IMG-LOGO
Nasional

Radikalisme dan Intoleran Jadi Sumber Kegaduhan Ideologi Negara

Ahad 5 November 2017 10:30 WIB
Bagikan:
Radikalisme dan Intoleran Jadi Sumber Kegaduhan Ideologi Negara
Bandarlampung, NU Online
Nahdlatul Ulama adalah Jamiyyah Diniyyah Islamiyyah (Organisasi Keagamaan Islam) yang tanggungjawabnya semakin hari semakin besar. Tanggung jawab ini meliputi banyak hal diantaranya adalah Masuliyyah Diniyyah (Permasalahan Agama), Mas'uliyyah Ummatiyyah (Permasalahan Ummat), dan Mas'uliyyah Wathaniyyah (Permasalahan Kebangsaan dan Kenegaraan).

Hal ini diingatkan Rais Aam PBNU KH. Ma'ruf Amin saat memberikan taushiyah Kebangsaan pada pada pembukaan kegiatan pra Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandarlampung, Sabtu (4/11).

Kiai Ma'ruf menilai kegaduhan permasalahan kebangsaan saat ini dengan mempermasalahkan  ideologi negara yang sudah ada disebabkan oleh kelompok radikal dan intoleran yang ingin merubah negara ini dengan cara kekerasan.

Kelompok ini lanjutnya tidak mentolelir kelompok lain yang tidak sama dengan kelompoknya. "Hanya kelompoknya saja yang benar. Jangankan non muslim, sesama Islam saja dinyatakan sesat bahkan kafir. Kelompok ini dinamakan kelompok takfiri suka mengkafirkan orang lain. Ini berbahaya sekali," jelasnya.

Tanggung jawab NU sebagai sebuah jamiyyah juga ditegaskan oleh Ketua Pusat Munas dan Kombes H. Robikin Emhas yang juga hadir pada Acara tersebut. Ia menegaskan bahwa permasalahan agama, ummat dan bangsa menjadi agenda utama jelang satu abad Nahdlatul Ulama pada 2026.

"Nahdlatul Ulama tidak ada agenda politik praktis. Politik NU adalah politik kebangsaan ikut serta dalam memecahkan permasalahan keummatan," tegasnya.

Oleh karenanya dalam Munas dan Konbes yang akan dilaksanakan di Lombok NTB pada 23 sampai dengan 26 November mendatang, NU akan membahas agenda Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama, dan Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga. 

"Dalam Munas juga akan dilaksanakan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah (Pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan)," katanya. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan).

Bagikan:
Ahad 5 November 2017 20:24 WIB
Kiai Maruf Amin: Boleh Beda Madzhab, Agama, dan Partai, Tapi NKRI Sudah Final
Kiai Maruf Amin: Boleh Beda Madzhab, Agama, dan Partai, Tapi NKRI Sudah Final
Tanggamus, NU Online
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin mengatakan bahwa perbedaan adalah fitrah. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kata Kiai Maruf Amin, setiap warga harus saling menghargai di dalam perbedaan.

Hal ini disampaikan KH Maruf Amin yang juga Ketua Umum MUI saat memberikan taushiyah pada puncak kegiatan Hari Santri Nasional 2017 Kabupaten Tanggamus di Taman Terbuka Hijau Kota Agung, Ahad (5/11).

"Kita harus menghargai setiap perbedaan baik itu beda madzhab, beda paham, dan beda partai sekalipun,” kata Kiai Maruf.

Ia mengatakan bahwa di Indonesia diskusi soal hubungan beragama dan bernegara sudah selesai. “Kita tidak boleh lagi menjadi kelompok yang intoleran dan kelompok yang menginginkan negara di dalam negara," jelasnya.

Ia menegaskan pula bahwa Indonesia sudah memiliki ideologi negara yang tepat di tengah kemajemukan yang ada di dalamnya.

"Indonesia adalah darus shulhi, negara yang dibangun atas kesepakatan anak bangsa. NKRI bagi NU sudah final," tegas Kiai Maruf. (Muhammad Faizin/Alhafiz K)

Ahad 5 November 2017 20:11 WIB
Gus Yahya: Genosida Jadi Muara Konflik Sosial di Era Negara-Bangsa
Gus Yahya: Genosida Jadi Muara Konflik Sosial di Era Negara-Bangsa
Jakarta, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengamati pergeseran konflik yang terjadi di tengah masyarakat dunia. Menurutnya, konflik agama di zaman dahulu hanya melibatkan beberapa negara dengan tentara-tentara profesional.

Demikian disampaikan Gus Yahya ketika membuka forum pertemuan penulis keislamanan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11) siang.

“Konflik sosial menuju chaos. Muaranya satu, genosida oleh mayoritas atas minoritas,” kata Gus Yahya.

Hal ini didasarkan pada struktur masyarakat yang terikat pada negara-bangsa dan derasnya arus migrasi Muslim dan non-Muslim di dalam negara bangsa.

“Sejak tahun 1970-an, orang Islam sudah menyebar di segala negara. Kalau zaman kerajaan Turki Utsmani dan sebelumnya, konflik Muslim dan non-Muslim itu perang antarnegara. Yang perang tentara profesional. Tetapi untuk konteks sekarang di mana Muslim sudah membaur dan bertetangga dengan non-Muslim, kalau terjadi konflik, yang ada konflik sosial,” kata Gus Yahya.

Lazimnya, kelompok mayoritas atau pihak yang memegang kuasa akan menindas kelompok minoritas.

“Kalau konflik sosial itu hanya mengarah pada satu hal, genosida non-Muslim di negara dengan mayoritas Muslim dan genosida Muslim di negara mayoritas non-Muslim,” terang putra Almarhum KH Cholil Bisri Musthofa.

Ia menunjuk kasus etnis Rohingya sebagai salah satu contoh kasus. Menurutnya, pihak non-Muslim yang minoritas juga mengalami tekanan dan penindasan di negara mayoritas Muslim.

“Masyarakat non-Muslim di Iraq juga mengalami hal yang sama,” tandas Gus Yahya. (Alhafiz K)

Ahad 5 November 2017 20:0 WIB
Reforma Agraria, Upaya NU Hilangkan Kesenjangan Ekonomi
Reforma Agraria, Upaya NU Hilangkan Kesenjangan Ekonomi
Bandarlampung, NU Online
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Jalil mengatakan, Reforma Agraria sangat penting  dilakukan sebagai upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini disampaikannya pada Pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017, di Pondok Pesantren Al Hikmah, Bandarlampung, Sabtu (4/11).

"Kepemilikan tanah saat ini timpang. Hampir 50 persen perkebunan sawit dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar," katanya pada acara yang mengangkat tema besar Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga ini.

Sementara itu, lanjutnya masyarakat hanya memiliki kebun-kebun kecil yang sudah tidak produktif dikarenakan tidak ada dana untuk peremajaan. Hal ini diperburuk dengan status tanah yang tidak jelas statusnya alias tidak memiliki sertifikat tanah.

Oleh karenanya, saat ini, sesuai dengan semangat Nahdlatul Ulama yang mendorong dan peduli terhadap reforma agraria ini, Pemerintah mencanangkan program pengadaan sertifikat bagi masyarakat dalam rangka maksimalisasi lahan pertanian dan perkebunan.

"Jika tanah sudah memiliki sertifikat tentunya akan dapat dengan mudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan dana mengelola lahan," katanya.

Pada tahun 2017 ada 5 juta bidang tanah yang disertifikasi dan pada tahun 2018 akan naik menjadi 7 juta bidang tanah. Sementara pada tahun 2019 diproyeksikan 9 juta bidang yang akan disertifikasi. "Untuk Lampung saat ini mendapat jatah 200 ribu bidang tanah," jelasnya.

Dengan status tanah yang telah disertifikasi khususnya milik warga NU, Sofyan berharap warga NU dapat memanfaatkannya dengan maksimal dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya.

"Warga NU itu memiliki jiwa entrepreneurship. Umumnya tidak tergantung kepada pemerintah," tandasnya. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan).

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG