IMG-LOGO
Nasional

Kiai Cholil Nafis: Kemenag Tak Perlu Ajukan Pemotongan Zakat ASN sebagai Perpres

Kamis 8 Februari 2018 16:20 WIB
Bagikan:
Kiai Cholil Nafis: Kemenag Tak Perlu Ajukan Pemotongan Zakat ASN sebagai Perpres
Jakarta, NU Online
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, M Cholil Nafis mengungkapkan Kementerian Agama RI tidak perlu menjadikan wacana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang pemotongan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji ASN sebagai Perpres, jika hal tersebut hanya imbauan.

“Karena UU-nya sudah ada dan biasanya tidak efektif dan tak terlaksana. Seruan dan imbauan itu cukup (dilakukan) ormas atau ulama. Pemerintah diharapkan menerbitkan aturan yang bisa tegas dan dapat memberi sanksi,” ungkap Kiai Cholil melalui pesan tertulis kepada NU Online, Kamis (8/2).

Disampaikan wacana dari Menag yang akan disahkan melalui Perpres tentang pemotongan zakat 2,5 persen dari gaji ASN telah menjadi polemik di masyarakat, karena ada yang merasa bahwa tak semua ASN merupakan wajib zakat. 

“Kewajibaban zakat profesi itu dianalogikan dengan nishab (batas kekayaan) emas, minimal kepemilikan 85 gram. Hari ini (8/2) harganya 630 ribu rupiah. Sedangkan mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian. Setiap menerima gaji per bulan, tapi ada yang memperbolehkan setiap tahun,” tambah Kiai Cholil.

Terkait zakat, Ketua Komisi Dakwah MUI itu mengingatkan ada tiga pendapat cara hitung gaji yang wajib zakat. Pertama dari seluruh pendapatan gaji dan tunjangan. Kedua, gaji dan tunjangan dikurangi biaya operasional sepertibiaya transporttasi dan konsumsi. Ketiga, gaji dikurangi seluruh kebutuhan pokok diri dan keluarga dan lebihnya dikeluarkan zakatnya.

“Kalau nishab dihitung setelah kebutuhan pokok, maka tak semua ASN wajib zakat. Megingat gajinya masih banyak yang sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga dan inflasi yang terus menggerogoti. Saya aja dosen yang sudah golonjgan IV/a dan Lektor Kepala, gaji dan tunjangan tak sampai 8 juta rupiah,” lugasnya.

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahstul Masail (LBM) PBNU itu, jika zakat menjadi beban ASN Muslim saja, berarti akan ada dua beban sekaligus bagi warga Muslim, yakni pajak dan zakat. Hal ini merupakan ketidakadilan hakiki yang dialami warga negara karena ada beban yang lebih besar kepada sebagian warga karena dasar agamanya yang pelayanannya sama dengan yang hanya membayar pajak.

Ia mengusulkan zakat ASN tersebut idealnya sekaligus sebagai pajak. 

“Yakni pajak yang dibayarkan itu diambil oleh Baznas/LAZIS sebesar 2,5 persen sebagai pajak dari ASN Muslim, sehingga kewajiban seluruh warga negara sama tapi yang Muslim dapat menunaikan kewajiban agama. Inilah ruh dari sila pertama Pancasila,” terangnya lagi.

Sebenarnya jika diterapkan zakat menjadi pendapatan negara, orang dapat memilih antara membayar zakat di lembaga resmi atau membayar pajak kepada lembaga negara. Sehingga bukti bayar zakat atau sadekah itu bisa digunakan sebagai bukti bayar pajak, bukan pengurang pajak.

Sementara ini UU Amil Zakat (23/11) hanya mengatur amilnya bukan muzakki atau penggunaanya kepada mustahiq. Baznas/LAZIS mengumpulkan dana umat secara suka rela yang hasilnya tak maksimal, karena zakat hanya pengurang kewajiban pajak bukan sebagai pajak.

Karenanya, lanjut Kiai Cholil, perlu pemaksimalkan fungsi Baznas/LAZIS denga cara mewajibakan seluruh warga yang wajib zakat membayarnya di lembaga itu dengan jaminan bahwa yang dibayarkan sebagai pajak dan sekaligus sesuai dengan ketentuan syariah serta konsep pemerataan ekonomi.

“Mari tata ulang UU zakat, konsep pendapatan negara dan bagaimana zakat menjadi instrumen kesejahteraan umat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bismillah,” tandas Kiai Cholil. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Kamis 8 Februari 2018 23:7 WIB
Ini Tiga Prinsip Penghimpunan Zakat ASN Muslim
Ini Tiga Prinsip Penghimpunan Zakat ASN Muslim
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang harus dijalankan pada saat regulasi penghimpunan dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim ditetapkan. Ketiga prinsip itu menjadi syarat dasar yang harus ditegakkan.

Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim. 

“Ini hanya berlaku bagi ASN Muslim,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (8/2) sebagaimana diberitakan di kemenag.go.id.

Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya.

“ASN yang penghasilannya di bawah nishab tentu tidak wajib membayar zakat,” tuturnya.

Prinsip ketiga, penyisihan sebagian penghasilan ASN Muslim dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat.

“Jadi sama sekali tidak ada kewajiban apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” tandasnya.

Menag mengaku masih membahas dan mendalami rancangan kebijakan ini secara internal di Kementerian Agama. Pihaknya akan terus menggali masukan dari ahli dan akademisi, termasuk para ulama dan tokoh agama. 

“Kami akan mengadakan muzakarah secara khusus agar yang kami rancang ini bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum agama maupun hukum positif,” ucapnya. (Red: Abdullah Alawi)

Kamis 8 Februari 2018 22:0 WIB
Tingkatkan Capaian 2018, Kemnaker Terus Konsolidasikan Unit Teknis
Tingkatkan Capaian 2018, Kemnaker Terus Konsolidasikan Unit Teknis
Jakarta, NU Online
Mengarungi tahun 2018, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) konsolidasikan unit teknis kementerian agar kerja antarlini dapat berjalan solid dan sinergis, sehingga capain kinerja Kemnaker dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Irjen Kemnaker Sunarno di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemnaker di Batu, Kamis (8/2).

"Itjen selaku aparat pengawasan internal maka melakukan audit, review, evaluasi, pendampingan, dan pemantauan harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat sesuai dengan kebijakan yang ada," kata Irjen Sunarno.

Raker yang diikuti oleh perwakilan unit teknis Kemnaker, dijelaskannya juga bertujuan sebagai evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dan pemantapan program tahun 2018.

"Tujuannya adalah agar capain program dan kegiatan Kemnaker tahun 2018 lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, keterwakilan dari semua unit kerja eselon I Kemnaker bertujuan untuk mendiskusikan berbagai isu krusial dan titik-titik rawan agar dapat ditemukan solusinya.

"Sehingga pada gilirannya program dan kegiatan mencapai hasil yang maksimal, memberi manfaat untuk masyarakat luas, dan tidak ada masalah di kemudian hari," lanjutnya.

Ia memaparkan, Kemnaker pada tahun 2017 mendapat sejumlah penghargaan dan prestasi. Diantaranya predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan, penilaian tertinggi dari Ombudsman atas standar kepatuhan pelayanan publik Kemnaker, penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik penilaian dari Kemen PAN-RB, tingkat penerimaan PNPB yang selalu melampaui target. Ia berharap prestasi dan penghargaan tersebut dapat dipertahankan.

Ditambahkannya, sejumlah program khusus di Kemnaker, antara lain program 3R, Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding untuk BLK, Desmigratif, BLK untuk komunitas, inkubasi bisnis, juga diharapkan berjalan lancar dan sukses.

"Demikian juga tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Seperti pencegahan dan penindakan kasus pungli, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, membangun zona integritas, pelaksanaan whistle blowing system, dan lain-lain juga harus dilaksanakan dengan baik," tutupnya. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 8 Februari 2018 20:45 WIB
Bersama Kemnaker, Tahir Foundation Tingkatkan Keterampilan 5000 Calon Pekerja Migran
Bersama Kemnaker, Tahir Foundation Tingkatkan Keterampilan 5000 Calon Pekerja Migran
Jakarta, NU Online
Tahir Foundation berkomitmen membantu meningkatkan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. Komitmen itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Tahir Foundation dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (8/2)di Jakarta. Nota kesepakatan ditandatangani oleh pendiri Tahir Foundation, Dato’ Sri Tahir dan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah, Tahir Foundation akan membantu memberikan pelatihan peningkatan keterampilan bagi 5.000 calon pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia sebelum bekerja di luar negeri. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat; sedangkan Tahir Foundation menyediakan alat pelatihan, instruktur serta biaya pelatihan. Kerja sama ini berlangsung selama lima tahun.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dato’ Tahir beserta seluruh jajaran Tahir Foundation yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kompetensi para calon pekerja migran Indonesia,” kata Menteri Hanif usai penandatangan.

Pada tahap awal, kerja sama akan ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan di Semarang, Jawa Tengah; Lembang dan Serang Jawa Barat; serta satu BLK di Jawa Timur. Pelatihan ini hanya diperuntukkan bagi calon pekerja migran sektor formal, bukan penata laksana rumah tangga.  

Menteri Hanif menambahkan, isu pekerja migran jangan dilihat dari sisi risiko semata, namun harus dilihat dari sisi potensi. Potensi harus ditingkatkan, risiko harus diminimalkan.

“Peningkatan keterampilan calon pekerja migran adalah bagian dari cara meningkatkan potensi dan meminimalisasi risiko. Dengan memiliki kompetensi, risiko dapat ditekan,” tegasnya.

Menaker menambahkan angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD-SMP. Rendahnya kompetensi pekerja menyumbang terhadap persoalan kemiskinan. Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah. Kenapa pengahasilannya rendah, karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa pekerjaannya tidak berkualitas karena kompetensinya rendah. Kenapa kompetensinya rendah, karena sekolahnya rendah. Kenapa sekolahnya rendah karena miskin.

“Masalah ini juga dialami para pekerja migran”.

Dalam kesempatan tersebut, pengusaha yang juga filantropi Dato’ Sri Tahir mengatakan nota kesepahaman ini didasari banyaknya pemberitaan negatif yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dia mengaku sedih mendengar pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang gajinya tidak dibayar, disiksa, mengalami pelecehan dan persoalan lainnya.

“Sebagai warga negara Indonesia, saya sedih mendengarnya. Pelatihan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi pekerja migran Indonesia di sektor informal seperti asisten rumah tangga. Saya berharap, lima tahun lagi, tak ada lagi pekerja migran Indonesia  sebagai pembantu rumah tangga. Mereka harus punya status dan income yang lebih baik,“ katanya.

Kepedulian Dato’ Tahir kepada nasib pekerja mirgan Indonesia bukan kali ini saja. Tahun lalu, Tahir memberikan bantuan USD 111 kepada belasan pekerja migran di Aman Yordania yang gajinya tidak dibayar majikan.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Maruli Apul Hasoloan mengatakan, pada tahap awal sebanyak 5000 calon pekerja migran akan diberikan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi  dalam kurun lima tahun ke depan secara bertahap. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG