IMG-LOGO
Wawancara

Menggerakkan Kemandirian melalui Pacarpeluk Bersedekah

Rabu 10 Januari 2018 10:0 WIB
Bagikan:
Menggerakkan Kemandirian melalui Pacarpeluk Bersedekah
Upaya mewujudkan kemandirian, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Pacarpeluk, Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggulirkan Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Bernaung di bawah Unit Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (UPZIS) NU Pacarpeluk, program dilakukan dengan menempatkan kaleng-kaleng sedekah di rumah warga dan menyarankan agar setiap harinya penduduk setempat menyisihkan koin senilai 500 ke dalam kaleng tersebut. 

Kini dalam setiap bulan berhasil dikumpulkan tak kurang dari 5 juta rupiah dari 600 kaleng koin NU tersebut dengan beragam pemanfaatan yaitu santuan duka, jaminan pengobatan rawat jalan dengan Kartu Pacarpeluk Sehat, santunan persalinan bagi keluarga kurang mampu, jenguk keluarga sakit berupa sumbangan dana bagi keluarga yang sakit, dan program peduli bencana. 

Keberhasilan program tersebut tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak dan dorongan pengurus PRNU Pacarpeluk dalam menggerakkan semangat berzakat, infak, dan sedekah warga Pacarpeluk. Selain itu ada prinsip-prinsip yang terus dijaga untuk memperkuat program. Tak luput sejumlah tantangan juga harus dihadapi terutama di awal digulirkannya program.

Berikut wawancara wartawan NU Online Kendi Setiawan dengan Ketua PRNU Pacarpeluk Nine Adien Maulana terkait program yang juga menjadi unggulan PRNU Pacarpeluk tersebut.

Apa yang sebenarnya mendasari program tersebut?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya informasikan bahwa kepengurusan ranting NU Pacarpeluk selama ini vakum. Ada kepengurusannya, namun tidak ada kiprahnya dalam masyarakat secara nyata. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan saya menggerakkan organisasi dari sisi yang mana untuk mengawalinya.

Saya tidak percaya diri menggerakkan organisasi ini, karena selama ini masyarakat awam mengenal organisasi ini sebatas iuran dan iuran. Bagi saya ini adalah citra yang tidak mengenakkan. Masyarakat belum pernah merasakan manfaat nyata yang diperoleh dari organisasi ini.     

Keterpurukan ini mengalami titik balik, setelah NU Care-LAZISNU Jombang mengadakan sosialisasi ke MWCNU Megaluh tentang pendirian UPZISNU di tingkat MWC dan Ranting. Berangkat dari forum itulah saya selaku Ketua PRNU Pacarpeluk merasa ada semacam ‘ilham’ untuk menggerakkan organisasi ini secara nyata melalui pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). 

ZIS adalah potensi ekonomi umat Islam. Ini adalah potensi kemandirian yang nyata. Jika NU bisa mengelolanya secara kreatif, amanah dan profesional maka kemandirian jamaah dan jamiyah NU pasti bisa diupayakan dengan segera. Saya meyakini hal ini menjadi pintu awal mengerakkan jamaah dan jamiyah NU secara simultan-mutual.

Saya segera mengumpulkan pengurus PRNU Pacarpeluk untuk yang pertama kali setelah lebih dari tiga setengah tahun turunnya SK kepengurusan PRNU Pacarpeluk. Kami sepakat menggerakkan jamiyah warisan para kiai ini dengan cara mendirikan, membuat kepengurusan dan mengoperasikan UPZISNU serta merancang program-program penyalurannya. 

Penggalian dan pengelolaan dana sedekah sukarela dari masyarakat Pacarpeluk adalah gerakan pertamanya. Kami menawarkan dan mengajak masyarakat Pacarpeluk untuk menyisihkan uang koin Rp500, (lima ratus rupiah) tiap hari untuk dimasukkan dalam kaleng koin sedekah yang kami berikan kepada mereka secara cuma-cuma. Kaleng-kaleng itu kami beli dari NU Care-LAZISNU Jombang seharga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) per kaleng.

Agar menarik perhatian dan minat, serta keingintahuan masyarakat, kami melabeli aksi perdana ini dengan Gerakan Pacarpeluk Bersedekah (GPB). Dengan demikian GPB sebenarnya merupakan upaya branding terhadap UPZISNU Pacarpeluk yang baru lahir dan beroperasi. 

Seberapa penting menggerakkan program tersebut?
Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ZIS adalah potensi ekonomi umat Islam yang nyata. Ini adalah potensi kemandirian yang nyata. Sayangnya selama ini potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara nyata oleh NU. ZIS di kalangan masyarakat NU hanya dilaksanakan secara individual atau kelompok terbatas. Jika NU bisa mengelolanya secara kreatif, amanah dan profesional maka kemandirian jamaah dan jamiyah NU pasti bisa diupayakan dengan segera. Ini bukan retorika, tapi benar-benar menjadi aksi nyata yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.  

Tanggapan masyarakat seperti apa?
Masyarakat Pacarpeluk itu majemuk. Memang mayoritas adalah warga dengan kultur Nahdliyin. Namun, ada juga jamaah LDII, Shidiqiyyah, Muhammadiyah, kelompok awam abangan dan warga yang beragama Kristen. 

Pada awalnya mereka juga menanggapi aksi Gerakan Pacarpeluk Bersedekah melalui Kaleng Koin Sedekah ini secara beragam. Ada yang langsung menerimanya dengan sukarela setelah mendapat penjelasan tentang rancangan penyaluran dana sedekah itu. Ada yang meragukannya karena trauma dengan program jimpitan yang dulu pernah dilakukan, namun tidak jelas pengelolaannya hingga akhirnya berhenti tanpa ada pertanggungjawaban publik.

Ada juga yang khawatir jika hasil sedekah ini hanya digunakan secara eksklusif untuk organisasi NU saja. Ada juga yang mencibir dan memprovokasi masyarakat untuk tidak ikut serta menjadi donator (munfiq) Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Biasaya mereka menebarkan cibiran dan provokasi ini di warung-warung kopi dan di tempat-tempat tongkorongan.

Kendala apa yang dihadapi?
Keragaman tanggapan masyarakat itu tentu menjadi kendala bagi PRNU Pacarpeluk dan UPZISNU-nya dalam merintis Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Dengan telaten para pengelola, menjelaskan berbagai keraguan yang disampaikan masyarakat yang beragam itu. Kami terus membangun citra positif untuk meraih kepercayaan (trust) masyarakat dengan menempatkan orang-orang yang ‘terpandang’ sebagai pengelolanya.

Selain itu upaya sosialisasi melalui pendekatan agama juga dilakukan. Mimbar khutbah Jumat, Idul Fitri, majelis talim dan dzikir serta penampilan virtual melalui internet menjadi media yang sangat efektif menjawab keraguan masyarakat dan mengokohkan citra positif itu. 

Terhadap masyarakat yang mencibir dan memprovokasi negatif, kami tidak meresponsnya melalui retorika, namun kami buktikan secara nyata melalui program-program penyaluran. Ketika kami merealisasikannya, apalagi yang menerima dan merasakannya adalah anggota keluarga mereka, maka akhirnya mereka pun bungkam dengan sendirinya.       

Target jangka panjang atau target besarnya seperti apa?
Kami telah beroperasi selama enam bulan. Kami telah meraih kepercayaan dari masyarakat. Dalam kurun waktu itu kami telah mampu mengumpulkan koin sedekah lebih dari empat puluh dua juta. Kami juga telah menyalurkannya sesuai dengan program-program penyaluran yang telah dirancang.

Kini di tahun 2018 ini kami ingin mengajak masyarakat merintis upaya pengelolaan zakat maal. Kami mulai mengampayekan kewajiban mengeluarkan zakat maal. Kami mengajak masyarakat untuk menyalurkannya kepada UPZISNU Pacarpeluk.

Bagi kami infak dan sedekah yang telah berjalan adalah latihan berzakat yang berhukum wajib. Kami tidak ingin berhenti hanya pada upaya fundring infak dan sedekah yang berhukum sunah. Apa yang telah kami lakukan adalah bagian dakwah dengan sasaran untuk melaksanakan kewajiban berzakat. 

Kami tidak ingin hanya berhenti pada ranah ekonomi semata, karena bagaimanapun juga ZIS adalah bagian dari syariat yang harus didakwahkan dan dilaksanakan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT.  

Selain itu, kami sedang merancang pengelolaan ZIS itu untuk pengembangan ekonomi produktif pada sektor riil. Dengan cara itu kemandirian NU baik secara jamaah maupun jamiyah tidak sekadar menerima, mengadministrasi dan menyalurkan. Kami juga ingin bisa memproduksi dan mereproduksi secara aktifi dalam sektor ekonomi riil. Perdagangan dan pertanian menjadi rancangan pengembangannya. 

Untuk meralisasikannya kami masih mematangkan konsep sambil terus mencari referensi best practice. Kami tidak ingin berspekulasi yang terlalu tinggi dalam hal ini sebab kami sadar bahwa ini bukan dana biasa. Ini adalah dana umat melalui ZIS yang diamanahkan kepada UPZISNU Pacarpeluk dengan niat ibadah. 

Prinsipnya kami ingin mengembangkannya secara halal, aman, dan cepat perputaran modalnya. Jika hal ini bisa dilakukan maka upaya saling menghidupi jamaah dan jamiyah benar nyata, bukan sekadar retorika. Akhirnya, kebangkitan kembali NU secara jamaah dan jamiyah tinggal menunggu waktu secara pasti, karena ini bukanlah ilusi. 
    


Bagikan:
Kamis 4 Januari 2018 7:0 WIB
Menelisik Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Menelisik Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Perguruan tinggi Islam di Indonesia –baik yang negeri ataupun swasta- mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jumlahnya semakin bertambah, kualitas pendidikannya semakin baik, sarana-prasarana semakin memadahi, mahasiswan membludak, dan alumninya tidak kalah dengan perguruan tinggi umum.  

Menyandang nama Islam tidak serta merta menjadikan perguruan tinggi Islam hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan saja, puluhan bahkan ratusan perguruan tinggi Islam yang sudah bertransformasi menjadi universitas membuka fakultas-fakultas umum. Tidak hanya ilmu-ilmu keislaman, tetapi ilmu-ilmu umum dan eksakta juga diajarkan di perguruan tinggi Islam.

Dibukanya fakultas umum di perguruan tinggi Islam tersebut menimbulkan perdebatan yang panjang. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Yang mendukung beralasan, dengan dikembangkannya perguruan tinggi Islam tersebut menjadi universitas dan dibukanya fakultas umum maka tidak ada lagi dikotomi keilmuan. Ulama-ulama terdahulu tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tapi juga ilmu umum dan eksakta. Mereka yang mendukung ingin mengintegrasikan dualisme keilmuan tersebut.

Sementara yang menolak berargumen bahwa perubahan tersebut hanya akan menyebabkan fakultas-fakultas agama semakin ditinggalkan. Mahasiswa-mahasiswa baru hanya akan melirik fakultas umum. Sedangkan fakultas agama sepi peminat. Masing-masing memiliki argumen sendiri. Lalu seharusnya seperti apa?

Di samping itu, pemerintah akan mendirikan perguruan tinggi Islam bertaraf internasional, Universitas Islam Internasional Indonesia. Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat untuk mempromosikan Islam Nusantara atau Indonesia? Ataukah pemerintah bertindak ‘mubadzir’ karena untuk mengekspor paham Islam ala Nusantara tidak perlu mendirikan universitas baru, namun cukup mengembangkan dan mendorong perguruan tinggi Islam yang sudah ada sehingga memiliki kualitas internasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih terhadap institusi pendidikan tradisional, pesantren. Hal itu terbukti dengan diakuinya beberapa pendidikan tingkat tinggi pesantren yaitu ma’had ‘aly. Mereka dianggap setara dengan pendidikan strata 1. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kalangan pesantren. Selama ini mereka diabaikan dan dipinggirkan pemerintah, namun saat ini mereka dirangkul dan diakui. 

Untuk menelisik lebih jauh hal-hal di atas, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Masykuri Abdillah di Kantornya di Ciputat Tangerang Selatan, Rabu (3/1). Berikut petikan wawancaranya:

Pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam adalah bersifat integralistik atau tidak adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Anda, apakah praktik pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam sudah sesuai dengan hal itu?

Pendidikan tinggi agama Islam belum lama di Indonesia karena baru dimulai pada tahun 50-an. Ini menjadi pendidikan lanjutan daripada pesantren. Baik yang negeri maupun swasta, saat ini perguruan tinggi agama Islam semakin banyak. Dengan hanya menyelenggarakan perguruan tinggi agama maka itu bisa melahirkan dikotomi keilmuan, antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini yang menjadi alasan beberapa perguruan tinggi agama, terutama negeri, bertransformasi menjadi universitas untuk menghilangkan dikotomi tersebut. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang ahli ilmu umum.   

Apakah pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam hanya berdasar pada integralistik saja. Bagaimana dengan tuntutan dunia?

Selain itu, perubahan perubahan perguruan tinggi Islam dari sekolah tinggi atau institut menjadi universitas juga didasarkan pada alasan pragmatis. Kalau alumni perguruan tinggi Islam tidak hanya lulus dari bidang agama, maka mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dibekali dengan ilmu-ilmu keislaman, maka alumni-alumni perguruan tinggi Islam tersebut akan memiliki pemahaman yang bagus dalam Islam, di samping kompetensi mereka dalam ilmu-ilmu umum.

Tanpa dua alasan ini, perubahan tersebut banyak ditolak tokoh-tokoh perguruan tinggi Islam pada saat itu. Mereka khawatir, kalau berubah maka wajah keagamaannya akan hilang. 

Kalau sudah berubah menjadi universitas, biasanya yang diminati adalah fakultas umum sementara fakultas keagamaan sepi. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu?

Kami selalu menjaga agar fakultas-fakultas keagamaan tidak sepi mahasiswa. Di UIN Jakarta, sejak saya menjadi Pembantu Rektor mempunyai batasan-batasan. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh tokoh Islam itu terwujud, yaitu fakultas keagamaan sepi. Di UIN, diberlakukan kuota. Minimal 51 persen adalah mahasiswa agama. Kita tetap menjaga agar mahasiswa di bidang ilmu agama lebih banyak daripada di bidang ilmu umum. 

Di sini juga menjaga agar mahasiswi memakai jilbab. Pada awal menjadi universitas dahulu ada perdebatan. Ada demonstrasi dari mahasiswa agar mereka yang kuliah di fakultas umum dibebaskan dari mengenakan jilbab. Tetapi pimpinan menolak itu dan tetap memberlakukan kewajiban mengenakan jilbab bagi mahasiswi. 

Ada omongan bahwa Islam di perguruan tinggi Islam itu hanya sebatas nama saja. Karena tidak mahasiswanya yang baca Al-Qur’an saja tidak bisa. Bagaimana Anda merespon itu?

Pada zaman saya, semua calon mahasiswa perguruan tinggi Islam negeri wajib mengikuti tes yang di dalamnya ada bahasa Arab. Kemudian ada perubahan-perubahan karena itu dianggap menakutkan bagi mahasiswa yang berasal dari sekolah umum. Sehingga bagi mahasiswa umum tidak perlu tes bahasa Arab. Namun pada saat menjadi mahasiswa, mereka wajib mengikuti mata kuliah baca Al-Qur’an, bimbingan ibadah. 

Banyak dosen perguruan tinggi Islam yang lulusan Barat. Sehingga ada anggapan bahwa perguruan tinggi Islam, terutama UIN, itu sarangnya orang-orang liberal.

Kalau dihitung antara yang liberal dan yang tidak itu selisihnya jauh sekali. Itu yang liberal tidak sampai lima persen. Katakanlah lima persen, yang 95 persen tidak liberal. Kenapa itu ketahuan? karena berbeda kemudian dikenal. Apalagi itu dikehendaki media. Yang jelas perguruan tinggi Islam tidak menjadi sarang liberal. Kalau kita melihat, Ketua Komisi Fatwa MUI dan Sekretarisnya juga dosen UIN. 

Di Pascasarjana UIN Jakarta, kita selalu menjaga moderatisme Islam, tidak liberal atau pun fundamentalis. Moderat itu adalah yang sesuai dengan kajian Islam secara lurus dan disiplin. Kita juga tekankan bahwa kajian Islam benar-benar murni bersifat akademik, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sekali lagi, kalau ada yang liberal itu hanya sebagian kecil. Terlihat banyak karena adanya media berlebihan.

Saat ini Ma’had ‘Aly itu diakui pemerintah. Pendidikan tinggi pesantren tersebut diakui setara dengan pendidikan strata 1. Bagaimana Anda melihat ini?

Ini politik pemerintah yang sangat bagus. Itu berbeda dengan beberapa negara seperti Pakistan, atau Suriah. Di sana pendidikan agama Islam tidak diakui oleh negara. Karena pendidikan agama Islam berada di luar dan dikeluarkan dari sistem pendidikan negara maka ada jarak antara pendidikan agama Islam dan ulama-ulama alumninya dengan pemerintah. Lalu kemudian muncul orang-orang yang keras terhadap pemerintah. Kelompok yang menentang pemerintah berasal dari situ karena pendidikan mereka tidak dianggap.

Di Indonesia, pendidikan Islam dirangkul dan dibantu pemerintah. Pendidikan agama Islam dari tingkat bawah hingga atas diakui. Lulusannya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian persamaan. Ini adalah usaha-usaha pemerintah untuk merangkul, bukan mengeluarkan pendidikan agama Islam dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, umat Islam merasa pemerintah mengakui keberadaannya.   

Di Pakistan ada Taliban. Mereka sangat keras terhadap pemerintah karena pendidikan mereka tidak diakui. Begitu pun di Suriah. 

Saran Anda, setelah diakui apa yang seharusnya dilakukan pada Ma’had ‘Aly ini?

Awalnya, ma’had ‘aly dianggap pengajian biasa, namun dari segi kualitas tidak kalah maka pemerintah mengakui dan membinanya.  Ke depan juga harus diatur kualifikasi dosen-dosennya, bahan ajar, sistem dan metode pengajarannya, pemenuhan sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, hal itu belum diatur secara ketat, namun mereka sudah diakui setara dengan strata 1.   

Pemerintah sudah mengakui. Penyelenggara pendidikan tinggi Islam seharusnya memberikan kesempatan kepada lulusan ma’had ‘aly. Sehingga dari ma’had ‘aly bisa menjadi seorang doktor. Pascasarjana UIN Jakarta menerima alumni ma’had ‘aly selama ma’had ‘aly tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintah. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2016, pemerintah akan mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menurut Anda, apakah ini langkah yang tepat mengingat sudah banyak perguruan tinggi Islam yang sudah baik dan tinggal didorong sehingga bisa menjadi kampus dengan kualitas internasional?

Di Amerika tidak ada yang namanya universitas internasional. Yang lain juga tidak ada, tetapi kualitasnya internasional. Apakah menggunakan internasional atau tidak, menurut saya itu tidak menjadi masalah. Kalau UIN-UIN yang ada seperti UIN Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar diberi mandat untuk berkiprah secara internasional, itu bisa saja. Tidak sulit. Dosennya sudah ada, alumninya juga ada yang dari Timur Tengah dan ada yang dari Barat. Tidak semuanya, untuk menjadi universitas internasional, cukup empat atau lima universitas. 

Yang terpenting adalah ada pendanaan yang cukup, baik untuk penelitian, untuk menggaji dosen yang didatangkan dari luar negeri, dan untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa internasional. Maka itu sudah jadi universitas internasional. Jadi tidak harus dengan mendirikan universitas baru, tetapi karena itu sudah menjadi keputusan presiden maka kita berdoa saja semoga itu berhasil.

Salah satu tujuan didirikannya universitas yang berskala internasional di Indonesia adalah untuk mempromosikan Islam Nusantara ke dunia luar. Apakah ini langkah yang efektif?

Kita bisa menduniakan Islam Nusantara. Islam di Indonesia cukup bagus sebagai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sangat toleran, yang seharusnya bisa di-share ke luar negeri. Banyak sekali mahasiswa di Pascasarjana UIN Jakarta sini menyampaikan akan menyebarkan Islam ala Nusantara karena melihat toleransi yang ada di sini, Islam di sini juga bisa menerima demokrasi dan nasionalisme.

Sosialisasi melalui pendidikan yakni dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa asing untuk kuliah di Indonesia itu akan lebih efektif daripada sosialisasi yang lain. Ketika pulang mereka akan menjadi juru bicara tentang Islam di Indonesia. 

Kalau kita ingin menduniakan Islam Nusantara, kita harus banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar di perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, kita mengekspor Islam Nusantara ke luar, bukan malah kita mengimpor paham keagamaan dari luar yang justru menimbulkan kekerasan dan konflik. 

Kalau perlu bahkan kita bisa mendirikan universitas Islam Nusantara di luar negeri. Kalau misalnya Arab Saudi bisa mendirikan pendidikan di tempat kita, kenapa kita tidak. 

Melihat dunia yang bergerak cepat, tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam ke depan itu seperti apa?

Misi perguruan tinggi itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi juga merupakan tempat pengembangan peradaban dan tempat untuk membangun sumber daya manusia yang kuat. Persoalan yang kita rasakan adalah perguruan tinggi keagamaan itu kan baru. Termasuk memiliki dana yang agak lumayan itu juga baru-baru ini. Ketika Orde Baru, dana untuk perguruan tinggi keagamaan dan umum itu sangat tidak imbang. Sekarang lumayan, meski belum bisa imbang. Kalau perguruan tinggi keagamaan itu ingin mengimbangi kualitas kampus-kampus umum unggulan, maka seharusnya dana untuk perguruan tinggi keagamaan harus lebih banyak. Sehingga pengembangan dosen bisa baik, penelitiannya bisa berjalan, sarana-prasarana nya lebih memadahi, dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa luar negeri lebih banyak.  
Senin 4 Desember 2017 13:4 WIB
LAZISNU Sragen, Kemandirian, dan Gerakan Koin NU
LAZISNU Sragen, Kemandirian, dan Gerakan Koin NU
Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan bersifat struktural, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai banyak program dan agenda yang harus dijalankan. Sementara upaya perwujudan program harus membutuhkan uang. Selama ini, NU dalam menjalankan program-programnya lebih banyak mengandalkan pihak luar. Sementara NU memiliki warga dengan jumlah yang banyak. Hal itu potensial jika bisa dikelola dengan baik.

Berangkat dari persoalan tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melalui Pengurus Cabang NU Care-Lazisnu Kabupaten Sragen mulai beraksi pada akhir 2015 dengan melakukan Gerakan Koin NU Nusantara Menuju NU Mandiri dalam bentuk kotak yang ditaruh di rumah-rumah warga. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemandirian pada tubuh NU sehingga program-program NU berjalan lancar dan kemandirian pun tergapai.

Untuk mengetahui awal mula perintisan sampai perkembangan Gerakan Koin NU ini, Wartawan NU Online Husni Sahal berhasil menemui dan mewawancari Ketua PCNU Sragen Ma'ruf Islamuddin dan Ketua NU Care-Lazisnu Kabupaten Sragen Shuranto di Pesantren Darul Qur'an, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/11), di sela-sela perhelatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 di Nusa Tenggara Barat.

Bagaimana awal mula merintis Gerakan Koin NU?
Kita punya ide. Setelah punya ide, kita coba di tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang) dan ternyata berhasil. Keberhasilan kami membuat NU dari daerah-daerah lain seperti NU Tulungagung tertarik dan mereka studi banding ke NU Sragen.

Berarti dari PCNU, MWCNU hingga PRNU di Kabupaten Sragen melakukan gerakan Koin NU?
Oh, ya, semua. Dari tingkat PCNU, MWCNU sampai Ranting NU melakukan. Secara profesional ada Undang-Undang Zakat, pengelolaan sepenuhnya ke LAZISNU. Kita sudah membentuk unit pelayanan zakat, infaq, sedekah untuk LAZISNU di tingkat MWC dan juga unit pelayanan zakat, infaq, dan sedekah LAZISNU di tingkat ranting. Pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh ibu-ibu karena yang sabar mengurusi itu ibu-ibu. Jadi kami melibatkan badan otonom terutama Muslimat dan Fatayat NU.

Pada awal-awal merintis, apakah ada kendala atau tantangan?
Ada. Itu wajar. Setiap ada aksi pasti ada reaksi. Begitu juga masyarakat ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju biasanya karena sistemnya dianggap ribet,  karena ada pencatatan. Yang jelas persoalan utamanya pada pola pikir, tapi alhamdulillah bisa diatasi.

Bagaimana cara pengurus LAZISNU Sragen agar mendapatkan dukungan sekaligus keikutsertaan masyarakat pada gerakan koin itu?
Kita buat sistem yang menarik. Di antaranya kami suruh meminta mereka yang akan mengisi koin di kotak untuk niat. Mereka punya hajat apa. Misalanya ada yang niatnya “Ya Allah melalui infaq ini semoga bisa naik haji.”

Terus, kalau dulu itu kita tahu kotak infaq itu risih, tapi kalau sekarang tidak, masyarakat yang antusias. “Aku kok tidak dapat kotak, bagaimana ini, minta ke siapa ini.” Masyarakat senang. Kalau sudah senang pasti mau apalagi karena transparansi keuangannya luar biasa.

Kotak sebagai tempat koin sendiri sekarang sudah ada berapa?
41 ribu kotak, tetapi belum keseluruhan, masih ada yang belum mendapatkan. Kotak ini tidak diberikan tapi permintaan masyarakat sendiri. Karena kalau dikasih nanti, mereka terkesan terpaksa. Kita akan mengubah itu. Kalau mereka minta, berarti atas kesadaran mereka sendiri. Bahkan sekarang berkembang, satu rumah bisa terdapat lebih dari satu kotak. Suami satu kotak, istri satu kotak, anak juga satu kotak. Ini yang menarik.

Terus mereka kalau minta kotak untuk ditaruh di rumah masing-masing, tidak ke PCNU atau MWCNU, tetapi ke ranting masing-masing karena ada sistem, ada kodenya.

Sekarang Gerakan Koin NU berjalan hampir dua tahun dengan kotak sebanyak 41 ribu. Kalau boleh tahu, omsetnya sudah berapa?
Sekitar Rp. 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta). Kita tidak bisa meremehkan yang kecil karena dari yang kecil bisa menjadi besar.

Hasil dari Koin NU itu disalurkan ke mana dan atau untuk apa?
Hasilnya untuk membangun gedung NU, untuk pendidikan, beasiswa anak-anak Ma’arif NU yang kurang mampu, untuk fakir miskin, dan yatim-piatu, seperti waktu Hari Santri kemarin kami santunan 1000 santri dhuafa. Bahkan dari koin itu kami punya mobil satu bus untuk dijadikan jasa. Kami mempunyai jasa travel. Sekarang baru punya satu bus. Untuk menutupi saat ada orang yang butuh jasa travel, kami bekerja sama dengan pihak yang punya mobil bus dulu.

Apa harapan atas kesuksesan Gerakan Koin NU ini?
Yang jelas kami berharap, mudah-mudahan NU di daerah-daerah lain bisa meniru gerakan seperti kami agar bisa mandiri.

Kalau pemerintah daerah sendiri mendukung Gerakan Koin NU apa tidak?
Pemda (Pemerintah Daerah) men-support. Untuk Sragen itu satu-satunya Pemda yang memiliki Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemisikinan (UPTPK.) Nah, LAZISNU Sragen diajak sinergi untuk 2018 oleh pemerintah daerah Sragen, nanti tahun 2018 ada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pada bedah rumah itu LAZISNU kontribusi di situ, nanti diumumkan dananya dari LAZISNU, dan pelaksanaannya nanti dari pemerintah daerah. Itu wujud sinergi kita dengan pemerintah daerah.

Sabtu 25 November 2017 3:8 WIB
Tuan Guru Bengkel dan NU NTB
Tuan Guru Bengkel dan NU NTB
Tokoh-tokoh NU Nusa Tenggara Barat dalam cerita lisan menyebutkan bahwa Rais Syuriyah PWNU NTB pertama adalah Tuan Guru Shaleh Hambali (Tun Guru Bengkel). Dia memulai aktif pada 1953. Dengan demikian, NU di NTB ada jauh setelah NU berdiri.  

Jika melihat sejarah NU secara nasional, waktu itu adalah moment politis karena NU menjadi partai setelah Muktamar Palembang tahun 1952. 

Namun, ternyata, NU pada tahun 1953 adalah kelanjutan dari NU dari periode-periode sebelumnya. Karena pada tahun 1934 sudah ada anggota NU. Bahkan ada sebuah organisasi keulamaan Ahlussunah wal-Jama’ah yang bermigrasi menjadi pengurus-pengurus NU. 

Untuk mengetahui hal itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Adi Fadli, penulis biografi Tuan Guru Sholeh Hambali Bengkel.

Kenapa beliau dikatakan Rais Syuriyah pertama, padahal NU di Lombok telah ada sejak tahun 1934-1935? 

Ada dua buku tentang itu, yang ditulis Tuan Guru Taqi, yang kecil. Tuan Guru Taqi itu menyebut tahun 1935, di Sumbawa 1934, sementara tahun 1953 itu kelanjutan sejarah NU, itu yang besar. Tahun 1953 itu adalah momentum disahkannya sebagai Pengurus Wilayah NTB. Sebelumnya cabang NU Lombok, karena dulu (1935) Kiai Muhammad Dahlan yang diutus dari Jawa Timur untuk membuka cabang di Ampenan. 

Dulu, awal-awalnya PUIL (Persatuan Ulama Islam Lombok) ada juga yang bilang PIL (Persatuan Islam Lombok), itu konsul NU Lombok. Nah, kemudian berubah menjadi Cabang NU Lombok. Nah, setelah itu, tahun 1953, disahkan sebagai Pengurus Wilayah. Nah, wilayah itulah yang dianggap secara resminya itu, barulah Rais Syuriyahnya yang TGH Muhammad Shaleh Hambali. 

Nanti dibaca di buku saya, saya mengusahkan memperiodisasai dari tahun 1934, Rais Syuriyahnya Ahmad Al-Kaf, Mustofa Basri. Lalu tahun 1953 barulah TGH Shaleh dan Ahsid Muzhar, itu ada dasarnya SK-SK-nya. Itu berdasarkan kopian SK yang terarsif di sini. 

Dari 1934 sampai sebelum 1953, kenapa Tuan Guru Bengkel belum masuk NU? 

Kalau kita hitung, dia pulang ke Lombok 1916 (setelah belajar di Mekkah), NU muncul setelah sepuluh tahun kemudian. Ada pergerakan Nahdlatul Wathan KH Wahab Hasbullah sebelum berdirinya NU. Pasti dia (Tuan Guru Bengkel) tahu. Tapi dia mungkin ke sininya itu belum sampai secara resmilah (mengikuti NU). Nah, pergerakan yang dekat dengan pelabuhan, dekat dengan pasar, sehingga di Ampenan (berkembang) pergerakannya, kampung Melayu, Arab di sini itu, saya tidak tahu dengan pasti. 

Pada 1953, hanya dia yang punya otoritas keulamaan bagi orang NU. Ketika resmi ini, tak ada perdebatan menetapkan dia (sebagai Rais Syuriyah) sampai akhir hayatnya, tahun 1968.

Kenapa dia mau ikut di organisasi NU?

Menurut penuturan Tuan Guru Bagu, TGH Turmudzi Badarudin, penuturannya itu, kalau kamu masuk NU, kamu bisa lewati laut. Itu sederhannya. 

Penjelasannya bagaimana? 

Jadi, pandangannya, wawasannya nanti lebih luas. Kalau masuk organisasi lokal, ya cuma di sini. 

Itu secara eksplisit, ada mana implisitnya? 

Kalau melewati laut akan memiliki cakrawala luas, karena NU itu besar, tidak lokal. Kamu masuk NU, kamu akan bermanfaat luas, di situlah kontribusi nasionalnya. Saya temukan banyak data tertulis misalkan seperti apa siapa dia ikuti muktamar NU, belum saya temukan, walaupun dalam tutur lisan, murid-muridnya katakan, dia ikut, wajib ikut, dan dari Tuan Guru Bagu, terutama, dia mengatakan, dia tetap ikut. 

Apakah ada, misalnya pertemuan fenomenal antara Tuan Guru Bengkel dengan tokoh NU nasional, misalnya dengan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari atau yang lainnya?  

Kalau dengan Mbah Hasyim, tidak saya temukan. Tapi selain itu, banyak, malah mereka yang datang, KH Wahab Hasbullah, Saifuddin Zuhri, Idham Chalid, AH Nasution (tokoh tentara), mereka datang sendiri, dan bukan sehari mereka datang, nginep, mingguan. Itu penuturan dari Tuan Guru Bagu. KH Wahab Hasbullah seminggu di Bengkel. 

Bahkan, saya dengar Kiai Bisri Mustofa, ayahnya Gus Mus pernah sebulan di situ? 

Benar itu. Begitulah kekutannya. Cuma itu belum tertulis ya, masih secara lisan.

Salah seorang yang datang adalah Bung Karno dan Bung Hatta meski berbeda waktu. Khusus pertemuan dengan Bung Karno, mengapa Tuan Guru Bengkel  begitu yakin Bung Karno akan datang ke pesantrennya? 

Entahlah. Dia punya pengawal dlahir dan batin kan. Pengawal secara lahiriah manusia dan jin. Setahu saya dari manuskrip, jinnya itu, dia memerintahkan jinnya itu berkirim surat ke Jakarta, dan itu yang bawa itu jin, yang menyampaikannya ke sana. Di manuskripnya ada. Dari keyakinan itulah, dan dari basyirah dan karomahnya, dia yakin Soekarno akan mampir. Saya tidak tulis itu karena tidak ilmiah kan. Sehingga ketika datang, tertulis sepanduk, papan, gambar kedatangannya Bung Karno, di mobil Soekarno, sore waktunya datang. 

Apa betul, pengawalnya Bung Karno udah lewat 1 km? 

Betul itu. Atau mungkin juga setengah kilo. Berhenti langsung Soekarno. Mobilnya disuruh berhenti. Santri berjajar plus anak yatim. Dia tulis di plakatnya itu, waammal yatima fala taqhar, wa aammas saila fala tanhar, itu di plakat. Plakatnya masih ada, saya simpan. 

Apa betul dia punya sekretaris atau semacam tim penulis? 

Betul itu. 

Bagaimana dia bisa tercipta jadi penulis dan produktif? 

Dia punya kekuatan tradisi di Mekkah yang terbiasa mensyarah, menerjemahkan dari kitab-kitab kecil. Sehingga ketika dia melihat kondisi masyarakat masih buta sekali, masa penjajahan, dia ciptakanlah itu. Dan itu yang pertama kali kitab tahun 1935, itu yang pertama yang saya dapatkan, entah yang sebelumnnya, tidak tahu saya. Karena kekuatan di beliau itu ada katibnya yang menulis. Dan beliau menulis itu, biasanya malam. Suruh bangun sekretarisnya, santrinya, kemudian dia diktekan. Dan itu pasti setelah shalat dan dia berwudulu, termasuk katib, menggunakan tinta celup.

Pondok pesantren beliau, Darul Qur’an, saat ini masih berlangsung?

Iya, tapi formal saja. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG