IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menyikapi Ramalan Indonesia Bubar pada 2030

Jumat 23 Maret 2018 16:30 WIB
Bagikan:
Menyikapi Ramalan Indonesia Bubar pada 2030
Ilustrasi (linikini)
Jagat maya di Indonesia diramaikan oleh ucapan Prabowo Subianto yang mengutip sebuah novel berjudul Ghost Fleet bahwa Indonesia terancam bubar pada 2030. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang ketua umum partai oposisi yang juga sedang bersiap-siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia 2019-2024 mengundang banyak tanggapan dari publik, termasuk presiden dan wakil presiden. 

Lalu, sebenarnya seberapa besar sebuah negara terancam bubar atau menjadi negara gagal. Sejauh ini belum ada ramalan yang komprehensif tentang potensi bubarnya Indonesia. Indeks negara gagal yang dibuat oleh Fund for Peace menempatkan Indonesia dalam tingkat risiko menengah. Jauh dari negara berisiko tinggi seperti Afganistan, Irak, atau Suriah. Persoalan pasti ada, tapi sejauh ini risikonya masih jauh dari penyebab bubarnya sebuah bangsa. 

Sejumlah prediksi yang dilakukan oleh konsultan internasional seperti Price WaterhouseCooper dan McKinsey meramalkan Indonesia akan menjadi kekuatan utama ekonomi dunia pada 2030. Menurut PwC, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia sedangkan McKinsey meramalkan Indonesia akan mendduki posisi ketujuh teratas. Jika ekonomi kuat, biasanya kondisi lain juga akan lebih baik seperti tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Artinya, semakin jauh Indonesia pada risiko sebagai negara gagal, apalagi bubar. 

Bagaimana dalam menyikapi sebuah ramalan? Sikap optimis sekaligus disertai kewaspadaan pada sejumlah persoalan merupakan hal yang sangat penting. Kehancuran sebuah bangsa tidak dapat diperkirakan dengan tepat karena adanya sejumlah faktor yang berkelindan. Tak ada yang meramalkan Uni Soviet akan bubar pada era 90an. Demikian pula proses pecahnya negara-negara di semenanjung Balkan menjadi sejumlah negara kecil setelah runtuhnya blok Timur juga tidak dapat diperkirakan. Juga tidak ada ramalan tentang Musim Semi Arab yang awalnya disambut dengan optimis ternyata menjadi musih gugur yang menimbulkan penderitaan panjang bagi banyak penduduk di Timur Tengah. Kita belum tahu bagaimana nasib Suriah yang sudah tujuh tahun mengalami peperangan. Irak juga belum sepenuhnya stabil sementara konflik baru muncul di Yaman. 

Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat tinggi dari aspek suku, agama, ras, dan golongan. Aspek ini harus diwaspadai dengan baik mengingat belakangan ini mudahnya melakukan upaya pecah belah dengan berita hoaks atau mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lain untuk kepentingan politik atau kepentingan pragmatis lainnya. NU dalam hal ini telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga harmoni antara seluruh komponen bangsa. ini bukanlah tugas yang mudah.

Hal lain yang menjadi persoalan genting adalah tingginya ketimpangan ekonomi. Sekelompok kecil dari etnis dan agama minoritas menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional. Kelompok besar yang terpinggirkan sewaktu-waktu saat memontumnya tepat, bisa menimbulkan konflik sosial yang secara nasional bisa menghancurkan. Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari-dua hari, tetapi harus ada desain yang komprehensif bagaimana mengurangi ketimpangan. Bahwa kelompok mayoritas harus merasakan kesejaahteraan dari negeri ini. 

Apa yang terjadi secara nasional juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik maupun situasi global. Tiongkok yang secara ekonomi semakin kuat juga dipandang memiliki ambisi kuat untuk melebarkan pengaruhnya di tingkat regional maupun global. ini menimbulkan ketakutan pada kekekuatan lama yang atau negara-negara di sekitarnya. Dan bisa menimbulkan konflik militer. Perang dagang yang berlangsung antara China dan Amerika Serikat juga akan berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di sekitarnya. 

Ilmu soal ramal-meramal kita semakin canggih didasari keinginan negara, perusahaan, atau individu untuk mengantisipasi masa depan dan mempersiapkannya sedini mungkin. Ada orang-orang yang mendedikasikan diri sebagai futurologi, yaitu peramal masa depan. Mereka memberikan nasehat kepada negara, institusi, atau bahkan untuk pribadi-pribadi yang meminta jasa konsultasi bagaimana mengantisipasi masa depan. Ini merupakan sebuah bisnis baru yang menjanjikan.

Kelompok yang besar atau kuat bukan hanya berusaha meramalkan masa depan, tetapi berusaha mendesain masa depan sesuai dengan skenario yang diinginkannya. Tetapi dunia sekarang menjadi semakin kompleks. Semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan sehingga semakin sulit melakukan analisis secara memadai. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun, besaran ekonomi China mampu melampui Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan baru muncul dengan cepat dan meraksasa sementara raksasa lama tumbang dengan seketika. Baik negara maupun korporasi memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan upaya rekayasa masa depan. Toh, masa depan tetap merupakan misteri yang tak mudah dikelola. 

Ramalan, dapat menjadi self fulfilling prophecy yaitu ramalan yang mewujud dengan sendirinya karena perilaku kita mengikuti ramalan tersebut. Jika terdapat keyakinan bahwa Indonesia akan runtuh pada 2030, maka masyarakat yang percaya terhadap keyakinan tersebut akan menyiapkan diri menghadapi situasi tersebut seperti mengamankan aset ke luar negeri, mencari kesempatan mengeruk aset negara sebelum benar-benar runtuh, dan hal-hal lain yang merusak bangunan negara yang selama ini sudah tertata dengan baik. Ramalan akan betul-betul terjadi karena perilaku yang mengikuti ramalan tersebut. 

Optimisme akan masa depan Indonesia akan mengarah pada penanaman investasi di Indonesia, memperbaiki hal-hal yang belum beres saat ini, dan hal-hal lain akan mengarah pada perbaikan. ini merupakan perilaku yang mengikuti keyakinan optimis. Jadi, lebih baik kita bersikap optimis sembari terus memperbaiki segala kekurangan yang ada. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Ahad 18 Maret 2018 7:30 WIB
Membuat Aturan Pemakaian Cadar secara Dini dan Tuntas
Membuat Aturan Pemakaian Cadar secara Dini dan Tuntas
Ilustrasi (Reuters)
Dunia yang semakin terhubung menyebabkan budaya atau keyakinan yang sebelumnya hanya hidup di kawasan tertentu akhirnya menyebar dengan cepat ke wilayah lainnya. Salah satu yang kini menjadi perhatian publik Indonesia adalah maraknya perempuan yang menggunakan cadar, model pakaian yang sebelumnya hanya populer di kawasan Timur Tengah. Era 90-an dan 2000 awal, penggunaan cadar relatif jarang. Kini, perempuan bercadar dengan gampang ditemui di transportasi umum atau tempat-tempat publik lainnya. 

Apa yang terjadi dengan cadar sesungguhnya sisi ekstrem lain dari munculnya pengguna pakaian seksi dan mini yang juga dikenakan oleh sebagian orang yang merayakan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Cadar, menggambarkan upaya perlindungan diri dari liberalisme dan sekularisme. Pilihan cara berpakaian yang beragam semakin menunjukkan keragaman orientasi ideologi di Indonesia.
 
Bagi para ulama, soal cadar merupakan persoalan khilafiyah. Mayoritas menyatakan aurat wanita cukup dengan menggunakan jilbab. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa wanita harus menggunakan cadar sekalipun pendapat ini sifatnya minoritas, sebagaimana adanya keyakinan bahwa jilbab juga tidak wajib karena yang penting adalah berpakaian secara sopan sesuai dengan pandangan masyarakat setempat. Kelompok bercadar bisa dikategorikan sebagai pengikut Salafi dan Wahabi yang dalam pandangan keagamaannya konservatif dan tekstual. Kecenderungan perempuan bercadar ini semakin meluas. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak perempuan, yang ibunya bercadar, juga dikenakan cadar orang tuanya.

Persoalan mengemuka ketika berhadapan dengan kode etik berpakaian yang berlaku di ranah publik seperti perguruan tinggi. Baru-baru ini, terdapat kontroversi terkait pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Larangan itu kemudian dicabut. Sebelumnya UIN Syarif Hidayatullah juga melakukan pelarangan, tetapi tidak menjadi kontroversi yang meluas. UIN Sunan Ampel Surabaya tidak melakukan pelarangan secara resmi, tetapi memberi perhatian atas mahasiswi bercadar. 

Jika kecenderungan penggunaan cadar ini meluas, tentu akan semakin besar kemungkinan adanya mahasiswi yang bercadar di berbagai kampus. Bahkan anak-anak yang sudah memakai cadar karena keluarganya bercadar ketika masuk sekolah tingkat menengah pertama maupun atas, tentu akan diwajibkan bercadar atau sudah memiliki keyakinan bercadar. Bagaimana sikap pemerintah, sampai saat ini belum ada aturan baku yang bisa menjadi panduan bersama.

Penggunaan jilbab sendiri pernah menuai kontroversi di sekolah-sekolah negeri. Pada era awal Orde Baru, mereka yang berjilbab akan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi seiring dengan perjuangan umat Islam, maka penggunaannya akhirnya diizinkan. Terakhir, jilbab bahkan diizinkan digunakan di lingkungan polisi dan TNI. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengakomodasi sikap keagamaan kini tentang tata cara berpakaian yang dalam pandangan umum masih dianggap ekstrem. Apakah perlakuan cadar sama dengan jilbab? Ini yang harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan institusi pendidikan.

Sekolah atau kampus memiliki aturan berpakaian internal yang dipahami sebagai suatu hal yang normal seperti dilarang menggunakan sandal atau kaos oblong. Sejauh mana institusi pendidikan mengakomodasi keyakinan dalam tata cara berpakaian peserta didiknya. Sekolah mengatur batasan rok siswi yang tidak boleh di atas lutut, sekalipun sang siswi memiliki keyakinan pribadi bahwa boleh saja memakai rok pendek. Dengan logika yang sama, apa mungkin untuk mengatur bahwa dalam ruang belajar, wajah siswa harus terlihat. 

Juga terdapat stigma bahwa mereka yang bercadar merupakan kelompok konservatif atau Islam radikal yang ingin mengubah NKRI. Untuk hal itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang komprehensif tentang sikap-sikap keagamaan kelompok bercadar ini. Berapa besar yang sebenarnya sekadar ikut-ikutan karena ingin “berhijrah”, dalam bahasa populer yang digunakan oleh orang-orang yang sebelumnya memiliki pengetahuan agama biasa-biasa saja tapi kemudian menggunakan cadar. Ada pula kelompok tarekat yang juga mewajibkan pengikutnya bercadar yang secara umum mengikuti paham keagamaan Aswaja. Pengikut Salafi dan Wahabi menentang adanya tarekat.

Jika hasil riset menunjukkan adanya persentase besar penentangan terhadap NKRI dari orang-orang yang bercadar tentu harus ada upaya pembinaan dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Demokrasi memang menghargai perbedaan pandangan, tetapi jika ada kelompok yang menggunakan demokrasi untuk memperkuat dirinya, dan kemudian menghancurkan demokrasi itu sendiri, harus dilakukan upaya untuk mencegah munculnya kekuatan yang merusak tersebut.

Urusan agama memang soal sensitif di Indonesia. Apalagi jika hal tersebut sudah memasuki ranah politik. Ada kelompok-kelompok politik tertentu yang ingin menggunakan isu cadar sebagai bahan untuk menjatuhkan legitimasi pemerintah, yaitu dengan menanamkan pesan bahwa pemerintah tidak mengakomodasi keyakinan umat Islam. Atau ada pula politisi yang ingin meraih simpati dari kelompok Islam konservatif untuk mendulang dukungan dalam pemilihan umum. 

Sebelum urusan tersebut membesar dan kontroversi soal cadar meluas di berbagai kampus atau sekolah karena perbedaan kebijakan dari masing-masing pimpinan institusi, pemerintah sebaiknya segera membuat panduan resmi. Tentu saja dengan tetap memperhatikan partisipasi dan masukan publik. Hal yang sama juga perlu dilakukan di lingkungan pemerintahan untuk mengantisipasi kemungkinan yang sama. Lebih baik kita melakukan antisipasi daripada bereaksi. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 11 Maret 2018 16:15 WIB
Saatnya Mendorong Perempuan Lebih Berperan
Saatnya Mendorong Perempuan Lebih Berperan
Dalam sejarah perkembangan manusia, kaum perempuan selalu menghadapi tantangan yang berat. Sekalipun jumlah mereka setengah populasi manusia, namun peran mereka belum bisa dikatakan setara dengan keberadaannya. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh para aktivis perempuan untuk memperbaiki keadaan. Dan hingga kini, perjuangan tersebut tampaknya masih akan berlangsung lama. Peristiwa-peristwa penting dalam perjuangan ini diperingati baik secara lokal untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali upaya memperjuangkan perempuan seperti tanggal 8 Maret yang diperingati sebagai hari perempuan internasional.

Rasulullah dalam sejarah kenabiannya melakukan revolusi terhadap posisi perempuan dari kultur masyarakat jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai makhluk tak berdaya menjadi memiliki kemuliaan. Masa jahiliyah adalah masa kegelapan bagi perempuan. Banyak bayi perempuan yang dibunuh karena dianggap membawa sial, perlakukan yang tidak senonoh kepada istri, sampai dengan seks bebas. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk memuliakan wanita dengan memperlakukannya secara baik. 

Pada sejumlah peradaban kuno, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua. Bahkan dalam banyak kebudayaan mereka dianggap sebagai harta milik yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Memiliki bayi perempuan dianggap sebagai kekurangberuntungan jika dibandingkan dengan bayi laki-laki. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya para intelektual perempuan, upaya-upaya perjuangan nasib terus berlangsung. Dan dalam proses yang panjang tersebut, kini telah terdapat capaian yang cukup besar dibandingkan dengan masa lalu. Sebelumnya mereka tidak berhak memilih jodoh, memiliki harta benda, atau hak pilih politik, bahkan tidak memiliki akses untuk belajar. Pada zamannya, hal-hal tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang normal sampai munculnya para aktivis perempuan yang pantang menyerah memperjuangkan nasib kaumnya. 

Kini, kesadaran untuk meningkatkan peran dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri perempuan meningkat dengan pesat. Sejumlah kebijakan seperti kampanye untuk menyekolahkan anak perempuan telah berhasil. Pandangan bahwa pendidikan hanya penting bagi anak laki-laki kini telah berubah. Bahkan untuk pendidikan tinggi, komposisi mahasiswa perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan unggulnya perempuan di ranah pendidikan, kini muncul fenomena hypogamy yaitu ketika perempuan memiliki status sosial dalam bidang pendidikan lebih tinggi menikah dengan laki-laki biasa. Secara tradisional, laki-laki diharapkan memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dalam hal pendidikan dan karir. Implikasi-implikasi sosial atas dominasi perempuan dalam pendidikan tinggi akan semakin berdampak dalam 20-30 tahun mendatang. Bentuknya mungkin belum bisa deskripsikan saat ini mengingat banyak faktor yang mendorong perubahan sosial seperti revolusi digital yang terjadi saat ini. Tetapi yang jelas, akan ada penguatan posisi perempuan dalam relasinya dengan laki-laki.

Kini, sekalipun mulai unggul secara pendidikan, khususnya sebagaimana terjadi di negara-negara maju, posisi perempuan di dunia kerja belum sebaik laki-laki. Belum banyak perempuan yang mampu menduduki posisi manajemen senior di perusahaan. Mereka hanya unggul di beberapa bidang seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan profesi lain yang terkait dengan bidang sosial dan kebudayaan, tetapi masih lemah dalam bidang-bidang teknik. 

Di ranah parlemen, kini ada kebijakan afirmatif dengan mewajibkan partai politik untuk menempatkan minimal kuota calon legislatif perempuan sebanyak 30 persen. Toh, sekalipun demikian, komposisi caleg terpilih belum bisa mencapai 30 persen sebagaimana caleg yang diajukan. Banyak yang sekadar untuk memenuhi syarat kuota saja. Dalam kontestasi politik, para pemimpin perempuan yang terpilih banyak di antaranya karena dominasi faktor keluarga dan jaringannya. 

Secara psikologis banyak perempuan belum siap untuk menduduki posisi sebagai pemimpin. Mereka selalu menyerahkan urusan yang berat atau berisiko kepada laki-laki. Pandangan seperti ini tentu harus diubah mengingat kepemimpinan merupakan hasil sebuah pembelajaran dan secara alamiah berani memimpin berarti berani menanggung risiko. Mereka yang tidak berani mengambil risiko tentu tidak memiliki peluang untuk memimpin yang lain.

Memasuki dunia kerja juga menjadi beban ganda bagi perempuan karena mereka masih memiliki kewajiban untuk menjalankan peran tradisional sebagai ibu dalam keluarga yang harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah sebelum atau setelah mereka bekerja di luar. Ini tentu beban berat yang harus mereka tanggung dalam kehidupan sehari-hari. Ini faktor budaya yang perlu direkonstruksi bahwa laki-laki juga wajar untuk mengurusi persoalan rumah tangga bersama-sama dengan perempuan.

Dengan segala kemajuan yang telah dicapai belakangan ini, masih banyak persoalan yang dihadapi seperti kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa mereka. Di banyak daerah, tradisi perkawinan dini masih hidup. Akibatnya, terjadi lingkaran persoalan yang tidak terputus. Nikah usia muda secara biologis maupun psikologis belum siap sehingga rentan terhadap berbagai persoalan, baik persoalan kesehatan maupun persoalan relasi dengan pasangannya. Nikah muda memiliki risiko perceraian lebih tinggi. Dan perceraian ini menimbulkan sejumlah persoalan lain bagi anak dan keluarganya. 

Di sejumlah negara, masih terdapat perdagangan perempuan (trafficking) untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berbahaya. Mereka tidak memiliki akses untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi yang dilakukan oleh majikan atau orang yang mengirimkannya jauh dari tempat tinggal asalnya. 

Di dunia digital, persoalan terbaru yang dihadapi perempuan adalah berkembangnya pornografi yang menempatkan mereka sebagai objek eksploitasi seksual. Ada yang secara sengaja terjun ke dunia tersebut, tetapi banyak pula yang dijebak. Dengan keluguannya, banyak perempuan secara tak sadar diekpoitasi secara seksual di dunia maya. 

Pada era kapitalisme ini, perempuan juga ditempatkan sebagai objek konsumerisme. Beragam iklan menempatkan perempuan sebagai modelnya, membujuk masyarakat untuk membeli barang-barang yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan. Wajah-wajah segar para selebritas berganti dengan cepat karena adanya generasi baru yang siap bersaing merebutkan posisinya saat ini. Peran mereka hanya sebagai pemanis, sedangkan keputusan strategis tetap berada di tangan para laki-laki yang berkuasa sepenuhnya.

Kemajuan peradaban manusia tergantung pada kontribusi bersama dari bakat-bakat terbaik dari tiap orang, dari tiap generasi. Jangan sampai potensi terbaik tersia-sia hanya karena jenis kelamin yang berbeda. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 3 Maret 2018 13:15 WIB
Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks
Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks
Menyebarnya berita bohong atau hoaks melalui jaringan media sosial menjadi keprihatian banyak pihak. Hanya dengan sentuhan jari, hoaks menyebar dari grup ke grup lainnya dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri yang selanjutnya menimbulkan emosi negatif dari masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah kabar terbaru dengan tertangkapnya anggota jaringan Muslim Cyber Army (MCA) yang diduga merancang dan menyebarkan hoaks di dunia maya. 

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan besar dalam dunia digital saat ini. Informasi hoaks bisa menimbulkan permasalahan sosial berupa konflik SARA. Bisa melahirkan pemimpin yang tak kompeten yang terpilih dengan menebar ketakutan kepada masyarakat. Bila ini terjadi, efek yang ditimbulkannya berjangka lebih panjang. 

Identitas Muslim adalah sebuah nilai luhur yang di dalamnya tersandang moralitas tinggi yang harus dijaga dengan baik. Sayangnya, hal ini digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menggolkan tujuannya, sekalipun dengan menghalalkan segala cara dan menimbulkan dampak buruk bagi pihak lain.

Konten hoaks yang disebarkan oleh MCA umumnya berisi kritikan kepada kebijakan pemerintah dengan melakukan distorsi dari informasi yang sebenarnya. Tujuannya untuk melakukan delegitimasi pada pemerintah. Mereka juga menyebarkan isu kebangkitan PKI untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu memberi rasa aman masyarakat. Karena itu, mereka tidak layak untuk dipilih kembali. Dengan sikap seperti itu, sangat penting untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah kelompok ini ada keterkaitan dengan kelompok politik tertentu, baik partai politik atau tokoh politik secara personal?

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi jika berita palsu disebarkan untuk menimbulkan keresahan masyarakat, tentu hal tersebut bukan cerminan dari kehidupan demokrasi yang baik. Upaya untuk mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik sehingga pemerintahan dianggap gagal oleh publik sehingga akhirnya pada pemilihan berikutnya tidak dipilih masyarakat dan digantikan oleh kelompoknya bukan cara yang etis dalam berpolitik. 

Sebelumnya polisi telah menggulung kelompok Saracen yang juga menyebarkan kabar hoaks ke publik. Bahkan kelompok ini diduga memproduksi dan menyebarkan konten hoaks sebagai bisnis dengan pesanan dari pihak lain untuk menghancurkan kredibilitas kelompok lain. Polisi juga telah menangkap Jornu Ginting yang kini sedang dalam proses pengadilan karena diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.

Untuk melindungi masyarakat dari berita hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah harus bertindak tegas. Langkah ini telah dilakukan oleh pemerintah Jeman yang telah menerbitkan UU baru. Dalam aturan baru ini, perusahaan media sosial yang tidak menghapus konten hoaks atau ujaran kebencian dikenakan denda sebesar 500 ribu uero atau setara dengan 7 miliar rupiah atas setiap informasi hoaks atau ujaran kebencian yang tidak dihapus selama 1X24 jam. Mereka menemukan, twitter hanya menghapus 1 persen konten ilegal, facebook 39 persen, sedangkan youtube mampu menghapusnya sampai 90 persen. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang diunggah di laman berita (news feed) karena mereka juga mendapat miliaran dolar dari publik. 

Aparat hukum juga harus bersikap adil dalam proses pengadilan penyebar konten ilegal. Jangan sampai karena mereka pendukung oposisi, mereka diperlakukan secara berbeda dengan penyebar hoaks tetapi bagian dari pendukung pemerintah. Rasa tidak adil yang tercipta di masyarakat akan menciptakan kebencian dan perlawanan. Mereka akan merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan merupakan suatu kebenaran karena melawan rezim yang dzalim. Proses pengadilan yang jujur dan transparan akan membuktikan rasa adil yang dapat dirasakan atau tidak publik. 

Dunia kini sudah banyak berbeda dengan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu akibat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, tetapi struktur sosial, cara berpikir, dan perilaku kita masih sebagaimana era sebelumnya. Akhirnya banyak di antara kita tergagap-gagap menghadapi perubahan tersebut. Banyak tokoh yang tidak kritis dalam menerima informasi di media sosial. Para pengikutnya, karena yang membagikan informasi adalah tokoh yang dianutnya, maka mempercayai informasi tersebut. Akhirnya kredibilitas tokoh tersebut ikut turun.    

Dunia internet dengan akses informasi yang murah menyebabkan adanya tsunami informasi. Belum sampai kita mencerna informasi yang ada, sudah ada informasi baru yang datang. Akhirnya menjadi kebiasaan untuk tidak memahami informasi secara tidak utuh. Dari sinilah hoaks menyebar dengan gampang. Ini menunjukkan adanya tugas berat dalam melakukan literasi media. 

Mendidik masyarakat bagaimana bersikap kritis terhadap informasi yang ada di dunia maya. Ini bukan hal yang mudah karena kecenderungan kita untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan pandangan tanpa membaca secara utuh atau melakukan pengecekan. Salah seorang mantan menteri komunikasi dan informatika saja harus meminta maaf kepada publik karena menyebarkan foto hoaks tentang pembantaian Muslim di Myamar. Bagaimana dengan warga biasa saja? Kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan lebih besar. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG