IMG-LOGO
Daerah

Usai Lebaran, Pencari Keadilan di PA Brebes Membludak

Selasa 26 Juni 2018 21:0 WIB
Bagikan:
Usai Lebaran, Pencari Keadilan di PA Brebes Membludak
foto: ilustrasi
Brebes, NU Online
Usai Idul Fitri 1439 hijriyah, para pencari keadilan yang mengadukan nasibnya di Pengadilan Agama (PA) kelas IA Brebes membludak. Seperti menjadi tradisi, masyarakat berjubel ke PA Brebes ada yang mengambil akta cerai, ada yang daftar perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. 

“Sejak Senin (25/6) lalu yang ambil akta cerai lebih dari 200 orang, sedang yang daftar hampir 100 kasus perharinya,” tutur Ketua PA Brebes Drs H Abdul Basyir saat dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (26/6).

Banyaknya pencari keadilan, kata Basyir, membuat petugas kerepotan meskipun sudah dibantu dari petugas lain di luar bagian pelayanan. 

Mereka berjubel di ruang tunggu 1 sampai ruang tunggu 2 untuk mendapatkan antrian. Karena banyaknya pencari keadilan yang harus dilayani maka pelayanan diperpanjang sampai hampir Maghrib. 

“Saya hanya berharap, semoga kami tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan,” harapnya. 

Lebih lanjut Basyir menjelaskan, saat ramai tiga majelis atau ruang sidang dibuka semua sehingga bisa melakukan sidang hingga 100 kasus dalam sehari. Kecenderungan meningkatnya pencari keadilan pasca lebaran, kata Basyir, karena memang sedang berada di kampung halamannya, juga sedang memiliki banyak uang karena sepulang merantau. 

Terjadinya gugatan perceraian, sambungnya, mayoritas disebabkan karena tekanan ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga disebabkan telah memiliki Pria Idaman Lain maupun Wanita Idaman Lain (PIL/WIL) dan karena alasan lain diluar tiga penyebab di atas.
 
“Ada juga karena istri yang bekerja sementara suami pengangguran maka melakukan gugat cerai,” ungkapnya.

Basyir menuturkan, dalam upaya meningkatkan pelayanan PA Brebes juga tengah melakukan sidang keliling setengah bulan sekali setiap Kamis. Sidang keliling digelar di Kecamatan Banjarharjo untuk wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kersana, dan Ketanggungan. 

Sedangkan untuk sidang di Kecamatan Bumiayu untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Salem, Bantarkawung, dan Sirampog. “Sidang keliling, untuk meringankan biaya transport karena mendekatkan jarak dengan pencari keadilan,” ucapnya.

Dikatakan, meskipun banyak yang melakukan pendaftaran perceraian dan perkara lainnya, tetapi pihak PA tidak melakukan sidang hingga malam hari karena bukan perkara tipikor. Yang terpenting, keputusan setiap perkara tidak boleh lebih dari 5 bulan. Bila telah melebihi batas waktu maksimal maka dilaporkan ke Mahkamah Agung. 

“Sidang tetap dilaksanakan pada setiap jam kerja,” pungkasnya. 

Tahun ini, lanjut boleh dibilang menurun karena rata rata hanya berkisar 400 kasus perbulan sedangkan tahun lalu berkisar lebih kurang 500 kasus perbulan sehingga mencapai lebih kurang 6000 kasus.  (Wasdiun/Muiz)

Tags:
Bagikan:
Selasa 26 Juni 2018 22:0 WIB
PILKADA SERENTAK 2018
Ketua NU Jabar Larang Pengurus Bawa Atribut NU pada Pilkada
Ketua NU Jabar Larang Pengurus Bawa Atribut NU pada Pilkada
Nahdlyin Jabar pada satu kegiatan.
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Hasan Nuri Hidayatullah melarang pengurus NU Jawa Barat dan tingkatan ke bawah ikut kampanye dan dukung-mendukung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan membawa atribut NU.

"Kepada seluruh lapisan kepengurusan NU di lingkungan Provinsi Jawa Barat, mari kita taati hasil Munas dan Konbes NU untuk tidak menggunakan atribut dan alat organisasi NU dalam proses Pilkada serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Semoga kita dan jam'iyyah kita NU yang kita cintai senantiasa dalam barokah Allah," kata Kiai Hasan kepada NU Online, Selasa (26/6).

Menurutnya, politik NU adalah politik kebangsaan yang harus mengayomi semua warga, sehingga tidak dibenarkan secara organisasi ikut politik praktis berupa dukung mendukung pasangan calon, apalagi ikut kampanye.

Demi menjaga marwah NU dan menaati aturan organisasi yang didirikan 31 Januari 1926 ini, ia mengaku telah jauh-jauh hari mewanti-wanti pengurus NU agar menaati perintahnya.

Upaya tersebut tidak sia-sia karena sampai sekarang pihaknya tidak menerima laporan tentang pembangkangan yang dilakukan bawahanya. "Alhamdulillaah saya belum menemukan laporan kaitan dengan hal ini. Dan alhamdulillah dalam pilkada serempak tahun ini, lingkungan PWNU dan PCNU se-Jawa Barat relatif sangat kondusif," ucap pria yang karib disapa Gus Hasan itu.

Namun demikian, Gus Hasan tidak melarang pengurus NU dalam menggunakan hak politiknya, yakni memilih dan dipilih karena konstitusi menjaminya. "Adapun secara pribadi, semua warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih. Kita hargai karena dilindungi juga hak tersebut oleh Undang-Undang," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Selasa 26 Juni 2018 21:30 WIB
PILKADA SERENTAK 2018
Ketua NU Jabar Perintahkan Nahdliyin Tolak Politik Uang
Ketua NU Jabar Perintahkan Nahdliyin Tolak Politik Uang
Ketua PWNU Jabar, KH Hasan Nuri Hidayatullah
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah memerintahkan warga NU di Jawa Barat agar menolak praktik politik uang saat Pilkada 2018.

"Sangat tidak setuju (politik uang)," kata Kiai kepada NU Online saat ditanya mengenai politik uang, Selasa (26/7). 

Selain dapat merusak idealisme masyarakat Jawa Barat, praktik politik uang  juga mencederai demokrasi, dan melahirkan pemerintahan yang koruptif.

"Yang lebih mengkhawatirkan dan bisa berdampak kepada ruginya masyarakat adalah lahirnya pemerintahan yang cenderung korup," jelas pria yang karib disapa Gus Hasan itu.

Oleh karena itu, ia mengimbau warga NU khusunya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya agar menghindari praktik politik uang pada Pilkada. Sebaliknya ia berharap agar warga Jabar, khususnya Nahdliyyin tetap istiqomah pada hasil istikhorohnya dalam menentukan pilihanya..

Gus Hasan meminta kepada pasangan calon agar menarik hati calon pemilih melalui cara yang baik seperti menawarkan program yang baik. "Sebaiknya adu program dan argumen yang lebih realistis, bisa di terima, dan dirasakan oleh masyarakat," ucapnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Selasa 26 Juni 2018 20:0 WIB
Inilah Harapan Tokoh NU Nusantara pada Pilkada Serentak 2018
Inilah Harapan Tokoh NU Nusantara pada Pilkada Serentak 2018
Ilustrasi (ist.)

Pekanbaru, NU Online
Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu dari 171 daerah yang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Ada empat pasang calon yang bertarung untuk merebut kursi nomor 1 dan 2 di tanah Melayu itu.
 
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau KH Hajar Hasan meminta agar masyarakat dapat menerima dan mengakui siapapun nanti yang terpilih sebagai pemimpinnya.
 
"Siapapun yang terpilih kita berharap itu putra daerah kita yang terbaik dan harus kita terima dan kita akui sebagai pemimpin di negeri melayu ini," katanya kepada NU Online pada Selasa (26/6).
 
Kiai Hajar mengungkapkan bahwa kondisi Riau sampai saat ini sangat kondusif. Hal ini berdasarkan penilaian selama bersilaturahim dengan sejumlah masyarakat untuk melihat langsung kondisinya.
 
"Tidak ada gejolak yang mengarah ke negatif," terangnya.
 
PWNU Riau berharap Pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menghasilkan Pilkada aman, damai, dan melahirkan kesuksesan agenda lima tahunan itu.
 
Dosen UIN Sultan Syarif Kasim itu berharap kepada para pengusung calon agar bertindak secara profesional. "Pengusung daripada masing-masing calon berbuat dan bertindak secara profesional," katanya.
 
Kiai Hajar juga meminta kepada siapapun yang terpilih untuk menjalin kerja sama dengan semua elemen, termasuk para calon yang tidak terpilih.

"Yang terpilih harus bekerja sama," ujarnya.

Sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan salah satu provinsi yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada esok (27/6). Pesta demokrasi lima tahunan ini bakal diikuti oleh empat pasang calon.
 
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB TGH Achmad Taqiyuddin Mansur berharap agar calon terpilih dapat melihat potensi umat. Terlebih masyarakat NU di NTB yang merupakan basis terbesar.
 
"Kita berharap siapapun yang terpilih harus bisa melihat potensi umat di mana NU bagian terbesar dari NTB," katanya kepada NU Online pada Selasa (26/6).
 
Lebih lanjut, Abah Taqi, sapaan akrabnya, meminta agar gubernur terpilih nanti dapat menjalankan tugas dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Sebab, ia menegaskan bahwa hal keduanya merupakan hal terpenting dalam berpolitik.
 
"Musyawarahnya. Menyepakati apa yang akan dilakukan bersama-sama, mengikuti aturan. Melaksanakan tugas dengan prinsip keadilan dan musyawarahnya," ujarnya.
 
Di samping itu, ia juga berharap agar semua masyarakat dapat ambil bagian dalam agenda lima tahunan ini. Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa masyarakat NTB belum begitu tersadarkan untuk memilih pemimpinnya.
 
"Pendidikan politik belum merata," terangnya.
 
Abah Taqi juga menceritakan bahwa kondisi terkini di NTB pasca kampanye terasa tenang.

"Tenang aja," pungkas pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansuriyah Ta'limusshibyan itu.

Senada dengan di Riau dan di NTB, kondisi Kalimantan Barat (Kalbar) juga kondusif.

“Kondisi Kalbar aman dan damai,” ujar Katib Syuriyah PWNU Kalbar KH Ahmad Zamroni dan berharap hal ini berlanjut sampai pilkada berakhir.

Selain itu, harapan terhadap gubernur terpilih nanti mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bermartabat dan berkeadilan.(Syakir NF/Muhammad Faizin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG