IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Santri Era Digital: Konsumen atau Produsen?

Sabtu 28 Oktober 2017 21:30 WIB
Bagikan:
Santri Era Digital: Konsumen atau Produsen?
Ilustrasi (googleplus)
Peringatan hari santri yang berlangsung pada 22 Oktober lalu berlangsung dengan sangat meriah. Sejumlah acara seperti pembacaan satu miliar shalawat Nariyah, pawai, diskusi, seminar, dan lainnya menunjukkan kegembiraan kalangan santri atas pengakuan peran yang mereka lakukan selama ini dari pemerintah dan masyarakat. Santri telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan hingga kini terus berkiprah mempertahankan eksistensi negeri ini. Santri juga telah membentuk corak Islam Indonesia yang mampu menyerap nilai-nilai lokal, membuktikan bahwa Islam tidak harus berwajah Arab, dengan tetap menjaga nilai-nilai universal Islam.

Kini, dunia berkembang dengan demikian cepat. Banyak temuan-temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Perkembangan teknologi baru juga mengalami perkembangan sedemikian cepat. Sepuluh tahun lalu, tingkat kecanggihan HP baru pada tahap bisa melakukan panggilan, mengirim SMS, atau MMS. Kini, jika kita memiliki telepon dengan kapasitas terbatas seperti itu, maka akan dianggap sangat kuno. Telepon cerdas kini sudah bisa mengakses internet dengan cepat, memiliki sejumlah aplikasi canggih yang bisa digunakan untuk beragam kebutuhan. Sepuluh tahun ke depan, teknologi akan semakin canggih. Mungkin saja jauh dari bayangan kita saat ini. Semua perkembangan teknologi ini juga menyentuh kehidupan kalangan santri dan pesantren.

Teknologi telah banyak mengubah kehidupan kita. Mengingat semakin banyak kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi, kita menjadi demikian tergantung padanya. Jika ketinggalan HP cerdas di rumah, akan ada sesuatu yang hilang karena banyak fungsi yang terkandung di dalamnya. Di samping fungsi positif yang terdapat di dalam teknologi ini, ada dampak negatif yang harus diperhatikan seperti pornografi dan hiburan-hiburan yang tanpa terasa menghabiskan waktu produktif kita. Media sosial juga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat di luar ruang interaksi antarwarga dan kontrol yang lebih baik terhadap pemerintah.

Teknologi juga telah menghilangkan sejumlah pekerjaan yang dahulunya dilakukan secara manual oleh otot manusia. Tenaga pengamanan kini berkurang karena adanya CCTV, buruh-buruh pabrik digantikan dengan otomatisasi mesin. Perdagangan online juga terus meningkat, menggerus bisnis yang sebelumnya dikerjakan secara konvensional. Kemunculan aplikasi baru yang dibuat oleh orang-orang kreatif bisa dengan cepat meruntuhkan bisnis lama yang sudah mapan selama bertahun-tahun sebagaimana yang terjadi dalam bisnis transportasi yang masa depannya suram setelah kemunculannya aplikasi taksi online. Akan semakin banyak pekerjaan hilang karena kemunculan teknologi-teknologi baru ini. 

Di sisi lain hilangnya pekerjaan lama, muncul kesempatan-kesempatan baru dalam bidang teknologi seperti web developer, analis data, programmer, ahli jaringan, buzzer, brand ambassador, dan sejumlah profesi lainnya yang terkait dengan teknologi. 

Medan dakwah kini juga berubah drastis, Jika sebelumnya para dai hanya mengandalkan sarana dakwah dari panggung ke panggung atau dari majelis ke majelis lainnya, kini dakwah bisa disiarkan secara real time ke seluruh dunia dengan sejumlah aplikasi media sosial. Materi ceramah kini bisa disimpan di Youtube yang kemudian bisa diputar ulang oleh siapa saja dan dari mana saja, asal ada akses internet. Dai-dai yang sebelumnya tidak dikenal, dengan kemampuan retorikanya dan penguasaan media sosial yang baik mampu melambungkan namanya di jagat maya. Dai-dai yang masih menjalankan dakwah secara konvensional, tak mampu mengangkat namanya pada level yang lebih luas. Hanya menjadi dai-dai lokal yang hanya dikenal masyarakat setempat. 

Bagaimana kaum santri mempersiapkan diri dalam perubahan teknologi yang sedemikian cepat ini dan mengubah tatanan lama yang sebelumnya telah mapan? Saat pekerjaan-pekerjaan lama hilang digantikan dengan teknologi, apakah santri memiliki kesiapan kapasitas untuk menekuni pakerjaan baru? Bahkan, dalam ranah dakwah keagamaan yang sangat mereka kuasai pun, muncul figur-figur baru yang mensyiarkan ajaran yang tak senafas dengan keyakinan yang mereka pelajari di pesantren karena penguasaan mereka dalam dunia information, communication, dan technology (ICT).

Lembaga-lembaga pendidikan milik NU, mau tidak mau harus menyiapkan santri atau anak didiknya untuk menghadapi perubahan besar ini. Atau jika tidak, mereka hanya akan menjadi konsumen dan pasar dari produk dan jasa yang dibuat pihak lain. Bahkan, dalam ranah dakwah pun, umat yang selama ini kita rawat bisa-bisa terambil oleh kelompok lain yang mampu menggunakan teknologi dengan lebih baik. Di tengah tantangan di era digital ini, para santri dihadapkan pada pertanyaan, apakah mereka hanya akan menjadi konsumen atau sekaligus produsen? Tak mudah untuk menjawab pertanyaan besar ini. (Ahmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Jumat 20 Oktober 2017 18:45 WIB
Harapan Baru kepada Gubernur Baru DKI Jakarta
Harapan Baru kepada Gubernur Baru DKI Jakarta
Anies Baswedan (Antara)
Gubernur terpilih Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan sudah dilantik. Kini dia memimpin  daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik di Indonesia ini. Apa yang terjadi di Jakarta menjadi perhatian luas masyarakat di seluruh Indonesia mengingat posisinya di pusat kekuasaan.  Besar harapan dari publik agar ia dapat melanjutkan hal-hal yang baik dari kepemimpinan sebelumnya dan memperbaiki kekurangan yang ada. 

Kontestasi politik untuk meraih posisi DKI satu berlangsung sangat ketat. Pertarungan melibatkan isu agama dan etnis yang membawa emosi bukan hanya para pemilih di Jakarta, tetapi juga sebagian besar penduduk Indonesia mengingat pilkada DKI  Jakarta mendapat liputan luas. Termasuk di antaranya ada demo berjilid-jilid. Selanjutnya, menjadi tugas pasangan guberrnur-wakil gubernur baru untuk menyatukan  seluruh komponen masyarakat Jakarta ini agar kembali kompak guna membangun kota terbesar di Indonesia ini, yang juga sarat dengan berbagai masalah. 

Banyak persoalan yang membutuhkan kerja bersama untuk menyelesaikannya seperti kesenjangan sosial, kemacetan, banjir, kriminalitas, kesehatan dan lainnya. Gubernur dan jajaran pemerintahannya tidak akan dapat menyelesaikannya sendirian. Masyarakat dapat diajak bahu-membahu menyelesaikan problem sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. 

Seorang pemimpin terpilih adalah pemimpin semua anggota masyarakat, bukan sekadar pemimpin dari partai yang mengusungnya atau masyarakat yang mendukungnya saja. Pertarungan yang terjadi pada masa kampanye sudah saatnya diakhiri. Kini tugas gubernur dan wakilnya adalah melaksanakan janji-janji yang diucapkan semasa kampanye. 

Seusai terpilih, kini publik berkewajiban mengontrol bagaimana kinerja gubernur terpilih. Mekanisme formal dalam sistem demokrasi adalah eksekutif dikontrol oleh legislatif, tetapi kini publik juga memiliki mekanisme kontrol apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya lebih besar daripada era sebelumnya. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan sikap masyarakat terhadap sebuah isu atau kebijakan. 

Keberadaan media sosial bagai pisau bermata dua dalam demokrasi yang harus dikelola dengan hati-hati. Awalnya, medsos dipuja-puja dalam perannya mengembangkan demokrasi, tetapi akhirnya terjadi banyak penyalahgunaan untuk melemparkan hoaks ke publik. Informasi-informasi palsu yang muncul selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta banyak menyesatkan masyarakat. 

Pemerintahan Anies di Jakarta juga rawan menimbulkan kegaduhan jika ia tidak mampu mengelola isu dengan baik. Apa yang terjadi dengan ucapannya tentang pribumi dalam pidato pelantikannya layak menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati. Gubernur sebaiknya fokus pada program-program yang sudah dicanangkannya. Ini juga menunjukkan kontestasi keras yang sebelumnya berlangsung belum sepenuhnya dilupakan oleh masyarakat, terutama pendukung kandidat lainnya. 

Keberhasilan sesungguhnya dari seorang pemimpin adalah melaksanakan janji-janji programnya. Kita sudah terlalu sering diingkari janji oleh para politisi. Apa yang diucapkan selama masa kampanye dan ketika sudah berkuasa berkebalikan 180 derajat. Banyak pemimpin berkuasa bukan untuk melayani masyarakat, tetapi ada kepentingan pribadi yang dominan, untuk menumpuk kekayaan, sebagai batu loncatan untuk karir politik yang lebih tinggi atau bahkan untuk kebanggaan sebagai orang yang berkuasa. Partai dan tim pendukungnya juga tidak memberi sokongan secara gratis. Ada kue kekuasaan yang harus dibagi baik berupa proyek ekonomi, jabatan-jabatan strategis, atau dukungan politik untuk kontestasi politik. Ini merupakan realitas yang harus dihadapi. Di sinilah kapasitas kepemimpinan diuji, bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing ini, dengan tetap menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. 

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan Jakarta pada periode sebelumnya, dengan tiga orang gubernur yang menjabat selama lima tahun. Ada kisah sukses pembangunan dan perbaikan infrastruktur, ada kegagalan dalam menjaga etika, ada kegaduhan-kegaduhan yang menguras energi masyarakat. Prinsip dasar yang harus tetap dijaga yaitu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dalam pelaksanaannya, setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri. Selamat bertugas Mas Anies. (Ahmad Mukafi Niam)
Sabtu 14 Oktober 2017 19:30 WIB
Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah
Reforma Agraria untuk Keadilan Pemilikan Tanah
Ilustrasi (© shutterstock)
Di antara ketimpangan yang sangat mencolok di Indonesia adalah soal kepemilikan tanah. Ketimpangan ini bahkan melebihi rasio gini distribusi kekayaan secara umum. Segelintir konglomerat menguasai jutaan hektare tanah yang digunakan untuk pengusahaan hasil hutan dan kayu, hutan tanaman industri, dan perkebunan atau sebagai daerah pertambangan. Di sisi lainnya, jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka terpaksa menjadi buruh tani atau merantau ke kota guna mencari nafkah. Dari tahun ke tahun, jumlah petani gurem bahkan terus bertambah.

Di perkotaan, tempat di mana harga tanah sudah sangat mahal, para pengembang raksasa telah menguasai bank tanah dengan luasan ribuan hektare pada lokasi-lokasi strategis. Rakyat biasa dengan penghasilan pas-pasan, harus membayar cicilan rumah yang mencekik dengan durasi waktu sampai 20 tahun. Sebagian terpaksa membeli rumah di pinggiran kota yang memerlukan akses sampai dengan dua jam perjalanan menuju tempat kerja. Akibatnya produktivitas kerjanya menurun karena sebagian waktunya dihabiskan di jalanan. Banyak pula yang dari tahun ke tahun terpaksa harus mengontrak dan kehilangan harapan memiliki rumah karena harganya dari waktu ke waktu terus melangit. 
 
Persoalan tanah ini dari tahun ke tahun terus membesar dan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat jika tidak segera diatasi. Berbagai konflik agraria yang muncul di publik telah menimbulkan korban jiwa. Konflik ini selalu berlarut-larut dengan ongkos besar yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Akhirnya mereka mengandalkan tenaga dan solidaritas sesama atau pihak bermodal kuat dalam mengatasi konflik tersebut.

Wacana reforma agraria untuk mengatasi sejumlah persoalan terkait pertanahan kini menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo. Presiden-presiden sebelumnya juga sudah mewacanakan hal yang sama, tetapi sampai kekuasaan mereka berakhir, belum terlaksana. Jangan sampai, apa yang disampaikan Jokowi juga tidak terlaksana dengan baik mengingat umur kekuasaannya yang tak akan lama lagi, kecuali dia terpilih untuk periode yang kedua. Ada kepentingan pemilik modal yang kini menguasai jutaan hektare tanah agar aset mereka tetap aman. 

Persoalan ketimpangan pemilikan tanah ini merupakan salah satu materi yang akan dibahas di musyawarah nasional (munas) dan konferensi besar (konbes) NU di Lombok akhir November 2017 ini. Jutaan warga NU merupakan sebagian dari kelompok yang menjadi korban atas ketidakadilan pemilikan tanah ini. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi kemiskinan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi petani, tanah merupakan modal dalam berusaha. Bagi masyarakat Jawa, ada istilah sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi pati, yang artinya biarpun sedikit kehormatan dan tanah harus dibela mati-matian.

Langkah redistribusi lahan yang digagas oleh pemerintah adalah melalui reforma agraria dengan total sembilan juta hektare lahan yang akan dibagikan kepada rakyat miskin. Tanah ini berasal dari 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektare tanah legalisasi aset masyarakat, 0,4 juta hektare tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare tanah pelepasan kawasan hutan. 

Upaya redistribusi lahan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan moral hazard, yakni ketika orang-orang yang tidak berhak mendapatkan lahan turut mendapat bagian, lalu dijual kembali sedangkan orang yang seharusnya mendapat bagian lahan malah tidak mendapat apa-apa karena tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Berbagai pola distribusi yang tidak tepat sasaran telah berulangkali terjadi sehingga harus menjadi pelajaran.

Selanjutnya, sekadar membagikan lahan lalu menyerahkan sepenuhnya kepada para petani untuk menggarapnya juga bisa menimbulkan kagagalan. Semasa program transmigrasi pada era Orde Baru, para penduduk sekadar dipindah dari daerah-daerah yang padat ke lokasi baru yang tidak ada apa-apanya. Infrastruktur yang tidak memadai, jenis tanah dan hama yang tidak dikenal, dan berbagai kesulitan lain yang semuanya harus diatasi sendiri. Tidak ada dukungan pemasaran atau bantuan lain yang menunjang keberhasilan program tersebut. Akibatnya, banyak transmigran yang kemudian pulang kembali ke daerah asalnya dengan membawa kekecewaan dan tetap dalam kondisi kemiskinan.

Bantuan pemasaran atau penyuluhan pertanian kini semakin mudah dengan perkembangan teknologi sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan pengelolaan lahan yang sebelumnya masih hutan atau diterlantarkan yang kemudian dimasukkan dalam program reforma agraria ini. 

Dengan sedemikian banyak orang yang berkepentingan terhadap tanah ini, semua pihak harus terus mendorong agar reforma agraria berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai, upaya yang baik ini malah menjadi persoalan baru karena kesalahan dalam pengelolaan. Warga NU akan menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat terciptanya keadilan ini jika program ini berjalan dengan baik. (Ahmad Mukafi Niam)

Jumat 6 Oktober 2017 17:0 WIB
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Memaknai Reformasi Sosial Arab Saudi
Pemerintah Saudi Arabia baru-baru ini melakukan sejumlah kebijakan yang akan mengubah kondisi sosial secara mendasar. Perempuan yang sebelumnya dilarang menyetir mobil sendirian, dalam waktu dekat akan diizinkan untuk menyetir sendiri. Ini merupakan kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Saudi. Di seluruh dunia, hanya di negeri itulah wanita dilarang menyetir mobil sendirian. Perempuan juga sudah mulai diizinkan masuk stadion olahraga dengan menempati sebuah area khusus. Hal lainnya adalah, mulai adanya perempuan yang menjadi deputi wali kota. 

Perubahan kebijakan di negeri yang sebelumnya sangat konservatif dalam memaknai ajaran Islam ini akan berdampak pada mobilitas sosial kaum perempuan. Kaum hawa akan memiliki ruang lebih besar untuk berekspresi di ranah publik dan meningkatkan partisipasinya dalam sejumlah peran-peran yang sebelumnya tertutup. Di masa yang akan datang, mungkin saja diluncurkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan kapasitasnya atau reformasi lainnya yang mengarah pada pemaknaan ajaran Islam yang lebih moderat. 

Kelahiran kerajaan Arab Saudi merupakan hasil persekutuan antara ulama konservatif Abdul Wahab dengan klan Ibnu Saud. Tak heran, ulama memiliki peran penting dalam penentuan sejumlah kebijakan di negeri kaya minyak ini. Tapi dengan sejumlah perubahan dunia seperti penurunan harga minyak yang merupakan tulang punggung perekonomian Saudi, tak ada pilihan bagi Saudi untuk bisa terus berkembang atau bahkan sekedar bertahan, kecuali dengan melakukan sejumlah perubahan kebijakan yang pada akhirnya harus menyentuh aspek sosial negeri tersebut agar reformasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kebijakan tersebut adalah Visi 2030.

Apa yang terjadi di Arab Saudi juga mempengaruhi dinamika pergerakan Islam di kawasan lain, termasuk di Indonesia mengingat Saudi merupakan salah satu sumber rujukan ajaran Islam. Berkembangnya wajah Islam konservatif yang beberapa tahun belakangan ini terjadi di Indonesia salah satunya merupakan hasil dari perluasan wahabisme melalui alumni Saudi yang kembali ke Indonesia. Mereka mendirikan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan, serta rajin menyampaikan gagasannya melalui ceramah d muka publik, di internet, juga merambah media sosial. Wacana yang mengemuka terhadap sejumlah masalah agama seperti isbal, maulid nabi, sampai dengan jenggot, yang sebelumnya sudah meredup itu merupakan akibat dari pertarungan ide tersebut.

Jika Saudi lebih moderat dalam penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, maka para pengikut wahabisme di sejumlah negara kemungkinan juga akan menyesuaikan pendapatanya. Jika Saudi melihat Islam dalam perspektif ke depan, bukan tekstual dan berorientasi masa lalu, maka akan lebih mudah bagi dunia Islam untuk mengarahkan tujuan besarnya guna mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdebatan sejumlah persoalan khilafiyah yang sudah berlangsung berabad-abad telah menguras energi lebih mudah untuk dicarikan titik temu.

Sesungguhnya umat Islam memiliki sumberdaya yang luar biasa yang bisa digunakan menjadi modal untuk kemajuan dan kesejahteran umat. Sayangnya, modal yang sangat berguna tersebut dihabiskan untuk hal-hal yang kurang substansial. Gaya hidup para pengeran yang berfoya-foya dengan limpahan alam yang diberikan menyebabkan tak banyak capaian yang diraih dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Penyelesaian masalah dengan pendekatan militer yang terjadi di negera-negara kaya minyak di Timur Tengah bukan hanya menyia-nyiakan potensi yang dimiliki, bahkan merusak peradaban yang sudah ada. 

Perilaku yang lebih rasional dalam mengelola kekayaan negara di Timur Tengah yang mulai terlihat seperti di Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka melakukan investasi hasil kekayaan minyaknya pada hal-hal yang lebih produktif agar saat minyak sudah berkurang atau habis, mereka bisa tetap bertahan. Kebijakan ini mulai dicontoh oleh negara-negara teluk lainnya. Ini akan berdampak baik bagi kehidupan umat Islam secara umum. 

Semoga saja, reformasi ekonomi dan sosial yang kini berlangsung di Arab Saudi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai pengalaman reformasi politik dalam Musim Semi Arab yang ternyata gagal bahkan menimbulkan permasalahan serius yang hingga kini belum terselesaikan. Umat Islam seluruh dunia berkepentingan akan stabilitas Saudi Arabia mengingat negera tersebut menjadi pelindung dari dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG