IMG-LOGO
Nasional

PBNU Harap Presiden Kabulkan Grasi untuk Petani Kendal

Senin 5 Maret 2018 17:15 WIB
Bagikan:
PBNU Harap Presiden Kabulkan Grasi untuk Petani Kendal
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Presiden RI H Joko Widodo agar memberikan grasi untuk Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin petani Surokonto Wetan Kabupaten Kendal yang divonis 8 tahun penjara. PBNU dengan beberapa unsur masyarakat memandang vonis peradilan tidak berpihak pada keadilan untuk para petani penggarap.

Katib Aam PBNU KH Yahya Qholil Tsaquf mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin adalah cobaan yang cukup berat.

Ia awalnya ingin melakukan upaya koreksi terhadap proses peradilan yang terjadi karena belum bisa menerima keputusan tersebut jika melihat proses itu secara objektif. Tetapi di pihak lain ia juga melihat keadaan dari Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin serta keluarganya yang menurutnya terlalu berat kalau dibebani dengan pengorbanan yang lebih besar lagi.

"Kalau kita melakukan upaya koreksi atas proses peradilan tentu membutuhkan waktu dan tidak cepat sehingga Pak Nur Aziz dan Rusmin menanggung lebih lama," katanya pada konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/3) sore.

Atas dasar tersebut, ia memilih untuk setuju dan mendukung permohonan grasi untuk Kiai Nur Aziz berdasarkan alasan kemanusiaan agar Kiai Nur Aziz dan Rusmin bisa segera kembali dengan keluarga.

"Kami mendukung, kami berharap, mendesak dengan sungguh-sungguh agar Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo mengabulkan grasi bagi Pak Nur Aziz dan Pak Rusmin ini," jelasnya.

Dukungan untuk petani Kendal ini juga datang dari Komnas HAM RI, Gusdurian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lakpesdam PBNU, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Semuanya mendesak Presiden RI H Joko Widodo agar memberikan grasi kepada Kiai Nur Aziz dan Petani Surokonto Wetan, Kendal, Sutrisno Rusmin.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Komnas HAM harus mendukung grasi ini karena beberapa pertimbangan.

Pertama, karena kemanusiaan. Menurutnya, kemanusiaan adalah segala-galanya. Kedua keadilan. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan kepada Kiai Nur Aziz dan Rusmin adalah  potret buruk peradilan di Indonesia.

"Pada konteks inilah kami di Komnas HAM mendukung grasi ini," jelasnya.

Ketiga, Kiai Nur Aziz dan petani juga pembela hak asasi manusia. Menurutnya, aktivis bukan hanya seseorang yang sering tampil layar kaca atau koran, tapi juga aktivis yang ada di kampung-kampung yang tidak terangkat oleh media.

"Banyak sekali pembela hak asasi manusia yang ada di kelurahan, di desa, kecamatan sangat aktif membela hak asasi orang lain. Mengonsolodasikan hak milik dan segala macam apabila ada ketidakadilan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin divonis delapan tahun penjara dan denda Rp. 10 miliar karena memperjuangkan tanah yang dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1970.

Mereka dituduh merambah hutan di wilayah yang awalnya adalah wilayah garapan, tetapi dijadikan hutan karena tukar guling dengan wilayah pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Proses hukum sudah selesai dan bersifat inkrah tetapi diyakini penuh ketidakadilan dan rekayasa hukum atau kriminaliasi. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Bagikan:
Senin 5 Maret 2018 23:4 WIB
Menpora Akan Hadiri Munas XIII BKPRMI
Menpora Akan Hadiri Munas XIII BKPRMI
Menpora Imam Nahrawi menerima BKPRMI
Jakarta, NU Online
Menpora Imam Nahrawi bersama Deputi Pengembangan Pemuda, Asrorun Ni'am Sholeh dan Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan, Zainul Munasichin, Senin (5/3) malam menerima Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Said Aldi Al Idrus beserta jajarannya di Ruang Kerjanya, Lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 
 
Kehadiran Said Aldi Al Idrus tersebut untuk menyampaikan sejumlah program yang telah dilaksanakan serta mengharapkan kehadiran Menpora pada Musyawarah Nasional (Munas) XIII BKPRMI di Jakarta, 22-25 April 2018 mendatang.

"Saya berterima kasih kepada Menpora yang sudah menerima kehadiran kami malam ini. BKPRMI insyallah akan menggelar Munas pada 22-25 April mendatang di Jakarta, saya berharap pak menteri bisa hadir," kata Said  
 
Pada pertemuan tersebut Said juga menyampaikan beberapa program-program yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya, dan program yang akan dikerjakan untuk berikutnya. "Kami sudah menjalankan program-program kami sebelumnya dengan baik, dan program ke depan kami pastikan akan lebih baik," tambahnya.   
 
Sementara Menpora Imam Nahrawi menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan BKPRMI. Menteri asal Bangkalan Madura tersebut akan mengusahakan untuk hadir. "Saya doakan semoga acaranya semuanya berjalan dengan lancar, dan Insyallah saya akan hadir," kata Menpora.

Pada pertemuan silaturahmi itu Ketua DPP BKPRMI didampingi Ketua 1 Sedek Rahman Bahta, Ketua 2 Ahmad Rizqon, Ketua 3 Syamsuri Yusup, Wasekjen Abd Rahman dan beberapa pengurus lainnya. (Red-Zunus) 
Senin 5 Maret 2018 23:0 WIB
Liga Pekerja Zona Jabar Resmi Dibuka
Liga Pekerja Zona Jabar Resmi Dibuka
Bandung, NU Online
Tendangan pertama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandai pembukaan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) zona Jabar, Senin (5/3) di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Aher menyambut baik digelarnya Lipesia sebagai kegiatan positif bagi para pekerja. Lipesia dinilai Aher sebagai kompetisi sepakbola untuk menyehatkan pekerja sekaligus sebagai hiburan bagi pekerja.

"Jika tubuh karyawan tidak bugar, maka seorang pekerja akan mudah kehilangan konsentrasi. Saya ingin pekerja berolahraga secara teratur. Jika mengantuk dikhawatirkan produktivitas menurun dan ada kemungkinan kecelakaan kerja," kata Gubernur Aher.

Lipesia zona Jabar diikuti 11 perusahaan. Adapun sebelas perusahaan yang ikut Lipesia zona Jabar adalah Bank BJB, Bank BNI Bandung, PT Fengtay, PT Kereta Api, PT Pindad, SPN Kota Bandung, PT Kahatex, PT Kino, PT Changsin, JNE Bandung dan PT Toyota Manufacturing Indonesia.

Disaksikan Gubernur Aher dan Kadisnakertrans Jabar Ferry Sofwan, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang menyerahkan cendera mata berupa bola dari Menaker Hanif Dhakiri sebagai simbolis dibukanya kompetisi Lipesia Zona Jabar.

Setelah pembukaan kompetisi, acara dilanjutkan pertandingan eksebisi pegawai Bank BJB melawan pegawai Pemprov Jabar. Dirjen Haiyani Rumondang kepada pers mengatakan penyelenggaraan Lipesia merupakan bagian upaya meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan serta sebagai sarana meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. 

“Lipesia dapat menciptakan hubungan yang realistis, lebih manusiawi, terintegrasi, kekeluargaan dan sportivitas, khususnya bagi pekerja yang mayoritas menggemari olahraga sepakbola,“ kata Dirjen Haiyani.

Haiyani mengatakan Lipesia merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang diadakan untuk menyambut hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2018. Melalui Lipesia, pekerja/buruh tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa saat memperingati Hari Buruh Internasional menyuarakan aspirasi pekerja/buruh, akan tetapi membuat berbagai gerakan/aksi yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang dilaksanakan dengan hati yang gembira.

"Diharapkan dengan mengisi May Day melalui berbagai kegiatan positif seperti Lipesia, pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah dapat menikmati suasana May Day yang penuh kegembiraan, damai dan positif," kata Dirjen Haiyani.

Lipesia kata Haiyani juga merupakan momen penting bangkitnya kembali sepakbola pekerja/buruh yang telah lama vakum.

"Momen ini tentu saja dapat memberikan harapan bagi atlet sepakbola untuk tetap berkarir dan berkarya dalam industri sepakbola," kata Dirjen Haiyani.

Dirjen Haiyani menegaskan Lipesia tidak akan membebankan bagi perusahaan, malah Lipesia justru bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas dari pekerja dan perusahaan. Yakni saat hubungan industrialnya kondusif dan produktif. 

"Lipesia ini juga jadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial lebih produktif dan kondusif perusahaan,"  kata Dirjen Haiyani.

Lipesia kali pertama digelar zona provinsi Jatim di Stadion Delta Sidoarjo akhir Desember lalu. Selanjutnya berturut-turut Lipesia dihelat di provinsi Kepri, Babel, Sumut, Jambi, Bengkulu, Papua Barat, Sulbar, Riau, Sulsel, NTT, NTB, Kalteng, Kaltim, Sumbar dan Kalbar. Setelah Lipesia Zona Jabar, akan dilaksanakan Lipesia zona Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Sulut, Suktra dan NAD. (Red: Kendi Setiawan)
Senin 5 Maret 2018 21:33 WIB
Kiai Said: Umat Negara Madinah Terdiri dari Muslim dan Non-Muslim
Kiai Said: Umat Negara Madinah Terdiri dari Muslim dan Non-Muslim
Surabaya, NU Online 
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (UINSA), Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/3). Kuliah umum bertema Islam Nusantara, Radikalisme dan Geopolitik Global itu dihadiri ratusan mahasiwa dan civitas akademika.  

Kiai yang juga Guru Besar Honoris Causa UIN Sunan Ampel itu memaparkan sejarah, politik, budaya Timur Tengah dan perjuangan Rasulullah dalam menyatukan umat. 

"Yang namanya umat yang dimaksud Nabi Muhammad yaitu umat secara keseluruhan, baik muslim maupun non-Muslim. Rasulullah mengajak bersatu, konsilidasi, bukan membenturkan antara umat Muslim dan umat non-Muslim," terangnya.

Kiai Jebolan Umul Quro, Arab Saudi, itu menambahkan, Rasulullah tidak pernah mendirikan negara Islam, melainkan negara kewarganegaraan, yaitu Negara Madinah. 

Lebih lanjut, kiai kelahiran Cirebon itu mengatakan, Islam Nusantara bukan mazhab, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizaat atau khashais. Islam Nusantara juga bukan Islam yang anti-Arab dan Islam yang benci Arab. 

“Islam Nusantara adalah Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara, mari kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama, kita jadikan Indonesia jadi kiblatnya budaya," jelas Kiai Said. 

Kiai Said menutup kuliahnya dengan mengajak mahasiswa dan para intelektual untuk memecahkan persoalan bangsa. 

"Tantangan kita ada empat, kezaliman dalam berpolitik, kezaliman bidang ekonomi, kezaliman di bidang moneter, dan kezaliman di bidang ilmu," tutupnya. (Red: Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG