IMG-LOGO
Opini

Perspektif Ekonomi Islam Nusantara: Islam Tanpa Kemiskinan

Rabu 20 Juni 2018 7:0 WIB
Perspektif Ekonomi Islam Nusantara: Islam Tanpa Kemiskinan
Oleh Muslimin

Islam Nusantara menjadi isu perdebatan yang cukup hangat (dan bahkan cenderung keras) baik di media massa cetak maupun online. Pada media sosial, isu Islam Nusantara sebagai platform berislam Nadhlatul Ulama, menjadi perdebatan yang cenderung sarkastik, dengan menempatkan Islam Nusantara sebagai Islam yang anti-Arab. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan yang tidak produktif, dan bahkan melemahkan ukhuwah islamiah antarsesama umat Islam di Indonesia. 

Islam Nusantara, sebagai materi utama dalam Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, pada prinsipnya mendasarkan pada tiga hal, sebagaimana yang disampaikan KH Said Aqil pada pengantar buku Islam Nusantara karangan Muhammad Sulton Fatoni, yaitu; (i) aspek fiqh mengikuti salah satu empat Mazhab dimana di Nusantara adalah madzhab Imam Syafii, (ii) aspek tauhid mengikuti konsep Imam Abulhasan Al-Asya’ari, dan (iii) aspek tasawuf mengikuti mazhab Imam Ghazali dan Abul Hasan As-Syadzili. Pada pengantar yang sama, Ketua Umum PBNU ini juga menegaskan pentingnya untuk terus dilakukan penggalian dalam upaya merawat dan mengembangkan tradisi yang ada pada jamiyah Nahdlatul Ulama, sebagai bagian penguatan khidmat NU dengan pola khas Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliah, merawat tradisi dan mengupayakan inovasi.

Jika mengacu pada ketiga aspek yang menjadi orientasi berislam NU sebagai mainstream umat Islam di Indonesia, tidak selayaknya Islam Nusantara dituduh sebagai Islam yang anti-antian. Pendapat bahwa Islam Nusantara adalah antiArab adalah pemahaman yang tidak benar. Islam Nusantara, pada prinsipnya, meletakan Islam sebagai agama universal yang dapat bersanding harmonis dengan budaya apapun. Mendefinsikan bahwa Islam bersifat rahmat yang tidak dapat direpresntasikan oleh suku bangsa manapun, termasuk Arab, selain oleh nilai-nilai Islam yang ada pada ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks Islam Nusantara, memposisikan Islam sebagai sumber inspirasi budaya dan peradaban umat Islam Indonesia melalui dakwah yang dilakukan oleh wali songo.

Jika menilik lebih dalam, dengan mereferensi dialog interaktif KH Agus Sunyoto, dimensi Islam Nusantara sangatlah luas. Islam Nusantara ala NU tidak hanya ditujukan untuk menekankan posisi Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, namun juga aspek-aspek yang lebih luas mengikuti pola dakwah wali songo, yang sudah dilakukan berabad-abad di Indonesia, salah satunya adalah dimensi ekonomi.

Dimensi ekonomi implementasi Islam Nusantara adalah salah satu dimensi yang sangat berat. Hal ini mengingat orientasi Nusantara masa lampau sebagai idealita ekonomi. Jika menelusuri pernyataan KH Agus Sunyoto, suku-suku bangsa yang hidup di Nusantara ini tidak mengenal kosa kata miskin. Kata miskin atau fakir merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang dipergunakan hingga saat ini. Atas dasar idealitas tersebut, Islam Nusantara secara tidak langsung sebenarnya telah menantang NU dan jamiyahnya untuk menjadi pionir atau aktor yang berperan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karenanya, dimensi ekonomi Islam Nusantara harus didorong menjadi diskursus publik, sehingga perdebatan-perdebatan yang muncul menjadi lebih produktif, selain sebagai media mempertajam aspek-aspek operasional bagaimana pengimplmentasian Islam Nusantara mewujudkan masyarakat tanpa kemiskinan. 

Sebagai sebuah tantangan internal, NU pada prinsipnya memiliki modal dasar untuk mewujudkan platform masyarakat nusantara yang tanpa kemiskinan. Modal dasar tersebut di antaranya adalah; (i) basis jamiyah yang menyebar dan berada pada sumber bahan baku produksi, (ii) adanya pesantren sebagai insitusi yang menciptakan SDM, (iii) soliditas dan solidaritas jamiyah melalui tradisi keagamaan. Ketiga modal dasar ini, jika disinergikan, setidaknya, akan melahirkan basis ekonomi rakyat yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional. 

Basis jamiyah NU yang besar dan berada pada sumber bahan baku produksi, umumnya hanya dipergunakan sebagai kantong politik oleh para politisi sebagai basis elektoral. Politik adalah pertarungan kalah menang, yang dalam jangka panjang, akan kurang menguntungkan bagi penciptaan sinergi ekonomi NU. Adagium yang cukup akrab terdengar, NU hanya dipergunakan untuk mendorong mobil mogok, di mana setelah jalan, jamiyah ditinggal lari kencang oleh mobil mogok yang dibantu sebelumnya. Relasi politik semacam itu memang tidak mungkin dihilangkan karena NU tidak hidup di ruang hampa, namun setidaknya orientasi tersebut dapat diperkecil. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penguatan platform pengembangan basis ekonomi berdasarkan potensi wilayah di mana basis jamiyah tersebut berada. Dengan basis pengembangan produksi, jamiyah akan tetap mendapatkan manfaat dengan berkembangnya aktivitas produksi di basis jamiyah, tidak peduli diajak atau ditinggal mobil yang mogok sebelumnya.

Modal dasar kedua, yaitu pesantren, merupakan modal insitusional di mana NU dapat menghasilkan SDM-nya sendiri. NU harus mendorong reposisioning pesantren kembali kepada jaman wali songo sebelumnya. Mengacu kepada apa yang telah disampaikan oleh KH Agus Sunyoto, pesantren pada waktu walisongo merupakan instiusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, namun juga mengajarkan ilmu metalurgi atau pengolahan logam. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa kemudian Portugis tidak dapat mendarat di pulau Jawa, mengingat kerajaan Islam pada saat itu memiliki meriam yang dipasok oleh pesantren. Hal ini menysiyaratkan bahwa posisi pesantren pada masa wali songo mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang menjawab kebutuhan masyarakat pada masanya, selain juga mengajarkan ilmu agama. 

Pola inilah yang kemudian diadopsi oleh sekolah Islam, yang mengambil metode dan kurikulum pesantren untuk diterapkan sebagai standar pendidikan sekolah Islam terpadu. Pesantren sebagai ahli waris metode wali songo, saat ini hanya bisa melihat warisannya dikembangkan melalui kapitalisasi pendidikan, sedangkan nafas dakwah dipikul sendiri oleh pesantren. Kondisi ini harus diakhiri melalui revitalisasi pesantren secara jamiyah, menyatukan kembali wadag dan nafas pesantren yang selama ini terpisah, sebagai akibat mungkin kurang dirawat. Pola pesantren sebagai pencipta SDM  telah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini karena masyarakat SDM dengan kapasitas yang baik tidaklah cukup tanpa adanya akhlak yang baik. Dan manusia yang berahlak adalah 100% manusia yang beretika, insan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini. Dan pesantren, adalah ahli waris yang seharusnya menjadi pionir dalam penciptaan SDM yang dibutuhkan itu.

Modal dasar ketiga adalah tradisi keagamaan yang mampu menciptaan soliditas dan solidaritas ke-NU-an. Tidak sebagaimana organisasi tanpa tradisi yang akan kerepotan untuk melakukan konsolidasi, NU dapat mengoptimalkan aktivitas tradisi keagamaan sebagai momentum monitoring dan evaluasi agenda ekonomi Islam Nusantara. Hal tersebut dapat diperkaya melalui agenda peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang menggerakan Islam Nusantara secara ekonomi. Melalui aktivitas tradisi keagamaan tersebut, aktivitas tradisi diperkuat dengan penciptaan soliditas dan solidaritas kader penggerak Islam Nusantara secara ekonomi. 

Melalui penguatan modal dasar yang dimiliki di atas, instrumen NU akan menjadi satu rangkaian religious supply chain, menjadi rangkaian rantai penawaran yang memiliki nafas keagamaan sebagai perwujudan Islam Nusantara secara ekonomi, menuju idealita masyarakat tanpa kemiskinan sebagaimana Nusantara masa lampau. Semoga. 

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.




Rabu 20 Juni 2018 12:30 WIB
Enam Prinsip Teologis Terhadap Lingkungan
Enam Prinsip Teologis Terhadap Lingkungan
Ilustrasi (ist)
 Oleh Nanang Qosim

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Abdul-Matin dalam Greendeen: What Islam Teaches about Protecting the Planet (terjemahan, Zaman, 2012), Islam adalah agama komprehensif (kaffah) yang sangat mendetail dalam menggambarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Bagi Ibrahim, seorang Muslim sejati harusnya seorang Muslim hijau yang mengamalkan Agama Hijau. Yaitu, penganut agama Islam yang sangat peduli atas isu-isu lingkungan seraya mengintegrasikan keimanannya dengan upaya penjagaan bumi ini.

Seturut hal demikian, Islam kemudian menggariskan enam prinsip utama sikap teologis terhadap perawatan lingkungan. Pertama, prinsip memahami kesatuan Tuhan dan ciptaan-Nya alias tauhid. Prinsip Agama Hijau ini menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Konsekuensinya, manusia dan alam pada hakikatnya adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kedua, melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan (ayat) di mana saja. Singkat kata, prinsip alam sebagai tanda (ayat). Maknanya, alam ini tersedia bagi manusia untuk dijadikan pelajaran dan bahan renungan alih-alih sekadar obyek untuk dieksploitasi. Mempelajari alam adalah sarana bagi kita untuk mensyukuri keindahan anugerah Tuhan.

Ketiga, prinsip menjadi penjaga (khalifah) di bumi. Ketimbang sebagai penguasa alam semesta, manusia sebenarnya hanyalah wakil Allah (khalifatullah) yang sekadar mendapatkan mandat untuk memanfaatkan lingkungan dengan cara bijaksana.

Keempat, amanah atau kepercayaan untuk memegang hak perwalian (trust). Terkait erat dengan prinsip khalifah, konsep amanah meniscayakan manusia untuk memanfaatkan kepercayaan Tuhan dengan cara menjaga planet ini sebaik-baiknya.

Merujuk lebih jauh pada pendapat Ziauddin Sardar dalam Reading the Qur‘an (2012) yang mengaitkan prinsip ayat dan khalifah di atas, maka khalifa sebagai pemegang hak perwalian tidak memiliki hak eksklusif atas apa pun. Sebaliknya, fungsi pemegang hak perwalian hanyalah melaksanakan tanggung jawab mereka secara benar dan memastikan aset perwalian bertahan dan berkembang.

Jadi, sebagai pemegang hak perwalian atas bumi dari Tuhan, manusia memiliki tanggung jawab individual dan kolektif untuk mempertahankan keseimbangan alam, melestarikan lingkungan lengkap dengan segala flora-faunanya, dan memperlakukan ciptaan Tuhan dengan rasa hormat yang pantas.

Kelima, prinsip memperjuangkan keadilan (‘adl). Berpijak pada asas ini, manusia selayaknya memperlakukan alam dengan cara yang adil. Yakni, menerima peran manusia sebagai pelindung planet ini dari berbagai tindakan merusak dan merugikan. Juga, dari tindakan eksploitatif semata yang hanya ingin memuaskan nafsu ekonomi dan laba manusia.

Keenam, prinsip keseimbangan (mizan). Maksudnya, manusia harus memanfaatkan alam yang hak perwaliannya sudah diamanatkan Tuhan kepada mereka itu secara rasional. Manusia tidak boleh mengeduk habis alam semaunya tanpa proses pembaruan kembali (renewable). Tidak menghiraukan prinsip keseimbangan ini sama dengan mengundang kerusakan alam yang bisa berbahaya bagi manusia.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas yang seyogianya dipatuhi oleh umat muslim hijau di mana pun, kita bisa melihat betapa segala kerusakan lingkungan--termasuk di Indonesia--berpangkal pada satu hal: nafsu liar manusia mengeksploitasi bumi tanpa melakukan tindakan timbal-balik patut bagi alam untuk memulihkan dirinya.

Lebih lugas lagi, aspek hulu dari masalah lingkungan adalah penerapan kapitalisme neoliberal yang sangat memberhalakan laba dan mencaplok segala sektor--termasuk sektor publik seperti: pertambangan, air, energi dan sebagainya--demi memanjakan kepentingan segelintir elit pemilik modal (kapital).

Juga, bentuk kapitalisme yang mendewakan rasionalitas manusia sehingga manusia memiliki posisi berjarak dengan alam. Yaitu, manusia menjadi penguasa bumi (subyek) yang bisa merudapaksa alam (obyek) secara sewenang-wenang. Singkat kata, kapitalisme neoliberal adalah penyimpangan telak dari tauhid sebagai prinsip utama teologi hijau.

Ini jelas berlaku di Indonesia. Buktinya, penurunan kualitas lingkungan di Indonesia terjadi karena kian menggilanya eksploitasi sumber daya alam di era otonomi daerah. Sebab, pemerintah daerah atas nama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap membabibuta mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya alam secara mudah bagi kaum pengusaha tanpa mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan. Belum lagi jika oknum para pejabat daerah berkongkalikongdengan oknum pengusaha hitam demi mengangkangi sumber daya alam daerah untuk kepuasan duniawi mereka sendiri.

Maka, guna memperbaiki tanah air tempat kita tinggal, bangsa Indonesia seyogianya mengamalkan kembali prinsip-prinsip teologi hijau. Apalagi, keenam prinsip itu sebenarnya sudah termaktub dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 kita yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penulis adalah kolumnis dan peneliti, pengurus Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Semarang
Rabu 20 Juni 2018 3:1 WIB
Lebaran dan Tali Keindonesiaan
Lebaran dan Tali Keindonesiaan
Ilustrasi (ist)
Oleh Fathoni Ahmad

Lebaran atau Idul Fitri merupakan momen yang paling tepat jika di hari-hari lain belum mampu menyambungkan apa yang telah putus. Energi kembali ke fithrah turut mendorong manusia untuk berlomba-lomba mengembalikan jiwanya pada kesucian. Idul Fitri-lah yang mampu melakukannya.

Meskipun disadari, silaturahim sesungguhnya tidak terbatas dilakukan ketika Idul Fitri tiba. Manusia tidak mungkin harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk meyambungkan apa yang telah putus. Hal ini didasarkan bahwa batas umur manusia tidak ada yang tahu. Tentu manusia akan merugi ketika nyawa tidak lagi dikandung badan namun masih menyimpan salah dan dosa kepada orang lain.

Namun, esensi kembali pada kesucian pada momen Idul Fitri menuntut umat Islam mempererat kembali tali silaturahim. Idul Fitri merupakan kesempatan yang baik dan tepat. Upaya tersebut akan lebih maslahat jika diperluas untuk kepentingan bangsa, yakni merajut tali keindonesiaan.

Pakar Tafsir Al-Qur’an Muhammad Quraish Shihab dalam karya Membumikan Al-Qur’an (1999) menjelaskan arti silaturahim ditinjau dari sisi bahasa. Silaturahim adalah kata majemuk yang terambil dari kat bahasa Arab, shilat dan rahim. Kata shilat berakar dari kata washl yang berarti menyambung dan menghimpun. Ini berarti hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh kata shilat itu.

Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti kasih sayang, kemudian berkembang sehingga berarti pula peranakan (kandungan). Arti ini mengandung makna bahwa karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Salah satu bukti yang paling konkret tentang silaturahim yang berintikan rasa rahmat dan kasih sayang itu adalah pemberian yang tulus. Sebab itu, kata shilat juga diartikan dengan pemberian atau hadiah.

Terkait silaturahim ini, Al-Qur’an menyatakan, diciptakannya manusia berbeda suku bangsa untuk saling mengenal (lita’arafu). Apa maksudnya? Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Kalau kita hanya lahir di suku kita saja, tidak pernah mengenal budaya orang lain, tidak pernah bergaul dengan berbagai macam anak bangsa, dan hanya tahunya orang di sekitar kita saja, maka sikap dan tindak-tanduk kita seperti katak di dalam tempurung.

Manusia tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang beragama apa, atau keturunan siapa atau tinggal di mana. Keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa atau melukai. Al-Qur'an mengenalkan konsep yang luar biasa: keragaman itu untuk kita saling mengenal satu sama lain.

Dengan saling mengenal perbedaan kita bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling tahu perbedaan di antara kita maka kita akan lebih toleran; kita mendapat kesempatan belajar satu sama lain. Kesalahpahaman sering terjadi karena kita belum saling mengenal keragaman di antara kita. 

Al-Qur'an menggunakan bentuk tafa'ala dalam redaksi lita'arafuu yang bermakna saling mengenal. Fungsinya lil musyaarakati baina itsnaini fa aktsara.

Tidak cukup interaksi kita itu hanya untuk mengenal yang lain, mereka pun harus juga mengenal kita. Interaksi kedua belah pihak akan melahirkan tidak hanya simpati tapi juga empati. Kalau kita meminta orang lain memahami kita, maka pihak lain pun meminta hal yang sama. Langkah awalnya persis seperti pesan al-Qur'an: saling mengenal.

Para leluhur kita sejak berabad-abad lalu telah mencetuskan bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu (bhinneka tunggal ika). Semboyan tersebut bisa ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada abad ke-14 pada era Kerajaan Majapahit.

Indonesia beruntung telah memiliki falsafah bhinneka tunggal ika sejak dahulu ketika negara Barat masih mulai memerhatikan tentang konsep keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Jika dilihat dari kondisi alam saja Indonesia sangat kaya akan ragam flora dan fauna, yang tersebar dari ujung timur ke ujung barat serta utara ke selatan di sekitar kurang lebih 17508 pulau. 

Indonesia juga didiami banyak suku (sekitar kurang lebih 1128 suku) yang menguasai bahasa daerah masing-masing (sekitar 77 bahasa daerah) dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman ini adalah ciri bangsa Indonesia.

Warisan kebudayaan yang berasal dari masa-masa kerajaan hindu, budha dan islam tetap lestari dan berakar di masyarakat. Atas dasar ini, para pendiri negara sepakat untuk menggunakan bhinneka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua sebagai semboyan negara.

Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar.

Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua ikut berjuang dengan mengambil peran masing-masing. Rajutan tali keindonesiaan pada momen Lebaran terlihat ketika umat agama lain juga turut membantu keamanan dan ketertiban perayaan Lebaran. Ini penting dijaga demi Indonesia. Wallau 'alam bisshawab

Penulis adalah Pengajar di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Selasa 19 Juni 2018 20:0 WIB
Pasca-Kebenaran di Tahun Politik
Pasca-Kebenaran di Tahun Politik
Ilustrasi (ist.)
Oleh Rohmatul Izad

Sebagian masyarakat menilai politikus paling banyak melakukan kebohongan. Para politikus umumnya sangat mudah mendistorsi suatu masalah, atau begitu gampangnya membolak-balikkan fakta. Yang benar lalu bukanlah fakta-fakta, tetapi apa yang menjadi kepentingan tertentu oleh politikus yang suka merumuskan kebijakan jangka pendek dan tidak memiliki nilai keberpihakan.

Pasca-kebenaran menandai hilangnya selera akan kebenaran. Banyak orang cenderung mengedepankan emosi dan logika ikut-ikutan. Fakta-fakta objektif lalu tak memiliki nilai apapun dalam membentuk opini publik. Justru luapan emosi dan keyakinan kelompok tertentu saja yang umumnya dominan. Hal ini paling tidak, menandai betapa kebenaran menjadi hal remeh-temeh, dipermainkan, dan tak lagi menjadi pegangan yang ideal.

‘Politik pasca-kebenaran’, jika kita sepakat dengan istilah itu, adalah sebentuk politik dusta atau produk dari kebohongan-kebohongan politik. Para politikus yang tak bermartabat dan lemah moralnya, akan begitu gampang memproyeksikan kebijakan-kebijakan jangka pendek, demi sebuah kekuasaan yang menipu dan hasrat duniawi yang tak habis-habisnya.

Mereka mencari keuntungan diri sendiri demi suatu yang sebenarnya tak pernah mereka butuhkan. Hasrat seseorang memang kadang kala aneh, mudah sekali menjual martabatnya hanya demi uang dan kedudukan semata. Apalagi, dan ini yang sangat memilukan, begitu entengnya menjual agama melalui kesucian ayat-ayatnya.

Mengemas politik dusta dalam bungkus agama memang agak menjanjikan. Sebab rakyat kecil tak pernah tahu menahu soal urusan politik yang begitu rumit. Mereka hanya menyadari bahwa siapapun, katakanlah calon pemimpin, akan menjadi sangat ideal dan dianggap memiliki sikap keberpihakan ketika kepentingan tertentu dibungkus menjadi satu paket antara agama dan politik.

Ini yang paling menggemaskan, Tuhan yang dibungkus teologis atas nama ‘politik pasca-kebenaran’ seakan tersandera sedemikian rupa oleh kepalsuan-kepalsuan yang begitu tertata rapi. Kita lalu bertanya, politik macam apa ini? Yang begitu berani membawa-bawa keagungan Tuhan di area politik yang penuh kesementaraan ini.

Di tahun politik ini, fenomena ‘pasca-kebenaran’ begitu mudah melahirkan tafsir-tafsir politik yang penuh kekosongan. Rakyat digiring menuju harapan-harapan baru yang sebenarnya tak berpihak kepada mereka. Kita masih cukup ingat ungkapan Hitler dalam karyanya berjudul Mein Kampf, bahwa kebohongan jika dikatakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

Persis pada keadaan inilah, kebohongan-kebohongan diproduksi oleh para politikus yang memanfaatkan ‘politik pasca-kebenaran’, sebagai senjata yang paling ampuh dalam menggapai tujuan-tujuan politiknya. Siapa sebenarnya para politikus itu? Tak lain dan tak bukan adalah mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu dan mereka yang memanfaatkan rakyat kecil untuk keuntungan dirinya sendiri.

Kecenderungan ‘politik pasca-kebenaran’ memang sudah sangat memprihatinkan dan menyalahi akal sehat. Sehingga orang-orang yang memiliki akal pendek, akan mudah terperdaya oleh janji manis. Perjalanan demokrasi menjadi tidak sehat, apalagi perbedaan pendapat saja sudah sebegitu dikutuk. Padahal, negara ini dibangun oleh demokrasi yang siapapun bebas berpendapat dan boleh menjadi berbeda.

Ketika demokrasi tak berjalan secara semestinya, misalnya mencela pendapat orang lain yang berbeda, entah atas motif agama atau hanya perbedaan pilihan politik, maka saat itulah demokrasi menjadi dekaden dan mengalami kemuduran yang amat dalam. Apalagi, kecenderungan menyalahkan itu berangkat dari kelompok tertentu dengan tidak dibarengi oleh sikap yang kritis, maka yang muncul bukan kritik berbasis solusi, tetapi kritik yang merusak.

Di ranah politik, ‘pasca-kebenaran’ seakan sudah membentuk identitas-identitas baru. Meneguhkan identitas memang perlu, sebab ia adalah rumah di mana kita dapat hidup secara aman dan nyaman. Tetapi menjadi berbeda ketika sebentuk identitas justru cenderung membenarkan dirinya sendiri dan menyingkirkan lainnya yang dianggap bersalah dan mengancam identitasnya. Tindakan semacam ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi keberlangsungan hidup di tengah keragaman dan perbedaan.

Di tahun politik ini, perbedaan pendapat dan dukungan seakan sudah lumrah, dan memang seperti itu perayaan demokrasi sesungguhnya. Orang boleh berbeda pendapat secara tajam dan pada akhirnya akan diuji pendapat mana yang paling relevan untuk menjawab problem-problem yang sedang dihadapi dan sejauh mana pendapat itu mampu menjadi kebijakan politik instrumental yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama. Bukan malah merusak dan menciderai pendapat lawan.

Persaingan-persaingan yang sehat haruslah lebih ditumbuhan. Rakyat juga harus lebih bisa bersikap kritis dalam mengolah informasi yang didapat. ‘Politik pasca-kebenaran’ seringkali tumbuh subur di area media komunikasi dan jejaring sosial, maka sikap kritis dan bijak itu menjadi penting agar bangsa ini tak mudah terpecah-belah oleh kebenaran semu yang seringkali diteriakkan.

Jika Indonesia ini adalah bangsa yang besar, maka rakyatnya harus memiliki pemikiran-pemikiran yang besar pula untuk membangun harapan-harapan baru. Tanpa dikendalikan oleh kelompok tertentu yang mementingkan dirinya sendiri, atau dikendalikan oleh semacam kebohongan yang darinya kebenaran seakan menjadi permainan dan tak lagi bernilai.

Politik adalah arena kita bersama, siapapun boleh terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam membangun kemajuan, kita perlu menumbuhkan sikap politik yang sehat dan bermartabat. Indonesia terlalu mulia jika harus menjadi korban oleh mereka yang menjadikan ‘politik pasca-kebenaran’ sebagai instrumen yang sama sekali tak memihak dan justru merendahkan hakikat kebenaran yang selama ini menjadi pegangan kita bersama.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG