IMG-LOGO
Nasional
ASIAN PARA GAMES 2018

Kata Kiai Said soal Miftahul Jannah yang Terdiskualifikasi di APG 2018

Selasa 9 Oktober 2018 20:36 WIB
Bagikan:
Kata Kiai Said soal Miftahul Jannah yang Terdiskualifikasi di APG 2018
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj
Bogor, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj turut menyikapi atlet blind judo putri Indonesia, Miftahul Jannah (21) yang terdiskualifikasi dari ajang Asian Para Games (APG) 2018 karena enggan melepas jilbabnya.

Kiai Said menilai, seluruh federasi olahraga memiliki aturannya masing-masing. Aturan itulah yang mau tidak mau harus dipatuhi oleh seluruh atlet.

“Ya memang peraturannya begitu, mau bagaimana lagi,” ujar Kiai Said singkat menjawab pertanyaan NU Online, Selasa (9/10) usai meresmikan peletakan batu pertama pengembangan kampus UNUSIA Jakarta di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun demikian, PBNU sendiri mendorong inovasi busana atlet judo putri yang sesuai atau adaptif dengan Muslimah sekaligus bisa menjamin keselamatannya.

Tampil di perhelatan Asian Para Games 2018 di negara sendiri kini hanya menjadi impian bagi Miftahul Jannah. Atlet kelahiran Aceh yang turun di kelas 52 kg tersebut terdiskualifikasi sebelum memasuki matras karena enggan melepas jilbabnya.

Peristiwa tersebut terjadi Senin (8/10) di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat saat dirinya akan bertanding melawan pejudo asal Mongolia, Oyun Gantulga.

Karena alasan keselamatan, aturan International Judo Federation dan International Blind Sport Federation mewajibkan atlet bertanding tanpa penutup kepala. Jilbab berpotensi dimanfaatkan lawan untuk mencekik leher dan berakibat fatal bagi atletnya.

Komite Paralimpiade Nasional dan tim Komandan Kontingen Indonesia sudah berdiskusi dengan Miftahul Jannah. Miftahul Jannah tetap pada pendiriannya mempertahankan jilbab dan memilih mundur sehingga batal bertanding melawan Oyun Gantulga. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Selasa 9 Oktober 2018 23:30 WIB
KIRAB SATU NEGERI
Kirab Satu Negeri ke Blitar untuk Sowan Makam Bung Karno
Kirab Satu Negeri ke Blitar untuk Sowan Makam Bung Karno

Jakarta, NU Online

Tim Kirab Satu Negeri Zona Rote memasuki Kabupaten Malang  dan diterima oleh Wakil Bupati Malang HM Sanusi yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, Ketua PCNU dr Umar Usman, anggota DPR RI Hj Latifah Shohib, serta anggota DPRD Jatim Hj Khofidah. 

Dalam sambutannya, Sanusi mengaku bangga terhadap kegiatan yang memicu lahirnya jiwa patriotisme seperi Kirab Satu Negeri Ansor ini. "Saya mengimbau kepada generasi muda untuk terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar. Karena kita ini sama, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas," kata Wabup Sanusi, di Kabupaten Malang , Selasa (9/10). 

Seletah diterima oleh wabup yang juga pernah menjadi Wakil Ketua Ansor Kabupaten Malang periode 1998-2000 ini, rombongan kemudian bergerak menuju Blitaruntuk sowan ke makam Proklamator RI Bung Karno.

Di Blitar, rombongan menyerahkan 17 Bendera Merah Putih kepada Sekretaris Kota Blitar Rudi Wijanarko yang didampingi Ketua PC NU Kota Blitar Habib Bawafi.

Dala acara penyerahan itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Alfa Isnaeni mengatakan, bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mencoba mereduksi nilai-nilai kebangsaan. Atas realitas inilah kemudian GP Ansor dan Banser meneguhkan sikap untuk berkeliling Indonesia melalui Kirab Satu Negeri demi membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan.

"Orang-orang yang cinta NKRI, nasionalis, pancasilais, tidak boleh diam di tengah ancaman dari kelompok yang memaksakan kepentingannya sendiri dan membahayakan keutuhan bangsa. Nasionalis itu waras, Pancasilais itu waras, jadi yang waras tidak boleh ngalah," tegas Alfa Isnaeni usai memanjatkan doa di pusara Bung Karno.

"Kebhinekaan itu realitas, NKRI sudah final. Untuk itu ayo kita teguhkan sikap kebangsaan kita," lanjutnya.

Kirab Satu Negeri sendiri dimulai pada 16 September lalu dan akan berakhir pada 26 Oktober. Puncak Kirab Satu Negeri akan digelar di Yogyakarta dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dalam sebuah apel akbar yang bakal dihadiri sekitar 100 ribu anggota Banser. (Red: Ahmad Rozali)

Selasa 9 Oktober 2018 23:15 WIB
Kiai Said Setuju Hari Anti-Hoaks Diperingati
Kiai Said Setuju Hari Anti-Hoaks Diperingati

Bogor, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan kesetujuannya agar tanggal 3 Oktober dijadikan sebagai hari anti-hoaks nasional. Menurutnya, hoaks itu fitnah yang bisa menghancurkan sebuah bangsa.

"Iya (setuju) hari anti-hoaks nasional'. (Jika tidak) Hancurlah bangsa ini," kata Kiai Said usai melakukan prosesi Peletakan Batu Pertama Pengembangan Kampus Unusia Jakarta di Jalan Pondok Udik Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10.

Alumnus Universitas Ummul Quro Mekkah itu mengatakan bahwa 15 abad yang lalu, Al-Qur'an dalam Surat Al-Qalam ayat 10-12 dan Surat Al-Baqarah ayat 217 telah menyatakan tentang bahaya fitnah.

"Ada di Al-Qur'an-nya juga. Ada 15 abad yang lalu," kata kiai kelahiran Kempek Cirebon, Jawa Barat itu.

Menurut Kiai Said dengan mengutip Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan, sambung Kiai Said, jelas pelaku dan kesalahannya. Sementara fitnah terjadi ketidakjelasan tentang pelaku (dalang), sumber, dan tujuannya.

"Loh iya dong (setuju), alfitnatu asyaddu minal qatl. Dampak fitnah (bisa) menghancurkan bangsa," jelas Kiai Said.

Sebagimana diketahui, seusai peristiwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh beberapa elit politik Indonesia, kemudian mendapat respon dari beberapa pihak, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengusulkan agar tanggal 3 Oktober menjadi 'hari antihoaks nasional'. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)

Selasa 9 Oktober 2018 23:10 WIB
Netizen Palu Kecam Pengusiran Terhadap Relawan
Netizen Palu Kecam Pengusiran Terhadap Relawan

Jakarta, NU Online

Ada fenomena yang tak patut yang terjadi di tengah-tengah suasana berkabung akibat bencana gempa bumi di Palu Sulawesi Tengah. Sejumlah relawan Badan nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang datang dari sejumlah kota seperti Tangerang Selatan, Bone, Mamuju, dan Sulawesi Utara diminta angkat kaki dari halaman kantor Bappeda Sulawesi Tengah.

"Saya dengar-dengar banyak baran-barang di kantor Bappeda ini yang hilang. Sedangkan menurut temen-teman, kejadian barang hilang mungkin sebelum kita masuk, sebab banyak penjarahan juga sebelumnya," kata salah seorang relawan BPBD melalui akun facebook 'Cinta Akhirat' dan dibagikan di facebook grup 'Info Kota Palu', Selasa (9/10).

Dalam video berdurasi 3.58 menit itu, tampak puluhan pria dewasa berbaju orange dan hitam berlogo BNPB sedang merapikan tenda untuk bersiap melakukan pengosongan lahan. 

Melalui video tersebut, ia mengimbau agar batuan yang hendak dikirimkan pada posko BPBD dikirmkan ke posko yang baru di kantor BPS Sulteng. "Jadi segala alat dan lain-lain langsung dikirim ke sana saja," ujarnya.

Kejadian itu memicu reaksi warga netizen yang juga ada di dalam facebook group 'Info Kota Palu'. sebagian besar dari netizen menyayangkan adanya 'pengusiran' tersebut. Mereka menyebut bahwa keberadaan relawan di Palu merupakan sebuah pengorbanan yang seharusnya dihargai oleh warga sekitar.

Agnes Wulandari Mangesak misalnya, yang menulis 'pengusiran' tersebut sebagai kejadian yang 'sangat miris sekali'. Sebab menurutnya, relawan yang datang dari luar kota rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk membantu korban.

"Itu semua karena mereka turut merasakan penderitaan dan tangisan warga Palu, Donggala dan Sigi. Pemerintah sudah berbuat apakah selama bencana ini, emangnya mereka mampu urus semua korban-korban bencana ini tanpa relawan?" kata Agnes Wulandari mengecam.

Padahal, Lanjut Agnes para relawan datang tidak untuk meminta bayaran kepada pemerintah Sulawesi Tengah. "Jangan salahkan kalau bantuan sudah tidak mau masuk lagi ke Kota Palu hanya karena mereka sudah enggan melihat sikap dari pemerintah di tengah-tengah kesulitan ini," lanjutnya.

Respon serupa juga disampaikan oleh akun Bogee Ishakk. Warga Donggala, Sulteng ini menyarankan agar memindahkan poskonya ke Donggala yang juga membutuhkan bantuan para relawan. "Ke Donggala saja, itu relawan yang diusir," katanya.

Selain menyayangkan, warga netizen juga mengecam perlakuan Bappeda Sulteng yang meminta relawan untuk tidak berada di area perkantorannya. hal itu mengingat tingginya kebutuhan warga Sulteng khusunya Palu terhadap bantuan para relawan. (Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG