IMG-LOGO
Nasional

Panitia Munas NU 2017 Diskusikan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren


Selasa 24 Oktober 2017 22:40 WIB
Bagikan:
Panitia Munas NU 2017 Diskusikan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
Jakarta, NU Online
Pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan universal yang menjadi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945. Secara tegas konstitusi juga menjamin kehadiran negara untuk menfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan melalui pembiayaan yang sudah diamanatkan pada Pasal 31 UUD 1945.

Demikian disampaikan Panitia Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) H Robikin Emhas pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) di lantai lima, gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Menurutnya, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Sementara tujuannya untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak-mulia.

“Fakta sejarah di Indonesia lembaga pendidikan Islam tertua dan telah banyak berperan dalam kehidupan mencerdaskan bangsa, yang konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) adalah pesantren dan madrasah diniyah,” terangnya.

Pada aspek sosiologis, katanya, kebutuhan terhadap undang-undang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada kondisi realitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan peradaban global.

“Tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal, khususnya yang dipengaruhi oleh kelompok radikal Islam trans-nasional. Di Indonesia saat ini bukan fenomena yang muncul seketika tetapi merupakan suatu proses evolusi sejalan dengan dialektika antara perkembangan dinamis dari lingkungan strategis, baik pada tatran global,” ungkapnya.

Menurutnya, animo masyarakat terhadap pendidikan keagamaan terutama pesantren dan madrasah Cukup tinggi sebagai indikator kuantitatif jumlah pesantren mencapai 28.961 dengan jumlah santri mencapai 4.028.660 dan para ustadz/guru sejumlah 322.328. Dalam pengembangannya, pesantren memiliki satuan layanan pendidikan dalam bentuk madrasah yang kemudian disebut madrasah diniyah. Kemudian para alumni pesantren yang sudah bersosialisasi sebagai anggota masyarakat juga mendirikan madrasah diniyah takmiliyah sebagai pelengkap pendidikan luar sekolah.

Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah 76.566, jumlah 115th guru 443.842 dan jumlah peserta didik mencapai 6.000.062. Pesantren juga memiliki unit layanan lembaga pengajaran aI-qur’an sejumlah l34.860. Jumlah guru mencapai 134.860, dan jumlah peserta didik yang terdaftar baru sekitar 7.356.830.

Namun demikian, katanya, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren masih tertinggal dalam beberapa hal perhatian negara terhadap pesantren belum optimal karena faktor payung hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu DPR melalui FPKB DPR Rl menginisiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Harapannya, negara memiliki kekuatan hukum di dalam memberikan perhatian dan mengayomi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang selama ini sudah menjadi subsistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, permasalahan yang ingin mendapat respon adalah  bagaimana RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi UU yang mencakup pengaturan lebih khusus dalam sistem pendidikan nasional (lex specialis derogate lex generalis) sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan Pendidikan Kegamaan dan Pesantren. (Husni Sahal/Alhafiz K)

Bagikan:
IMG
IMG