IMG-LOGO
Opini

Gelar Pahlawan Layak bagi KH Masykur

Rabu 23 Mei 2018 5:0 WIB
Gelar Pahlawan Layak bagi KH Masykur
KH Zainul Arifin dan KH Masykur sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Agama dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo (1953-1955))
Oleh: Ario Helmy

Bagi keluarga besar Pahlawan Kemerdekaan Nasional KH Zainul Arifin, pencalonan mitra pejuang dakwah, militer dan politik KH Masykur sebagai Pahlawan Nasional merupakan kabar yang sudah lama dinanti-nantikan. Kiai Masykur bahu membahu dengan Zainul Arifin berjuang lewat laskar santri Hizbullah di mana Arifin merupakan panglimanya dan laskar Kiai Sabilillah di bawah komando Kiai Masykur. Di bidang politik kedua kiai berbagi tugas dengan Kiai Masykur di lembaga eksekutif sebagai Menteri Agama dan Zainul di legislatif bermula sebagai anggota Badan Pekerja KNIP hingga menjadi Ketua DPRGR menjelang akhir hayat. 

Latihan Perang Tanah Liat

Zainul Arifin dan Kiai Masykur adalah lulusan pelatihan semi militer Hizbullah angkatan pertama di Cibarusah yang berlangsung tiga bulan lamanya awal tahun 1945 diikuti sekira 500 tokoh pemuda santri. Latihannya berdisiplin tinggi dan sangat berat. Yang diulang-ulang ialah latihan perang-perangan dengan senjata dari kayu. Selain itu juga dilatihkan teknik perang gerilya dan pembuatan bom molotov. Dilangsungkan di daerah bertanah liat pelbagai kesulitan medan dan penyakit malah menguatkan fisik dan mental baja para pesertanya. Dibekali semangat Bushido ala Jepang, rasa cinta tanah air dan semangat bela negara menggelora di antara para peserta.

Selesai pelatihan angkatan pertama, Zainul Arifin dan Masykur berpisah karena berbagi tugas. Kiai Masykur dan Wahid Hasyim menjadi anggota BPUPKI guna mempersiapkan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan Zainul Arifin selaku Panglima Hizbullah bertugas mengomandani pelatihan spiritual di Mesjid Kauman, Malang. Pasukan Santri Hizbullah digembleng kedisiplinan spiritual langsung di bawah Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Wahab Chasbullah dan kiai-kiai sepuh lainnya.

Sementara di BPUPKI persiapannya apabila pemindahan kekuasaan berlangsung damai, pelatihan spiritual Hizbullah di Malang siaga mengantisipasi jika peperangan harus berlangsung demi merebut kemerdekaan yang sudah di depan mata. Begitu tekun dan disiplinnya pasukan Hizbullah bertekad bulat menyiapkan diri untuk berjihad, sampai-sampai para pesertanya tidak menyadari kalau Proklamasi Kemerdekaan sudah dikumandangkan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Zainul Arifin segera kembali ke Jakarta untuk bergabung dengan tokoh-tokoh bapak bangsa lainnya. NU kemudian bergabung dengan Partai Masyumi.

Resolusi Jihad

Pembagian tugas di pusat pemerintahan terjadi lagi. Wahid Hasyim memasuki lembaga eksekutif sebagai Menteri Negara sedangkan Zainul Arifin duduk di Badan Pekerja (BP) KNIP cikal bakal Parlemen RI. Kiai Masykur kembali ke PBNU. Situasi berubah ketika Belanda mengekor Tentara Sekutu ingin kembali menjajah Republik yang baru beberapa bulan berdiri. Di pemerintahan pusat terjadi perbedaan kubu: antara yang ingin berunding dengan yang siap berperang mempertahankan kemerdekaan.

Sebagai Laskar yang paling siap berperang, Hizbullah cenderung memilih mempertahankan kemerdekaan habis-habisan di medan perang. Ini dibuktikan dengan dikerahkannya seluruh potensi pesantren untuk langsung terjun ke pertempuran dengan dibentuknya pasukan kiai-kiai pesantren Sabilillah dibawah Kiai Masykur dan pasukan Mujahidin di komandani Wahab Chasbullah. Hal ini ditempuh setelah terjadi kekisruhan di Surabaya yang mendesak KH Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan Resolusi Jihad pada 23 Oktober 1945.

Di tengah kebingungan pemerintah pusat yang masih merasa lemah karena belum terbentuk Tentara Nasional resmi, berlangsunglah pertempuran Surabaya 10 November yang melibatkan langsung pasukan-pasukan Hizbullah, Sabilillah dan Mujahidin dengan persenjataan apa adanya termasuk katapel.

Lahir di Pengungsian

Bahu membahu terjun langsung ke medan perang mempererat persahabatan antara Zainul Arifin dan Masykur. Di masa-masa berlangsungnya Agresi Militer I dan II kedua kiai harus bergerilya di gunung-gunung dan hutan-hutan sebagai bagian dari Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD) selama berbulan-bulan di bawah komandan Jenderal Sudirman.  KPPD merupakan bagian dari Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang dibentuk di Bukit Tinggi ketika Sukarno dan petinggi-petinggi negara lainnya ditangkap Belanda di Yogyakarta.

Dalam situasi gerilya itu, Kiai Masykur menawarkan Zainul Arifin untuk mengungsikan keluarga besarnya ke rumah keluarganya di Singosari, Malang. Ketika itu istri Zainul, Hamdanah sedang hamil besar anak kesembilan. Di saat Zainul dan Masykur bergerilya itulah Hamdanah melahirkan Siti Aisyah Maulida Arifin dengan pertolongan keluarga Masykur.  Lebih dari itu, anak perempuan Zainul Arifin yang mulai remaja Siti Lies Adawiyah harus disembunyikan di bubungan atap rumah setiap kali ada tentara sekutu yang mendatangi desa-desa mencari wanita-wanita untuk diperkosa. Keadaan begitu menekan Hamdanah Zainul Arifin tidak cukup mengeluarkan ASI bagi bayinya, atas pertolongan keluarga Kiai Masykur bayi diberi air susu kambing. 

Partai Mandiri

Ketika akhirnya Belanda mengakui kedaulatan NKRI di awal 1950, Zainul Arifin kembali bertugas di DPRS, sedangkan Kiai Masykur pun kembali ke PBNU. Keduanya merasa sangat kehilangan ketika mentor mereka Wahid Hasyim wafat karena kecelakaan lalu lintas pada 19 April 1953. Padahal sebelumnya NU sudah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik terpisah yang mandiri. Masykur masuk ke dalam Kabinet menggantikan Kiai Wahid. Zainul sendiri akhirnya memangku jabatan wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I selama 1953-1955 dimana Kiai Masykur menjadi Menteri Agama.

Kabinet ini menjadi pusat perhatian dunia ketika berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Usai konferensi, Arifin dan Masykur ikut rombongan Presiden Sukarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Di Tanah Suci, selain mendampingi Sukarno beraudiensi ke Raja Abdul Aziz, Zainul Arifin dan Masykur diterima wakil perdana menteri Arab Saudi, Pangeran Faisal di istananya di Riyadh sebagai Waperdam dan Menteri Agama.

Pemilu Perdana

Presiden Sukarno sempat memanggil Zainul Arifin dan Kiai Masykur ke istana menjelang Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Secara khusus Presiden meminta keduanya melakukan pendekatan khusus terhadap Pasukan DI/TII untuk tidak membuat kekacauan selama berlangsungnya pesta demokrasi itu. Kedua kiai kemudian menyebarkan selebaran dari pesawat ke segala penjuru wilayah Jawa Barat berisi imbauan untuk menjaga suasana aman dan tertib selama Pemilu. Akhirnya Pemilu berlangsung tertib, aman dan terkendali.

Zainul Arifin dan Kiai Masykur sama-sama duduk di Majelis Konstituante berdasarkan hasil Pemilu. Keduanya dengan gigih membela kubu Islam untuk membendung pengaruh komunisme dan kebatinan yang ingin menancapkan pengaruhnya lewat UUD. Sayang akhirnya terjadi deadlock dalam Majelis. NU sendiri akhirnya bergabung dengan kubu nasionalis dengan menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Namun, suasana mencekam sudah telanjur meliputi situasi di luar sidang hingga akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD '45.

Presiden juga mencetuskan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang mendapatkan dukungan tentara. Zainul Arifin bersedia mendampingi Presiden sebagai Ketua DPRGR. Kiai Masykur kembali ke PBNU. Posisinya sebagai Menteri Agama digantikan KH Saufuddin Zuhri. Hingga akhirnya terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno ketika sedang melakukan solat Idul Adha di lapangan terbuka Istana Negara. Presiden selamat, namun peluru mengenai dada Zainul Arifin membuatnya tersungkur bersimbah darah.

Luka-luka yang dideritanya tidak pernah pulih benar hingga akhirnya sang Panglima Santri Hizbullah wafat sepuluh bulan kemudian dalam usia 53 tahun. Tinggallah mitra seperjuangannya, sang Panglima Laskar Kiai Sabilillah KH Masykur terus berjuang mengabdi negeri hingga akhirnya Masykur sendiri wafat dalam usia sangat lanjut pada 1992.

Kiai Masykur, berjuang secara militer, politik sembari berdakwah bersebelahan dengan Pahlawan Kemerdekaan Nasional RI KH Zainul Arifin. Sudah selayaknya KH Masykur dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Keluarga besar KH Zainul Arifin sepenuhnya mendukung. Karena bukankah "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya?"

Author

Rabu 23 Mei 2018 13:0 WIB
Membentengi Keluarga dari Terorisme
Membentengi Keluarga dari Terorisme
Ilustrasi
Oleh: Didik Novi Rahmanto 

Aksi terorisme yang baru-baru ini menggemparkan negeri memunculkan modus baru, yakni pelibatan anggota keluarga dalam aksi kejahatan luar biasa. Rentetan serangan teror yang terjadi di Surabaya diketahui dilakukan oleh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Diperlukan strategi khusus untuk memastikan kejadian serupa tak terulang kembali.

Aksi serangan teror dengan melibatkan seluruh anggota keluarga memang merupakan modus baru dalam kancah terorisme. Meski begitu, benih-benihnya telah ada sejak lama, terutama dengan kemunculan ISIS. Kelompok teroris yang mulai kehabisan amunisi ini telah lama menggemakan panggilan kepada para simpatisan dan pengikutnya untuk mengajak serta seluruh anggota keluarga dalam aksi jahat yang mereka sebut jihad; terorisme. Panggilan untuk ‘hijrah’ pun diberikan bukan saja untuk suami, melainkan juga kepada para anak dan istri. 

ISIS pun telah menyiapkan peran-peran khusus untuk masing-masing anggota keluarga. Ayah atau kepala keluarga diberi peran sebagai tentara atau pejuang, sementara istri diberi peran untuk mengajari anak-anak mereka nilai-nilai ISIS serta membantu perjuangan kelompok teroris untuk mewujudkan delusi mereka mendirikan kekhalifahan tunggal untuk seluruh umat Islam di dunia.

Belakangan, para perempuan ini tak lagi mendidik dan merawat, mereka turun langsung ke ‘medan perang’ untuk menjadi syahidah. Lies Marcoes menyebut para perempuan ini ingin mencium bau surga bukan hanya melalui suami, tetapi juga melalui usaha sendiri.
Keterlibatan perempuan dalam gerakan dan aksi terorisme tentu menjadi alarm kuat untuk institusi keluarga. Perempuan adalah madrasatul ula (madrasah pertama) untuk anak-anaknya, karenanya mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah masa depan keluarganya. Tak hanya terhadap anak-anaknya, beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi juga menunjukkan betapa para istri telah memainkan peran besar dalam mempengaruhi suami dan anak-anak untuk turut ‘hijrah’ ke negeri antah barantah. 

Meneguhkan Peran Perempuan Sebagai Madrasarul Ula

Sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya, perempuan (ibu) adalah corong utama untuk segala informasi yang akan dicerna oleh anak, karenanya sudah sepatutnya para ibu mendapat asupan informasi yang baik dan benar. Dalam konteks ini, para ayah perlu mengambil peran untuk memberi arahan dan masukan, bukan perintah tanpa kesepakatan. 

Meski demikian, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi kesolidan keluarga. Dengan semakin berkembangnya teknologi internet, informasi dapat masuk kapan saja dan di mana saja. Anak-anak tak lagi menjadikan orang tua sebagai tumpuan informasi, segala hal yang ingin diketahui sudah terpampang bebas di internet. Padahal jamak diketahui, tak semua informasi di internet telah teruji kebenarannya. Dengan hanya bertumpu pada sisi kecepatan, internet lebih sering menyajikan informasi instan.

Sementara di waktu yang bersamaan, tuntutan ekonomi semakin menggilas waktu kebanyakan orang tua untuk bersama keluarga. Ayah, dan tak jarang ibu, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah demi mengejar kebutuhan keluarga. Meski acap kali, kebutuhan yang dikejar tersebut bersifat artificial needs, kebutuhan yang diada-adakan atau dikesankan sebagai kebutuhan, padahal tanpanya pun orang sudah berkecukupan. Akibatnya, orang tua lepas tangan untuk urusan pendidikan terhadap anak-anak. 

Tanggung jawab pendidikan ini lantas dititipkan begitu saja kepada sekolah dan tentu saja internet. Banyak penelitian menunjukkan bahwa, bahkan sekolah pun kerap kali tak menjadi tempat aman dari radikalisme. Justeru, beberapa sekolah diindikasi kuat menjadi persemaian untuk lahir dan berkembangnya ajaran kebencian. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada 2016 lalu menunjukkan bahwa 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tak lagi relevan, sebagai gantinya, 84,8% siswa dan 76,2% siswa setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. 4% dari mereka bahkan menyatakan setuju dengan kebiadaban kelompok teroris ISIS.

Ini tentu harus menjadi peringatan keras bagi para orang tua untuk mampu memberikan informasi alternatif sebagai penyeimbang kepada anak-anaknya. Hal ini bukan saja perlu dilakukan dengan cara memberi bahan-bahan bacaan saja, tetapi memastikan bahwa orang tua dapat hadir dalam tiap proses pembelajaran yang dilalui oleh sang anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, anak-anak tidak saja akan mempelajari, tetapi juga mengalami nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam keluarga.

Dalam konteks ini, para orang tua, terutama ibu, juga dituntut untuk lebih aktif belajar dan kemudian membagikannya ke keluarga. Dalam Myths and Realities of Female-perpetrated Terrorism, (di jurnal Law and Human Behavior, 37.1, 2013), Karen Jacques dan Paul J Taylor mengonfirmasi bahwa keterlibatan perempuan dalam radikalisasi maupun deradikalisasi terkait erat dengan pencapaian pendidikan secara individual. Artinya, informasi yang didapat oleh orang tua akan menentukan nasib keluarganya.

Belajar dari kasus pelaku serangan bom bunuh diri di Surabaya, sebagaimana diakui oleh anaknya yang selamat dari ledakan bom, para anak ini tidak disekolahkan. Informasi yang mereka terima adalah monopoli orang tua. Mereka kerap diberi tontonan aksi-aksi kekerasan dan ajakan untuk berperang. Anak-anak ini pun tumbuh dengan kebencian yang ditanamkan di kepalanya. Sangat disayangkan memang.

Keluarga adalah lingkaran pertama dan utama dalam penanaman nilai-nilai yang akan dipegang teguh oleh anak-anaknya hingga waktu yang sangat lama. Karenanya, di lingkaran inilah nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian perlu ditanamkan sedini mungkin.Kita bisa melawan terorisme, dan hal itu dimulai dari keluarga.

Penulis adalah Satgas Penindakan di Direktorat Penindakan BNPT, Mahasiswa doktoral di Departemen Kriminologi UI.


Selasa 22 Mei 2018 12:0 WIB
Solusi bagi Minoritas Muslim di Masyarakat Non-Muslim
Solusi bagi Minoritas Muslim di Masyarakat Non-Muslim
Ilustrasi (oneclass.com)
Oleh Rohmatul Izad

Penulis tidak bermaksud menyebut minoritas atau bahkan mayoritas dalam konteks kesadaran komunal, sebab selama ini kedua istilah ini seringkali mengarah pada hal-hal negatif, atau dipahami secara negatif. Misalnya, minor terkesan lebih inferior dan mayor cenderung lebih superior serta tampak berhadapan-hadapan secara langsung. Kita sering terjebak pada identitas kultural masing-masing yang membuat hubungan sosial menjadi renggang dan terpisah.

Kita perlu meletakkan secara teoritis bagaimana masyarakat Muslim yang hidup di lingkungan non-Muslim menjadi jelas pada batas-batas maksimumnya dan melihat keberadaan mereka secara langsung dalam kultur dan latar belakang yang berbeda, tapi sekaligus tidak bermaksud membeda-bedakan. Sehingga, kita, sebagai Muslim mayoritas dapat mengerti betapa menjadi minor itu tidaklah mudah.

Pernahkah kita membayangkan, sebagai Muslim, hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-Muslim? Seperti di negara-negara sekuler dan negara di mana non-Muslim mendominasi. Misalnya, sebuah negara di mana sangat sulit menemukan masjid, mencari makanan halal, sulinya mencari tempat pendidikan Islam, atau bahkan sekedar hanya sebatas mencari tanda datangnya waktu sholat.

Muslim yang hidup di lingkungan seperti itu, tampak sangat sulit dan tentu banyak permasalahan yang mereka hadapi. Belum lagi jika ada perlakuan-perlakuan buruk seperti adanya berbagai tuduhan negatif yang sematkan kepada dunia Islam dan umat Islam itu sendiri. Seperti tuduhan sebagai ekstremis, teroris, gaya hidup yang tertutup/eksklusif, hingga sampai tak dapat hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. 

Menurut Data yang dirilis oleh PBB, sebagaimana penulis kutip dari halaman Resonansi Republika (14/5/18), ada lebih dari 550 juta Muslim yang hidup sebagai warga negara minoritas di negara-negara non-Muslim. Jumlah mereka sepertiga dari seluruh populasi umat Islam di dunia yang tersebar di enam benua, keberadaan mereka tentu di luar negara-negara yang masuk anggota OKI.

Di sebagaian negara-negara Asia, Eropa, Amerika Latin dan Afrika, minoritas Muslim banyak mengalami kesulitan. Seperti dalam hal pembangunan Masjid, beribadah di tempat kerja, mencari makanan yang halal, sampai pandangan-pandangan tak bersahabat dari masyarakat setempat kepada komunitas Muslim. Ini menunjukkan bahwa kebencian atau yang sering disebut Islamofobia memang benar-benar ada, tetapi ini tidak lantas menggambarkan pandangan mereka secara keseluruhan tentang Islam, hanya sebagian yang boleh jadi belum mengerti Islam yang sesungguhnya.

Baru-baru ini, ada seminar menarik yang terselenggara di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, bertajuk “al-Muktamar al-‘Alamy li al-Mujtama’at al-Muslimah: Mustabalu al-Wujud al-Islamy fi al-Mujtama’at ghairu al-Muslimah/the International Muslim Societies Congress: the Future of the Islamic Presence in Non-Muslim Societies”. Seminar yang diselenggarakan dua hari pada 8-9/ Mei ini, membahas isu-isu krusial tentang persoalan kehidupan komunitas Muslim yang ada di negara-negara (mayoritas) non-Muslim, serta masalah apa saja yang sedang mereka hadapi.

Seminar ini dihadiri oleh perwakilan 140 negara, dengan jumlah 550 peserta. Para pakar dan lintas profesi dihadirkan, seperti akademisi, ulama, ahli hukum, pemimpin organisasi Islam, praktisi pendidikan dan para pemimpin komunitas Muslim yang tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti dari Jepang hingga Amerika Latin. Tak lupa juga PBB turut diundang yang tentunya untuk memberikan pandangan mereka, terkait dengan hukum Internasional yang meliputi hak-hak dan kewajiban warga negara minoritas, dalam konteks ini minoritas Muslim.

Menariknya, tema seminar itu tidak menyebut istilah minoritas atau mayoritas. Sebab, seperti telah disebutkan, kata ‘minoritas’ memiliki konotasi negatif dan cenderung lebih rendah dari istilah ‘mayoritas’, seperti dalam teori linguistik-struktural, ada oposisi biner yang bekerja didalamnya, di mana yang satu lebih rendah dari yang lain, yang mayoritas lebih dominan dan superior dari minoritas, ini sama sesekali tak benar. 

Justru yang digunakan adalah Muslim societies, ini menandakan bahwa tidaklah elok jika kata ‘mayor’ dan ‘minor’ menjadi judul inti dalam membicarakan Islam dan komunitas Muslim yang melibatkan banyak negara dari seluruh dunia. Intinya, ‘Muslim societies’ menunjukkan kesetaraan umat Islam dihadapan umat lainnya dan ada kesan kesetaraan atau sejajar, serta adanya sikap bahwa semuanya adalah warga negara yang sama tanpa ada perbedaan. Yang membedakan hanya adat-istiadat, suku, agama, asal-usul, atau latar belakang lainnya.

Paling tidak, seminar yang digagas dan didanai oleh Uni Emirat Arab ini, tepatnya oleh Menteri Toleransi bernama Sheikh Nahyan bin Mubarok al-Nahyan, memiliki arti penting dalam membangun jalinan harmonisasi bagi hubungan minoritas Muslim dan non-Muslim di negara-negara luar yang berpenduduk mayoritas non-Muslim. Pasalnya, kehidupan di UEA sangat harmonis, bahkan tingkat kriminalitasnya sangat rendah di banding negara-negara Timur Tengah. Itu artinya kehidupan yang harmonis itu dapat ditularkan, terutama sekali antarpemeluk agama yang berbeda.


Penguatan budaya damai harus terus digalakkan, dialog antarpemeluk agama berbeda juga harus terus dibentuk untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Seminar ini juga dapat menjadi pendorong kepada negara-negara non-Muslim, melalui perwakilannya, untuk lebih menjamin hak dan kewajiban bagi masyarakat Muslim yang hidup sebagai minoritas. Sebab, yang dibutuhkan sekarang ini bukanlah teori-teori akademis yang begitu kaku dan njlimet, tetapi bagaimana menjadikan teori itu menjadi praktis. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ikhwanul Kiram, ada lima agenda inti yang dibahas. Menjawab problematika umat Islam di negara-negara non-Muslim, perlunya pembaruan hukum Islam yang lebih kontekstual tentang hubungan minoritas Muslim dan non-Muslim, solusi menghadapi fanatisme agama dan Islamofobia, memaksimalkan peran komunitas Muslim dalam membangun peradaban yang menjujung tinggi pluralitas, dan terakhir perlunya membangun tatanan baru dunia yang menjamin kehidupan beragama, khususnya bagi komunitas Muslim minoritas. 

Semua itu memiliki arti penting bagi minoritas Muslim yang hidup di negara-negara non-Muslim. Mereka ingin diakui dan ingin terlibat dalam membangun kemajuan. Dalam kehidupan bersama, bagaimanapun perbedaannya, persamaan hak haruslah dijujung tinggi. Segala pandangan yang keliru tentang Islam dan umat Islam harus diluruskan. Melalui seminar, konferensi Islam dan perkumpulan lainnya, wajah Islam yang santun dan damai dapat lebih diperkenalkan kepada dunia.

Sebab selama ini, citra Islam menjadi buruk akibat adanya kelompok-kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam, juga yang tak kalah pentingnnya dakwah-dakwah Islam harus dilakukan dengan sangat santun, ada banyak dai-dai yang begitu keras dan mudah menyalahkan kelompok dan penganut agama lain sebagai kafir. Dai yang keras justru akan mempersulit komunitas Muslim untuk berbaur dengan masyarakat. Ini tentu saja tak boleh dibiarkan. Kita, sebagai umat Islam, baik sebagai mayoritas ataupun minoritas di luar sana, harus sepatutnya menampilkan Islam sebagai agama cinta kasih dan agama damai.

Mencari solusi dan menjawab tantangan atas segala persoalan yang dihadapi minoritas Muslim di masyarakat non-Muslim tidaklah mudah. Adanya konferensi umat Islam, seminar dan perkumpulan lainnya tak boleh hanya berhenti di situ saja, tetapi harus ada kelanjutan. Seperti seminar di Abu Dhabi belum lama ini, juga telah meluncurkan apa yang disebut ‘Komite Internasional’ sebagai bentuk kelanjutan untuk komunitas minoritas Muslim yang berpusat di Abu Dhabi.

Komite ini, paling tidak, dapat menjadi wadah dan tempat di mana umat Islam di seluruh dunia, khususnya yang menjadi minoritas di negara-negara non-Muslim dapat mencari solusi atas problem-problem yang dihadapi. Sebagai komite yang sudah permanen, diharapkan ini dapat menjadi tempat mengadvokasi persoalan-persoalan komunitas Muslim di masyarakat negara-negara non-Muslim. Komite ini juga telah bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional, terutama PBB sebagai konstitusi perdamaian terbesar di dunia. 

Tujuan terpentingnya adalah agar dapat membantu komunitas Muslim berbaur secara alami dengan masyarakat non-Muslim tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai Muslim yang baik, seperti kebebasan dalam beribadah. Jika sudah berbaur, maka komunitas Muslim akan dapat mudah ikut andil dan terlibat secara langsung dalam setiap pembangunan dan menciptakan masyarakat yang maju dan harmonis.


Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta

Selasa 22 Mei 2018 5:30 WIB
Pendidikan Multikultural Membendung Radikalisme
Pendidikan Multikultural Membendung Radikalisme
Ilustrasi: websitependidikan.com
Oleh Naili Adilah Hamhij

Permasalahan mengenai ketahanan nasional banyak dibahas dari pelbagai perspektif. Kajian ini muncul karena banyaknya ancaman dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, baik ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu ancaman yang sangat dirasakan oleh Negara ini perilaku radikalisme dan terorisme.

Isu ini menjadi isu yang perlu untuk dibahas sebab perilaku ini akan meruntuhkan ketahanan negara Indonesia. Ancaman yang muncul ini adalah satu musuh peradaban yang akan merusak individu, masyarakat dan mengancam ketahanan nasional.

Baru-baru ini, kita disuguhi dengan beragam tindakan kekerasan yang terselimuti oleh anti-Pancasilaisme, fanatisme, rasisme, SARA-isme hingga terorisme. Selama tujuh hari berturut-turut Indonesia diserbu terror yang diawali pengeboman di Rutan Mako Brimob, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Surabaya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya dan Poltabes Surabaya. Padahal, Indonesia dikenal dengan Negara multikultural (beragam adat, budaya, ras, suku bangsa, dan agama) namun tiba-tiba tercederai oleh fanatisme dan brutalisme disebabkan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Munculnya kekerasan dan teror di beberapa daerah di Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran bagi semua kalangan masyarakat dan hal ini pula perlu mendapat perhatian serius baik dari keluarga, pemerintah, masyarakat, khususnya para tokoh agama. Perhatian serius ini dapat diterapkan melalui pendidikan multikultural dalam rangka meminamilisir dampak buruk radikalisme yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan nilai-nilai keberadaban dan demokrasi yang dianut oleh bangsa ini.

Ciri Kelompok Radikal

Akhir-akhir ini sering kali kita mendengar tentang hilangnya aggota keluarga. Seorang ayah, isteri bahkan anak yang tadinya hidup biasa saja tiba-tiba menghilang. Ternyata tidak sedikit mereka telah bergabung dalam gerakan radikal. Ciri kelompok radikal dapat terlihat, di antaranya pertama, berperilaku fanatik. Perilaku ini mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat sehingga tumbuh jiwa  intoleran.

Kedua, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Ketiga, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam mempengaruhi orang lain. Keempat, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya.

Kelima, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Keenam, berafiliasi dengan kelompok ekstrimis. Gerakan kelompok ini sangatlah rapi, terstruktur namun terselubung. Hal ini terbukti dari beberapa pelaku terorisme di Indonesia yang tidak tahu  dan tidak menyadari bahwa anggota keluarga dan tetangganya terlibat dalam jaringan terorisme. Ciri terakhir, mudah terpancing isu.

Sadar atau tidak mudahnya kita terpancing isu menjadi salah satu ciri perilaku radikal. Dewasa ini, seriring dengan berkembangnya media sosial menjadi fenomena (latah) dalam berfatwa. Seseorang dengan mudah sekali menyebar, menghujat dan menghakimi segala hal yang terjadi terlepas berita itu hoax atau benar adanya.    

Doktrin: Perbuatan Berhadiah Bidadari Surga

Fenomena bom bunuh diri yang terjadi saat ini membuat kita semakin bertanya-tanya apakah gerangan yang menjadi motivasi para pelaku radikalisme dan terorisme sehingga tega melakukan perbuatan brutal itu. Ternyata percaya atau tidak, fenomena ini salah satunya juga dilatar belakangi oleh doktrin yang dinilai ekstrim yakni siapa saja yang bersedia menjadi 'pengantin (pelaku bom bunuh diri)' dijanjikan dengan tujuh puluh dua bidadari surga.

Tidak sampai situ, bukan hanya doktrin bidadari surga saja namun perekrut meyakinkan pelaku akan masuk surga secara bersama-sama jika dalam serangan turut mengajak keluarga. Buktinya, seprti apa yang dilakukan Dita Oepriyanto dan Puji Kuswati yang mengajak 4 anaknya untuk melakukan aksi bom bunuh diri serempak di 3 gereja di Surabaya. Padahal, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan perilaku radikal. 

Pendidikan Multikultural Upaya Membendung Radikalisme

Pendidikan multikultural dijadikan sebagai model pendidikan yang mengajarkan dan menanamkan ideologi yang memahami, menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat seseorang dari aspek ekonomi, budaya, etnis, bahasa dan agama sehingga tertanam karakter dan kesadaran akan hidup bersama dalam keanekaragaman dalam perbedaan. Dengan demikian, akan terjalin sikap saling mendengar, meghormati dan menghargai pendapat untuk menemukan jalan terbaik mengatasi berbagai macam problema yang dihadapi.

Sementara itu, jika pendidikan multicultural tidak digalakkan dalam kehidupan ini maka akan muncul radikalisme yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Penulis adalah anggota Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU) Lampung.