IMG-LOGO
Nasional

Program Inklusi Dinilai Tepat Diterapkan kepada Mantan Pelaku Terorisme

Ahad 11 Februari 2018 19:30 WIB
Bagikan:
Program Inklusi Dinilai Tepat Diterapkan kepada Mantan Pelaku Terorisme
Jakarta, NU Online
Program deradikalisasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi tentang ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir WBP terorisme.

Selain itu pemberian kewirausahaan tanpa persiapan yang baik dan rencana kesinambungan juga dinilai tidak berhasil maksimal dalam mengangkat ekonomi mantan WBP maupun perubahan perilaku.

Hal ini dipaparkan dalam Diseminasi Evaluasi Program Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kamis (8/2) di Jakarta.

Pemaparan merupakan hasil asesmen DASPR Daya Makara Universitas Indonesia sejak Juli 2017.

Faisal Magrie, Koordinator Program DASPR Daya Makara UI, program-program yang bersifat inklusif seperti Management Training dan Life Management Training (CMT-LMIT) merupakan praktik terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan menyentuh keterampilan yang mereka butuhkan ketika dalam Lapas maupun saat mereka menjalani reintegrasisosial. 

“Menurut asesmen kami, ada program yang sangat-sangat ideal untuk dilaksanakan meskipun tentu belum belum sempurna tapi dapat dijadikan best practice (praktik terbaik). Program seperti Conflict Management Training dan Life Management Training (CMT-LMT) yang dilaksanakan oleh Search for Common Ground,” ujarnya.

Program ini menurut Faisal, sejak penyusunan modul, pelatihan untuk pelatih, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi disusun secara partisipatif melibatkan petugas pemasyarakatan, ahli di bidang psikologi, keamanan dan transformasi konflik. 

Sigit Budiyanto, Kepala Sub-direktorat Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengakui pendekatan CMT-LMT member dampak yang sangat baik bukan hanya bagi WBP, tapi juga bagi petugas pemasyarkatan.

“CMT-LMT ini mengandung nilai-nilai toleransi, kebangsaan dan menghormati keberagaman budaya. Dalam situasi Lapas-Rutan yang penuh tantangan, pelatihan ini mampu membangun kepercayaan antara WBP dan petugas," ujar Budi.

Menurutnya trust (kepercayaan) ini adalah faktor yang sangat penting dalam program-program deradikalisasi.

"Petugas-petugas kami yang telah menerima CMT-LMT relatif masih dipercaya WBP terorisme dan ini membuat program-program deradikalisasi menjadi lebih mungkin dilaksanakan,” ungkapnya.

DASPR Daya Makara UI sebagai asesor melakukan evaluasi pada sejumlah organisasi yang melakukan program-program deradikalisasi dalam Lapas termasuk di dalamnya Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Center for Detention Studies (CDS), dan United Nation Inter-regional Crime Justice Research Institute (UNICRI). 

Asesmen dilakukan di Lapas Cipinang, Lapas Cibinong, Lapas Semarang, dan Lapas Pasir Putih dan menemui WBP terorisme dan para petugas lapas yang bersentuhan langsung dengan mereka.

Sebagai pembanding, DASPR Daya Makara UI juga menemui para eks-WBP terorisme yang pernah menerima program deradikalisasi dalam lapas. Hasilnya program CMT-LMT yang dilaksanakan SFCG adalah praktik terbaik deradikalisasi dalam Lapas. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Ahad 11 Februari 2018 20:45 WIB
Menag: Ungkap Motif Kekerasan terhadap Pemuka Agama
Menag: Ungkap Motif Kekerasan terhadap Pemuka Agama
Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Jakarta, NU Online
Sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berawal dari penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al-Hidayah KH Umar Basri bin KH Sukrowi di Cicalengka Bandung, peristiwa serupa terjadi di Serang terhadap Biksu dan di Sleman terhadap pendeta. Tindak kekerasan bahkan dilakukan di tempat ibadah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengecam peristiwa penyerangan terhadap tokoh agama. Menag berharap, aparat bisa segera menindak para pelakunya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Peristiwa tindak kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama belakangan ini di beberapa tempat, bahkan terjadi di rumah ibadah, adalah perilaku yang tak bisa dibenarkan sama sekali, atas dasar alasan apapun juga," tegas Menag lewat keterangan tertulisnya kepada NU Online, Ahad (11/2).

"Kita berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap motif di balik semua itu," sambungnya.

Menag mengajak umat beragama untuk menyerahkan pengusutan kasus-kasus tersebut kepada yang berwajib. Lebih dari itu, Menag berharap umat juga dapat saling menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Mari kita tingkatkan kewaspadaan dalam mengamankan rumah ibadah dan pemuka agama, utamanya  saat kegiatan keagamaan berlangsung," pesannya.

Menag telah menugaskan jajarannya, yaitu para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kankemenag kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag untuk segera berkoordinasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) setempat guna mengambil langkah proaktif dan strategis dalam menguatkan kerukunan umat," jelasnya.

Menurut Menag, peran Kanwil dan Kankemenag bersama FKUB penting dalam mensosialisasikan sikap dan pandangan tokoh agama terkait enam rumusan etika kerukunan. 

Sebagaimana diketahui, Sabtu (11/2), sekitar 250 tokoh agama dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Mereka merumuskan enam sikap dan pandangan terkait etika kerukunan antar umat beragama. Rumusan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag berada pada garda terdepan dalam sosialisasi dan implementasi enam rumusan etika kerukunan tersebut," tandas Menag.

Berikut ini enam rumusan Pandangan dan Sikap Umat Beragama tentang Etika Kerukunan Antarumat Beragama:

1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.

2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.

4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.

5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/akidah/keyakinan dan praktik peribadatan agama lain.

6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak menggangu kerukunan antar umat beragama.

(Red: Fathoni)
Ahad 11 Februari 2018 20:30 WIB
Pemimpin Tidak Kompeten Muncul dari Parpol Pragmatis
Pemimpin Tidak Kompeten Muncul dari Parpol Pragmatis
Diskusi Antara Rasionalitas Politik atau Oligarki-Feodalistik, Sabtu (10/2)
Jakarta, NU Online
Pengamat Pemilu Muhammad Yusuf Kosim mengatakan, seseorang dan sanak saudaranya yang memimpin sebuah pemerintahan tidak menjadi masalah selama mempunyai kompetensi. Namun, yang sering ditemukan ialah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang tidak memenuhi kompetensi yang baik. 

Hal ini disampaikannya kepada NU Online di sela-sela Diskusi Publik Politik Indonesia: Antara Rasionalitas Politik atau Oligarki-Feodalistik di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2). Diskusi tersebut diselenggarakan IKA PMII.

Lahirnya pemimpin yang tidak kompeten, menurut pria yang akrab disapa Yuko ini, di antaranya berawal dari tidak terjadinya rekruitmen yang baik oleh Partai Politik (Parpol) kepada calon kepala daerah.

“Artinya partai politik, ya pragmatis saja,” ujar pria yang juga menjabat Direktur Periskop Data ini.

Sementara setelah mereka berkuasa, katanya, mereka berhasrat mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan menjadikan keluarga atau saudara-saudaranya yang juga tidak kompeten untuk menggantikan kekuasaannya terus berlanjut.

“Karena kepala daerah yang ada di kita ini ibaratnya raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Mereka ingin terus berkuasa, dari mulai menguasai anggaran, penempatan staf hingga kekuasaan untuk mengeruk Sumber Daya Alam (SDA). Ini yang membikin ada sisi-sisi ekonomi di daerah yang ingin dipertahankan,” terangnya. 

Hal itu membuat demokrasi yang ada akan mengurangi calon-calon kepala daerah terbaik, yaitu orang-orang yang mempunyai kapasitas dan ingin mensejahterakan warga.

“Orang-orang yang baik, yang pintar, ingin melakukan kesejahteraan rakyat. Ini menjadi takut untuk berkontestasi dalam Pemilukada,” katanya. 

Selain Yuko, hadir juga tiga pembicara lainnya, Dosen Ekonomi Politik FEB UI  Abdillah Ahsan, Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kurnia Permana, Politikus PKB Yanuar Prihatin, dan Dosen FISIP UNAS Munandar Nugraha. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Ahad 11 Februari 2018 20:25 WIB
Kekerasan di Rumah Ibadah, PBNU Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Kekerasan di Rumah Ibadah, PBNU Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) HA. Helmy Faishal Zaini mendorong masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing, dan tidak terprovokasi terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (11/2) pagi oleh seorang beridentitas Suliyono.

“Mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing serta tidak terprovokasi. Kita harus selalu menghormati dan memercayakan proses hukum pada aparat penegak hukum,” ujar Helmy, Ahad (11/2) lewat keterangan tertulisnya.

Berikut pernyataan sikap yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini:

1. Mengutuk dan mengecam tindakan penyerangan yang melukai Pastur dan jemaah gereja. Tindakan penyerangan dan juga kekerasan, bukanlah bagian dari ajaran agama dan keyakinan apapun. Islam mengecam tindakan kekerasan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW setiap kali mengutus bala tentaranya, maka beliau berpesan: 'Berangkatlah dengan Nama Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan janganlah kalian curang, jangan mencuri harta rampasan, dan jangan membunuh orang-orang yang berada di dalam gereja.” (HR. Ahmad, At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Bizar, dan Ibnu Abi Syaibah dan lainnya)

2. Mengapresiasi langkah sigap aparat kepolisian yang segera bertindak dan meringkus pelaku penyerangan. Kami mendorong aparat untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan tersebut. Aparat harus mengusut tuntas sekaligus mengungkap apa motif yang melatarbelakangi penyerangan tersebut.

3. Mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing serta tidak terprovokasi. Kita harus selalu menghormati dan memercayakan proses hukum pada aparat penegak hukum.

4. Mendorong tokoh dan pemuka agama untuk menyampaikan pentingnya tenggang rasa, tepo sliro, dan toleran terhadap sesama. Utamanya mendorong untuk menghargai perbedaan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua,” tandas Helmy. (Red: Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG