IMG-LOGO
Wawancara

Al-Qur’an Tak Cukup Hanya Dihafal

Senin 16 April 2018 20:15 WIB
Bagikan:
Al-Qur’an Tak Cukup Hanya Dihafal
Banyak sekali pesantren tahfidz bermunculan saat ini. Tetapi, hal itu sejalan dengan berkembangnya monotafsir terhadap Al-Qur'an. Ayat-ayatnya dijadikan dalil untuk membenarkan tindakan radikal dan menyalahkan penafsiran lainnya.

Selain itu, masih banyak orang mengira bahwa bacaan Al-Qur'an itu hanya sebatas satu versi saja, padahal setidaknya yang sahih ada tujuh macam jenis bacaan. Perbedaan bacaan itu ternyata berkorelasi terhadap kehidupan.

Oleh karena itu, pada Rapat Kerja Nasional IV Jam’iyyatul Qurra wal Huffadh Nahdlatul Ulama (JQH NU), Jurnalis NU Online Syakir NF berkesempatan mewawancarai Ketua Umum JQH NU KH Abdul Muhaimin Zen sebelum acara penutupan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta, Ahad (15/4). Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pandangan Kiai terhadap orang yang hafal Al-Qur'an tetapi tidak paham maknanya?

Al-Qur'an rahmatan lil alamin ini berlaku untuk seluruh umat. Tetapi terjadi pada ayat yang sama, tetapi pemahamannya berbeda. Contohnya, aqim al-shalata liduluki al-syamsi ilaa ghasaqi al-laili wa qurana al-fajr (al-ayat). Ini mayoritas ulama ahlussunnah wal jama'ah memahami shalat sehari semalam itu lima kali. Tapi ada pihak lain memahami Al-Qur'an dari ayat yang ini, kewajiban shalat itu hanya tiga kali saja. Jadi, yang kita cari itu cara berpikirnya seperti apa.

Wa jahidu biamwalikum wa anfusikum, jihad. Satu ayatnya. Tetapi bisa melahirkan toleransi, bisa melahirkan rahmat, bisa melahirkan ketenangan. Tapi dari ayat ini juga bisa melahirkan kekerasan, perang, terorisme, ISIS, Al-Qaida. Itu karena beda pemahaman cara berpikirnya.

Misi kita di Nahdlatul Ulama, ini yang akan kita angkat dalam rangka memberikan pemahaman, minimal kepada anggotanya. Sementara memang tahap penghafal saja sudah dihormati dan banyak fadlilahnya. Tapi hanya dengan menghafal saja belum cukup, harus dibekali dengan pemahaman. Karena tujuan Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. 

Bagaimana supaya memperoleh petunjuk?

Itu harus dibaca, dipahami, dihayati, baru diamalkan. Kalau hanya dibaca saja tingkatannya baru dapat pahala, belum sampai sasaran.

Bagaimana perkembangan qiraat sab’ah saat ini?

Ulama membaca Al-Qur'an itu sebenarnya mempunyai imam, sama halnya fikih mempunyai imam. Kalau fikih imam mazhabnya itu Maliki, Hanafi, Syafii, Hambali, Abu Dawud, Abu Ja’far. Kalau dalam mazhab Qur'an itu ada Imam Nafi, Abu ‘Amr, al-Kisai, Hamzah. Kemudian riwayatnya Qalun, Warsy, al-Duri, al-Susi, Khalaf, Khalad, itulah ya. Masing-masing imam ini mempunyai riwayat dua.

Di Indonesia, yang berkembang ini hanya Imam Hafsh saja. Padahal banyak imam yang lain. Ketika ada orang lain datang dari Timur Tengah baca Al-Qur'an yang bukan Hafsh, ini menganggap salah, karena itu ketidaktahuan mereka, padahal itu mutawatir dan itu sah.

Ini perlunya kita mendidik masyarakat supaya melek, supaya tahu bahwa baca Al-Qur'an itu tidak hanya satu versi saja, itu tujuannya.

Belajar mengaji Al-Qur’an dengan berbagai versi itu, apa relevansinya terhadap kehidupan?

Untuk tingkat pemula, boleh saja hanya satu versi bacaan. Tetapi untuk kalangan menengah dewasa, harus tahu, harus mempelajari. Kenapa? Karena salah satu perbedaan dalam fikih itu sumbernya dari bacaan Al-Qur'an yang berbeda.

Kenapa orang wudlu itu ada yang menganggap kaki cukup diusap saja, ada juga yang mengatakan harus dibasuh, itu sumber perbedaannya ada di qiraat sab’ah dan sah dua-duanya.

Ini harus melek para pelajar ini, orang Indonesia harus cerdas. Apalagi Indonesia umat Islam mayoritas, miris sekali kalau masyarakatnya awam dengan Al-Qur'an. Harus cerdas, harus tahu. Okelah kalau orang awam tidak apa-apa cukup satu. Tapi kalau guru, menengah ke atas, kiai harus tahu.

Pada saat sambutan, Kiai menyebut bahwa cikal Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dari Jam’iyyatul Qurra wal Huffadh Nahdlatul Ulama (JQH NU). Bagaimana sejarahnya?

Dulu, berdirinya JQH itu tahun 1951, yang mendirikan itu Kiai Wahid Hasyim. Beliau adalah seorang qari, seorang hafidz, seorang mufassir. Pas saat itu (jadi) menteri agama, semua organisasi kealquranan dijadikan satu.

Pada tahun 1964, JQH ini mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an antar pondok pesantren se-Indonesia. Ini menghasilkan juara-juara, yakni Pak Aziz Muslim dari Tegal, kemudian Kiai Ahmad Syahid dari Bandung, kemudian Ahmad Musyaffa’ dari Jawa Tengah.

Dari MTQ ini dinilai untuk pembinaan masyarakat itu bagus sekali. Karena bagus sekali untuk membina masyarakat, menteri agama kala itu memandangnya patut diangkat menjadi kementerian agama. Menteri agama waktu itu Pak Muhammad Dahlan dari NU.

Pada tahun 1969, MTQ yang tadinya itu diselenggarakan oleh JQH NU, ini diangkat oleh Departemen Agama menjadi kegiatan MTQ nasional.

Ketika itu, ciri-ciri pesantren itu masih melekat. Golongan dewasa itu aliyah, golongan remaja itu tsanawiyah, golongan anak-anak itu ibtidaiyah. Awalnya seperti itu. Lama-lama dihilangkan, tahun 1975 istilah pesantren ini hilang, seolah-olah NU tidak berperan, padahal itu kita punya.

Kenapa musabaqah?

Itu untuk memberikan semangat. Kalau suruh ngaji saja malas, tapi kalau diiming-imingi ikut MTQ, kamu bisa pergi haji, orang tuamu pergi haji, gurumu juga bisa pergi haji. Ini tasji’ namanya, mendorong, supaya ada keinginan, termotivasi.

Dengan MTQ banyak hasilnya, Indonesia setiap tahun menghasilkan para juara. Dari juara itu mereka punya keinginan membikin pesantren, mengembangkan Al-Qur'an. Banyak santri-santrinya, besar manfaatnya.  

Tags:
Bagikan:
Rabu 4 April 2018 6:0 WIB
Lagi dan Lagi, Kenapa Penipuan Umrah Terus Berulang?
Lagi dan Lagi, Kenapa Penipuan Umrah Terus Berulang?
Foto; Bismo Agung/Beritagar.id
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus penipuan umrah. Setidaknya ada empat travel (First Travel, Hannien, SBL, Abu Tours) yang mencuat dan menggegerkan publik Indonesia. Mereka menelantarkan puluhan ribu jamaah dan menilap miliaran bahkan triliunan uangnya. Modus operandinya pun mirip-mirip yaitu menggunakan skema ponzi atau tutup lubang, gali lubang.  

Pada 2017 lalu, First Travel menjadi pusat perhatian publik setelah 63 ribu jamaahnya tidak jadi diberangkatkan umrah. Total kerugian yang ditanggung jamaahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp905 miliar. Atas ‘tragedi’ itu, surat izin First Travel sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dicabut pemerintah pada 18 Juli 2017.

Tahun 2018, publik dikejutkan lagi dengan kasus yang sama (penipuan umrah) namun beda aktornya yaitu Abu Tour. Kasus Abu Tour bisa dibilang lebih fantastik dari pada Firts Travel. Pasalnya, dana yang digelapkan dan jamaah yang ditelantarkan lebih banyak. Abu Tour diduga menggelapkan dan mencuci uang sebesar 1,8 triliun. Sementara jumlah keseluruhan jamaah Abu Tour yang belum diberangkatkan mencapai 86.720 orang yang tersebar di 15 provinsi.

Harga yang murah menjadi magnet bagi orang-orang untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri di travel-travel tersebut. Untuk berangkat umrah, First Travel mematok harga Rp14,3 juta sedangkan Abu Tour malah lebih ‘gila lagi’ karena hanya membanderol Rp10 juta. Selain harga yang kelewat murah, ‘travel-travel nakal’ biasanya juga menggunakan sistem MLM (multi level marketing)

Dalam hal ini, pihak yang paling dirugikan adalah jamaah. Selain rugi harta, mereka juga menahan malu. Karena tidak sedikit dari mereka yang sudah menggelar syukuran umrah, tapi karena travelnya bermasalah maka tidak jadi diberangkatkan.
Untuk mengetahui seluk beluk penipuan umrah dan mengantisipasi agar tidak terulang kembali, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj pada Selasa (3/4). Ini hasil wawancaranya:

Bagaimana Anda memandang fenomena penipuan umrah yang marak tiga tahun terakhir ini? 

Kita prihatin dengan fenomena penipuan yang begitu masif terhadap jamaah umrah. Korbannya tidak hanya seribu dua ribu, tapi hampir mencapai dua ratus ribu. Sementara kerugian materiilnya hampir mencapai 2,5 triliun. Penipuan umrah mencuat ketika First Travel gagal memberangkatkan jamaahnya dan mencapai puncaknya pada Mei 2017. Setelah kasus First Travel, muncul ledakan-ledakan dari travel lain seperti kasus Hannien Tour, SBL, dan Abu Tour. Mereka adalah travel-travel yang memiliki izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). 

Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan terjadinya dalam jangka waktu yang tidak lama? Bagaimana dengan sistem pengawasan yang ada?

Leading sector persoalan umrah itu berada di bawah Kementerian Agama. Yang memberikan izin dan regulatornya juga Kementerian Agama. Runtutan kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari Kementerian Agama. Sebagai pemberi izin dan pembuat regulator, Kementerian Agama mestinya memiliki kewaspadaan yang tinggi sejak ledakan pertama dalam kasus First Travel. Atau melakukan pemetaan atau mitigasi untuk mencegah agar travel-travel tersebut tidak melakukan hal yang sama dengan First Travel.

Ada dugaan bahwa beberapa kasus penipuan umrah ini terjadi karena adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat atau DPR RI. Pendapat Anda?

Itu kan masih dugaan. Hak orang melakukan dugaan. Tapi dugaan seharusnya disertai dengan data dan bukti. Semestinya ada dekteksi dini atau mitigasi untuk mengawasi travel-travel. Tapi yang terjadi kejadian penipuan beruntun sehingga ada dugaan-dugaan yang tidak menguntungkan Kementerian Agama. Ini harus segera dihentikan.

Caranya?

Political will negara terhadap penyelenggaraan umrah harus dioptimalkan. Perlu ada roadmap untuk membereskan persoalan umrah. Ada tiga langkah yang harus dikerjakan untuk menghentikan kasus penipuan umrah. Pertama, jangka pendeknya adalah melakukan penegakan hukum yang represif mengingat korbannya adalah ratusan ribu orang. Ini sudah dilakukan kepolisian dan pengadilan. Langkahnya adalah memiskinkan mereka yang diduga kuat menggelapkan dana jamaah. Mereka tidak cukup dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan maupun penggelapan karena ancamannya cuma empat tahun. 

Aset-aset mereka yang berasal dari dana jamaah umrah harus dirampas apapun itu bentuknya dengan menggunakan instrumen UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kalau dijerat dengan TPPU, maka ancaman hukumannya 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar berikut harta-harta yang terindikasi dari jamaah.     

Aset-aset yang dirampas tersebut sebaiknya diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada jamaah mengingat ada jamaah penipuan umrah yang menolak putusan pailit. Artinya mereka menginginkan dana yang tersisa dikembalikan kepada mereka lagi.

Ini menjadi dilema jika perkara tersebut sudah dibawa ke ranah litigasi atau peradilan. Terkait hal ini, jamaah berbeda-beda. Ada jamaah yang sampai menyewa lawyer untuk menuntut pihak travel. Aspirasinya dua; mereka diberangkatkan atau uangnya dikembalikan. Dalam kasus First Travel, ada sekelompok jamaah yang menggugat ke pengadilan niaga karena uangnya tak kunjung dikembalikan.

Meski demikian, ujung-ujungnya jamaah akan tetap dirugikan karena belum ada kejelasan. Vonis di pengadilan negeri Depok misalnya, urusannya adalah penjara badan, bukan mengembalikan dana. Sementara di pengadilan niaga, vonisnya pengembalian kepada siapa dan jumlahnya berapa. 

Kembali ke cara penghentian penipuan umrah. Di atas sudah disebutkan jangka pendeknya, bagaimana dengan jangka menengah?

Kedua, jangka menengah nya itu perlu dibentuk satgas antipenipuan umrah. Adapun personilnya adalah gabungan dari berbagai institusi terkait seperti Kementerian Agama, Polri, Kejaksaan Agung, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). 

Ini berbeda dengan satgas investasi. Kementerian Agama memang tergabung dalam satgas investasi, tapi umrah buan investasi jadi tidak bisa masuk. Satgas antipenipuan umrah harus segera dibentuk karena kasus penipuan umrah berpotensi berulang terus kalau penanganannya seperti ini. 

Jangka panjangnya?

Ketiga, jangka panjangnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji direvisi. UU ini sudah banyak yang tidak kompatibel dengan persoalan yang ada sekarang. Misalnya soal KPHI, untuk saat ini KPHI seharusnya tidak cukup hanya mengawasi haji saja, tapi juga umrah. 

Kementerian Agama kerap kali mengatakan bahwa regulasinya tentang penyelenggaraan umrah terbatas. Maka oleh karena itu, UU Nomor 13 Tahun 2008 itu harus segera direvisi untuk menjawab jangka panjang persoalan umrah.  

Itu kan dari perspektif Kementerian Agama, bagaimana kalau dari sudut pandang travelnya? Bagaimana seharusnya agar travel-travel yang lain tidak melakukan hal yang sama dengan ‘travel nakal’ itu?

Empat travel yang bermasalah ini yaitu First Travel, Hannien, SBL, Abu Tours memiliki karakteristik atau tipe. Pertama, pimpinan atau direksinya adalah anak-anak muda. Rata-rata usia mereka belum 40 tahun. Dalam bisnis travel, mereka adalah pemain baru. Mereka masih baru dan tampaknya bisnisnya belum kokoh. 

Kedua, mereka menargetkan kuantitas jamaah yang banyak. Tapi model bisnisnya bermasalah sehingga merugikan jamaah. Salah satu strategi yang dipakai adalah dengan mematok harga yang sangat murah. Bahkan ada yang hanya Rp10 juta untuk umrah. 

Ini menjadi pelajaran bagi PPIU yang masih baru-baru. Kalau mereka menyatakan diri sebagai penyelenggara umrah, maka mereka harus profesional. Tidak perlu bernafsu mengejar jamaahnya banyak. Memang, mereka menargetkan jamaah yang banyak agar keuntungan yang didapat juga banyak. Tapi kalau harga yang ditawarkannya tidak logis, maka jamaah yang akhir-akhir nantinya menanggung akibatnya yaitu tidak diberangkatkan. 

Dalam hal ini, apakah masyarakat juga patut ‘disalahkan’ karena tetap percaya meski harga umrah yang ditawarkan tidak logis?    

PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dilihat sebagai pelaku usaha, sementara jamaah umrah sebagai konsumen. Mereka seharusnya tunduk pada UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999. 

Saya bukan hendak menyalahkan masyarakat, tapi ke depan masyarakat harus lebih berhati-hati melihat travel. Mereka harus menggali sedetil-detilnya tentang informasi travel yang hendak dipilih. UU Nomor 8 Tahun 1999 mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Kalau tidak cerdas dan kritis, biasanya tidak teliti dan mudah tergiur dengan promo yang murah. 

Haji memiliki KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia), sementara umrah tidak punya. Apakah perlu dibentuk komisi khusus untuk mengawasi pelaksanaan umrah agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini?

Salah satu lubang besar dalam penyelenggaraan ibadah umrah adalah soal regulasi. Penyelenggaraan umrah masih menginduk pada UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak ada umrahnya. Dalam UU ini, umrah hanya diatur dalam empat pasal. Bahkan, pasal-pasal tersebut lebih banyak mengatur dana abadi umat daripada umrah. 

Ini “wajar” karena pada saat UU itu diterbitkan, umrah tidak semasif seperti saat ini. Sehingga hanya sedikit pasal yang mengatur umrah. Paling banyak 20 ribu orang yang pergi umrah dalam satu musim. Namun, seiring berjalan waktu antrean haji semakin lama hingga puluah tahun, sementara orang ingin segera pergi ke baitullah. Maka solusinya mereka berangkat umrah.  

Karena pasal yang mengatur hanya empat, sementara animo masyarakat untuk umrah semakin banyak maka regulasi harus diperbaharui dan disesuaikan. Memang ada aturan turunannya seperti PP Nomor 79 tahun 2012, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018, tapi ini kan sifatnya hanya sektoral dan tetap merujuk kepada UU Nomor 13 Tahun 2008 itu. Hulu nya harus ditata.

Menurut Anda, apakah negara saat ini sudah hadir dalam kasus penipuan umrah ini?

Negara harus hadir terhadap kasus penipuan umrah. Ada elit pemerintah seperti yang geram misalnya, tapi geram saja tidak cukup karena harus ada aksi yang konkrit untuk membereskan kasus ini.  

Saya ingin sampaikan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk turun tangan membenahi dan memberikan rasa aman kepada ratusan ribu jamaah umrah korban travel nakal. Jamaah yang belum berangkat juga merasa kuatir apakah mereka tertipu juga atau tidak. 

Urusan penipuan umrah ini sudah seharusnya ditangani oleh presiden mengingat dampak dan kerugian materiilnya mencapai triliunan. Kasus penipuan umrah ini juga merupakan bencana dan presiden seharusnya segera turun tangan. Saya belum pernah mendengar kasus penipuan umrah ini dibahas secara khusus di istana. Mereka adalah tamu-tamu Tuhan yang sudah seharusnya dibela oleh negara. 
Sabtu 31 Maret 2018 9:0 WIB
Strategi Kebudayaan Film Indonesia Berlanjut
Strategi Kebudayaan Film Indonesia Berlanjut
Tahun ini, pengguna media sosial kita, terutama kalangan muda, kerap mengutip ungkapan Dilan kepada Milea. “Jangan rindu, Berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja”. Ya, ungkapan itu ada di film Dilan 1990 yang tayang perdana Januari 2018.   

Film yang diadaptasi dari dari novel berjudul sama karya Pidi Baiq tersebut bernuansa kisah cinta remaja SMA yang mendapatkan aprsiasiasi tinggi dari penonton. 

Berdasarkan data Filmindonesia.or.id, Jumat 30 Maret, Dilan 1990 ditonton sekitar 6.314.986 orang. Selanjutnya Eiffel, I'm In Love dengan jumlah 1.008.392 penonton, Yowis Ben 928.640 penonton, Benyamin Biang Kerok dengan 740.196 penonton, dan Bayi Gaib: Bayi Tumbal dengan 617.045 penonton. 

Bertepatan dengan Hari Film Nasional yang diperingati tiap tanggal 30 Maret, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai sutradara film dokumenter Prison and Paradise Daniel Rudi Haryanto, pria kelahiran Semarang, 17 April 1978, lulusan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

Prison and Paradise melanglang buana ke sejumlah festival bergengsi dunia seperti Yamagata International Documentary Film Festival pada tahun 2011, Cinema Digital CINDI International Film Festival 2011 (Korea Selatan), Montreal International Documentary Film Festival (RIDM) di Canada pada tahun 2011, Vibgyor Internastional Film Festival di Thrissur Kerala, India 2011, Tokyo Documentary Dream Show 2012, Asiatica Mediale di Roma Italia 2012, dan lain lain.

Kepada Rudi, NU Online bertanya seputar perkembangan kualitas dan kuantitas film Indonesia, serta strategi kebudayaannya. Berikut petikannya:  

Bagaimana tema atau konten film Indonesia hari ini? 

Saya melihat konten film Indonesia saat ini masih berkisar pada apa yang dulu pernah sukses, misalkan genre horor, komedi, dan epos kepahlawanan. Sama halnya dengan genre di masa lalu. Menariknya, soal soal teknis semakin membaik karena sebagian besar para pembuat film merupakan alumni sekolah film semacam Institut Kesenian Jakarta (IKJ). 

Bisa dikatakan kualitas sama kuantitas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya?

Kualitas teknis membaik dan kuantitas semakin banyak. Ini merupakan kabar baik bagi insan perfilman di Indonesia karena memunculkan harapan bagi masa depan pemasaran film karya orang Indonesia di Indonesia.

Faktor yang membuat perkembangan film Indonesia lebih membaik itu apa? Ada peran pemerintah di situ?

Faktor teknologi menjadi pendorong utama saya kira. Teknologi kamera digital telah melahirkan satu generasi awal yang menggunakan teknologi kamera video dan alat editing dan tata suara yang lebih praktis dan ringkas serta lebih murah untuk menghasilkan film.

Peranan pemerintah ada dan sudah baik dengan adanya Pusbang Film dan Bekraf. Tetapi dapat didorong lebih maksimal lagi. Seharusnya Pusbang Film menghasilkan bibir bibit filmmaker dalam konsep kebudayaan dan strategi kebudayaan. Sedangkan Bekraf memperkokoh dengan konsep industri yang terukur dan pencapaian yang terukur pula. Saat ini terasa sekali tumpang tindih keduanya.

Dari sisi regulasi, apa saat ini lebih mendorong atau malah memberatkan?

Regulasi pemerintah yang mana yang dimaksud?

Misalkan ada tidak UU perfilman yang dikeluhkan insan perfilman?

Biasanya masih seputar masalah sensor ya. Insan perfilman mengkritisinya dengan memberikan solusi klasifikasi. Menurut saya, klasifikasi adalah solusi yang tepat. Tentu ini perlu dibicarakan lebih lanjut antara organisasi perfilman, pemerintah dalam hal ini yang terkait dengan perfilman dan DPR. Sensor yang merupakan produk kebijakan di masa pemerintahan Orde Baru tidak berorientasi pada pembangunan industri dan strategi kebudayaan akan tetapi mengacu pada pelanggengan kekuasaan.

Bisa diceritakan yang dimaksud klasifikasi sebagai solusi sensor itu seperti apa?

Klasifikasi dapat berupa klasifikasi umur, misalkan film-film yang terkait dengan konten dewasa layak ditonton untuk 17 tahun ke atas. Tetapi soal klasifikasi ini saya berpendapat, itu jika sistem industri sudah terjadi sehingga distribusi film dapat terkontrol. Kita belum ada industri sehingga saya kira soal soal klasifikasi ini perlu dibahas lebih lanjut oleh para pelaku industri film Indonesia dan pelaku film sebagai strategi kebudayaan. 

Soal tematik juga bagian dari klasifikasi. Soal tematik terkait dengan umur penonton. Tema-tema yang mengandung konten seks misalkan, diklasifikasikan untuk yang sudah layak umurnya dewasa. Tema politik misalkan atau kekerasan juga harus dapat diklasifikasikan untuk mereka yang sudah mampu mengenyam tontonan semacam itu. Tema yang umum dapat dikonsumsi oleh semua umur juga perlu ditentukan.

Strategi kebudayaan film kita. Lembaga Sensor Film yang sampai hari ini masih menjadi bagian dari status quo, semestinya dapat direformasi menjadi badan atau lembaga yang menentukan klasifikasi. Soal-soal tema yang dianggap sensitif misalkan seharusnya dapat dirembuk bersama stakeholder perfilman, bukan atas dasar sepihak dari lembaga sensor film yang mana dalam praktiknya belum tentu penyensor memiliki pemahaman terhadap estetika dan teknis film.

Tadi menyebut strategi kebudayaan. Bisa dijelaskan?

Strategi kebudayaan yang saya maksud adalah jika anda menemukan anak pesantren tergila-gila sama lagu, tarian, fashion Kpop (Korean pop) itu bukan suatu kebetulan. Itu merupakan hasil dari ekspansi budaya Korea yang dirumuskan dan didesain oleh para pemangku kebudayaan Korea untuk memperkuat politik kebudayaan mereka. Kalau Anda melihat Superman dan superhero sekarang cawetnya di dalam itu bukan kebetulan belaka. Itu strategi Hollywood untuk ekspansi pada market Asia dan Timur Tengah yang berkembang sebagai masyarakat dengan ekonomi yang dapat membelanjakan menonton film dan hiburan berikut membeli segala mercendise yang mereka produksi.

Saya punya cita cita, Indonesia mampu merumuskan strategi kebudayaan dalam memperkokoh politik kebudayaan kita sehingga anak anak Korea, Jepang, Eropa tergila-gila sama batik, gamelan, sape gitar Dayak, tari Pendet, tari Seudati, tarian burung dayak atau syair-syair kearifan lokal Nusantara.

Lalu strategi kebudayaan film kita bagaimana untuk berbuat yang sama seperti mereka?

Kita harus mampu merumuskan itu seperti halnya Usmar Ismail berjuang merumuskan sinema Indonesia pasca revolusi 1945 dengan gerbong Lesbumi tetapi menginspirasi semua pihak. Dan itu hari ini belum berlanjut.

Kita dapat berangkat dari memeriksa ulang pemikiran pemikiran Bung Usmar Ismail, Bung Djamaluddin Malik, Bung Bachtiar Siagian untuk melanjutkan rumusan strategi kebudayaan nasional Indonesia dan politik kebudayaan kita di bidang film.

Kenapa itu tidak atau belum berlanjut?

Saya tidak tahu kenapa. Kita perlu kaji lagi.

Di seni rupa, konon, kita masih berkiblat ke Barat karena pelaku dan pengamat didikan sekolah dengan kurikulum Barat. Apa di film berlaku hal sama?

Agak sulit menyampaikannya. Film produk Barat itu betul. Saya kira yang perlu dibahas bukan soal Barat atau Indonesia. Itu paradigma yang enggak akan selesai. Yang penting dibahas sekarang adalah bagaimana kita mampu melahirkan industri film yang berkeadilan. Hulu-hilir. Dari mulai sekolah film, perusahaan filmnya, asosiasi profesi film, komunitas, lembaga keuangan untuk modal produksi, distribusi, promosi film, media massa pemberitaan film, storasi dan literasi film dan lain lain. Pendidikan bisa dari mana saja tetapi kesadaran terhadap hasil pendidikan itu mau ke mana? Itu yang lebih penting. Seperti halnya di seni rupa. Tiap tahun sarjana seni rupa lulus, apakah semua karya mereka dibeli galeri? Tidak juga. Lantas siapa yang harus memikirkan si terdidik untuk dapat menjalani masa depan dengan keahlian atau skillnya? Siapakah yang dapat membuat sistem dari mulai pasar seni, ruang eksibisi, hingga marketnya?

Itu yang saya kira lebih penting daripada membicarakan soal dominasi Barat atau Indonesia karena persoalan Barat atau Indonesia itu malah sebenarnya jadi jebakan batman buat kita sendiri yang tidak sadar bahwa kita tak pernah lepas dari monopoli distribusi film asing di Indonesia yang masih dikuasai oleh sindikat tertentu...

Oh ya, tiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional, ditetapkan berdasarkan hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa. Bagaimana pandangan Anda tentang film karya Usmar Ismail itu? Apa istimewanya? 

Sama istimewanya dengan film Bycicle Thief yang melahirkan mazhab neorealisme Italia. Darah dan Doa menjadi semangat pergumulan estetika dan revolusi bagi Usmar Ismail dan kawan kawan seperjuangan. Lebih istimewanya, film ini menyatakan realitas perjuangan bukan glorifikasi revolusi. Usmar dan kawan kawan mengerjakan film itu dengan gerilya sinema, menggunakan alat yang ada di masa krisis perang, sebuah film yang penting dalam sejarah sinema Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945. 

Sabtu 24 Maret 2018 16:0 WIB
Keluarga Maslahah an-Nahdliyah untuk Ketahanan Rumah Tangga
Keluarga Maslahah an-Nahdliyah untuk Ketahanan Rumah Tangga
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengatakan, angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2016 misalnya, perceraian terjadi pada sekitar 350.000 pasangan.  Tren perceraian, pada 2016 sangat tinggi terjadi di Indramayu. Lalu pada 2017 di Bekasi.

Ada data lain yang dikemukakan Bimas, tren pihak istri menuntut cerai lebih tinggi daripada pihak suami. Sekitar 70 persen permintaan cerai dari pihak istri, sementara sisanya dari pihak suami 30 persen. Namun, sayangnya Bimas tak menjelaskan secara rinci penyebab pihak perempuan lebih banyak mengajukan cerai itu.

Faktor penyebabnya banyak hal, di antaranya adalah pengetahuan pasangan dalam perkawinan itu sendiri. Kedua mempelai tidak tahu bagaimana mempraktikkan samawa (sakinah mawadah wa rahmah ketika memasuki pernikahan. Faktor lainnya adalah ekonomi dan penyebab-penyebab lainnya. Intinya, perceraian terjadi karena kedua belah pihak tidak memiliki ketahanan keluarga. 

Untuk mengetahui apa dan bagaimana ketahanan keluarga, Abdullah alawi dari NU Online mewawancarai Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid. Berikut petikannya: 

Apa yang dilakukan LKK PBNU untuk ketahanan keluarga? 

Sejak tahun 2016, LKK PBNU fokus menyikapi soal ketahanan keluarga dengan mengadakan, pertama, revitalisasi konsep keluarga maslahah an-nahdliyyah, sebagai pijakan dan tujuan akhir program kemaslahatan keluarga NU. 

Kedua, mengembangkan Program Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdliyah

Ketiga, mengembangkan kerja sama dengan stakeholders lain terkait masalah keluarga, terutama dengan perspektif agama.

Konsep KMN sudah sampai tahap draf final, akan segera diselenggarakan pentashihan melalui Halaqah Nasional.

Konsep KMN didasarkan pada konsep-konsep dasar di dalam lingkungan NU, misalnya untuk pembentukan akhlak bagi insan anggota keluarga digunakan kerangka Mabadi Khaira Ummah.

Program Madrasah Keluarga Maslahah berisi program pendidikan mengelola keluarga, termasuk di dalamnya mengelola hubungan suami-istri, pengasuhan anak-remaja, sampai mengelola keuangan keluarga. Ada 12 tema dasar dalam MKM.

Saat ini modul MKM sedang diujicobakan dalam program Parenting Islami di 12 RPTRA di DKI Jakarta. Selama 10 bulan, LKK PBNU mengisi sesi2 parenting islami di lokal2 tersebut dengan berbagai topik.

Program Kemitraan terus kita kembangkan dengan berbagai pihak. Dengan Kemenag RI, tahun ini LKK menjadi salahsatu organisasi yang menjalani proses utk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Catin (tersertifikasi).

Dengan PT Pegadaian persero, kerja sama sejak tahun 2016 untuk melatihkan ketrampilan mengelola keuangan keluarga dengan investasi terus berlangsung. Sampai saat ini program sudah diikuti sekitar 2 ribu Nahdliyin dari 4 propinsi. Tahun ini, akan dikembangkan di 5 propinsi lainnya.

Bimas Islam menyampaikan saat ini gugatan cerai, 70 persen dilakukan pihak istri. Tren apa ini? Apa penyabab kira-kira?

Semua program itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga. Supaya tidak mudah jadi keluarga berantakan bahkan sampai pada kandasnya rumahtangga.

Penyebab perceraian adalah ketidakmampuan pasutri utk mengelola dinamika kehidupan perkawinan mereka. Dengan tantangan hidup yang makin berat, pasutri dituntut untuk matang dan panjang akal. Sayangnya banyak pasutri tidak siap utk itu. Yang muncul: sikap saling menuntut dan ketidakpuasan. Lalu mudah menyerah.

Padahal dalam Islam, ada petunjuk bahwa lelaki dan perempuan adalah setara dan hanya dibedakan karena ketakwaannya. Banyak pasutri tidak paham juga adanya perintah untuk muasyarah bil ma'ruf serta bermusyawarah.

Apa pembeda dari penyebab perceraian zaman dahulu dan sekarang? 

Zaman dulu, problem perkawinan sudah banyak. A. Banyak perempuan tidak memilih bercerai karena tidak bisa mencukupi nafkah sendiri, jadi terpaksa bertahan dalam situasi broken home. B. Tidak sedikit perempuan memilih bertahan krn stigma jelek kepada para janda. Para duda tidak kena stigma. 

Saat ini, banyak perempuan sudah terdidik, sudah mampu mencari nafkah. Tidak bergantung pada suami. Masyarakat saat ini adalah masyarakat yang egaliter. Hubungan dibangun dengan asas keadilan. Dan ini sesuai dengan misi kenabian: mendorong tatanan masyarakat yang lebih adil. Karena itu saat ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, dia dapat mengajukan cerai.

Tantangannya adalah agar pasutri tidak mudah menyerah. Mampu mengelola hubungannya. Jadi, kalaupun benar data 70 persen gugat cerai dari istri, data itu kita harus baca, bukan istri lebih permisif, tapi ketahanan keluarga yg lemah. Ya suami dan istri itu. Begitu tidak?

Betul.

Apakah ada hubungan gerakan persamaan gender dengan ketahanan keluarga? 

Keberhasilan gerakan keadilan gender itu bukan diukur dari perceraian. Justru berhasil kalau ketahanan keluarga meningkat, karena berarti kedua pasutri mampu membangun hubungan yang berperspektif keadilan dan kesalingan.

Kriteria keluarga yang memiliki ketahanan itu seperti apa?

Yang potensi anggota keluarganya teroptimalkan, yang hubungan antar anggotanya menjadi sumber ketentraman, yang dapat mengelola berbagai tantangan masa kini dengan nilai2 kebaikan,serta memberi manfaat kepada lingkungan sekitar

Kursus atau pemahaman pernikahan untuk calon pengantin laki dan perempuan udah ada program LKK PBNU?

Sudah, akan diimplementasikan segera.


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG