IMG-LOGO
Wawancara

Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal

Kamis 20 September 2018 18:0 WIB
Bagikan:
Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal
Tindak kriminal korupsi tidak hanya merugikan pihak negara, namun masyarakat juga ikut merasakan kerugian tersebut. Bahkan, masyarakatlah yang paling banyak merasakannya, meski mungkin tidak secara langsung. Akibtanya bisa kualitas hidup menjadi turun drastis, akses bagi masyarakat akan menjadi terbatas. 

Sementara bagi negara di antaranya adalah wibawa menurun di mata dunia dan masyarakatnya. Tentu jika diurutkan satu per satu, masih banyak akibat materil dan imateril dari korupsi. Yang jelas, merugikan!

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka tindak kriminal korupsi cukup tinggi. Dari tahun ke tahun selalu saja ada berita tertangkapnya pejabat yang melakukannya. Yang terbaru dan menghebohkan adalah korupsi yang terjadi di Kota Malang beberapa minggu lalu. Bagaimana bisa hampir seluruh anggotanya massal melakukan tindakan haram tersebut. 

Memang, menurut Lembaga pemantau tingkat korupsi dunia (Amnesty International) tindak korupsi Indonesia pada 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Saat ini berada di urutan 96 atau turun delapan peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, siapa pun berharap negara Muslim terbesar ini bersih dari korupsi. 

Apa penyebabnya tindak kriminal korupsi di Indonesia, khususnya menyangkut anggota DPR? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai pakar politik Islam, Masykuri ABdillah di PBNU. Berikut petikannya: 

Bagaimana bisa korupsi dilakukan secara massal seperti yang terjadi di Kota Malang itu?

Pertama, ingin saya nyatakan korupsi bertentangan dengan hukum agama dan hukum bernegara. Itu harus dilihat juga penyebabnya. Mestinya kalau manajemennya rapi, tidak terjadi peristiwa yang ada di Malang itu ya. Itu saya kira harus memperbaiki mentalitas korupsi itu harus bersamaan perbaikan berbagai hal. Tentu yang pertama pendekatan hukum. Kedua, perbaikan manajemen. Ketiga, sumber daya manusianya juga termasuk mentalitas dalam arti kompetensi maupun kualita moralitas. Itu saya kira yang harus dilakukan negara Indonesia yang mayoritas Muslim ini. 

Bagaimana perbaikan mentalitas dan hukum? 

Hukum saya kira sudah cukup bagus ya. Mentalitas yang saya kira perlu mendapatkan itu karena di beberapa kasus kadang-kadang didukung oleh keinginan untuk cepat. Jadi beberapa kasus misalnya Zumi Zola itu kan ingin menyelesaikan sebuah program atau menyetujui sebuah anggaran, tapi kadang-kadang dilama-lamakan oleh DPR atau DPRD, oknumlah, tapi kemudian kenapa dilama-lamain padahal sebenarnya bisa dicepatkan, maka kemudian ada ide dari pihak eksekutif untuk memberikan pelicin agar mudah untuk dicepatkan. 

Nah, itu yang kadang-kadang sampai sekarang masih terjadi. Dan sebenarnya kalau pihak eksekutif tidak mau, itu akan bagus. Katakanlah, DPRD atau oknum DPRD meminta imbalan agar bisa ketok palu, tapi kalau dari pihak eksekutif tidak mau kan akhirnya akan ketahuan juga. Ini kedua-keduanya yang harus baik, dari pihak mekanisme pengambilan keputusan perlu kesabaran, dan seandainya tidak ditetapkan kan bisa saja, kanapa terjadi deadlock, tidak diputuskan, bisa yang menyampaikan, yang malu kan dari pihak anggota DPRD juga. 

Jadi, maksud saya kalaupun itu kesalahan dari DPRD misalnya, tetapi dari pihak eksekutif itu juga punya andil juga dalam beberapa hal ya. Tidak semuanya. 

Bagaimana caranya supaya kualitas DPRD menghasilkan wakil yang bagus?

Itu memang pada individu-individu memang perlu ya persolan akhlak, persoalan moral, tapi juga sistem itu harus sederhana mungkin, karena kalau anggota DPR dan anggota DPRD itu mendapatkan tambahan dari yang tidak halal, itu terkait dengan adanya biaya politik yang tinggi. Kalau kita melihat berapa yang harus habis untuk mencalonkan diri sebagai seorang DPRD provinsi, kabupaten atau pusat, itu kan sebenarnya sangat besar. Jadi, mungkin perlu ada penyederhanaan peraturan lagi terkait dengan biaya yang harus dipakai. Misalnya begini untuk sosialisasi itu dipatok dibatasi, tidak boleh banyak, begitu juga dari besarnya umbul-umbul. Itu dibatasi.

Demikian pula politik uang, karena politik uang dari bisik-bisik itu masih terjadi sampai sekarang, kadang-kadang sulit untuk ditindak. Dan saya sendiri pernah menanyakan ke beberapa orang yang katanya pernah mendapatkan uang sampai seratus sampai dua ratus, itu meraka mengaku ya, tapi ternyata agak sulit untuk dijerat peraturan itu. Nah, ini saya kira kalau penegakkkan hukum itu adalah penegakkan dari politik uang agar bisa terhindar. Jadi, orang yang mau mencalonkan diri itu tidak harus banyak mengeluarkan uang. Mungkin dengan cara sederhana, apakah melalui media sosial, atau kalau misalnya spanduk, tidak berlebihan. Tapi yang jelas, haram untuk mengeluarkan politik uang atau membayar pemilih itu saya kira yang terjadi saat ini. 

Harusnya ada pembatasan tadi. Jadi pembayaran, banyak kan cerita-cerita ada yang dibayar seratus dua ratus, itu yang harus diawasi betul-betul secara ketat. Penegakkan hukum itu masih kurang orang, itu harus ditambah lagi tenaga-tenaga untuk itu. Itu saya kira yang belum terselesaikan saat ini. Kemudian dari sisi penggunaan sosialisasi itu. Itu juga sulit. Tapi yang paling terkait dengan itu adalah pembayaran tadi sebenarnya. Kalau hanya persoalan sosialisasi itu tidak banyak berpengaruh, tetapi kalau persoalan memberikan uang itu seratus, dua ratus, kadang-kadang pemilih itu memilih yang banyak.

Nah, di situ sebenarnya yang perlu mendapat tekanan. Kalau masalah kualitas saya kira memang, di negara demokrasi ya seperti itu ya, bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan pilihan rakyat. Tapi tadi kalau tidak ada politik uang saya kira otomatis rakyat itu akan memilih yang terbaik, yang sudah dikenal selama ini kebaikannya. Nah, ini yang masih menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi, kalau masalah korupsi, saya yakin bisa terselesaikan secara hukum, tetapi yang belum itu tadi, yang menyebabkan korupsi itu adalah biaya politik itu tadi, yakni politik uang. Sementara penegakkan hukum untuk menghilangkan politik uang itu yang belum maksimal. 

Kenapa penegakkan hukum masih belum menimbulkan efek jera, tidak membuat enggan korupsi? 

Ini persoalan juga. Jadi, sanksi itu masih sanksi penjara, tidak sanksi sosial. Ini sekarang sudah maju, ada sanksi penjara, ada sanksi politis. Sanksi politis itu yang ramai dibicarakan saat ini, yakni orang yang mantan koruptor itu tidak boleh menjadi calon legislatif dan eksekutif. Nah, itu sudah bagus. Kemajuan. Itu hukum fisik dan politis. Sekarang, sanksi sosial, yang sekarang belum efektif menurut saya karena kadang-kadang, orang yang sudah jelas-jelas sekian tahun di penjara, kemudian pulang, dia masih mempunyai uang banyak, orang itu dermawan, disumbangkan untuk kegiatan sosial, untuk masjid, karang taruna, olah raga di daerahnya itu, orang udah lupa bahwa orang itu bekas narapidana, malah diunggul-unggulkan begitu. Nah, ini sanksi sosial ini yang masih belum menurut saya. 

Posisi agama atau pendidikan ternyata tidak menghambat orang korupsi itu bagaimana penjelasannya? 

Ini tantangan juga. Saya kira semua lembaga pendidikan, semua materi pengajaran agama, itu semua mengatakan politik uang haram. Tapi ada beberapa hal faktor internal bagi pihak masing-masing. Tapi faktor eksternalnya yang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, tapi juga membuat sebuah sistem untuk melakukan penegakkan hukum yang tinggi. Penegakkan hukum untuk politik uang masih lemah, tapi penegakkan hukum untuk pelaku korupsi sudah sangat bagus. 

Di dalam sistem demokrasi seseorang bisa mencalonkan wakil dari daerah yang tidak dikenalnya. Namun karena dia orang terkenal, misalnya artis, jadi menang. Bagaimana ceritanya bisa begitu?

Sebenarnya itu bisa dibuat aturan. Dulu memang pernah dimunculkan orang daerah. Tapi kemudian sekarnag tidak. Ini saya kira merupakan salah satu bahan yang perlu dibahas karena betapa pun juga orang yang daerahnya akan lebih mengetahui dari orang lain, dari daerahnya atau masih ada hubungan famili dengan daerahnya, tetapi itu tergantung dari masyarakatnya juga. Kalaupun tidak dipergunakan, tidak ada aturan keharusan itu, tetapi kan tadi, hanya orang-orang yang mencalonkan diri atau menjadi calon itu tidak boleh membayar politik uang, itu saya kira tidak bisa. Orang di jakarta misalnya tiba-tiba mencalonkan diri untuk di solo. Kalau tidak ada politik uang, tidak akan dikenal di Solo atau tidak akan dipilih di Solo karena orang melihat juga, karena masyarakat juga ada sedikit kemajuan juga, pinter, dia tidak akan dipilih di Solo karena melihat apa sih kontribusi ke kita. Memilih orang demikian itu karena tadi ada uang pelicin, politik uang tadi, hingga konstituen memilih karena bayaran tadi. 


Tags:
Bagikan:
Jumat 31 Agustus 2018 21:30 WIB
NU Jawa Timur Ingin Perkuat Umat daripada Politik
NU Jawa Timur Ingin Perkuat Umat daripada Politik
Di Jawa Timur NU lahir, di Jawa Timur pula NU besar, tersebar ke seluruh penjuru; dan kemudian menjadi basis utamanya. Jawa Timur menjadi tolok ukur kemajuan NU.  Dalam kadar tertentu bisa dikatakan, maju mundurnya NU bisa diukur melalui daerah ini. 

Daerah yang seperti itu, tentunya tantangannya tidak kecil. Baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan tanpa dikelola dengan baik bisa berakibat fatal. Nakhoda NU harus terampil menanganinya. 

Beberapa bulan lalu, Jawa Timur telah berganti kepemimpinan. Setelah KH Hasan Mutawakkil Alallah paripurna, dilanjutkan KH Marzuki Mustamar di tanfidziyah dan KH Anwar Manshur di Syuriyah. 

Kiai Marzuki bukan orang baru di NU, ia pernah jadi Ketua PCNU dan kini menjadi salah seorang pengurus PWNU. Sedikit banyak mengetahui peluang dan tantangan PWNU Jawa Timur, serta bagaimana cara menanganinya.  

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai KH Marzuki Mustamar di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (6/8). Berikut petikannya:
 
Bagaimana cara Pak Kiai supaya PWNU Jawa Timur bisa mempertahankan program baik periode sebelumnya dan menjadi lebih baik periode saat ini?

Kami ingin mengupayakan sebisa-bisanya, supaya NU, warga NU itu kalau bisa mereka ulama karena namanya juga Nahdlatul Ulama. Kalaupun mereka bukan ulama, setidak-tidaknya mereka orang-orang yang punya etika manut para ulama. Kita harus jangan sampai kemasukan orang-orang kelihatan NU, tapi tidak manut ulama. Apalagi benar-benar orang yang bukan NU. Bukan ahlussunah wal Jamaah atau sebetulnya yang memimpin itu NU, tapi dikendalikan orang di luar NU. Jadi kita harus jaga, ingin benar-benar NU. 

Jadi, dulu itu Wali Songo punya murid-murid yang mendirikan pesantren. Kiai-kiai pesantren mendirikan NU. Pesantren itu anaknya Wali Songo. NU itu anaknya pesantren. Jangan sampai lepas dari ini. Nah, yang lain-lain ini, mau pengusaha, mau apa, ya monggo asal mereka manut sama ulama-ulama pesantren. Kalau tetap bisa diupayakan seperti ini, maka NU benar-benar on the track. Pesantrenlah kelompok elemen bangsa yang mati-matian berjuang untuk NKRI, menyumbangkan kiainya sekian puluh kiai yang mati syahid untuk memerdekakan bangsa tanpa minta upah apa pun, atau jabatan. Full NKRI harga mati. Pesantren tidak pernah berontak. Pesantren tidak pernah berkhianat pada bangsa. Pesantren pula yang terus istiqamah, terus berdakwah, ngajar Al-Qur’an, ngajar TPQ, ngajar kitab kuning, mendirikan masjid, majelis-majelis. Ide besarnya seperti itu.
 
Apakah umat masih manut pada ulama sementara ulama itu sendiri menjadi perebutan makna? Artinya kalangan lain  juga selalu mengatasnamakan ulama dengan agenda yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama?  

Kita tidak usah berdebat pada kriteria ulama. Bahwa, Kiai Anwar Manshur dari Lirboyo ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Dimyati Rois ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Maimoen Zubair ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri itu ulama, semua sepakat. Bahwa Tuan Guru Turmudzi ulama, semua sepakat. Tuan Guru Zaini Kalsel, itu ulama, semua sepakat. Kita enggak usah neko-neko, manut ulama yang sudah jelas. Bisa jadi mereka bukan alumni yang kami sebut itu. Tapi mereka mungkin manut kepada alumni Lirboyo, alumni Sidogiri, Ploso, yang sudah nyebar ke Papua kemana-mana. Nah, mereka itu kita katakan pengikut para ulama, manut ulama. Gitu lho. Jelas kok. 

Bagaimana dengan kelompok sebelah yang mengklaim ulama? 

Ya silakan saja ada kelompok yang mengklaim ulama. Yang jelas ulama itu harus paham Al-Qur’an dan sunnah. Punya apa enggak alat atau piranti untuk bisa memahami Al-Quran sunah itu. Mereka hafal apa enggak? Berapa ribu dalil yang mereka kuasai? Sudahkah mereka khatam Bukhari Muslim dan Kutubus SIttah? Sudahkah mereka tahu asbabun nuzul-asbabl wurud? Sudahkah mereka tahu nasikh dan mansukh? Ya kan. Am, makhsus? Mutlaq muqayyad? Mujmal mubayyan? Itu semua piranti untuk memhami, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an sunnah. Ulama itu mereka harus khasiyah, takut  kepada Allah. Setiap malam bangun, banyak berzikir agar hati selalu sambung dengan Allah. Sudahkah itu mereka miliki? Kalau ulama itu harus kasih sayang, lebih dekat kepada umat daripada kepada pejabat. Sudahkah itu dimiliki? Ulama itu menjaga kemaslahatan, menjaga keutuhan. Sudahkah orang-orang itu dakwah, tapi tetap aman? Jihad, tapi tetap aman.  Amar ma’ruf, tapi tetap aman atau malah berkedok itu malah mengkacaukan situasi? 

Bagaimana dengan mereka yang ulama di televisi? 

Monggo saja mereka menyebut ulama. Ulama adalah kriteria seperti itu tadi. Ulama tempat bertanya. Harus alim. Harus bening. Alim dan pinter, menguasai dalil, tapi tidak bening, kuatir curang. Dia bening, tapi enggak menguasai dalil, kuatir goblok. Tempat ulama itu: fas’alu ahlad dzikri in kuntum la ta’lamun. Siapa mereka yang dijadikan tempat bertanya? 

Ada di media sosial, sering menyebutkan ulama su’ bagi mereka yang dekat dengan pemerintahan. Bagi kalangan yang menyebut ulama su’ ini juga ingin merebut kekuasaan. Sebetulnya bagaimana? 

Itu politik, seperti mereka yang mengharam-haramkan bunga bank, tapi ternyata semua masjid dan mushala di bank mereka yang menguasai. Mereka mengharamkan bunga bank, tapi mereka masuk bank. Itu politik kan. Mereka haram-haramkan negara, tapi semua lembaga negara mereka yang menguasai. Jumatan di lembaga mereka ala mereka. Tarawih di lembaga-lembaga negara ala mereka. Tapi negara mereka thagut-thgutkan. Apa-apan ini? Jangan gampang percaya pada cangkeme wong-wong seperti itu.

Mempolitisir agama itu bagaimana? 

Memperalat agama untuk kepentingannya. 

Cara membedakannya bagaimana memperalat agama untuk kepentingannya dengan agama untuk agama? 

Ada orang nyalon. Dia tidak pernah pakaia dalil agama. bahkan mungkin partai yang dilewati pun bukan partai agama. full dia pakai usaha pribadi dana pribadi. Setelah jadi anggota dewan, dia full memperjuangkan agama. guru TPQ dia perhatikan. Mumpung dia ada di dewan, masjid-masjid butuh IMB dia perjuangkan, dibantu. Masjid butuh surat tanah wakafnya dibantu. Itu namanya politik untuk agama. Kalau politisasi agama ya sebaliknya. Nyalon membawa-bawa agama, tapi untuuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Terkait warga NU, penduduk jatim yang besar untuk memperkuat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Timur bagaiman? 

Itu NU tidak sendirian. Mana-mana yang bisa kita komunikasikan yang berwenang mengurusi itu, dengan diknas, dengan disperindag, dengan pemerintah ya kita komunikasikan. Mungkin NU membantu dengan memberikan data. Itu sudah penguatan. Kalau misalnya harga tebu dipermainkan, NU mencoba mempelajari ini troublenya dimana? Tidak harus NU menjadi petani tebu. NU ikut memproteksi, melindungi petani tebu yang rata-rata warga NU. Bahkan misalnya suatu saat, NU tidak mendirikan koperasi, mending orang-orang itu dibolehkan menggunakan label NU. Toko-toko disertifikasi oleh NU sehingga orang-orang di situ tidak waswas belanja di situ. Dan kalau karena label NU itu menjadi laris, silakan, setiap seribunya sepuluh rupiah diberikan kepada NU. Itu bakul-bakul bakso kita diklat, kita beri pendidikan. Ini lho, Mas, mencuci piring yang suci. Ini lho, Mas, menggiling daging yang suci. Tukang sembelih ayam kita panggil. Nah, setelah semuanya sah (secara fiqih), ya kita beri sertifikat, bahwa warung ini sudah dalam binaan NU. Yang membeli tidak ragu. Akhirnya semakin laris. Dan setelah semakin laris dia misalnya berbagi dengan NU, alhamdulillah. Tidak berbagi juga tidak apa-apa, toh warga NU semakin laris dagangannya. 

Menurut Pak Kiai ke depan peluang dan tantangan NU ke dapan bagaimana?

Satu, di beberapa tempat ada pengurus NU atau tokoh yang kurang merakyat, kurang diterima diterima grashoot, karena sikap politiknya menegcewakan umat. Padahal kalau pilihan politik bertentangan dengan warga NU, diam-diam saja. tidak usah vulgar. Kalau pilihan politiknya cocok dengan warga, ya silakan saja.  kita ada program, turba dulu hanya untuk pengurus, turba ke ke Ternggalek misalnya nanti yang diundang itu warga dan pengurus. Menu untuk warga zikiran, shalawatan, kalau ada Banser, Pagar Nusa yang belum dapat ijazahan, mungkin dapat ijahah. Setelah itu ada acara makan-makan, ada ceramah, keislaman kebangasaan kita sampaikan. Biar acara untuk pengurus ada khusus, bicara tentang keorganisasian. Yang ini asli turba. Dengan begitu, turba tidak hanya untuk elite pengurus, biar NU sambung dengan masyarakat. 

Dan itu dilakukan ke setiap kabupaten? 

Harus, harus.

Saya klarifikasi yang tadi, ada cabang NU yang jauh dari warga karena dukungan politik. Penyebabnya apakah dia mendukung partai politik secara organisasi atau secara pribadi?

Secara pribadi, tapi dia punya hak, biar NU tidak bertabrakan dengan umat. Kepingin saya, kader NU lebih mementingkan mengayomi umatnya ini daripada politiknya. Toh nanti setelah orang tahu toh diajak politik ala kita mereka mau. Dakwahnya dinomorsatukan, politiknya nanti-nanti ngikut. 

Cara-cara seperti itu kan biasanya dilakukan kiai NU, lalu kenapa sekarang ini...?

Makanya itu kan PR saya kan supaya umat lebih dekat kiai lagi. Punya anak, minta nama ke kiai. Punya mantu, istikharahnya kepada kiai. Mereka mendirikan rumah, ngundang kiai untuk doain. Kalau umat sebodoh apa pun, tapi barengnya kiai, shalatnya bener, puasanya bener, memilih menantu bener, menggelar walimah bener msekipun tidak mengerti dalil karena memang manut kiai itu. 

Kalau tantangan?
 
Ekses setelah pilgub, tapi kalau sesama NU kan gampang.

Caranya bagaimana?

Karakternya saya bisa berbaur. 

Jawa Timur selalu terbaik dalam pengembangan NU. Bagaimana upaya meningkatkan lagi? 

Itu kita serahkan kita cabang-cabang. Ada cabang merakyat. Ada pengurus cabang yang berbda dengan akar rumputnya yang tadi dibicarakan.

Cara menanganinya bagaimana? 

Makanya nanti kita gunakan dengan cara turba. Cabang yang sudah sembuh, sudah baikan dengan umat, akrab, diapakai program koin atau apa. Saya ingin itu lebih menjadi program cabang dan MWC duit koin itu. Setelah dapat, nanti cabang biar dibagi dengan MWC. Nah, karena kami di wilayah itu gampang mencari sumber dana, enggak usah ngarep-ngarep yang koin ini. 

Resep memimpin NU itu bagaimana?

Pertama, orang tak bisa lepas dari karakternya. Orang sama-sama Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Hasyim Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Wahab Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Bisri Ahlussunah wal Jamaah, Gus Dur Ahlussunah wal Jamaah, Kiai Said Ahlussunah wal Jamaah. Yang kedua, beda situasi dan tantangan. KH Hasyim Asy’ari tidak menghadapi HTI dan (menyebut salah satu partai politik), tekanan Orde Baru. Gus Dur menghadapi Orde Baru. Gus Dur menggunakan jurus mabuk dan seterusnya, wajar. Dan jangan dituduh Gus Dur menyimpang dari Mbah Hasyim. Itu beda karakter beda tantangan. Kalau sama malah mudah dibaca lawan. Nah, saya juga bisa jadi berbeda dengan karakterk Kiai Mutawakkil (Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya, red.), tantangan yang saya hadapi berbeda. Sekarang nyuwun sewu, di Jawa Timur, (menyebut salah satu partai politik) memasang ketua yang agak NU, tahlilan ok, fikrahnya tetap salafi, tentu penyikapan kami terhadap mereka tentu harus berbeda dengan salafi lahir batin.        

   


Kamis 30 Agustus 2018 23:45 WIB
Kriteria-Kriteria Nahdliyin untuk Pilih Pemimpin
Kriteria-Kriteria Nahdliyin untuk Pilih Pemimpin
Tak sampai setahun lagi, Indonesia akan mengadakan pergantian pemimpin, baik di legislatif dan eksekutif. Sebagai bagian dari elemen bangsa ini, warga NU berhak dan berkewajiban turut serta dalam menentukan pemimpinnya. 

Namun, bagaimanakah kriteria-kriteria pemimpin yang cocok bagi warga NU? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai pakar politik Islam yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta KH Masykuri Abdillah di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (6/8) . Berikut petikannya:

Bagaimana melihat kecenderungan warga NU dalam menghadapi tahun politik ini? 
 
Ya sebenarnya warga NU bisa melihat ada 9 pedoman berpolitik bagi warga NU ya. Tetapi memang perlu saya perjelas juga di sini bahwa pertama sekali adalah warga NU harus ikut berpartisipasi di dalam politik ini. Jangan sampai menjadi golput. Bahkan ikut berpolitik ini bisa menjadi wajib kifayah, yang bisa menjadi wajib ain karena ini menentikan masa depan bangsa indonesia yang itu tidak hanya menentukan persoalan-persoalan keduniaan tapi juga persoalan-persoalan keagamaan.

Jadi, kalau warga NU itu absen, berarti tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih calon-calon atau pemimpin-pemimpin di  masa depan, untuk lima tahun ke depan. Ini yang pertama sekali. 

Persolan pilihan, ini memang diberikan kebebasan kepada masing-masing, tetapi tentu saja, warga NU memang memilih wakil-wakil atau pemimpin yang memang bisa menyampaikan aspirasinya. Aspirasi itu ada dua bentuk. Ada aspirasi khusus, ada aspirasi umum.

Aspirasi umum itu adalah aspirasi yang mengingikan wakil yang bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan sebagai warga negara secara umum, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kerja, kesehatan, dan seterusnya. Itu dibutuhkan oleh semua warga negara, baik beragama Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. 

Kedua, memilih orang-orang yang bisa menyampaikan aspirasi yang khusus. Terutama dalam hal ini bagi umat Islam. Umat yang lain juga bisa menyampaikan seperti itu. Bisa menyampaikan atau memilih wakil-wakil yang bisa menyampaikan aspirasi khusus itu agar kehidupan warga Indonesia itu bisa memperhatikan aspirasi agama. Jadi, tetap menjunjung tinggi agama, membentuk dan mengupayakan budaya yang ada di Indonesia ini budaya yang sesuai dengan agama termasuk juga berkaitan dengan persoalan akhlak juga. Bagaimana akhlak-akhlak di Indonesia itu seusai dengan ajaran agama. Itu aspirasi khusus. Untuk orang Islam mungkin ada peraturan kebijakan yang sesuai dengan agama. Ini aspirasi khusus. Jadi, itu yang perlu diperhatikan bagi umat Islam, khususnya warga NU. 

Kemudian berikutnya, memilih wakil atau calon yang mempunyai sifat yang jujur, takwa, adil. Itu sudah normatif sama ya. Ini bukan karena persoalan politik uang karena pada saat ini politik uang masih marak di Indonesia. Jadi, jangan kemudian memilih karena dapat uang, memilih seseorang yang sebenarnya tidak tepat untuk dipilih. 

Berikutnya dari segi kemampuan, kompetensi dalam mengelola negara atau kemampuan di dalam, kalau itu wakil rakyat, di dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi, kompetensi di situ. Jadi, orang-orang yang tidak memiliki komptensi, jangan dipilih. Nah, ini memang, awam itu sangat sulit ya. Tetapi saya yakin, karena masyarakat Indonesia semakin tinggi pendidikannya, maka bisa membedakan mana orang yang punya kompetensi dan mana tidak. Jadi, ketika memilih itu berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. 

Dalam beberapa kasus, kenapa tidak bisa dikonversi untuk menggolkan calon? 

Itu memang konsekuensi dalam negara demokratis dan konsekuensi bagi NU yang memberikan kebebasan kepada warganya. Dan memang pada saat ini tidak mudah karena masyarakat semakin cerdas, tidak langsung diarahkan begitu saja ya, kecuali 30 tahun atau 40 tahun lalu. Sekarang tidak bisa.

Oleh karena itu, NU lebih baik tidak terlibat secara langsung di dalam politik, tetapi memberikan arahan-arahan, ya bisa saja, arahan, ini calon yang sesuai dengan kriteria tadi. Yang bertakwa, adil, jujur, yang punya kompetensi. Jangan sampai memilih orang yang tidak memiliki kriteria seperti itu. 

Dan memang ada persoalan lain juga, baik bagi bagi warga biasa, maupun tokoh lokal begitu ya, yang terpengaruh juga apakah oleh politik uang, itu yang jadi masalah, sehingga sebagian tokoh lokal NU bisa mengarahkan ke sana, sebagian lain ke sini sehingga tidak mungkin juga mengarahkan secara keseleuruhan.

Paling hanya bisa mengatakan, pilihlah calon anggota legsislatif atau gubernur, atau presiden, orang yang NU, orang yang dekat dengan NU, dengan harapan, kalau orang NU ya pasti bisa punya kebanggaan bisa menjadi wakil, bisa menjadi pimpinan, dan orang yang dekat dengan NU, nantinya orang itu yang akan gampang memperjuangkan aspirasi NU karena bisa saja misalnya, walaupun sesama Muslim tidak mengakomodasi NU, bisa saja. suatu daerah misalnya dipimpin oleh seorang baik itu wali kota atau gubernur yang tidak suka dengan amaliyah NU, bisa saja dia membatasi. Dan ini sudah ada di beberapa tempat itu yang tidak melarang, tapi membatasi. Tidak memberikan kesempatan kepada orang NU untuk ikut berkiprah. 

Bagi warga NU yang terjun dalam politik, apa tips untuk mereka untuk menggaet konstituen?

Ya, itu tadi, kita perlu perjuangan untuk menyadarkan masyarakat betul-betul memilih bukan karena uang karena saya masih melihat juga, dan bahkan pengakuan beberapa warga yang menerima uang. Aada kalanya dia memang terikat dengan itu, ada yang tidak. Ada juga yang mengambil uang itu tapi tidak memilihnya. Itu ada. Bagi warga NU, bolehkah calon mengaku dari NU itu. Menurut saya, boleh karena itu adalah identitas. Di dalam pemilu itu diperbolehkan menyampaikan identits apa adanya, apakah di seorang Muslim, seorang Kristen. Boleh, saya orang Muslim, seorang NU, seorang Jawa, Sunda, boleh. Yang tidak diperbolehkan itu kalau sampai kepada menjelekkan yang lain, agama lain, suku lain atau kelompok lain.

Jadi, kalau saya mengatakan, "saya NU, saya akan memperjuangkan warga NU", itu diperbolehkan. Oleh karena itu, calon-calon dari NU, silakan membuka identitas itu, dan mereka biasanya juga akan melihat, terutama di daerah-daerah yang mayoritas NU karena ada di daerah-daerah yang NU-nya tidak mayoritas.

Calon itu biasanya berjanji. Bolehkan melakukan hal itu padahal belum tentu ia menepatinya?

Ini harus dibedakan antara yang legislatif dan eksekutif. Kalau legislatif itu tidak secara langsung nanti melaksanakan, tetapi memperjuangkan. Jadi memang yang disampaikan akan memeperjuangkan kepentingan-kepentingan ini, kesejehataraan, pendidikan tinggi, kesehatan gratis, dan kadang-kadang itu diucapkan beberapa orang walaupun setelah itu tidak. Misalnya sekarang itu ada yang menarik bahwa calon yang sudah menarik massa bahwa nanti orang yang sakit itu tidak hanya semata-mata gratis berobat, kami akan jemput, menyediakan ambulans. Itu saya tidak yakin sebenarnya, tetapi kadang-kadang ada yang begitu.

Nah, apa beoleh atau tidak? Secara agama, tidak boleh, kalau hanya sekadar berjanji, tapi tidak dilaksanakan. Jadi, ini harus berhati-hati juga ketika berjanji harus sesuatu yang dia akan laksanakan karena berjanji itu kan innal ‘ahda kana mas'ula kan, bahwa janji itu akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan konstituen, tetapi juga di hadapan Allah.

Jadi, oleh karena itu, jangan janji. Kalau itu untuk eksekutif, apa itu gubernur, wali kota itu akan melaksanakan. Ini tentu beda bahasa yang akan dipakai, akan melaksanakan,atau mengusahakan. Kalau legislatif memperjuangkan. Jadi, saat ini tidak cukup dengan mengatakan, saya akan tetap mempertahankan NU, tidak bisa, tetapi ke pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu bisa disampaikan, pekerjaan gampang, jalan bagus, nah itu bisa disampaikan seperti tiu. 


Kamis 16 Agustus 2018 18:0 WIB
PWNU Jateng Menyeimbangkan Peran Diniyah dan Ijtimaiyah NU
PWNU Jateng Menyeimbangkan Peran Diniyah dan Ijtimaiyah NU
Ketua PWNU Jawa Tengah KH Muzammil
Selain Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk daerah yang memiliki Nahdliyin yang besar. Para pendiri NU juga sebagian berasal dari Jawa Tengah misal KHR. Asnawi dari Kudus dan KH Ma'shum Lasem. Dari waktu ke waktu, jumlah Nahdliyin tetap terjaga di wilayah tersebut melalui pesantren dengan kiai dan para santrinya. Serta para pengurus NU sendiri. 

Selama ini, NU dikenal dalam upaya menjaga pemikiran, pergerakan dan amaliah Ahlussunah wal Wajamaah. Karena situasi makin berubah berdasarkan kebutuhan masyarakat yang juga berganti, Pengurus NU di wilayah tersebut tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tapi sosial semacam pendidikan, ekonomi dan kesehatan. 

Belum lama ini, PWNU Jawa Tengah berganti. Semula dipimpin duet KH Ubaidillah dan Abu Hafsin. Kini duet KH Ubaidillah dan KH Muzammill. Bagaimana upaya Jawa Tengah untuk memperkuat bidang sosial tanpa meninggalkan peran keagamaannya? Untuk mendapatkan penjelasan itu, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai KH Muzammil. Berikut Petikannya: 

Setelah terpilih sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah, mimpi besarnya apa, paling tidak selama lima tahun ke depan? 

Di hasil konferensi kemarin ka nada 7 bidang ya, yaitu bidang organissi, pendidikan, pendidikan tinggi, komisi publik, lalu ada perekonomian, ada kesehatan, lalu juga pemberdayaan kader. Ini kita upayakan dibagi tugas dengan lembaga-lembaga. Insyaallah itu didistribusikan ke lembaga-lembaga. Wilayah, kita koordinatif. Fungsi komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, nah ini yang dilakukan PW ke depan. 

Di Jawa Tengah dari sisi kultur kan masyarakat luar biasa, Ahlussunah wal Jamaah luar biasa, tinggal dari penguatan kelembagaannya. Kita dorong semua struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama ini supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengemban amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nahdlatul ulama. Dengan sendirinya kalau itu terwujud ya seratus tahun NU akan bisa  berjalan  sperti yang kita harapkan. Cuma memang tantanganya sangat berat karena pangaruh-pengaruh era informasi sekarang ini harus sering melakukan tabayun. Termasuk kita juga mohon apa arahan-arahan pengurus besar, kesepuhan-kesepuhan yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Selain untuk juga memberdayakan yang masih muda. Yang di IPNU, IPPNU, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, kemudian Pencak SIlat Pagar Nusa, dan semua banom kan banyak sekali di lingkungan NU, ada ISNU, toriqoh urang tua kita semua. 

Bagaimana Kiai memastikan 7 program dipastikan berjalan dengan baik?

Nanti kita rapatkan untuk ditentukan skala prioritasnya. Yang mana dulu yang harus kita prioritaskan. Yang mungkin bisa kita lakukan. Dan juga kita nanti mohon sumber daya yang lebih dari supervisi maupun dari kalangan fungsional penting diajak untuk bareng-bareng.

Tujuannya supaya NU itu lebih terasa di masyarakat bagaimana?

Ya, supaya NU lebih terasa kemanfaatannya di masyarakat. Selama ini kan dari sisi keagamaan kan ya. Dari sisi diniyah itu luar biasa, diasuh oleh kiai-kiai. Nah, tinggal dari sisi ijtimaiyahnya, kemasyarakatannya, bagaimana supaya NU bisa punya peranan di persoalana-persoalan ijtimaiyah. Masyarakat yang sekarang ini ada ini kan dulu dibangun oleh ulama-ulama terdahulu. Masyarakat ke depan ya, dibangun oleh ulama-ulama sekarang. Meskipun kemampuan kita jauh berbeda dengan kesepuhan-kesepuhan terdahulu, tapi setidaknya kita punya niat berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama. 

Menurut taksiran, NU Jawa Tengah mampu tidak untuk melakukan peran-peran itu? 

Ya, sudah dimulai oleh kepengurusan-kepengurusan sebelumnya, dan kita tinggal melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Dari sisi pendidikan, alhamdulillah ada peningkatan. Dari sisi sosial, nah, ini yang perlu kita garap karena dari segi kesehatan, kita masih minim. Ini yang perlu kita pacu. Kita dorong cabang-acbang untuk proaktif di dalam sosial dan kemasyarakatan. 

Terus formasi yang akan dibangun di kepengurusan PWNU Jateng bagaimana? 

Semuanya kita ajak untuk sama-sama khidmah; dari unsur kesepuhan, dari yang muda, dari yang profesi maupun dari praktisi, semuanya kita ajak untuk bergabung di kepengurusan nanti. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman di profesi maupun di akademisi siap membantu.

Syarat mereka untuk bisa jadi pengurus apa? 

Acuan kita adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Syarat untuk menjadi anggota NU kan, satu menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, melaksanakan bersama-sama dengan pengurus. Ini sesuai dengan  keahlian mereka untuk berkhidmah di NU. Kita merujuk dawuh-dawuh kiai terdahulu, “jangan bertanya apa yang bisa kaudapatkan dari NU, tapi bertanyalah apa yang bisa kauberikan kepada NU”. Ini saya rasa perlu kita terus sosialisasikan. Nah, insyaallah kita optimis bisa berjalan dengan baik. 

Bagaimana NU Jawa Tengah memastikan kaderisasi berjalan sebab mereka yang akan melanjutkan kepengurusan NU yang akan datang?

Kaderisasi di IPNU, IPPNU, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, Banser intensif dilakukan di Jawa Tengah. Setiap Sabtu Minggu itu IPNU terus turun ke bawah. Kemarin kita baru ketemu dengan pengurus IPNU, Pimpinan Wilayahnya, lalu dengan Ketua Ansornya, dengan Kktua Muslimat, alhamdulillah ibu-ibu juga aktif untuk menjalankan tugas di badan otonomnya masing-masing. Tinggal bagaimana nanti mensinergikan dengan NU-nya. 

Sebetulnya, apa yang membuat NU berjalan? 

Karena suri tauladan yang ditunjukkan kesepuhan-kesepuahn kita, pemimpin-pemimpin kita sampai hari ini, itu suri tauladan baik yang perlu dilanjutkan di tingkat kepengurusan maupun di tingkat warga. Sangat luar biasa kiai kita dalam rangka mendidik masyarakat, pengurus-pengurus NU, mulai dari pengurus besar sampai anak ranting itu alhamdulillah, beliau-beliau itu sangat luar biasa khidmahnya. Dan ini tidak dimiliki oleh yang lain. 

Kira-kira kendala apa yang bakal dihadapi NU di Jawa Tengah dan bagaimana cara menanggulanginya? 

Kendala yang terjadi selama ini soal waktu ya, banyak sekarang ini yang punya kesibukan-kesibukan yang luar biasa ditambah lalu lintas sering macet. Hambatannya paling itu. Kalau dulu tak ada hambatan lalu lintas, hanya alat transportasinya sederhana. Sekarang alat transportasi luar biasa banyaknya sehingga perjalanan sulit diprediksi. Misalnya kita mau rapat jam sembilan, kemudian ada beberapa pengurus yang belum hadir karena persoalan teknis di jalan. 

Sebentar ladi ada pesta demokrasi. Bagaimana menjaga NU Jawa Tengah agar sesuai tetap dengan khittah NU sebagai acuannya? 

Warga NU itu kan sudah memiliki kriteria-kriteria untuk memilih calon pemimpin. Dan itu sudah disosialisasi oleh kiai-kiai kita. Nah, tinggal ini dilaksanakan. Memang ada upaya-upaya dari untuk mempengaruhi warga NU. Tapi saya yakin warga NU itu bijak di dalam menentukan pilihannya karena beliau-beliau sudah punya gambaran kriteria untuk memilih seperti apa yang harus dipilih. Minimal seperti kejujuran, amanah, fathanah, tabligh. Warga NU sudah punya alarm, relatif dewasa dalam memilih di dalam pemilu. Bukan suatu yang perlu dikhawatirkan. 

Tidak akan memilih calon yang memusuhi NU? 

Ya, mereka sudah punya kriteria. Rajin ngajin pada kiai-kaiainya. Wajib ngaji. Ada selapanan, ada yang lain. 

Supaya PWNU memastikan agar terjadi pengajian yang dikelola kiai NU bagaimana? 

Pengajian merupakan prakarsa dari Nahdliyin. Semuanya prakarsa mereka untuk menegakkan syiar-syiar Islam ala ahlussunah wal jamaah. Tanpa disuruh pun tetap dilaksanakan. Tinggal ijtimaiyah itu supaya berjalan dengan baik. Paling tidak keseimbangan antara diniyah dan ijtimiyah, tawazun (seimbang)

Rencana pelantikan kapan? 

Menyesuaikan waktunya dengan pengurus besar, kapan beliau bisa hadir, kita sambutlah. Mudah-mudahan tidak sampai dua bulan. Kalau pengurus besar kan melayani seluruh Indonesia kan dan kita siap antre. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG