IMG-LOGO
Trending Now:
Taushiyah

Taushiyah NU tentang Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Senin 23 Juli 2007 14:22 WIB
Bagikan:
Taushiyah NU tentang Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Bismillahirrahmanirrohim

Halaqoh (pertemuan) Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (GNKL PBNU) Pada Tanggal 20-23 Juli 2007 di Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

I.  Mencermati Suasana genting ekosistem meliputi:
A. KRISIS EKOLOGI: Parahnya kerusakan hutan, punahnya sumber-sumber mata air keanekaragaman hayati, perubahan iklim secara ekstrem, pencemaran udara, pencemaran laut pencemaran daerah aliran sungai dan perusakan kawasan  masyarakat akibat kecerobohan industrialisasi, penggunaan bahan kimia, bahan uranium dan penggunaan teknologi secara massal yang membahayakan  keberlanjutan kehidupan manusia dan bumi, serta mengakibatkan bencana alam, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor dan rusaknya kawasan pertambangan dan sekitarnya.

B. KRISIS KEMASYARAKATAN: Berkembangnya sikap tidak percaya antar masyarakat kepada pemerintah, lemahnya penegakan supremasi hukum, parahnya dekadensi moral, menguatnya individualisme, hilangnya jati diri bangsa dan menipisnya rasa cinta tanah air, meningkatnya sifat konsumtif hedonisme, penyakit korupsi, penyakit malas dan kegemaran mengambil jalan pintas, yang menghalalkan  segala cara dan mengakibatkan  banyak kerusakan  di muka bumi.

C. KRISIS EKONOMI:  Meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, dan energi nasional, melemahnya daya saing produk dalam negeri akibat penetrasi pasar global.

II.  Meraspon semangat dan ikhtiar warga nahdliyin di seluruh Indonesia untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan kehidupan umat manusia dan menyelamatkan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), melalui usaha pelestarian hutan, penyelamatan lingkungan dan usaha memakmurkan kehidupan masyarakat yang berdaya saing, bersemangat kerakyatan dan berkelanjutan sebagai perwujudan  ajaran Islam rahmatan lil’alamin.

MENIMBANG:

A. Bahwa untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), melindungi lingkungan hidup, memperbaiki moral dan sosial ekonomi  masyarakat, menurut  ajaran Islam adalah WAJIB.

B. Bahwa pihak-pihak yang telah menyebabkan terjadinya krisis ekosistem: mereka yang melakukan pembalakan liar (illegal logging), memprovokasi konflik pertanahan (land tenure) dan melakukan  penebangan yang berlebih (over cutting), memonopoli dan privatisasi air, mencemari air dan sumber air, maupun pihak yang melakukan penetapan tata ruang yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem, melakukan perburuan liar, melakukan pemberangusan  keanekaragaman hayati dengan dalih tertentu, menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, melakukan  pembuangan sampah sembarangan, melakukan kecerobohan dalam  pengelolaan sumber daya alam, mereka yang menggunakan bahan kimia, bahan uranium dan menggunakan teknologi secara massal maupun terbatas, yang membahayakan kehidupan masyarakat, mereka yang membangun  kawasan perbukitan  yang memiliki kemiringan  tanah lebih dari 40 %  atau daerah  resapan air, pihak-pihak yang melakukan over exploitasi dan industri pertambangan yang tidak ramah lingkungan, mereka yang tidak melakukan redistribusi hasil tambang untuk kepentinhan pembangunan masyarakat setempat, telah banyak sekali melakukan kejahatan lingkungan dan melakukan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum dan merugikan kehidupan.

C. Bahwa hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 tanggal 4 1994/1 Rajab 1415 H di Cipasung Tasikmalaya menetapkan mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah,  apabila menimbulkan dlarar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

D. Bahwa sikap tidak percaya, individualistis, hilangnya jati diri bangsa dan melemahnya rasa cinta tanah air, sikap konsumtif, dekadensi moral, hedonisme, penyakit korupsi, penyakit malas dan kegemaran mengambil jalan pintas, yang menghalalkan segala cara dan mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi adalah tindakan, sikap dan keadaan yang membahayakan agama, masyarakat, bangsa dan negara.

E. Bahwa pengangguran dan kemiskinan, menurunnya produktivitas dan kreativitas masyarakat, problematika ketahanan pangan dan energi nasional, berkembangnya praktek monopoli aset ekonomi dan borjusi, melemahnya daya saing produk dalam negeri akibat penetrasi pasar global adalah problematika yang harus dituntaskan bersama oleh para ulama, pemerintah dan masyarakat.

MEMUTUSKAN

1. Pemerintah Republik Indonesia WAJIB bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial kemasyarakatan, menuntaskan problematika ekonomi serta memerangi praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negera demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Pemerintah Republik Indonesia WAJIB menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, mengingat bahwa mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, akan menimbulkan dlarar (kerusakan), hukumnya HARAM dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

3. Warga NU dan seluruh elemen masyarakat WAJIB menolak dan melawan para perusak hutan, perusak lingkungan hidup, perusak kawasan pmukiman, para pengembang teknologi, pengembanga bahan kimia dan uranium yang membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup, para penyebara penyakit sosial, fihak-fihak yang melakukan monopoli ekonomi dan menyebabkan kemiskinan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negera.

4. Warga NU dan seluruh elemen masyarakat WAJIB memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup (jihad bi’iyah) dengan mengembangkan gerakan menanam dan merawat pohon, mengamankan hutan, melakukan konservasi tanah, air dan keanekaragaman hayati, membersihkan sungai, pantai, lingkungan, perumahan dan kawasan umum, membersihkan kawasan industri dari polusi dan limbah, melestarikan sumber-sumber air dan daerah resapan air, memperbaiki kawasan pertambangan dan lingkungan di sekitaranya, membantu melakukan penanggulangan bencana, melanjutkan perjuangan yang bersifat kemasyarakatan (jihad ijtimaiyah), mengembangkan ajaran moral, tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang) dan amar makruf nahi munkar, jati diri bangsa dan rasa cinta tanah air, produktif dan kreatif, hidup sederhana, anti korupsi, semangat dan gemar melakukan kerja keras dan kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, melanjutkan perjuangan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi (jihad iqtishodiyah) dengan mengembangkan lapangan kerja, memberdayakan kaum mustadh’afin, meningkatkan produktifitas dan kreatifitas masyarakat, membangun ketahanan pangan dan energi nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menetralisir penetrasi pasar global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wallahul Muqaffiq Ilaa Aqwamit Tharieq

Jakarta, 23 Juli 2007

Tausiyah ini disampaikan kepada
1. Presiden Republik Indonesia
2. Panglima Tinggi Tentara Republik Indonesia
3. Panglima Polisi Republik Indonesia
4. Kepala Kejaksaan Republik Indonesia
5. Pimpinan NU di semua tingkatan
6. warga nahdliyyin
7. Masyarakat umum

Bagikan:
Kamis 19 Juli 2007 12:21 WIB
Pidato KH Hasyim Muzadi dalam Pembukaan Kongres I Pagar Nusa
Pidato KH Hasyim Muzadi dalam Pembukaan Kongres I Pagar Nusa

Disampaikan dalam Pembukaan Kongres I Pagar Nusa pada Kamis, 19 Juli 2007 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olah Raga Adyaksa Dault
Yang terhormat para peserta kongres Pagar Nusa
Saudara peserta yang saya muliakan,

Muktamar NU telah memutuskan Pagar Nusa berubah dan meningkat statusnya dari lembaga yang seluruhnya langsung ditetapkan oleh PBNU menjadi badan otonom NU. Dimaksudkan pertama untuk meningkatkan kualitas Pagar Nusa. Kedua, agar Pagar Nusa lebih kreatif dalam melakukan pengembangan-pengembangan dalam era keolahragaan, baik pada skala nasional maupun pada skala internasional.

<>

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Pagar Nusa memang prinsipnya adalah gerakan olah raga pencak silat, tetapi sesungguhnya, Pagar Nusa tidak sekedar olahraga. Pagar Nusa sebenarnya adalah gerakan keagamaan, gerakan keolahragaan dan gerakan keindonesiaan. Tiga hal ini merupakan tritura dari Pagar Nusa, jangan sampai dipisahkan satu bagian dengan bagian yang lain.

Dasar keolahragaan pencak silat Pagar Nusa harus berdasarkan keagamaan dan tauhid kepada Allah SWT. Selanjutnya, berdasarkan aturan-aturan yang diatur oleh syariat Nabi Besar Muhammad SAW, ia tumbuh dari semangat keagamaan. Dari berkah ketauhidan dan kesyariatan ini, para ulama melahirkan seni bela diri pencak silat yang insyaallah menjadi ciri budaya Indonesia.

Hari ini waktunya kita mengekspor budaya kita, bukan hanya mengimpor budaya lain ke negeri Indonesia. Dan untuk itu, PBNU telah memulai langkah-langkah. PBNU telah membuat forum internasional, bukan untuk mengageni gerakan Islam internasional untuk masuk ke Indonesia, tetapi untuk menelorkan ide-ide keislaman dan keindonesiaan menjadi ide-ide universal yang bisa diterima oleh alim ulama dari seluruh dunia.

Alhamdulillah pemikiran-pemikiran keagamaan ini bisa diterima dengan baik, berdasarkan tawassuth dan i’tidal, garis moderasi dan garis lurus yang mengangkat secara internasional masalah persamaan, keadilan dan persaudaraan. Oleh karenanya, di dalam bidang keolahragaan, saya minta Pagar Nusa duduk menyatukan kembali beberapa sumber-sumber yang sampai hari ini masih berserakan untuk disatukan sehingga dalam Pagar Nusa hanya ada satu metodologi yang diikuti. Setelah itu, Pagar Nusa harus melakukan kontak-kontak dengan organisasi-organisasi atau gerakan olah raga lain yang ada di Indonesia ini sehingga terjadi perpaduan olah raga dalam suasana persaudaraan, saling mengenal dan saling bersatu.

Saya minta juga, bukan hanya olah raga ini disebarkan secara nasional, tetapi yang difikirkan, bagaimana mengekspor metode Pagar Nusa ini dengan prestasi yang membanggakan, dan memang pantas untuk ditampilkan dalam skala internasional dan ini memerlukan kerja keras.

Saudara-saudara dari Pagar Nusa yang saya hormati.

Ciri khas daripada keolahragaan yang berdasarkan tauhid, yang berjalan diatas kebenaran dan syariat, menumbuhkan kekuatan yang disebut laa gholiba illaalah, harus terwujud dalam wadah yang sehat dalam sistem dan organisasi yang sehat dan jangan lupa setiap orang yang tinggi ilmunya, biasanya ia semakin tawadhu dan biasanya ketawadhuan merupakan bagian dari pendekar-pendekar Pagar Nusa. Pagar nusa jangan sok seperti pendekar karena pendekar yang sesungguhnya adalah yang menyembunyikan kependekarannya dan pendekar yang selalu menonjolkan kependekarannya berarti ia belum pendekar yang sesungguhnya. Ini perlu, jangan sampai karena kongres ini kongres Pagar Nusa, semuanya pencaan sendiri-sendiri, akhirnya keputusannya diputuskan tidak dengan otak, tetapi dengan pencaan. Ini semaunya harus kita fikirkan.

Olah raga harus disambungkan dengan keindonesiaan kita, Indonesia yang mempunyai akar budaya luar biasa, memerlukan cara jitu untuk mengembangkan agama di dalam seluruh budaya dan mengangkat budaya yang ada selaras dengan ajarah rasulullah, bukan menghadapkan kemurnian syariat dengan budaya yang akhirnya membenturkan sesama ummat dan anak bangsa sendiri. Dengan demikian, maka, komisi-komisi yang nanti ada dalam Pagar Nusa, hendaknya ada yang menyangkut masalah keagamaan, keolahragaan, dan seni bela diri ada juga yang menyangkut masalah kebangsaan dan keindonesiaan.

Insyaallah dengan demikian, maka Pagar Nusa akan menjadi bagian dari Republik Indonesia dan bagian dari negera kesatuan republik Indonesia. Mendengar apa yang tadi disampaikan oleh saudara Ketua Panitia Fuad Anwar bahwa kita menginginkan almaghfurlah KH Ahmad Siddiq untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional, insyaalah PBNU akan menindaklanjuti pada fihak-fihak yang terkait.

Sebenarnya, Nahdlatul Ulama tumbuh secara domestik di Indonesia, ia membwa syariat yang universal, tapi aplikasinya bagaimana, ia tidak bisa menghindari akar-akar budaya dan akar kemaslahatan di Indonesia. Berabad-abad ada, sebenarnya oleh para waliyallah kita, tetapi yang terakhir pada tahun 1984, KH Ahmad Siddiq yang membuat kodifikasi dan sumber-sumber yang sesungguhnay telah berabad-abad yang ada. Oleh karenanya, Nahdlatul Ulama akan mengisi negara proklamasi dan negera Pancasila ini dengan syariat yang inklusif, bukan mempertentangkan syariat dengan bentuk proklamasi dan syariat. Ini adalah jaminan supaya tidak terpecah belah, supaya negera kita tetap bersatu, karena kalau terpecah belah, mayoritas umat Islam tidak mungkin lagi memimpin Indonesia secara keseluruhan. Saya hanya akan mengambil contoh kecil saja, ketika di Tangerang ada perda syariat yang eksklusif, maka segera dibalas oleh Manokwari dengan perda Injil, tidak boleh memakai jilbab, tidak boleh membaca Qur’an dan sebagainya. Ini merupakan tanda hikmah tertentu dalam membawa agama dimana mitzakul madiinah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW akan kita terapkan sebijaksana mungkin.

Mudah-mudahan Pagar Nusa ke depan bisa maju dengan mantap. Segala sesuatunya masih kekurangan. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari menteri oleh raga. Disamping itu yang diperlukan adalah pelatihan-pelatihan,

Pagar Nusa jangan sekali-kali jangan menjadi organisasi massa, Pagar Nusa harus menjadi organisasi kader, pelatihan-pelatihan pada tiga sektor tadi, keagamaan, keolahragaan dan keindonesiaan. Kader-kader yang sedikit tapi terpilih dan terorganisir perlu ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, sekali tempo, sewaktu-waktu digerakkan, tanpa menunggu jam, tetapi menit, mereka akan bergerak bersama-sama membela negera Republik Indonesia.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

 

 

Selasa 10 Juli 2007 20:38 WIB
Saatnya Dibentuk Front Pancasila Sebagai Penegak NKRI
Saatnya Dibentuk Front Pancasila Sebagai Penegak NKRI

Setiap gerakan yang menjurus kepada separatisme, baik simbol maupun tindakan, wajib dicegah oleh negara. Apabila sampai ke tingkat pemberontakan atau pemisahan diri, maka negara berhak, bahkan berkewajiban untuk memaklumkan perang. Pemerintah sebagai wakil eksekutif negara harus bertanggung jawab atas kedaulatan negara.

Perihal Aceh, semenjak perjanjian Helsinki telah banyak yang mengingatkan, bahwa banyak mengandung kelemahan, tetapi pemerintah sulit diberitahu. Sekarang disalahgunakan oleh GAM. Perihal Maluku, sejak awal PBNU telah menyimpulkan bahwa konflik SARA di Ambon/Maluku berintikan separatisme, bukan sebenarnya konflik agama. Perihal Papua, pemerintah terlalu longgar membiarkan multi intervensi asing di sana.

<>

Saat ini tiga daerah bergolak bersama-sama, berarti ada tangan-tangan asing di mana-mana. Saat ini, waktunya pemerintah bertindak dan tidak bisa “Nguler Kambang” (berbelit-belit) lagi. Semua rakyat harus membantu pemerintah dalam menegakkan kedaulatan, dan sudah waktunya kita menggalang “Front Pancasila dan Penegak NKRI”, guna mendorong ketegasan pemerintahan negara, serta memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia secara konfrehensif. Karena ancaman terhadap Pancasila/NKRI sekarang ini bukan hanya datang menyerang kedaulatan teritorial politis, tapi juga ideologi, ekonomi dan budaya (integritas bangsa). Front ini mendesak diselenggarakan bersama penataan payung hukum (law arrangement) agar kedaulatan negara terjamin.

Jakarta, 10 Juli 2007

 
Ketua Umum PBNU
KH Hasyim Muzadi

Senin 18 Juni 2007 18:52 WIB
Pandangan PBNU tentang Amandemen UUD 1945
Pandangan PBNU tentang Amandemen UUD 1945

Disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi dalam pembukaan Seminar Kebangsaan yang bertema “Legalitas Amandemen UUD 1945: Prosedur Hukum dan Dimensi Politik Selasa, 12 Juni 2007 di Gd. PBNU

Bismillahirrahmanirrahiem
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Selamat sejahtera untuk kita semua dan selamat siangnt>


Yang terhormat Bapak Ryas Rasyid, Bapak Ali Masykur Moesa dan para hadirin peserta seminar

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mengamati bahwa UUD kita dalam polemik. Ini sungguh-sungguh menyangkut fondasi yang paling dasar dari perjalanan bangsa, bukan hanya pada konstitusi, tapi hampir pada setiap gerakan dan aspek kenegaraan. Nahdlatul Ulama adalah bagian dari kepentingan negera, karena konsen NU begitu besar, maka kehati-hatian perlu dilakukan sebelum PBNU mengambil fikiran-fikiran atau kesimpulan-kesimpulan, apalagi solusi-solusi dari polemik UUD kita itu.

Pertama, kita harus melihat UUD secara komprehensif baik dari segi kesejarahan, dari segi ideologi negara, segi hukum, segi sosial politik, dan segi ilmu tata negara, dan tak boleh dilupakan adalah akibat yang timbul karena muaranya yang merasakan adalah rakyat.

Sebagai alat uji apakah suatu sistem cocok atau tidak, atau tampak tidak cocok tapi itu proses, itu semuanya harus kita pilah. Nah, alat uji konstitusi adalah apakah ia menghadirkan keadilan dan tata kenegaraan yang sehat apa tidak. Oleh karenanya, maka diskusi kita ini akan kita lakukan selama tiga kali. Pertama untuk menilik mengapa ada amandemen, yang kedua untuk menilik mengapa ada yang tidak setuju dengan amandemen, dengan segala argumentasinya, dan yang ketiga, pendekatan-pendekatan teoritik dan solutif. Teoritik adalah bagaimana sesungguhnya tata negara melihat semuanya sebagai sebuah ilmu dan sekaligus pada tahap ketiga ini, kita akan melihat, jalan keluar apa yang harus ditempuh, apakah pertahankan these UUD 1945 atau antithesanya yang benar, atau apakah keduanya mengandung kelemahan dan kelebihan sehingga diperlukan sinthese. Ini harus kita lihat dengan cemat.

Selanjutnya daripada itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga ingin melihat komparasi-komparasi di negara lain, misalnya reformasi di negeri Soviet dan China. Mengapa China tetap survive dengan reformasinya Deng Xio Ping, sekalipun asalnya komunis menjadi sosialis dan sekarang kapitalisasi masuk meskipun sistem komandonya tetap komunis. Ini sudah mulai kita jajaki dan kemarin kita kesana untuk melihat proses reformasi yang yang ada di China. Reformasi yang ada di Uni Soviet pun, insyaalah pada akhir Agustus atau awal September, kita akan mengirimkan tim ke sana. Apakah glasnost dan perestroika, yang menjadikan Uni Soviet seperti sekarang apakah merupakan langkah maju atau langkah mundur. Mengapa Soviet tidak seberuntung China dalam proses reformasi itu?

Kedua, apakah ada link untuk proses reformasi. Ini semuanya akan kita lihat, betul-betul. PBNU ingin mencari solusi sebaik-baiknya setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh.

Para bapak dan ibu sekalian
Oleh karenanya, hari ini adalah langkah pengamatan dan penelitian. Nanti pada bulan Juli kita lanjutkan pada tahap ke 2 dan ke 3. Setelah itu kita akan melihat ke luar negeri. Satu hal yang menarik didalam reformasi Indonesia adalah basis yang dipakai ini apa? Kalau di Orde Lama pada zaman Bung Karno sudah jelas bahwa teori revolusioner adalah hasil pemikiran yang disebut ajaran Bung Karno. Kalau Orde Baru juga jelas, dia berangkat dari pelurusan UUD dalam tanda petik dan kemudian berkembang seperti Orde Baru itu dengan berbagai macam perangkat perundangan politik. Nah, reformasi ini berbasis kemana? Apakah ada induk basisnya yang mengilhami sehingga apakah reformasi ini apakah solusi terhadap kebuntuan orde baru? Apakah rekonstruksi terhadap apa yang belum beres pada masa orde baru atau cuma reaksi dari orde baru?

Ini nanti semua akan kelihatan dan kita pelajari sungguh-sungguh, mudah-mudahan dikemudian hari akan menjadi buku yang bermanfaat. Kita tidak bisa bermain-main dengan sebuah UUD. Saya termasuk orang yang menganggap UUD itu tidak sakral, tetapi lebih tidak sakral lagi amandemennya. Artinya, ia masih memungkinkan adanya sintesa dari these dan antithese.

Kita juga ingin mendengar dari Pak Ryas Rasyid (salah satu pembicara) tentang aturan perundangan dari UUD. Ini lebih mewarnai perjalanan negara daripada UUD yang bersifat normatif. Pada waktu Bung Karno, UUD 1945, jadinya revolusioner. Ketika zaman Pak Harto, UUD 1945, jadinya imperialistik, seperti yang kita rasakan, sentralisasi politik, sentralisasi ekonomi, bahkan sentralisasi fikiran. Nah apakah UUD dengan sendirinya yang membedakan ataukah paket-paket aturan undang-undang sebagai aturan pelaksanaan yang mengubah realitas UUD ini ketika dilakukan aplikasi di lapangan.

Saya masih ingat pada waktu Orde Baru ada 5 paket UU Partai Politik, ada juga UU Pemerintahan Daerah yang mana Golkar tidak mau disebut partai padahal ngalah-ngalahi partainya. Ada TNI yang suprastruktur yang kemudian bersama birokrasi membuat partai sebagai alat justifikasi sementara PDI dan PPP sebagai tukang amin saja dari ini semua.

Apakah produk perundangan ini yang lebih mempengaruhi dalam konteks ke-Indonesiaan ataukah UUD. Nah sekarang, UUD karena basis daripada reformasi ini belum dipertegas darimana, kita mendengar ada ekstradisi yang dipolemikkan mengganggu kedaulatan, kita mendengar UU Penanaman Modal Asing yang hampir seluruh diri Indonesia ditawarkan bulat-bulat kepada orang asing. Apakah ini didasarkan UUD atau berdasarkan perundangan yanga ada?

Kemudian, sistem kepolitikan yang lebih rinci daripada UUD, seperti masalah politik yang multi partai seperti sekarang, ini apakah memungkinkan adanya efektifitas kerja dan produktifitasnya rakyat Indonesia sebanding dengan demokratisasi yang ditawarkan? Ini semua secara jujur harus kita pelajari tanpa persepsi apapun karena PBNU bukan partai politik, tapi memerlukan orang-orang politik untuk ditanya seperti masalah-masalah ini, tapi kita sendiri tidak masuk ke wilayah ini.

Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya kira saya sangat berkepentingan untuk mendengar.

Wallahulmuwaffieq ila aqwamith tharieq
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG