IMG-LOGO
Nasional

Auditor Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi

Kamis 11 Oktober 2018 0:45 WIB
Bagikan:
Auditor Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi
Jakarta, NU Online
Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) di seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah, menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berperan lebih efisien dan efektif dalam memberikan assurance dan consulting atas pengendalian, manajemen risiko dan tata kelola.
 
Sekretaris Itjen Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan hal tersebut dalam acara workshop penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertema Peningkatan Kapabilitas dan Peranan APIP melalui Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM) di Jakarta, Rabu (10/8).
 
"Tujuan digelarnya workshop yakni bagaimana meningkatkan kapabilitas APIP di era digitalisasi atau industri 4.0. Seiring perkembangan jaman, APIP harus bisa berperan  meningkatkan efisiensi dan efektivitas, " katanya.
 
Estiarty menambahkan langkah kerja yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yakni antara manajemen dengan auditor internal harus seiring.
 
"Bagaimana manajemen melakukan monitoring terus menerus. Di sisi lain, auditor melakukan audit secara kontinyu. Langkah ini harus terus  dikembangkan agar auditor di kementerian/lembaga melakukan peran tersebut," ujar Estiarty.
 
Estiarty menegaskan saat ini masyarakat Indonesia mulai terbiasa mengenal sistem berbasis TI yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, seperti e-budgeting, e-procurement, e-payment dan sebagainya.
 
Estiarty menjelaskan saat ini peran internal auditor mengalami perubahan dari yang sebelumnya menekankan detective control. Yakni mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi lalu mencoba memberikan saran untuk mengatasinya (watch dog), menjadi konsultan. Bahkan juga menjadi catalist pengawasan dengan hasil memberikan nilai tambah.
 
"Yaitu berupa peningkatan kinerja secara umum dengan aktivitas konsultansi, evaluasi dan penilaian atas manajemen risiko, aktivitas pengendalian intern dan tata kelola, serta mendukung informasi yang akurat kepada manajemen," ujar Estiarty yang juga Plt Irjen Kemnaker.
 
Estiarty menjelaskan seluruh peserta merespon positif workshop CACM karena auditor internal K/L memerlukan informasi CACM agar auditor internal di K/L memiliki derap langkah yang sama. "Peran Itjen Kemnaker penting di sini, untuk memfasilitasi dan memediasi auditor internal untuk belajar bersama melakukan langkah CACM, " katanya.
 
Deputi Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Bidang Perekonomian dan Kemaritimam Badan Pemgawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Nurdin mengatakan, sesuai dengan PP Nomer 60 Tahun 1968 pasal 52, 53 dan 55 tentang sistem Pengendalian internal Pemerintah, telah mengamanahkan auditor internal untuk menjaga kualitas, profesional dan memiliki hasil auditor yang baik,  agar menjaga dua hal. Pertama kualitas hasil pekerjaanya dan kedua profesionalitas, integritas auditornya.
 
"Pemerintah mengamanahkan tolong dijaga profesionalime mulai dari pemahaman, keterampilan dan attitude-nya," kata Nurdin. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Kamis 11 Oktober 2018 22:15 WIB
Kaji Pemahaman Sufi terhadap Teks Nahwu Antar Qustulani Raih Doktor
Kaji Pemahaman Sufi terhadap Teks Nahwu Antar Qustulani Raih Doktor

Tangsel, NU Online
Namanya Muhammad Qustulani. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang itu rupanya masih penasaran terhadap teks nahwu yang menjadi kajian konsentrasinya pada bidang Bahasa dan Sastra Arab.

Setelah membahas kitab Alfiyyah Ibn Malik tidak dari sisi nahwiyah-nya dalam tesisnya, ia pun kembali mengupas makna-makna sufistik dalam kitab Syarh Ajurumiyyah Ibn Ajibah dalam disertasinya. Hal ini menjadi kebaruan dalam sebuah kajian keislaman.
 
"Belum ada yang membahas penafsiran sebuah kitab yang memang itu buku teks nahwu tapi dipahami sebagai teks sufi," kata Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah saat ditemui NU Online usai sidang di kantornya, Jalan Kertamukti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (11/10).
 
Namun, tak ada gading yang tak retak. Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu melihat bahwa teori dasar yang digunakan oleh Qustulani lebih tampak pada teori barat dengan pandangan Roland Barthes.
 
"Saya minta bisa diintegrasikan. Bawa juga istilah dalam ilmu balaghah," ujarnya.
 
Masykuri menilai jika langkah itu dapat dilakukan, keinginan integrasi keilmuan Islam dan Barat dapat terwujud. "Apa yang kita inginkan untuk mengatakan integrasi keilmuan antara persepektif dunia Islam dan dunia Barat ikut terwujud di sini."
 
Qustulani menjelaskan bahwa fail yang dimaksud adalah Allah Swt, sedangkan maf'ul adalah manusia. Ketika ia menjadi insan kamil, maka ia bisa menjadi naibul fail. Dalam hal ini, manusia sebagai pengganti Tuhan.
 
"Dia akan seperti Tuhan," kata alumnus Pondok Buntet Pesantren itu. Meskipun demikian, pada hakikatnya, ia tetaplah manusia, tetaplah maf'ul.
 
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini itu berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Makna Imajinatif Nahwu: Studi Kitab Ajurumiyyah Ibn Ajibah di hadapan para penguji. Ia mendapatkan nilai rata-rata disertasinya 95 dan rata-rata nilai seluruh kuliahnya 89,18. Karena itu, ia berhak mendapatkan nilai cumlaud. (Syakir NF/Kendi Setiawan)

Kamis 11 Oktober 2018 22:0 WIB
Pengamat Nilai Hoaks Ancam Proses Demokrasi
Pengamat Nilai Hoaks Ancam Proses Demokrasi
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Perjumpaan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P3D), Syaiful Arif menyatakan bahwa keberadaan hoaks atau berita bohong mengancam jalannya demokrasi.

"Ya, tentu sangat mengancam sekali," kata Arif di Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Arif, dalam proses demokrasi dibutuhkan kejujuran. Demokrasi juga tidak membenarkan skenario politik yang menjatuhkan lawan politiknya. "Skenario politik yang menjatuhkan pihak lain itu bagian dari black campaign," kata Arif.

Arif mengatakan, hoaks yang berkembang pada akhir-akhir ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat level bawah. Ia menyebut bahwa hoaks  yang terjadi akibat dorongan ujaran kebencian para elit politik.

"Permainan elit politik di dalam elit akhirnya berdampak pada pengerasan kutub-kutub di masyarakat yang semakin meruncing. Itu yang menjadi bahaya dari hoaks yang terjadi di ranah politik praktis," ucapnya.

Padahal, sambungnya, para elit politik harusnya menunjukkan prestasi yang baik ke masyarakat agar menarik simpati. Memberitahukan tentang kinerja baiknya selama memegang sebuah jabatan dan bukan sebaliknya, melakukan rekayasa dan intrik-intrik politik.

"Masyarakat kita sudah cerdas. Para elit politik seharusnya menunjukkan gagasan dan track record, baik kualitas kepribadian, gak punya rekam jejak yang buruk, misalnya pelanggar HAM, pernah korupsi, atau kinerja di dalam jabatan-jabatan yang pernah dipanggul. Udah itu aja ditunjukkan kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Arif, dalam proses demokrasi dibutuhkan kejujuran. Demokrasi juga tidak membenarkan skenario politik yang menjatuhkan pihak lain. "Skenario politik yang menjatuhkan pihak lain itu bagian dari black campaign," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 11 Oktober 2018 21:30 WIB
Sejumlah Pihak Setuju 3 Oktober Diperingati Hari Antihoaks Nasional
Sejumlah Pihak Setuju 3 Oktober Diperingati Hari Antihoaks Nasional
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi, Syaiful Arif menyatakan kesetujuannya tentang usulan 3 Oktober dijadikan sebagai Hari Antihoaks Nasional.

"Setuju setuju aja sih," kata Arif di Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Sebagimana diketahui, seusai peristiwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh beberapa elit politik Indonesia, kemudian mendapat respons dari beberapa pihak, seperti Ketua Umum DPP PPPP Muhammad Romahurmuziy dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengusulkan agar tanggal 3 Oktober menjadi Hari Antihoaks Nasional.

Kesetujuan penulis buku Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural itu agar dijadikan peringatan kepada semua pihak supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Menurutya, apabila rekayasa hoaks pada 3 Oktober itu tidak terungkap, maka berdampak pada terjadinya kerusuhan politik dan sosial di masyarakat.

"Dampaknya kaos (keadaan kacau-balau) dan yang kasian masyarakat itu (menjadi korban)," jelasnya.

Sebelumnya, pernyataan kesetujuan atas usulan tersebut juga disampaikan Calon Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG