilahirkan di Indonesia”.

Berangkat dari hal tersebut, saya ingin membaca eksmplar demi eksmplar apa yang telah ditularkan tiga generasi hebat itu, sehingga harumnya mewangi hingga kini.

Keindonesiaan KH Hasyim Asy’ari

KH Hasyim Asy’ari lahir dengan nama lengkap Muhammad Hasyim Asy’ari ibn ‘Abd Al-Wahid ibn ‘Abd Al-Halim (mempunyai gelar Pangeran Bona) ibn ‘Abd Al-Rahman (dikenal dengan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya) Ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd Al-‘Aziz ibn ‘Abd Al-Fatih ibn Maulana Ishaq dari Raden ‘Ain Al-Yaqin (yang disebut Sunan Giri). Beliau lahir di Gedang, desa di daerah Jombang, Jawa Timur, hari Selasa Kliwon 24 Dzu Al-Qa’idah 1287 H. Bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. KH. Hasyim Asy’ari wafat pada jam 03.45 Dinihari tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramdhan tahun 1366 H dalam usia 79 tahun. (Lihat buku Intelektualisme Pesantren, Seri 2: 2003, hlm. 319)

Di awali dari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), bersama dengan ulama besar di Jawa lainnya, KH. Abdul Wahab dan KH Bishri Syansuri. Mbah Hasyim memulai kiprahnya dalam aktifitas gerakan sosial-keagamaan. Bahkan beberapa pandangan mengatakan, getolnya Mbah Hasyim melawan dominasi penjajah di era kolonial Belanda dan Jepang, beliauseringkali terjebak dengan maslah-masalah sosial-politik.

Akan tetapi, bagi beliau hal tersebut lumrah dan beliau melakoninya tanpa menyerah, dengan tujuanagar Indonesia terbebas dari hegemoni penjajahan yang mengusik kedamaian bangsa. Saya pernah membaca buku biografi Gus Dur yang ditulis Greg Barton, ada hal menarik tentang salah satu perlawanan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Mbah Hasyim untuk menjaga harkat martabat bangsa dan agama, bahwa Mbah Hasyim yang dianggap makar dari perintah Jepang, kemudian ditangkap, dengan alasan beliau menolak membungkuk hormat ke arah matahari terbit/memuja kaisar Jepang.

Dari membelotnya Mbah Hasyim tersebut, beliau dipukuli tentara Jepang, sampai lengan kanan Mbah Hasyim tidak lagi berfungsi normal. Namun, tidak lama kemudian, Jepang sadar—menangkap Mbah Hasyim seorang kiai kharismatik sama saja membuat malapetakanya sendiri, akhirnya Jepang melepaskan Mbah Hasyim.
 
Kejadian ini tidak saja menggambarkan Mbah Hasyim dari sisi religiusitasnya, melainkan gambaran besarnya adalah kecintaan beliau terhadap Indonesia. Mematuhi perintah Jepang dengan “menyembah” Jepang sama saja dengan meng-“amini” kedaulatan Jepang di negeri sendiri.

Selain itu, yang paling fenomenal dalam ingatan sejarah kita, dengan berani dan lantang Mbah Hasyim mengatakan, sama sekali tidak bertentangan antara agama dan nasionalisme, nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan.Hukum membela negara dan melawan penjajahan bagian dari kewajiban, dan tidak bertentangan dengan hukum manapun, termasuk hukum agama.

Dari situlah terlahir Resolusi Jihad, pada titik ini semangat Indonesia terbangun untuk melawan penjajahan. Fatwa beliau dalam hal membela negara merupakan bukti nyata kecintaan dan penghayatannya terhadap jiwa keindonesiaan seorang Kiai.

Masih banyak kisah dan bukti dari kecintaan Mbah Hasyim terhadap “Keindonesiaan-nya”, apalagi Mbah Hasyim adalah guru para kiai. Begitu banyak yang beliau warisi dan tularkan terhadap generasi sekarang, khususnya generasi-generasi NU.

Satu hal lagi, tidak kalah pentingnya, Mbah Hasyim di dalam karya-karyanya, dan pengajian-pengajiannya selalu menekankan, bahwa dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama, hal utama yang harus ditanamkan adalah sikap toleransi dan hidup berdampingan secara damai.

Pesan beliau yang sangat terkenal, “Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat, dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja.”

Keindonesiaan KH Wahid Hasyim

KH. Wahid Hasyim lahir dengan nama lengkap Abdul Wahid Hasyim, adalah putra dari KH. Muhammad Hasyim Asy’ari seorang pendiri organisasi keagamaan terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama).

Kiai Wahid lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Tebuireng. Pada saat itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Usia 7 tahun, Kiai Wahid belajar agama langsung kepada ayahnya. Setelah berusia 10 tahun, Kiai Wahid mulai berkelana dari satu pesantren ke pesantren yang lain di sekitar Tebuireng. Usia 17 tahun Kiai Wahid berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu. Kiai Wahid adalah sosok intelektual yang cerdas dan pintar, beliau menguasai tiga bahasa, Arab, Inggris, dan Belanda. Bekal itulah yang membawa beliau bergaul dengan berbagai macam literasi, proses otodidak membawa beliau tidak diragukan kapasitas pengetahuannya. (Lihat buku, Intelektualisme Pesantren, seri 3: 2003, hlm. 81)

Tidak berselang lama, di usia beliau yang masih sangat muda, 24 tahun, beliau sudah berusaha melakukan perubahan. Fokus pembaharuan beliau diarahkan pada empat bidang; keagamaan, politik, sosial, dan pendidikan. Beliau menyerukan mengenai pentingnya melawan para penjajah, melalui jalur pendidikan politik dan pembaharuan pemikiran. Bagi beliau cita-cita bangsa, dari segi apapun dan manapun akan tertunaikan dengan baik, jika Indonesia merdeka. Dengan itu, beliau terus menerus melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia.

Setelah satu tahun beliau berkiprah, nama Kiai Wahid semakin meroket, didaulatnya Kiai Wahid sebagai Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Dan Kiai Wahid juga pernah menjabat sebagai Mentri Agama.

Banyak hal menarik dari Kiai Wahid, khususnya pada saat perumusan dasar Negara Indonesia. Di mana Kiai Wahid menjadi salah satu anggota bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kiai Wahid pada posisinya memiliki peranan penting, khususnya dalam menyumbat pertentangan demi pertentangan mengenai dasar negara. 
Beliau di setiap rapat mampu mengimbangi rekan-rekannya (walaupun dari latar belakang berbeda). Namun, lumrah hal tersebut terjadi bagi Kiai Wahid, karena beliau adalah pemakan literasiyang rakus. Seperti apa yang pernah diutarakan Gus Dur, bahwa di rumahnya perpustakaan pribadi Kiai Wahid begitu banyak koleksinya, dari mulai buku, koran, dan data/laporan-laporan penting.

Singkat cerita, melalui perundingan sengit, akhirnya dasar negara oleh BPUPKI disepakti, M. Yamin menamainya sebagai “Piagam Jakarta”. Yang melahirkan tujuh kata, “Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya”.Ditambah dengan empat sila lainnya.Nantinya, butir-butir tersebut termaktub dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi, hasil itu melahirkan polemik baru bagi kesatuan Indonesia. Tujuh kata tidak mewakili dan tidak menggambarkan Indonesia yang beraneka ragam. Sehingga pada satu momen tertentu, perwakilan Islam dikumpulkan, salah satunya adalah Kiai Wahid (sebagai perwakilan Islam dan NU), dengan pemikiran matang, beliau mengusulkan, harus ada perubahan, khususnya yang menjadi garis sengketa antar kelompok nasionalis Islam, nasionalis sekuler, dan non-Islam, beliau mengusulkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti dari tujuh kata yang akan membawa malapateka.

Di lihat dari seklumit narasi di atas, menunjukan, Kiai Wahid adalah seorang Indonesia Sejati. Keindonesiaannya telah membawa beliau pada keputusan yang arif dan bijaksana, untuk memikirkan kesatuan dan persatuan manusia Indonesia. Sangat pantas jika banyak yang menyebutnya sebagai penggerak motor nasionalisme. Inilah ijtihad kebangsaan Kiai Wahid, yang memahami jika dasar Islam/negara Islam terlalu beresiko untuk masa depan Indonesia.

Keindonesiaan KH Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Addakhil demikian nama lengkapnya. Namun, belakangan kata “Addakhil” tidak cukup dikenal diganti nama “Wahid”, Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas Pesantren kepada seorang anak kiai, yang berarti “abang” atau “mas”. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 1940, anak dari KH. Wahid Hasyim dan Nyai Hj. Sholehah.

Berbincang Gus Dur tak akan pernah punya ujung, ia adalah makhluk dari berbagai paradigma. Meminjam istilah Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, dan Gus Dur adalah narasi besar tentang itu. Banyak hal menarik mengkaji Gus Dur; seninya, kecintaannya terhadap musik klasik eropa, humornya, dan sebagainya. Masalah keindonesiaan, jangan sekali-kali meragukan Gus Dur.

Ada dua sisi menarik dari keindonesiaan Gus Dur, di satu sisi paham kebangsaannya dan di sisi lain pehamamannya mengenai tradisi Islam begitu mendalam. Dan Gus Dur mempunyai kemampuan untuk memadukan kedua hal tersebut. Dan tidak hanya teoritis atau sekedar wacana, dalam praksis Gus Dur selalu konsisten membela kaum-kaum yang tertindas. Tidak berlebihan jika banyak orang yang menyebutnya sebagai Bapak Pluralisme.

Dalam hal ini saya hanya ingin berbicara beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Gus Dur sebagai bukti keindonesiaannya. Seperti halnya di Papua, bagi orang Papua Gus Dur adalah Bapak Perdamaian, kesaksian hal ini di amini oleh orang-orang Papua. Menurut mereka Gus Dur lah yang mengembalikan nama Papua, yang awalnya pada saat Orba menyebut diri sebagai Papua adalah tabu, mereka diberi nama Irian. Dan pada saat tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi Presiden, beliau merestui Papua menggelar kongres dan memberikan bantuan dana, bagi mereka inilah ruang demokrasi sesungguhnya, hak identitas secara suku, budaya, politik diakui.

Selain itu, Gelar Bapak Tionghoa diterima oleh Gus Dur, sebagai rasa terima kasih mereka terhadap jasa-jasa Gus Dur, yang telah memberikan hak terhadap etnis Tionghoa secara politik maupun sosial. Di sinilah jasa Gus Dur menjadikan warga negara setara, Gus Dur membebaskan diskriminasi warga Tionghoa.

Itulah dua contoh agung yang dicontohkan Gus Dur, jika kita bedah, masih banyak lagi jasa-jasa Gus Dur terhadap kaum minoritas yang tertindas. Gus Dur yang terlahir dari kultur Pesantren, mempunyai prinsip kemanusiaan universal; hak beragama/berkeyakinan (hifzh al-din), hak berpikir/berpendapat (hifzh al-‘Aql), hak atas kehormatan tubuh dan kesehatan reproduksi (hifzh al-‘Irdh wa al-nasl), dan hak kepemilikan atas harta/benda (hifz al-mal). Untuk lebih jelas bagaina wacana Gus Dur dalam persoalan HAM, karena hal ini menjadi concern perhatian Gus Dur. Kita bisa temukan dalam tulisannya bertajuk “Hukum Pidana Islam dan Hak-hak Asasi Manusia”. Banyak yang menarik dari tulisan tersebut.

Akhir kata

Sebenarnya, masih banyak narasi-narasi menarik yang ingin disuguhkan dan harus ribuan bahkan puluhan ribu halaman untuk menerangkan ketiga tokoh itu. Akan tetapi, gambaran singkat tersebut bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk menggugah kesadaran keindonesiaan kita.

Saya tutup tulisan ini dengan wasiat dari Mbah Hasyim, “Adapun amal shalih adalah sifat yang umum pada setiap perbuatan yang memberi faedah kepada sesama hamba dan negara, dan memberi manfaat kepada masyarakat, baik individu, sekarang dan masa akan datang”. 

Penulis adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen, Jawa Tengah.
Tags:
Bagikan:
Rabu 13 September 2017 18:3 WIB
Mengapa Perlu Pedoman Dakwah?
Mengapa Perlu Pedoman Dakwah?
Foto: Ilustrasi
Oleh KH Cholil Nafis
Dakwah menjadi ujung tombak dari citra Islam. Sebab banyak orang mendengar ajaran Islam dan interaksi pemberdayaan umat melalui aktivitas dai baik dakwah secara lisan maupun dakwah yang langsung mengajak mesyarakat. Sedangkan fenomena yang marak di Indonesia masih didominasi arti dakwah secara lisan dalam acara-acara formal keagamaan atau tabligh pengajian.

Dakwah yang efektif membutuhkan panduan sebagai penentu arah untuk mencapai tujuan. Apalagi seperti di Indonesia yang terdiri atas berbagai  agama dan paham keislaman dibutuhkan pedoman dakwah dalam mengayomi dan melindungi umat dari akidah dan paham yang sesat (himayatul ummah), membangun persatuan umat (tauhidul ummah), menyatukan kerangka pemahaman agama Ahlussunah wal jamaah (taswiyatul afkar), dan membangun sinergi gerakan (tansiqul harakah) dalam bingkai Islam wasathi.

Dalam rangka mengefektifkan peran dakwah sesuai dengan tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat untuk bertauhid kepada Allah SWT, menjalankan syariah agama dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka Majelis Ulama Indonesia menganggap penting untuk menetapkan pedoman dakwah untuk acuan oleh para dai.

Kerangka dakwah yang  efektif harus meliputi kompetensi dai, metode yang digunakan untuk mengajak umat, media yang digunakan harus sesuai dengan dinamika masyarakat, serta materi yang sesuai dengan kebutuhan umat (mad'u).

Dalam Pedoman dakwah yang disahkan oleh MUI pada September 2017 memuat beberapa ketentuan, di antaranya:

1. Menetapkan kriteria dan kompetensi pelaku dakwah.

2. Menetapkan konten dakwah Islam yang berwawasan Wasathiyah (moderat) dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah.

3. Menetapkan model dan metode dakwah yang aktual, dinamis dan bertanggung jawab.

4. Menetapkan adanya Dewan Etik Dakwah Nasional yang mengarahkan konten, dan mengawasi perilaku para dai dan lembaga penyiaran dakwah agar sesuai dan senafas dengan wawasan dakwah wasathiyah, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Integritas dan Kompetensi Dai
Semua orang bisa menjadi objek dakwah, umat Muslim maupun non-Muslim. Namun menjadi pelaku dakwah harus memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar citra Islam tidak buruk dan malah dakwahnya menjadi  kontraproduktif. Dai harus memiliki integritas dan kompetensi yang memadai tergantung pada tingkat masyarakat sebagai objek dakwah. Seorang dai harus memiliki integritas qalbu, lisan, amal, dan sosial. Ia harus memiliki sifat ikhlas dan tekad untuk mengabdikan diri demi melayani kebaikan orang lain. Ia harus mempunyai sifat rela dirinya berkorban demi kebaikan orang banyak. Tutur kata seorang dai harus mencerminkan isi hatinya yang diimplementasikan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Kompetensi dai harus memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, manajerial, dan pandai mengembangkan masyarakat. Sebab seorang dai harus memiliki ilmu yang bisa diberikan dan sekaligus memiliki keterampilan untuk menyampaikannya. Selanjutnya dai harus bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat menuju kehidupan beragama dan bermasyarakat yang lebih baik.

Metode Dakwah
Keberhasilan sesuatu tak hanya ditentukan oleh konten dan materinya, tetapi juga metode yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Karenanya, keberhasilan dakwah juga ditentukan dari optimalisasi dan sinkronisasi dakwah dengan metode yang digunakan. Sesuai objek dakwah, metode yang digunakan bisa dengan cara menampilkan perilaku dan akhlak yang mulia sehingga posisi dai bagaikan pilar bagi agama sehingga membuat orang lain meneladani, bahkan yang belum Muslim pun bisa tertarik untuk masuk Islam. Metode ceramah dan nasihat dapat digunakan sesuai dengan objek dakwah dan suasan masyarakat yang hendak diubah ke arah kehidupan yang lebih baik. Di kalangan akademisi dan ilmuwan, menggunakan metode diskusi bahkan debat dalam mencari format kebenaran dapat lebih efektif. Tetapi dalam debat tetap harus menjaga sopan santun dan niat baik untuk mencari dan memberi kebenaran.

Materi Dakwah
Materi adalah konten yang hendak disampaikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kehidupannya. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas dakwah, ialah penguatan akidah, peningkatan akhlak, pembinaan keluarga, membangun persatuan dan nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting agar masyarakat Indonesia tidak salah orientasi beragama, berkeluarga, dan bermasyarakat sehingga paripurna dalam menjalankan ajaran agama sekaligus menjadi pioner dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam berdakwah dai harus menghindari penyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, tidak boleh menyampaikan kebaikan dengan cara menghina dan tidak boleh membangun masyarakat dengan cara menistakan. Karenanya, dalam dakwah tidak boleh ada unsur dan kata-kata benci kepada yang lain. Semua materi dakwah dalam rangka untuk mengajak pada kebaikan dengan penuh cinta kasih.

Kode Etik Dakwah
Suatu hal yang amat penting dalam menunjang keberhasilan dakwah adalah menyatukan diri dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Hati seorang dai harus lurus dan akidahnya harus benar. Kemudian yang ada di dalam itu implementasikan dalam bentuk ucapan yang lembut (layyinan), yang penuh makna dan berwibawa (tsaqila) dan mencerahkan kepada umat (sadida). Ucapan lebih bermakna dan lebih memberi kesan mendalam manakala ucapan baik itu telah dilakukan oleh dai sebelum materi itu disampaikan kepada masyarakat.


*) Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Selasa 12 September 2017 15:0 WIB
Problem Pendidikan Nasional
Problem Pendidikan Nasional
Oleh Aswab Mahasin

Manusia mendapati dirinya dalam keadaan bimbang, di satu sisi ia adalah subjek dari dunia, di sisi lain ia adalah objek dari dunia. Kedua sisi itu dialami secara sadar oleh manusia. Namun, kesadaran manusia belum menjamin bahwa ia paham akan realitas dunia, manusia tertutup oleh fakta hidupnya sendiri. Namun yang perlu diingat, sebuah fakta bukanlah kebenaran mutlak, fakta hanya kebenaran realitas (bisa berubah-ubah), dan sebuah fakta akan menjadi kebenaran ketika di dalamnya mengandung sisi “kemanfaatan”.

Pendidikan merupakan jalan manusia menjadi manfaat dan sadar. Perspektif ini, tidak berbicara makna pendidikan dalam arti sempit, persepsi yang saya bangun adalah “Semua untuk Sekolah”, tidak hanya “Sekolah untuk Semua”. Maksudnya, dunia ini adalah sekolah bagi seluruh manusia. 

Manusia terlahir ke dunia tujuan utamanya adalah sekolah/menuntut ilmu/berpengetahuan, Rasulullah berpesan, “(sekolahlah kalian semua)/menuntut ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahat.” Dan Pesan selanjutnya, “Siapa saja yang ingin bahagia di dunia dan akhirat harus dengan ilmu (harus bersekolah)”. Kenapa pesan tersebut menjadi penting buat kita? Karena kualitas hidup manusia terus meningkat.

Kalau pun nantinya manusia harus menempuh jalur pendidikan formal, itu sebagai nilai tawar semata (menjadi wajib bagi manusia sekarang). Karena pasar menghendaki demikian; ijazah, nilai yang tinggi, dan ketekunan. 

Akan tetapi,jika ada yang mengatakan seseorang memiliki ijazah belum tentu mempunyaiskill, bagi saya keliru. Terlalu vulgar mengatakan itu.Skill spektrumnya luas, dalam hal ini harus ada kesepakatan mengenai definisi skill, karena ada hard skill, soft skill, science skill, life skill, dan skill-skill yang lainnya. Kita jangan menafikan manusia sebagai makhluk yang berpotensi.

Inilah salah satu persoalan klasik pendidikan yang kita hadapi, di satu sisi kita dituntut untuk pintar secara akademik, di sisi lain kita dituntut untuk memiliki “seabreg” kemampuan (skill). Persepsi kedua sisi ini mengakar dalam otak manusia Indonesia. Penilaian seorang guru terhadap siswanya ditilik dari keaktifan siswa, rekam jejak prestasi/nilai siswa (sejenis PR, ulangan harian, UTS, tugas-tugas, dan sebagainya). Namun, bagi para pengamat pendidikan—seharusnya penilaian kecerdasan tidak hanya diukur dari sisi kognitif semata, melainkan harus melimbatkan seluruh potensi siswa dan bakat siswa. 

Dua pandangan di atas selalu bertolak belakang dalam dunia pendidikan. Para pakar sudah melakukan penelitian mendalam tentang masalah ini. Tetapi, polemik ini masih saja menjangkit pada dunia pendidikan kita. Buktinya sampai sekarang masih banyak yang mengkritisi—sekolah jangan hanya melulu soal nilai (termasuk saya).

Polemik lain, munculnya sekolah unggulan dikhawatirkan berefek pada psikologis calon siswa, tidak sedikit calon siswa gagaltes masuk sekolah unggulan. Akhirnya mereka masuk ke sekolah yang dianggap buangan—dengan kesan, sekolah yang mengakomodir orang-orang bodoh. 

Saya tidak sepakat dengan istilah “sekolah buangan”. Walaupun kita dapati itu sebagai fakta dan pandangan yang lumrah di kalangan pengamat dan masyarakat. Kesan ini sebenarnya yang membuat pendidikan kita susah untuk berkembang. Karena kita sendiri yang membuka ruang para calon siswa menjadi minder akan kecerdasannya, kita sendiri yang membuka lahan kumpulan anak-anak bodoh, dan kita sendiri yang menghinakan generasi kita. Itu tanpa kita sadari. 

Seharusnya kita memahami banyak hal, tidak ada orang bodoh dalam proses belajar mengajar, selagi ia tak berhenti belajar, tidak ada pemalas yang menuntut ilmuselagi ia sekolah, dan tidak ada penindasan intelektualitas dengan mengapling antara si pintar dan si bodoh (hanya dengan standar sekolah semata).
 
Bagi saya, biarkan sekolah unggulan dengan stampel unggulannya (setiap orang punya hak untuk menjadi bangga dengan prestasinya), tetapi jangan biarkan sekolah yang dianggap buangan disuarakan sebagai sekolah rendahan. Seharusnya, konsep pengembangan sekolah ditawarkan tidak melulu fokus pada sekolah unggulan (konsep: “sekolah unggulan yang manusiawi”). Lebih tidak manusiawi lagi ketika sekolah (yang katanya) “kumpulan orang bodoh” dibiarkan tanpa solusi.

Sebenarnya saya kurang nyaman memakai istilah “sekolah buangan”. Terlalu hina bagi sebuah lembaga pendidikan yang berusaha mencetak generasi bangsa. Apalagi di dalam sekolah tersebut ada guru yang terhormat dan ada murid yang punya cita-cita tinggi. Kita harus melihat polemik ini secara utuh, tidak gegabah mengambil kesimpulan, lantaran gara-gara gagal tes masuk sekolah unggulan lantas teramputasi kecerdasannya, saya katakan, tidak! Pasti banyak faktor yang melatarbelakangi ini semua. Mari kita renungkan bersama.

Dalam hal ini, saya hanya ingin menyampaikan, bahwa semua sekolah itu sama, yang membedakan kualitas kesadaran kita terhadap pentingnya belajar, bisa dari siswanya, gurunya, atau sistemnya. Menurut Lucien Goldmann ada dua kesadaran yang harus kita bangun untuk merubah stigma sekolah yang dianggap “tanda kutip”, yaitu “kesadaran nyata” dan “kesadaran potensial”. Kenyataan berbanding lurus dengan realitas dan potensi berbanding seimbang dengan individu.

Beranjak dari hal tersebut, jika kita mau menggugat Polemik Pendidikan Nasional tentu akan menghasilkan deretan panjang dalam tulisan ini, seperti; rendahnya kontrol terhadap buku-buku pelajaran (terutama lembar kerja siswa), biaya sekolah yang mahal (terutama yang disebut unggulan), kebijakan yang kadang hanya berpijak pada kora-kota besar, marjinalisasi guru dalam pembangunan nasional, sekolah yang menghamba terhadap pasar, dan lebih anehnya,kebiasaan buruk setiap ganti Mentri pasti wacana pergantian kurikulum selalu hadir. (polemik-polemik ini bisa kita lanjutkan panjang lebar dilain kesempatan)

Wal hasil, di Indonesia jangan sekali-kali memukul rata kualitas pendidikan, karena kesejahteraan, keadilan, dan kemapanan pun belum merata di seluruh pelosok Indonesia. Masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang membuat pendidikan tidak terselenggara dengan baik.

Saya tutup tulisan ini dengan kesan, setiap saya membaca buku pendidikan selalu ada pertanyaan, dimanakah anak-anak keluarga miskin dan orang bodoh bersekolah? Saya menjawabnya, di sekolahnya. Kemiskinan bukanlah suatu alasan untuk berhenti sekolah, apalagi berhenti belajar (pemerintah sudah mensiapkan program untuk menanggulangi ini), dan tidak ada orang bodoh di dunia ini, yang ada orang yang tidak mau belajar, selagi dia masih bersekolah, berarti dia masih belajar (tidak bodoh). 

Di sinilah saya merenung, kenapa “miskin” dan “bodoh” selalu menjadi korban dalam dunia pendidikan? Padahal salah satu fungsi pendidikan adalah mengentaskan manusia dari kedua hal tersebut. Ada yang salah? Wallahu a’lam.

Penulis adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen, Jawa Tengah.
Selasa 12 September 2017 8:43 WIB
Revitalisasi Madrasah Diniyah Takmiliyah
Revitalisasi Madrasah Diniyah Takmiliyah
Oleh Suwendi

Hari ini sampai besok, Selasa-Rabu, 12-13 September 2017, di Jakarta, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mengadakan “hajatan”, yakni pengukuhan pengurus dan Rapat Kerja Nasional periode 2017-2022. Organisasi yang lahir tahun 2012, kini telah memiliki pengurus baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Untuk tingkat propinsi, kini telah tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia. 

Propinsi yang belum ada organisasi FKDT terletak di propinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Di tingkat kabupaten/kota, FKDT telah berdiri setidaknya di 420 di Kabupaten/Kota. Sementara tingkat kecamatan, telah ada di 1.112 kecamatan. 

Organisasi ini lahir atas kesadaran dan kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk mendampingi, mengayomi, menjembatani, dan mengkomunikasikan penyelenggaraan dan kebijakan mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), sebagai salah satu pilar civil society berbasis pendidikan keagamaan Islam. 

Berdasarkan data di Kementerian Agama (2016/2017), MDT kini berjumlah 84.796 lembaga yang terdiri atas jenjang ula sebanyak 72.853 lembaga, wustha sebanyak 10.330 lembaga, dan ulya sebanyak 1.613 lembaga. Adapun jumlah santri yang mengikuti layaan MDT ini berjumlah 6,000,062 jiwa, yang terdiri atas santri MDT jenjang ula sebanyak 5.472,140 jiwa, wustha sebanyak 451,989 jiwa, dan ulya sebanyak 75,933 jiwa. Adapun jumlah guru MDT secara total berjumlah 443.842 jiwa.

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, MDT hadir jauh sebelum Indonesia lahir. Kelahirannnya merupakan bagian dari metamorfosis, bahkan pada tingkat tertentu tidak bisa dilepaskan, dari lembaga pendidikan pondok pesantren, sehingga keberadaan antara pondok pesantren dengan MDT tidak bisa dipisahkan, karena penyelenggaraan MDT oleh dan berada di dalam pondok pesantren. Sebagian yang lain, MDT diselenggarakan di luar pondok pesantren terutama dengan memanfaatkan rumah ibadah seperti masjid atau mushalla, bahkan memiliki bangunan tersendiri.
 
MDT merupakan institusi luhur yang mengemban misi profetik keagamaan, dengan pendekatan pendidikan. Oleh karenanya, MDT dapat dipandang sebagai institusi dakwah-keagamaan dan institusi pendidikan secara sekaligus. Sebagai institusi dakwah-keagamaan, MDT memperkenalkan dan mengajarkan Islam yang sejuk, damai, toleran, dan menjunjung kearifan lokalitas keindonesiaan. 

Sementara sebagai institusi pendidikan, MDT memperkenalkan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, merakyat,  sederhana, dan penuh dedikasi keikhlasan. Hal inilah yang menjadi kata kunci mengapa MDT itu tetap eksis. Dengan posisi ini, MDT sungguh telah berkontribusi besar dalam merawat Islam-Indonesia yang santun, yang pada akhirnya menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Oleh karenanya, kebijakan yang menafikan atau yang berpotensi mematikan MDT sesungguhnya menafikan Islam-Indonesia itu sendiri.

Kesadaran komunal masyarakat Indonesia atas eksistensi MDT cenderung mencapai puncaknya pasca lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud ini dinilai oleh FKDT dan sebagian besar masyarakat muslim Indonesia berpotensi akan mematikan MDT sehingga terjadi aksi penolakan di berbagai provinsi di belahan nusantara ini. Namun, kegaduhan pasca munculnya Permendikbud 23/2017 ini cenderung mereda dengan kelahiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 

Dalam konteks input Rapat Kerja Nasional FKDT, FKDT hendaknya segera mengambil peluang yang begitu terbuka dari Perpres 87/2017 ini. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), berdasarkan Perpres itu, dilakukan melalui layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jalur nonformal, ruang gerak MDT begitu terbuka dan besar kemungkinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan PPK. 

Keterbukaan ini perlu didorong tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga melalui pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Di antara cara yang paling efektif adalah mengkonsolidasi seluruh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi untuk segera mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Wajib Belajar MDT yang dibarengi dengan alokasi anggaran yang cukup. Peraturan Daerah ini didudukkan sebagai penjelmaan dari program PPK, sebagaimana yang diamanahkandalam Perpers 87/2017.

Di sisi lain, FKDT juga hendaknya patut direvitalisasi sebagai kekuatan civil society yang memberikan input dan sekaligus penyeimbang atas kebijakan dan regulasi-kontraproduktif yang lahir dari negara. Pada titik tertentu, FKDT ada kalanya mendekat dengan negara bahkan menjadi ambil bagian dari kesuksesan kebijakan, dan pada titik yang lain FKDT harus berani menjauh dan memberikan kritik-produktif atas kebijakan yang diterapkan. Dengan memainkan peran ini, FKDT harus bersifat fleksibel namun konsisten dengan kebijakan yang pro-MDT.

Aspek lain yang mau tidak mau dilakukan oleh FKDT adalah harus menjadi gerbong dan kekuatan besar dalam menangani gelombang radikalisme-keagamaan yang terus terjadi di negeri ini. FKDT harus dapat menyadarkan masyarakat akan peran dan fungsi MDT, sebagai kekuatan terutama dalam membangun kesadaran keagamaan yang moderat dan berbasis keindonesiaan. MDT dan seluruh stakeholder pendidikan keagamaan Islam telah nyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan Islam-kultural yang mengajarkan kedamaian dan kebersamaan.

Untuk itu, secara akademik MDT harus mampu mengajarkan dan terus mempertahankan pengetahuan-pengetahuan keagamaan Islam yang berkarakter keindonesiaan. Ideologi keagamaan khas Indonesia menjadi kata kunci yang harus ditransformasikan dalam rangkaian akademik MDT. Demikian juga dengan kearifan lokal, semisal penguatan tulisan dan/atau bahasa pegon yang merupakan kekayaan khazanah keindonesiaan, perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Aspek lain yang perlu dilakukan adalah mendorong perluasan akses atas berdirinya MDT yang diselenggarakan secara masif oleh masyarakat. Perluasan akses ini untuk memperluas daya jangkau MDT, terutama pada siswa yang belajar di sekolah, yang menurut data Kementerian Agama daya jangkau MDT saat baru berkisar 13.46%, yakni 6,000,062 santri dari 44,559,915 siswa sekolah. 

Perluasan akses tidak untuk mendudukkan MDT sebagai bagian dari kegiatan ekstra-kurikuler dari sekolah yang diposisikan sama seperi halnya lembaga kursus. Akan tetapi, kelembagaan MDT dihadirkan secara utuh dengan seperangkat kurikuler dan standar ketenagaan yang mumpuni, dengan memanfaatkan bangunan sekolah.

Tentu, di samping beberapa usulan di atas masih banyak usulan dan strategi yang ada baiknya didiskusikan secara serius oleh peserta Rapat Kerja Nasional. Kehadiran dan diskusi peserta dan pengurus yang baru diharapkan melahirkan ide-ide kontributif bagi pengembangan MDT dan pendidikan keagamaan Islam lainnya. Seluruh masyarakat Indonesia berharap kiranya FKDT dapat melahirkan ide dan program kerja yang mampu benar-benar memperkuat keagamaan dan keindonesiaan sekaligus. Wallahu a’lam.

Penulis adalah Fungsionaris DPP FKDT, Tim Perumus Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Ma’had Aly.
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG