IMG-LOGO
Internasional

Kiai Ma’ruf Bersedia Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Sabtu 18 Agustus 2018 16:5 WIB
Bagikan:
Kiai Ma’ruf Bersedia Mengabdi untuk Bangsa dan Negara
Jakarta, NU Online 
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menjelakan kesediaanya menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Joko Widodo sebagai tanggung jawab seorang kader NU untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia.

“Rais Aam harus menerima itu sebagai pengabdian Nahdlatul Ulama kepada bangsa dan negara,” kata Kiai Ma’ruf pada pertemuan cabang NU sedunia di Hotel Wihdah Towe Makkah, Arab Saudi, Sabtu (18/8) melalui siaran iNews TV.

Sebagai kader, ia mengaku taat kepada NU. PBNU menyepakati dan siap mendukung siapa saja kader NU yang dipilih Jokowi menjadi Cawapres, termasuk apabila Rais Aam PBNU yang dipilih, maka ia pun menerima dan mengaku tidak berani menolak.

“Termasuk apabila yang diminta Rais Aam sendiri, karena kita ingin memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara,” ucapnya.

Kiai Ma’ruf sendiri menolak anggapan bahwa kesediaanya menerima pinangan Jokowi akan berakibat status Rais ‘Aam menjadi turun pangkat. Menurutnya, penerimaannya didasarkan pada kesepakatan PBNU yang siap memberikan kader tebaiknya untuk bangsa dan negara.

“Inilah komitmen NU terhadap bangsa dan negara,” jelas Kiai yang mendapat gelar sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang itu.

Hadir pada pertemuan itu, Mustasyar PBNU TGH Turmudzi Badaruddin, KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Agama H Lukman Hakim Saefudin dan 36 Pengurus Cabang NU sedunia. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 18 Agustus 2018 19:30 WIB
PBB Sarankan 4 Hal untuk Lindungi Warga Palestina
PBB Sarankan 4 Hal untuk Lindungi Warga Palestina
Foto: orafoitaliano
New York, NU Online
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan, situasi yang terjadi di Palestina dan Israel sangat rumit. Tidak lain hal itu disebabkan karena kombinasi pendudukan militer yang berkepanjangan, ancaman keamanan yang terus-menerus, institusi politik yang lemah, dan proses perdamaian yang menemui jalan buntu. Akibatnya, banyak warga Palestina –sebagai bangsa yang wilayahnya diduduki- yang meninggal.

Untuk itu, Guterres mengusulkan empat opsi untuk meningkatkan perlindungan warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan Israel. 

Pertama, meneguhkan ‘kehadiran PBB’ di wilayah Palestina dan Israel. Para pemantau hak asasi manusia dan pejabat politik PBB bisa ditempatkan di lapangan. Dengan demikian, PBB bisa memantau dan menyelidiki situasi yang terjadi di lapangan secara langsung dan seketika itu juga. 

Kedua, mengerahkan pasukan keamanan di bawah mandat PBB. Guterres menyebutkan, perlindungan warga Palestina bisa ditingkatkan dengan penempatan pasukan bersenjata di wilayah pendudukan. Secara langsung, mereka bisa memberikan perlindungan fisik terhadap warga Palestina.

Ketiga, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang lebih banyak. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil Palestina secara lebih efektif. Selain itu,PBB juga bisa memperluas program dan pembangunan untuk memperkuat institusi Palestina.

Keempat, membentuk peninjau sipil. Mereka berfungsi sebagai peninjau di area-area sensitif di lapangan dan melaporkan berbagai macam isu, khususnya isu-isu perlindungan. 

Namun demikian, Guterres menekankan bahwa untuk mewujudkan semua itu butuh kerjasama dengan Palestina dan Israel. Jika dilihat, Israel kemungkinan akan berat menyetujui hal itu.

“Cara terbaik untuk memastikan keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina masih negosiasi penyelesaian yang komprehensif, adil dan final dalam penyelesaian konflik Arab-Israel,” kata Guterres, dilansir laman Reuters, Sabtu (18/8). (Red: Muchlishon)
Sabtu 18 Agustus 2018 18:30 WIB
AS Hukum Tentara Myanmar atas Kasus Rohingya
AS Hukum Tentara Myanmar atas Kasus Rohingya
Washington, NU Online
Amerika Serikat (AS) menghukum empat komandan tentara  dan polisi Myanmar serta dua satuan tentara Myanmar. Mereka dituduh telah melakukan pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia warga Rohingya. 

“Pasukan keamanan Burma terlibat dalam tindak kekerasan terhadap masyarakat suku kecil di seluruh Burma, termasuk pembersihan suku, pembantaian, pelecehan seksual, pembunuhan, dan pelanggaran berat lain terhadap hak asasi manusia,” kata Menteri Muda Keuangan Urusan Terorisme dan Intelijen Keuangan, Sigal Mandelker, dikutip Reuters, Sabtu (18/8).

Hukuman tersebut ditujukan kepada komandan tentara Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe dan Khin Hlaing serta komandan polisi perbatasan Thura San Lwin, selain Divisi Infanteri Ringan ke-33 dan ke-99. 

Hukuman itu berupa pembekuan harta pribadi di AS dan pelarangan para tentara tersebut mengadakan perjalanan ke AS. Selain itu, AS juga melarang warganya melakukan usaha dengan mereka.

Kedutaan Myanmar di AS belum menyampaikan tanggapan atas sanksi tersebut. Akan tetapi, sebelumnya tentara Myanmar membantah telah melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya. Mereka menyebut, apa yang mereka lakukan adalah untuk melawan terorisme.

Langkah AS ini menimbulkan banyak komentar. Para pengkritik menilai Donald Trump lamban dalam merespons pembantaian warga Rohingya. Sementara kelompok hak asasi manusia mencatat, ada satu panglima kuat tentara Myanmar yang lolos dari hukuman yaitu Min Aung Hlaing. 

Sekitar 700 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar pada 25 Agustus 2017 lalu setelah tentara Myanmar melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Lalu, mereka mengungsi ke beberapa wilayah di perbatasan Bangladesh. Dilaporkan, rumah mereka dibakar, wanita mereka diperkosa, dan laki-laki mereka dibunuh. (Red: Muchlishon)
Sabtu 18 Agustus 2018 17:30 WIB
Usai Diprotes Keras, Israel Akhirnya Buka Al-Aqsa Lagi
Usai Diprotes Keras, Israel Akhirnya Buka Al-Aqsa Lagi
Yerusalem, NU Online
Pasukan Israel akhirnya membuka kembali gerbang menuju ke Masjid Al-Aqsa atau dikenal dengan Al-Haram As-Syarif, sebuah kompleks suci di kota tua Yerusalem, pada Sabtu (18/8). Dengan demikian, umat Islam bisa kembali melaksanakan ibadah di masjid yang paling dimuliakan ketiga ini. Demikian dilaporkan kantor berita Wafa.

Sebelumnya, pada Jumat (17/8) diberitakan bahwa pasukan Israel memaksa siapa saja yang berada di Masjid Al-Aqsa untuk keluar dari kompleks suci itu. Pasukan Israel lalu menutup gerbang dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Akibatnya, ratusan umat Islam melaksanakan shalat di luar gerbang.

Menurut pasukan Israel, mereka menutup masjid karena ada upaya penyerangan terhadap polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa. Diduga pelaku penyerangan tersebut adalah seorang warga Palestina-Israel yang berusia 30 tahun dan tinggal di kota Umm al-Faham. Lalu, pelaku yang diduga melakukan penyerangan tersebut langsung ditembak mati di tempat. 

Atas kejadian itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bereaksi keras. Ia mengutuk dan mendesak agar Israel segera menghentikan semua tindakan yang bisa mengancam nilai historis Masjid Al-Aqsa. 

“Setiap tindakan yang akan mengubah status agama dan historis (dari Masjid Al-Aqsha) hanya akan mengarah pada kemerosotan lebih lanjut dari situasi dan eskalasi,” kata kantor Kepresidenan Palestina. 

Tidak hanya itu, sebelumnya juga dilaporkan kalau Departemen Wakaf Muslim Otoritas Palestina dan Yordania, penjaga situs-situs suci Muslim di Yerusalem Timur yang diduduki, memprotes keras tindakan Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG