IMG-LOGO
Wawancara

Santri, Pesantren, dan Entrepreneurship

Kamis 18 Januari 2018 20:30 WIB
Bagikan:
Santri, Pesantren, dan Entrepreneurship
Santri dikenal sebagai orang yang memiliki sifat mandiri dalam hidup. Tidak bergantung kepada orang lain. Mereka jauh dari orang tua dan sanak famili, sehingga semuanya dikerjakan sendiri di pesantren. Disebutkan pula bahwa santri adalah pengambil resiko (risk taker). Ia meninggalkan kenyamanan yang ada di rumah dan tinggal di pesantren yang fasilitasnya seadanya. 

Dari beberapa sumber yang ada, dua sifat tersebut di atas adalah sifat dasar daripada seorang entrepreneur atau pengusaha. Jika memang seperti itu, sebetulnya santri sudah memiliki modal awal untuk menjadi seorang entrepreneur, tapi di lapangan kita bisa hitung berapa santri yang menjadi seorang entrepreneur? Pasti lebih banyak yang tidak.  

Data tahun 2014 menyebutkan kalau jumlah santri aktif atau yang masih belajar di pondok pesantren adalah 3,65 juta. Jika dikalkulasi dengan mereka yang sudah lulus, tentu jumlahnya puluhan juta. Jumlah pondok pesantren kita juga tidak kalah banyak, ada sekitar 28 ribu pesantren di Indonesia sebagaimana yang tercatat oleh Kementerian Agama RI. 

Sebuah jumlah yang tidak sedikit, andaikan saja semuanya –atau setengahnya- menjadi seorang entrepreneur maka santri dan pesantren bisa saja lebih makmur. Akan tetapi sepertinya sifat dasar entrepreneur yang dimiliki seorang santri tersebut –mandiri dan berani mengambil resiko- tidak berbanding lurus dengan pekerjaan yang ditekuni. Mungkin lebih banyak santri yang masuk dunia partai politik daripada dunia entrepreneurship.

Terkait hal ini, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berhasil mewawancarai Presiden Direktur Benhokk Property yang juga Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tangerang Selatan (PCNU Tangsel) Nurul Yaqin pada Rabu, (17/1) di kediamannya di Ciputat Tangerang Selatan. Dulu, dia pernah nyantri di Perguruan Islam Mathali’ul Falah selama 6 tahun. Saat ini, ia aktif di berbagai organisasi asosiasi real estate, seperti Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) dan Ketua Kompartemen di Real Estate Indonesia (REI). Berikut hasil wawancaranya:

Menurut Anda, dari jutaan bahkan puluhan juta santri yang ada, berapa prosentase santri yang betul-betul menjadi seorang entrepreneur?

Mungkin tidak sampai 20 persen santri yang menjadi seorang entreprneur.

Mengapa bisa demikian. Bukan kah santri itu memiliki sifat mandiri? Dan sifat mandiri itu merupakan sifat dasar daripada seorang entrepeneur?

Pertama, karena ada anggapan kalau entrepreneur atau dagang itu bersifat keduniaan. Kedua, entrepeneur itu bukan sesuatu yang given (yang diberikan). Di dalam entrepreneur, yang dominan itu bukan knowledge (pengetahuan), namun insting. Asal-muasal insting adalah dari interaksi sosial di dalam komunitas. Dari interaksi sosial, ia kemudian beradaptasi dan mengikuti hingga akhirnya tumbuh lah insting. Jika interaksi sosialnya dipenuhi dengan hal-hal yang berkaitan dengan entrepeneur, maka ia akan memiliki insting menjadi seorang entrepeneur.

Apa relevansinya dengan santri dan pesantren?

Di pesantren tidak diciptakan tradisi atau budaya menjadi seorang entrepeneur. Santri-santrinya tidak memiliki kebiasaan akan hal itu. Ketika keluar pesantren, maka mereka lebih cenderung terjun ke sektor-sektor keagamaan sebagaimana yang ditekankan dalam dunia pesantren. Di pesantren, seorang santri dilatih membaca tahlil, manaqib, dan pidato. Sehingga insting yang mereka miliki cenderung ke arah keagamaan.

Aktifitas-aktifitas tersebut harus memiliki pondasi, yaitu ekonomi. Karena segala aktifitas itu tidak bisa lepas dari ekonomi. Ini yang miskin di pesantren. Sangunya (saku) tidak dibicarakan di pesantren, tapi perjalanannya dibicarakan dan didiskusikan. Sehingga santri tergopoh-gopoh ketika keluar. Mereka mengalami mental shock. 

Jadi apa yang mestinya dilakukan supaya santri tidak mengalami mental shock ketika mereka selesai belajar di pesantren?

Mestinya erntrepreneur menjadi kurikulum utama agar lulusan pesantren memiliki kompetensi untuk pemberdayaan ekonomi. Hal itu bisa dimulai dengan membangun suatu kebiasaan dalam berbagai bentuk dan model, seperti aplikasi langsung atau dibangun sekolahan kejuruan di pesantren. Mestinya, membangun pengetahuan dan keterampilan itu harus sama dan berbanding lurus. Jangan pengetahuannya saja yang diperkaya, sementara keterampilannya minim.

Tidak sedikit pesantren yang menyelenggarakan workshop atau seminar dengan tema entrepreneurship. 

Berbicara entrepreneur itu bukan berbicara knowledge (pengatahuan). Kalau kebanyakan seminar, maka mereka yang dilatih akan menjadi trainer. Jadi men-training orang untuk menjadi trainer, bukan men-training orang untuk menjadi entrepreneur. Yang terjadi sekarang adalah seperti itu. Yang nular adalah ilmunya saja, padahal tujuan utamanya adalah bagaimana orang tersebut memulai kegiatan entrepreneurship. Yang saat ini perlu dilakukan adalah bagaimana membuat orang mulai mencoba terjun untuk menjadi entrepreneur.

Kunci pertama pada level awal untuk menjadi seorang entrepreneur adalah memulai, bukan pengetahuan. Meski tidak memiliki pengetahuan, entrepreneurship bisa jalan. Hal ini juga sudah dipraktikkan di pesantren. Jika kita survei, rata-rata anak yang mondok disuruh orang tuanya. Anaknya sendiri takut untuk mondok karena keterbatasan yang ada. Dalam jangka waktu satu tahun atau dua tahun, ketakutan tersebut hilang dengan sendirinya. Kenapa praktik itu tidak disubsitusikan dalam membangun persepsi tentang entrepreneurship.

Jangan di-training terus. Training itu kan suplemen, jika orang dikasih suplemen terus maka lama-lama ia akan sakit. Padahal memutuskan untuk memulai itu jauh lebih penting daripada pengetahuan yang banyak namun tidak dimulai-mulai. Semakin banyak pengetahuan, maka ia akan semakin takut untuk memulai. Pengetahuannya bisa didapat setelah memulai.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa santri itu adalah orang yang sangat berani dalam mengambil resiko? Namun lagi-lagi mengapa itu tidak bisa di-copy paste-kan dalam dunia entrepreneurship?

Sebetulnya dari segi mental, santri itu adalah risk taker (pengambil resiko). Anak lulusan sekolah dasar kemudian nyantri di pesantren. Otomatis dia harus mengontrol sendiri semua kebutuhannya. Artinya, karakter independensi mental itu dibangun di pesantren. Ini yang menjadi karakter seorang entrepreneur. Pesantren sudah membangun mentalitas menjadi seorang entrepreneur, namun tidak disalurkan. 

Semuanya sudah ada di pesantren; risk taker, independensi, belajar memanaj. Ini mestinya dibangun dan dikembangkan.  

Di pesantren, nilai-nilai yang ditanamkan adalah kesederhanaan. Mereka juga disuguhi cerita-cerita Nabi Muhammad, sahabat, dan ulama-ulama dari sisi yang miskinnya. Padahal Nabi Muhammad dan banyak sahabat yang kaya. Apakah ini juga yang membentuk mental santri sehingga seolah-olah ‘menjauh’ dari dunia wirausaha?

Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad menjadi seorang pengembara. Remajanya menjadi pedagang. Dewasanya menjadi pengusaha. Tuanya menjadi rasul. Sedangkan, umatnya malah terbalik. Belum apa-apa langsung menjadi ustadz, sementara tuanya ingin menjadi pengusaha. Pada dasarnya, para sahabat berdakwah dengan menggunakan kendaraan berdagang. 

Santri didik untuk menjadi seorang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Ini semestinya menjadi modal yang berharga bagi santri karena orang yang memiliki pengaruh itu lebih mudah mengatur dan menjalankan suatu bisnis. 

Dulu kiai dan pesantren juga mengembangkan wirausaha pertanian, perkebunan, dan berdagang, tapi ke belakang jarang elemen pesantren yang menekuni itu lagi. Apakah ini ada kaitannya dengan penjajahan Belanda di Indonesia, misalnya?

Dulu kiai melakukan perlawanan kepada penjajah secara total. Di sektor pendidikan, kiai tidak mau ikut Belanda dan mendirikan pesantren. Dalam sektor perekonomian, kiai berdagang dan membangun basis-basis ekonomi di kalangan umat Islam sendiri. Pada wilayah perjuangan, kiai dan santri juga berjuang total melawan penjajah dengan jiwa raganya.

Saat ini kita kehilangan orientasi karena program kita diacak, di-hijact sama Belanda, mungkin oleh Snouck Hurgronje. Ia menanamkan di kalangan santri bahwa santri semestinya meneladani kesalehan ritual daripada sahabat dan ulama-ulama terdahulu, bukan jiwa entrepreneurship atau kayanya. Sehingga yang diteladani hanya ritualistik para sahabat saja.    
Saat ini adalah dunia ekonomi. Dengan demikian, seharusnya kita meneladani sahabat yang entrepreneur dan kaya seperti Ustman bin Affan, Abu Bakar As Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya.

Di kalangan santri ada dogma bahwa banyak harta menyebabkan mudahnya orang untuk cinta dunia atau hubbud dunya. 

Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Kalau jembatannya tidak dibangun, bagaimana orang bisa lewat. Sudahlah, kita harus bersantri dan berparadigma santri ala Rasulullah, para sahabat, dan tabit tabiin. Jangan ala Belanda. Karena Belanda lah  yang membuat pembedaan-pembadaan ini dunia, ini akhirat. Bukankan dalam Islam disebutkan bahwa semuanya adalah bersifat akhirat jika diniatkan untuk akhirat. Pola pikir kita terjerumus di situ.
Bagikan:
Jumat 12 Januari 2018 9:49 WIB
Penenggelaman Kapal Diatur dalam UU sebagai 'Tindakan Khusus'
Penenggelaman Kapal Diatur dalam UU sebagai 'Tindakan Khusus'
Zaki Mubarok Busro.
Polemik di dalam kabinet kerja Presiden Jokowi kembali terjadi. Kali ini yang dijadikan persoalan adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tentang penenggelaman kapal pencuri ikan di laut Indonesia.

Polemik tersebut berawal dari permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri Susi Pudjiastusi untuk menghentikan kebijakannya. Luhut menawarkan cara lain, yaitu kapal pencuri ikan diberikan kepada nelayan melalui koperasi. Sementara Menteri Susi berpendapat bahwa kebijakannya merupakan perintah Presiden Jokowi dan hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 
Untuk mengetahui sejauh mana dampak kebijakan Menteri Susi terhadap kedaulatan kelautan dan perikanan di Indonesia hingga penting tidaknya tawaran Menteri Luhut, wartawan NU Online Husni Sahal mewawancarai Ahli Kelautan Zaki Mubarok Busro yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di Australia National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollonggong melalui sambungan handphone, Kamis (11/1).

Menurut Anda, seberapa efektif kebijakan penenggelaman kapal dalam upaya menjaga kedaulatan kelautan dan perikanan di Indonesia?

Sejauh ini tindakan Menteri Susi cenderung efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan menjaga stok ikan di perairan kita karena tindakan tersebut telah menciptakan detterrence effect atau efek jera bagi para pencuri ikan yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Cara ini dianggap ampuh untuk memberikan pelajaran bagi para kriminal  yang tidak mempan dihukum dengan cara-cara konvensional.

Apakah ada dampak dari kebijakan penenggelaman kapal tersebut bagi pendapatan nelayan Indonesia?

Tindakan penenggelaman kapal tentu saja memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan nelayan karena stok ikan secara nasional dan global mengalami penurunan.
 
Menurut penelitian Food and Agriculture Organization (FAO), stok ikan dunia mengalami penurunan dari tahun 1974 sebesar 90 persen menjadi 71,2 persen pada tahun 2011 dimana 28,2 persen diantaranya mengalami tangkap lebih. Tren ini juga terjadi di Indonesia. 

Komunitas internasional telah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan stok ikan dan meningkatkan pendapatan para nelayan melalui instrumen hukum namun usaha tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan.

Dengan tindakan yang tegas tersebut, tentu saja pendapatan nelayan menjadi meningkat karena stok ikan kembali naik karena kapal kapal yang ditenggelamkan tersebut juga menggunakan destructive fishing gears untuk melancarkan aksinya. Namun yang perlu diingat, secara internal, nelayan kecil juga perlu diedukasi untuk melakukan penangkapan ikan secara ramah lingkungan agar stok ikan diwilayah mereka tidak depleted atau habis.

Apa pendapat Anda terkait permintaan Menteri Luhut kepada Menteri Susi untuk menghentikan kebijakan penenggelaman kapal?

Barangkali yang perlu diluruskan adalah Menteri Luhut meminta agar penenggelaman kapal dilakukan secara sementara. Artinya, kebijakan tersebut bisa dilakukan lagi di masa yang akan datang setelah mempertimbangkan berbagai aspek. 

Namun, menurut hemat saya, moratorium penenggelaman kapal dalam praktiknya susah untuk dihentikan dalam kondisi tertentu karena menurut UU 45/2009 sebagai perubahan dari UU 31/2004 tentang Perikanan, pengawas atau penyidik perikanan bisa melakukan "tindakan khusus" berupa penenggelaman kapal apabila dianggap membahayakan jiwa petugas tersebut atau melakukan kejahatan perikanan dengan bukti awal yang cukup.
 
Namun begitu, penenggelaman kapal sebaiknya juga bersinergi dengan upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membujuk agar flag state (negara bendera) tempat asal pemilik kapal dapat melakukan upaya yang efektif melalui perangkat legal and policy mereka agar memberikan sanksi tegas bagi kapal mereka yang melakukan pencurian ikan. Jadi, sebaiknya negara yang melakukan protes peneggelaman kapal tersebut juga secara tegas menghukum kapal-kapal berbendera negaranya.

Menurut Luhut, sebaiknya kapal-kapal dari pencuri ikan dibagikan kepada nelayan melalui koperasi. Bagaimana Anda melihat tawaran gagasan tersebut?

Hanya perintah pengadilan yang bisa menyatakan seperti itu. Kalau kapal sudah di ad hoc atau ditarik ke dermaga, maka kapal tersebut sudah pro justitia atau sudah menjadi barang bukti pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan apakah kapal tersebut di tenggelamkan atau dirampas oleh negara untuk diberikan kepada nelayan.

Bagaiamana untuk gagasan sendiri?

Gagasan untuk pemberian kapal kepada nelayan saya kira bagus-bagus saja. Namun KKP sekarang pun telah memberikan bantuan berupa kapal kepada para nelayan kecil agar hasil tangkapan mereka meningkat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Perlu juga dihitung cost and benefit-nya, apakah kapal yang ditangkap untuk dihibahkan ke nelayan lebih banyak manfaat atau mudharatnya dibandingkan dengan ditenggelamkan. Namun sekali lagi, itu tergantung pengadilan yang putusannya berdasarkan ketentuan yang ada sekarang.

Saya kira kita perlu mencontoh Norwegia yang menurut FAO pada tahun 2008 menjadi negara terbesar kedua eksportir ikan dan produk-produk perikanan, namun sangat concern terhadap sustainability stok ikan dan environment.
Rabu 10 Januari 2018 10:0 WIB
Menggerakkan Kemandirian melalui Pacarpeluk Bersedekah
Menggerakkan Kemandirian melalui Pacarpeluk Bersedekah
Upaya mewujudkan kemandirian, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Pacarpeluk, Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggulirkan Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Bernaung di bawah Unit Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (UPZIS) NU Pacarpeluk, program dilakukan dengan menempatkan kaleng-kaleng sedekah di rumah warga dan menyarankan agar setiap harinya penduduk setempat menyisihkan koin senilai 500 ke dalam kaleng tersebut. 

Kini dalam setiap bulan berhasil dikumpulkan tak kurang dari 5 juta rupiah dari 600 kaleng koin NU tersebut dengan beragam pemanfaatan yaitu santuan duka, jaminan pengobatan rawat jalan dengan Kartu Pacarpeluk Sehat, santunan persalinan bagi keluarga kurang mampu, jenguk keluarga sakit berupa sumbangan dana bagi keluarga yang sakit, dan program peduli bencana. 

Keberhasilan program tersebut tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak dan dorongan pengurus PRNU Pacarpeluk dalam menggerakkan semangat berzakat, infak, dan sedekah warga Pacarpeluk. Selain itu ada prinsip-prinsip yang terus dijaga untuk memperkuat program. Tak luput sejumlah tantangan juga harus dihadapi terutama di awal digulirkannya program.

Berikut wawancara wartawan NU Online Kendi Setiawan dengan Ketua PRNU Pacarpeluk Nine Adien Maulana terkait program yang juga menjadi unggulan PRNU Pacarpeluk tersebut.

Apa yang sebenarnya mendasari program tersebut?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya informasikan bahwa kepengurusan ranting NU Pacarpeluk selama ini vakum. Ada kepengurusannya, namun tidak ada kiprahnya dalam masyarakat secara nyata. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan saya menggerakkan organisasi dari sisi yang mana untuk mengawalinya.

Saya tidak percaya diri menggerakkan organisasi ini, karena selama ini masyarakat awam mengenal organisasi ini sebatas iuran dan iuran. Bagi saya ini adalah citra yang tidak mengenakkan. Masyarakat belum pernah merasakan manfaat nyata yang diperoleh dari organisasi ini.     

Keterpurukan ini mengalami titik balik, setelah NU Care-LAZISNU Jombang mengadakan sosialisasi ke MWCNU Megaluh tentang pendirian UPZISNU di tingkat MWC dan Ranting. Berangkat dari forum itulah saya selaku Ketua PRNU Pacarpeluk merasa ada semacam ‘ilham’ untuk menggerakkan organisasi ini secara nyata melalui pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). 

ZIS adalah potensi ekonomi umat Islam. Ini adalah potensi kemandirian yang nyata. Jika NU bisa mengelolanya secara kreatif, amanah dan profesional maka kemandirian jamaah dan jamiyah NU pasti bisa diupayakan dengan segera. Saya meyakini hal ini menjadi pintu awal mengerakkan jamaah dan jamiyah NU secara simultan-mutual.

Saya segera mengumpulkan pengurus PRNU Pacarpeluk untuk yang pertama kali setelah lebih dari tiga setengah tahun turunnya SK kepengurusan PRNU Pacarpeluk. Kami sepakat menggerakkan jamiyah warisan para kiai ini dengan cara mendirikan, membuat kepengurusan dan mengoperasikan UPZISNU serta merancang program-program penyalurannya. 

Penggalian dan pengelolaan dana sedekah sukarela dari masyarakat Pacarpeluk adalah gerakan pertamanya. Kami menawarkan dan mengajak masyarakat Pacarpeluk untuk menyisihkan uang koin Rp500, (lima ratus rupiah) tiap hari untuk dimasukkan dalam kaleng koin sedekah yang kami berikan kepada mereka secara cuma-cuma. Kaleng-kaleng itu kami beli dari NU Care-LAZISNU Jombang seharga Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) per kaleng.

Agar menarik perhatian dan minat, serta keingintahuan masyarakat, kami melabeli aksi perdana ini dengan Gerakan Pacarpeluk Bersedekah (GPB). Dengan demikian GPB sebenarnya merupakan upaya branding terhadap UPZISNU Pacarpeluk yang baru lahir dan beroperasi. 

Seberapa penting menggerakkan program tersebut?
Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ZIS adalah potensi ekonomi umat Islam yang nyata. Ini adalah potensi kemandirian yang nyata. Sayangnya selama ini potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara nyata oleh NU. ZIS di kalangan masyarakat NU hanya dilaksanakan secara individual atau kelompok terbatas. Jika NU bisa mengelolanya secara kreatif, amanah dan profesional maka kemandirian jamaah dan jamiyah NU pasti bisa diupayakan dengan segera. Ini bukan retorika, tapi benar-benar menjadi aksi nyata yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.  

Tanggapan masyarakat seperti apa?
Masyarakat Pacarpeluk itu majemuk. Memang mayoritas adalah warga dengan kultur Nahdliyin. Namun, ada juga jamaah LDII, Shidiqiyyah, Muhammadiyah, kelompok awam abangan dan warga yang beragama Kristen. 

Pada awalnya mereka juga menanggapi aksi Gerakan Pacarpeluk Bersedekah melalui Kaleng Koin Sedekah ini secara beragam. Ada yang langsung menerimanya dengan sukarela setelah mendapat penjelasan tentang rancangan penyaluran dana sedekah itu. Ada yang meragukannya karena trauma dengan program jimpitan yang dulu pernah dilakukan, namun tidak jelas pengelolaannya hingga akhirnya berhenti tanpa ada pertanggungjawaban publik.

Ada juga yang khawatir jika hasil sedekah ini hanya digunakan secara eksklusif untuk organisasi NU saja. Ada juga yang mencibir dan memprovokasi masyarakat untuk tidak ikut serta menjadi donator (munfiq) Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Biasaya mereka menebarkan cibiran dan provokasi ini di warung-warung kopi dan di tempat-tempat tongkorongan.

Kendala apa yang dihadapi?
Keragaman tanggapan masyarakat itu tentu menjadi kendala bagi PRNU Pacarpeluk dan UPZISNU-nya dalam merintis Gerakan Pacarpeluk Bersedekah. Dengan telaten para pengelola, menjelaskan berbagai keraguan yang disampaikan masyarakat yang beragam itu. Kami terus membangun citra positif untuk meraih kepercayaan (trust) masyarakat dengan menempatkan orang-orang yang ‘terpandang’ sebagai pengelolanya.

Selain itu upaya sosialisasi melalui pendekatan agama juga dilakukan. Mimbar khutbah Jumat, Idul Fitri, majelis talim dan dzikir serta penampilan virtual melalui internet menjadi media yang sangat efektif menjawab keraguan masyarakat dan mengokohkan citra positif itu. 

Terhadap masyarakat yang mencibir dan memprovokasi negatif, kami tidak meresponsnya melalui retorika, namun kami buktikan secara nyata melalui program-program penyaluran. Ketika kami merealisasikannya, apalagi yang menerima dan merasakannya adalah anggota keluarga mereka, maka akhirnya mereka pun bungkam dengan sendirinya.       

Target jangka panjang atau target besarnya seperti apa?
Kami telah beroperasi selama enam bulan. Kami telah meraih kepercayaan dari masyarakat. Dalam kurun waktu itu kami telah mampu mengumpulkan koin sedekah lebih dari empat puluh dua juta. Kami juga telah menyalurkannya sesuai dengan program-program penyaluran yang telah dirancang.

Kini di tahun 2018 ini kami ingin mengajak masyarakat merintis upaya pengelolaan zakat maal. Kami mulai mengampayekan kewajiban mengeluarkan zakat maal. Kami mengajak masyarakat untuk menyalurkannya kepada UPZISNU Pacarpeluk.

Bagi kami infak dan sedekah yang telah berjalan adalah latihan berzakat yang berhukum wajib. Kami tidak ingin berhenti hanya pada upaya fundring infak dan sedekah yang berhukum sunah. Apa yang telah kami lakukan adalah bagian dakwah dengan sasaran untuk melaksanakan kewajiban berzakat. 

Kami tidak ingin hanya berhenti pada ranah ekonomi semata, karena bagaimanapun juga ZIS adalah bagian dari syariat yang harus didakwahkan dan dilaksanakan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT.  

Selain itu, kami sedang merancang pengelolaan ZIS itu untuk pengembangan ekonomi produktif pada sektor riil. Dengan cara itu kemandirian NU baik secara jamaah maupun jamiyah tidak sekadar menerima, mengadministrasi dan menyalurkan. Kami juga ingin bisa memproduksi dan mereproduksi secara aktifi dalam sektor ekonomi riil. Perdagangan dan pertanian menjadi rancangan pengembangannya. 

Untuk meralisasikannya kami masih mematangkan konsep sambil terus mencari referensi best practice. Kami tidak ingin berspekulasi yang terlalu tinggi dalam hal ini sebab kami sadar bahwa ini bukan dana biasa. Ini adalah dana umat melalui ZIS yang diamanahkan kepada UPZISNU Pacarpeluk dengan niat ibadah. 

Prinsipnya kami ingin mengembangkannya secara halal, aman, dan cepat perputaran modalnya. Jika hal ini bisa dilakukan maka upaya saling menghidupi jamaah dan jamiyah benar nyata, bukan sekadar retorika. Akhirnya, kebangkitan kembali NU secara jamaah dan jamiyah tinggal menunggu waktu secara pasti, karena ini bukanlah ilusi. 
    


Kamis 4 Januari 2018 7:0 WIB
Menelisik Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Menelisik Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Perguruan tinggi Islam di Indonesia –baik yang negeri ataupun swasta- mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jumlahnya semakin bertambah, kualitas pendidikannya semakin baik, sarana-prasarana semakin memadahi, mahasiswan membludak, dan alumninya tidak kalah dengan perguruan tinggi umum.  

Menyandang nama Islam tidak serta merta menjadikan perguruan tinggi Islam hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan saja, puluhan bahkan ratusan perguruan tinggi Islam yang sudah bertransformasi menjadi universitas membuka fakultas-fakultas umum. Tidak hanya ilmu-ilmu keislaman, tetapi ilmu-ilmu umum dan eksakta juga diajarkan di perguruan tinggi Islam.

Dibukanya fakultas umum di perguruan tinggi Islam tersebut menimbulkan perdebatan yang panjang. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Yang mendukung beralasan, dengan dikembangkannya perguruan tinggi Islam tersebut menjadi universitas dan dibukanya fakultas umum maka tidak ada lagi dikotomi keilmuan. Ulama-ulama terdahulu tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tapi juga ilmu umum dan eksakta. Mereka yang mendukung ingin mengintegrasikan dualisme keilmuan tersebut.

Sementara yang menolak berargumen bahwa perubahan tersebut hanya akan menyebabkan fakultas-fakultas agama semakin ditinggalkan. Mahasiswa-mahasiswa baru hanya akan melirik fakultas umum. Sedangkan fakultas agama sepi peminat. Masing-masing memiliki argumen sendiri. Lalu seharusnya seperti apa?

Di samping itu, pemerintah akan mendirikan perguruan tinggi Islam bertaraf internasional, Universitas Islam Internasional Indonesia. Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat untuk mempromosikan Islam Nusantara atau Indonesia? Ataukah pemerintah bertindak ‘mubadzir’ karena untuk mengekspor paham Islam ala Nusantara tidak perlu mendirikan universitas baru, namun cukup mengembangkan dan mendorong perguruan tinggi Islam yang sudah ada sehingga memiliki kualitas internasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih terhadap institusi pendidikan tradisional, pesantren. Hal itu terbukti dengan diakuinya beberapa pendidikan tingkat tinggi pesantren yaitu ma’had ‘aly. Mereka dianggap setara dengan pendidikan strata 1. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kalangan pesantren. Selama ini mereka diabaikan dan dipinggirkan pemerintah, namun saat ini mereka dirangkul dan diakui. 

Untuk menelisik lebih jauh hal-hal di atas, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Masykuri Abdillah di Kantornya di Ciputat Tangerang Selatan, Rabu (3/1). Berikut petikan wawancaranya:

Pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam adalah bersifat integralistik atau tidak adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Anda, apakah praktik pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam sudah sesuai dengan hal itu?

Pendidikan tinggi agama Islam belum lama di Indonesia karena baru dimulai pada tahun 50-an. Ini menjadi pendidikan lanjutan daripada pesantren. Baik yang negeri maupun swasta, saat ini perguruan tinggi agama Islam semakin banyak. Dengan hanya menyelenggarakan perguruan tinggi agama maka itu bisa melahirkan dikotomi keilmuan, antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini yang menjadi alasan beberapa perguruan tinggi agama, terutama negeri, bertransformasi menjadi universitas untuk menghilangkan dikotomi tersebut. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang ahli ilmu umum.   

Apakah pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam hanya berdasar pada integralistik saja. Bagaimana dengan tuntutan dunia?

Selain itu, perubahan perubahan perguruan tinggi Islam dari sekolah tinggi atau institut menjadi universitas juga didasarkan pada alasan pragmatis. Kalau alumni perguruan tinggi Islam tidak hanya lulus dari bidang agama, maka mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dibekali dengan ilmu-ilmu keislaman, maka alumni-alumni perguruan tinggi Islam tersebut akan memiliki pemahaman yang bagus dalam Islam, di samping kompetensi mereka dalam ilmu-ilmu umum.

Tanpa dua alasan ini, perubahan tersebut banyak ditolak tokoh-tokoh perguruan tinggi Islam pada saat itu. Mereka khawatir, kalau berubah maka wajah keagamaannya akan hilang. 

Kalau sudah berubah menjadi universitas, biasanya yang diminati adalah fakultas umum sementara fakultas keagamaan sepi. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu?

Kami selalu menjaga agar fakultas-fakultas keagamaan tidak sepi mahasiswa. Di UIN Jakarta, sejak saya menjadi Pembantu Rektor mempunyai batasan-batasan. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh tokoh Islam itu terwujud, yaitu fakultas keagamaan sepi. Di UIN, diberlakukan kuota. Minimal 51 persen adalah mahasiswa agama. Kita tetap menjaga agar mahasiswa di bidang ilmu agama lebih banyak daripada di bidang ilmu umum. 

Di sini juga menjaga agar mahasiswi memakai jilbab. Pada awal menjadi universitas dahulu ada perdebatan. Ada demonstrasi dari mahasiswa agar mereka yang kuliah di fakultas umum dibebaskan dari mengenakan jilbab. Tetapi pimpinan menolak itu dan tetap memberlakukan kewajiban mengenakan jilbab bagi mahasiswi. 

Ada omongan bahwa Islam di perguruan tinggi Islam itu hanya sebatas nama saja. Karena tidak mahasiswanya yang baca Al-Qur’an saja tidak bisa. Bagaimana Anda merespon itu?

Pada zaman saya, semua calon mahasiswa perguruan tinggi Islam negeri wajib mengikuti tes yang di dalamnya ada bahasa Arab. Kemudian ada perubahan-perubahan karena itu dianggap menakutkan bagi mahasiswa yang berasal dari sekolah umum. Sehingga bagi mahasiswa umum tidak perlu tes bahasa Arab. Namun pada saat menjadi mahasiswa, mereka wajib mengikuti mata kuliah baca Al-Qur’an, bimbingan ibadah. 

Banyak dosen perguruan tinggi Islam yang lulusan Barat. Sehingga ada anggapan bahwa perguruan tinggi Islam, terutama UIN, itu sarangnya orang-orang liberal.

Kalau dihitung antara yang liberal dan yang tidak itu selisihnya jauh sekali. Itu yang liberal tidak sampai lima persen. Katakanlah lima persen, yang 95 persen tidak liberal. Kenapa itu ketahuan? karena berbeda kemudian dikenal. Apalagi itu dikehendaki media. Yang jelas perguruan tinggi Islam tidak menjadi sarang liberal. Kalau kita melihat, Ketua Komisi Fatwa MUI dan Sekretarisnya juga dosen UIN. 

Di Pascasarjana UIN Jakarta, kita selalu menjaga moderatisme Islam, tidak liberal atau pun fundamentalis. Moderat itu adalah yang sesuai dengan kajian Islam secara lurus dan disiplin. Kita juga tekankan bahwa kajian Islam benar-benar murni bersifat akademik, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sekali lagi, kalau ada yang liberal itu hanya sebagian kecil. Terlihat banyak karena adanya media berlebihan.

Saat ini Ma’had ‘Aly itu diakui pemerintah. Pendidikan tinggi pesantren tersebut diakui setara dengan pendidikan strata 1. Bagaimana Anda melihat ini?

Ini politik pemerintah yang sangat bagus. Itu berbeda dengan beberapa negara seperti Pakistan, atau Suriah. Di sana pendidikan agama Islam tidak diakui oleh negara. Karena pendidikan agama Islam berada di luar dan dikeluarkan dari sistem pendidikan negara maka ada jarak antara pendidikan agama Islam dan ulama-ulama alumninya dengan pemerintah. Lalu kemudian muncul orang-orang yang keras terhadap pemerintah. Kelompok yang menentang pemerintah berasal dari situ karena pendidikan mereka tidak dianggap.

Di Indonesia, pendidikan Islam dirangkul dan dibantu pemerintah. Pendidikan agama Islam dari tingkat bawah hingga atas diakui. Lulusannya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian persamaan. Ini adalah usaha-usaha pemerintah untuk merangkul, bukan mengeluarkan pendidikan agama Islam dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, umat Islam merasa pemerintah mengakui keberadaannya.   

Di Pakistan ada Taliban. Mereka sangat keras terhadap pemerintah karena pendidikan mereka tidak diakui. Begitu pun di Suriah. 

Saran Anda, setelah diakui apa yang seharusnya dilakukan pada Ma’had ‘Aly ini?

Awalnya, ma’had ‘aly dianggap pengajian biasa, namun dari segi kualitas tidak kalah maka pemerintah mengakui dan membinanya.  Ke depan juga harus diatur kualifikasi dosen-dosennya, bahan ajar, sistem dan metode pengajarannya, pemenuhan sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, hal itu belum diatur secara ketat, namun mereka sudah diakui setara dengan strata 1.   

Pemerintah sudah mengakui. Penyelenggara pendidikan tinggi Islam seharusnya memberikan kesempatan kepada lulusan ma’had ‘aly. Sehingga dari ma’had ‘aly bisa menjadi seorang doktor. Pascasarjana UIN Jakarta menerima alumni ma’had ‘aly selama ma’had ‘aly tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintah. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2016, pemerintah akan mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menurut Anda, apakah ini langkah yang tepat mengingat sudah banyak perguruan tinggi Islam yang sudah baik dan tinggal didorong sehingga bisa menjadi kampus dengan kualitas internasional?

Di Amerika tidak ada yang namanya universitas internasional. Yang lain juga tidak ada, tetapi kualitasnya internasional. Apakah menggunakan internasional atau tidak, menurut saya itu tidak menjadi masalah. Kalau UIN-UIN yang ada seperti UIN Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar diberi mandat untuk berkiprah secara internasional, itu bisa saja. Tidak sulit. Dosennya sudah ada, alumninya juga ada yang dari Timur Tengah dan ada yang dari Barat. Tidak semuanya, untuk menjadi universitas internasional, cukup empat atau lima universitas. 

Yang terpenting adalah ada pendanaan yang cukup, baik untuk penelitian, untuk menggaji dosen yang didatangkan dari luar negeri, dan untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa internasional. Maka itu sudah jadi universitas internasional. Jadi tidak harus dengan mendirikan universitas baru, tetapi karena itu sudah menjadi keputusan presiden maka kita berdoa saja semoga itu berhasil.

Salah satu tujuan didirikannya universitas yang berskala internasional di Indonesia adalah untuk mempromosikan Islam Nusantara ke dunia luar. Apakah ini langkah yang efektif?

Kita bisa menduniakan Islam Nusantara. Islam di Indonesia cukup bagus sebagai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sangat toleran, yang seharusnya bisa di-share ke luar negeri. Banyak sekali mahasiswa di Pascasarjana UIN Jakarta sini menyampaikan akan menyebarkan Islam ala Nusantara karena melihat toleransi yang ada di sini, Islam di sini juga bisa menerima demokrasi dan nasionalisme.

Sosialisasi melalui pendidikan yakni dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa asing untuk kuliah di Indonesia itu akan lebih efektif daripada sosialisasi yang lain. Ketika pulang mereka akan menjadi juru bicara tentang Islam di Indonesia. 

Kalau kita ingin menduniakan Islam Nusantara, kita harus banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar di perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, kita mengekspor Islam Nusantara ke luar, bukan malah kita mengimpor paham keagamaan dari luar yang justru menimbulkan kekerasan dan konflik. 

Kalau perlu bahkan kita bisa mendirikan universitas Islam Nusantara di luar negeri. Kalau misalnya Arab Saudi bisa mendirikan pendidikan di tempat kita, kenapa kita tidak. 

Melihat dunia yang bergerak cepat, tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam ke depan itu seperti apa?

Misi perguruan tinggi itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi juga merupakan tempat pengembangan peradaban dan tempat untuk membangun sumber daya manusia yang kuat. Persoalan yang kita rasakan adalah perguruan tinggi keagamaan itu kan baru. Termasuk memiliki dana yang agak lumayan itu juga baru-baru ini. Ketika Orde Baru, dana untuk perguruan tinggi keagamaan dan umum itu sangat tidak imbang. Sekarang lumayan, meski belum bisa imbang. Kalau perguruan tinggi keagamaan itu ingin mengimbangi kualitas kampus-kampus umum unggulan, maka seharusnya dana untuk perguruan tinggi keagamaan harus lebih banyak. Sehingga pengembangan dosen bisa baik, penelitiannya bisa berjalan, sarana-prasarana nya lebih memadahi, dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa luar negeri lebih banyak.  
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG