IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Hari Antihoaks, Mengapa Tidak?

Sabtu 13 Oktober 2018 17:45 WIB
Bagikan:
Hari Antihoaks, Mengapa Tidak?
Kabar penganiayan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet dengan cepat menjadi viral di dunia maya. Foto muka lebam yang dialaminya beredar dari beragam akun media sosial yang diiringi dengan beragam komentar berupa simpati kepadanya, dan hujatan kepada pemerintah yang dinilai tidak bisa melindungi warganya. Pembicaraan mengenai apa yang dialami bahkan mengalahkan bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah dengan korban jiwa ribuan orang dan kerusakan harta benda yang sangat besar.

Beruntung, pihak kepolisian segera sigap untuk mengaji ulang fakta-fakta yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet. Dan ada sejumlah ketidakkonsistenan sehingga dengan segera dia mengakui bahwa informasi yang beredar sepenuhnya adalah hoaks. Teknologi di satu sisi membantu untuk mengonfirmasi kebenaran berita-berita bohong dengan pembuktian rekaman CCTV, posisi telepon, jejak transaksi perbankan dan lainnya. Teknologi pula yang mempercepat penyebaran dan dampak berita bohong. 

Sebuah pesan yang cukup terkenal menyatakan, fitnah lebih besar dibandingkan pembunuhan. Hoaks bisa masuk ketegori fitnah ini. Keluarga Nabi Muhammad sendiri sempat tertimpa fitnah terhadap tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Aisyah, istri tercinta beliau. Kabar berembus dengan cepat dan susah untuk mengklarifikasinya. Nabi Muhammad meminta nasihat kepada Ali bin Abi Thalib soal apa yang harus dilakukannya, yang kemudian menyarankannya untuk menceraikan Aisyah. Hal ini yang menurut sejumlah ahli sejarah menjadi penyebab perang Jamal, yaitu perlawanan Aisyah terhadap kekhalifahan Ali. Beruntung kemudian turun ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa berita tersebut adalah bohong. 

Jerman pada masa Nazi berkuasa memiliki Kementerian Propaganda yang dipegang oleh Joseph Goebbels. Salah satu strateginya adalah menyebarkan berita sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Sebuah kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Strategi tersebut menemukan konteksnya kembali dengan berkembangnya media sosial dan masyarakat yang tidak kritis terhadap informasi sehingga menelan mentah-mentah serta membagikan informasi yang diterima karena dirasa mendukung pandangan atau ideologi yang dimilikinya.

Penyerangan Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada 2003 dengan alasan adanya senjata pemusnah massal yang terbukti bohong telah menyebabkan kesengsaraan tak terkira. Tim peneliti dari AS, Kanada, dan Irak sebagaimana dilaporkan oleh BBC Indonesia, memperkirakan hampir setengah juta orang tewas akibat perang yang berlangsung antara 2003 sampai 2011 tersebut. Belum lagi harta benda yang rusak akibat perang. Dampak perang masih terasa berupa konflik sektarian di Irak, termasuk keberadaan ISIS dan kombatannya yang kini menciptakan teror di sejumlah bagian dunia. 
  
Jadi, mengapa tidak jika dalam satu tahun, kita memperingati satu hari sebagai Hari Antihoaks untuk menjadi pelajaran dan sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan agar kita lebih sadar terhadap bahaya hoaks. Bukan hanya dalam konteks lokal, komunitas antihoaks global dapat menginisiasi satu hari khusus yang didedikasikan sebagai hari antihoaks internasional mengingat persoalan ini telah menjadi keprihatinan global.  

Berbagai komunitas bekerja sama untuk memperingati satu hari khusus yang didedikasikan untuk mengangkat isu yang menjadi perhatiannya secara berkala. Yang paling terkenal adalah Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Banyak negara yang menjadikan hari sebagai tanggal merah atau libur. Pada momen tersebut, isu-isu perburuhan kembali digemakan. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember untuk menumbuhkan kesadaran tentang wabah AIDS di seluruh dunia. Setiap tahunnya terdapat tema-tema khusus yang diangkat sesuai dengan persoalan yang tengah dihadapi. 

Ada banyak faktor penyebab maraknya hoaks belakangan ini. Media sosial yang sebelumnya dipuja-puja sebagai sarana baru berinteraksi kini mendapat banyak kritikan atas kurangnya peran yang meraka ambil dalam mengatasi informasi hoaks. Langkah tegas telah diambil oleh pemerintah Jerman yang mengenakan denda besar bagi perusahaan media sosial yang abai soal informasi palsu yang disebarkan melalui platform yang dimilikinya. Negara lain mungkin akan mengambil tindakan yang sama.
Kampanye antihoaks telah digelorakan oleh masyarakat yang prihatin terhadap kondisi ini. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan siskampling digital, yaitu melaporkan konten bermasalah di media sosial ke aduankonten.id. sejumlah media telah bekerja sama untuk memerangi konten hoaks. Ada web khusus untuk mengecek apakah sebuah berita benar atau hoaks. Sejumlah media membuat rubrik khusus antihoaks yang didedikasikan untuk memberikan klarifikasi atas sebuah berita. 

Salah satu kunci utama untuk mencegah tersebar luas ada pada masing-masing individu. Dan kesadaran untuk kritis terhadap sebuah informasi sebelum membagikan ke sosial media yang diikutinya masih rendah. Banyak intelektual yang dengan gampangnya membagikan informasi yang belum jelas asal usulnya. Bahkan, seorang mantan menteri komunikasi dan informasi terpaksa meminta maaf kepada publik ketika sebuah unggahan di media sosialnya ternyata hoaks. Masyarakat awam, tentu lebih rentan menyebarkan konten hoaks. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para pembuat hoaks dengan segala motifnya.

Usulan peringatan hari antihoaks yang muncul baru-baru ini merupakan respon atas maraknya hoaks yang meningkat di tahun politik ini. Momentum ini harus diambil sebagai langkah untuk mendidik publik bagaimana mereka kritis terhadap sebuah informasi sebelum mereka membagikannya di media sosial. Soal kapan hari yang disepakati, bisa didiskusikan bersama-sama karena peringatan ini bukan untuk kepentingan politik sesaat, apalagi sekedar memojokkan individu tertentu, melainkan kepentingan bersama. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Sabtu 6 Oktober 2018 11:15 WIB
Duka Sulteng, Duka Kita Semua
Duka Sulteng, Duka Kita Semua
Relawan Banser membantu korban di Palu, Sulteng (Foto: Facebook Antok Al Fitra Manyaran)
Hari Sabtu, 29 September 2018 akan dikenang oleh masyarakat di Sulawesi Tengah sebagai hari yang mengubah hidup mereka. Gempa besar yang diikuti oleh tsunami memporak-porandakan lingkungan yang sebelumnya tenang dan damai. Lebih dari seribu orang meninggal dunia, rumah dan bangunan serta fasilitas umum rusak. Sebagian lokasi bahkan terbenam, tak berbekas karena mengalami likuifaksi atau penurunan tanah akibat gempa.  

Hingga sepekan, sebagian besar sarana dan prasarana dasar seperti air dan listrik belum berfungsi dengan baik. Bantuan sudah tersedia, tetapi distribusi darat menjadi persoalan mengingat jalanan yang rusak akibat gempa tersebut. Akibatnya, para pengungsi masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam situasi penuh kekacauan tersebut, sayangnya ada gerombolan tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penjarahan. Mereka tak hanya mengambil bahan kebutuhan pokok seperti makanan yang memang langka, tetapi juga menyasar ATM, pertokoan, dan harta benda tak terjaga karena pemiliknya mengamankan diri di pengungsian. Keamanan menjadi faktor penting yang menjadi prioritas.

Belum lagi persoalan tersebarnya berita hoaks yang membuat masyarakat panik dan bingung seperti informasi tentang gempa susulan, meninggalnya walikota Palu, penerbangan gratis dari Makassar untuk keluarga korban dari Makassar ke Palu dan lainnya. Para korban bencana dan keluarganya kesulitan mendapatkan informasi yang akurat sebagai sarana untuk mengambil tindakan yang tepat. 

Sekelompok kecil orang-orang tak bertanggung jawab ini harus segera ditangani agar tidak memperkeruh keadaan yang sudah porak poranda. Jika tidak segera ditangani dengan baik, situasi tersebut akan menyebar. Akibatnya, para korban akan semakin menderita. Tentara dan polisi telah ditambah untuk mengendalikan situasi keamanan. Para produsen berita hoaks harus segera ditelusuri untuk menghindarkan penyesatan informasi.

Manajemen kebencanaan yang baik sangat menentukan kecepatan pemulihan situasi dan kondisi. Penentuan prioritas langkah mana saja yang perlu didahulukan menentukan kecepatan proses pemulihan mengingat segalanya dalam kondisi terbatas dan darurat. Kreativitas mencari solusi  dalam segala keterbatasan menentukan kecepatan penyelesaikan masalah. Mereka yang terjun ke lokasi bencana tidak hanya cukup tangguh fisiknya saja, tetapi juga memiliki kemampuan mental baja dan kreativitas dalam menemukan solusi-solusi atas situasi darurat.

Upaya untuk tidak melakukan kampanye, baik kampanye pilpres maupun kampanye pileg yang disepakati oleh calon presiden atau partai politik yang sedang berkontestasi patut diapresiasi. Mari kita membantu mereka yang terkena bencana dengan ketulusan, sebagai sesama manusia yang sudah seharusnya saling menolong saat terkena musibah. 

Nahdlatul Ulama dengan seluruh perangkat organisasi telah menurunkan timnya dalam program NU Peduli Bencana Sulteng. Tim asesmen telah turun dengan membawa bantuan paling diperlukan segera setelah gempa terjadi. Mereka melakukan perjalanan darat dari Makassar ke Palu mengingat bandara Palu waktu itu belum beroperasi. Rombongan-rombongan selanjutnya terus berangkat.

Seluruh perangkat organisasi NU seperti Ansor, Banser, LAZISNU, LPBINU, dan pengurus wilayah serta pengurus cabang NU yang lokasinya dekat dengan daerah terdampak bencana telah bergerak untuk memberi bantuan. LAZISNU di tingkat PBNU mengoordinasikan penggalangan dana dari seluruh Indonesia sementara perangkat organisasi NU berupa lembaga dan badan otonom NU lainnya turun ke lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa bencana adalah fenomena alam. Tidak perlu menuduh orang-orang yang sudah menderita terkena bencana sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan kemudian diturunkan bencana kepada mereka sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Bukan kapasitas kita untuk memberi penilaian seperti itu. Jangan sampai membantu saja tidak, malah menuduh dengan seolah-olah menjadi orang paling suci. Bencana dapat terjadi di mana, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Ada bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti banjir atau kebakaran, tapi ada faktor alam yang sepenuhnya di luar kendali manusia.

Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai umat beragama bahwa bencana merupakan ujian dari Allah. Bahwa ada kekuatan besar yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga tidak ada yang perlu disombongkan atas pencapaian-pencapaian yang tampaknya luar biasa ini, padahal sesungguhnya kekuasaan Allah jauh tak terbatas.
 
Bencana besar yang terjadi secara terurutan di Indonesia baru-baru ini, yaitu di Lombok dan Sulteng menjadi pengingat bagi kita untuk mengantisipasi kejadian serupa di daerah lain. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan wilayah cincin api yang rawan terjadi gempa dan gunung meletus. Kesadaran bahwa kita hidup di daerah bencana mendesak untuk ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga kita selalu mempersiapkan diri jika hal tersebut terjadi, yang bisa datang kapan saja. Dengan demikian, dampaknya bisa diminimalisasi. 

Kita bisa belajar kepada negara-negara lain yang telah mempersiapkan diri menghadapi kondisi bencana. Kearifan lokal yang ada di sejumlah daerah terkait bencana yang teruji dalam mengurangi dampak bencana dapat terus dipelihara dan dikembangkan ke daerah lainnya dengan karakteristik serupa. Teknologi dan pengetahuan terbaru juga membantu kita mengantisipasi dan mengelola dampak bencana. (Achmad Mukafi Niam)
 

Ahad 30 September 2018 11:30 WIB
Selamat Jalan Kiai Ma’ruf, Selamat Datang Kiai Miftah
Selamat Jalan Kiai Ma’ruf, Selamat Datang Kiai Miftah
Suasana haru menyelimuti ruang pertemuan lantai 8 gedung PBNU pada Sabtu 22 September 2018. Kiai Ma’ruf Amin menyalami para pengurus Nahdlatul Ulama setelah ia membacakan surat pengunduran dirinya sebagai rais aam Nahdlatul Ulama. Beberapa pengurus menitikkan air mata. Guratan-guratan sedih dan muka sembab tampak terlihat pada wajah peserta rapat pleno PBNU tersebut. Perpisahan ini untuk memberi kesempatan kepadanya guna melaksanakan tugas lain yang kini sedang diperjuangkannya sebagai calon wakil presiden, tetapi aturan organisasi tidak mengizinkannya berada dalam posisi rais aam.

Setelah pengunduran diri Kiai Ma’ruf, maka diputuskan KH Miftahul Akhyar yang sebelumnya wakil rais aam, bertindak sebagai pelaksana rais aam Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, ia merupakan rais syuriyah di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, daerah dengan basis NU paling kuat di Indonesia. Kiai Miftah langsung memimpin rapat pleno, yang membicarakan perkembangan organisasi, rencana, dan program kegiatan.  

Pengunduran diri tersebut merupakan amanat dari aturan organisasi NU. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Bab XVI Rangkap Jabatan pasal 51 ayat 4 yang berbunyi “Rais aam, wakil rais aam, ketua umum, dan wakil ketua umum Pengurus Besar; Rais dan ketua Pengurus Wilayah; Rais dan ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik”. 

Pada ayat 5 (lima), dijelaskan jabatan politik yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan ayat 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah apabila mereka mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
 
Pengunduran Kiai Ma’ruf Amin dapat menjadi teladan baik. NU secara organisasi tidak boleh dilibatkan dalam pertarungan politik pemilihan presiden atau kontestasi politik praktis lainnya. Aturan ini penting untuk menata organisasi dan menjadi rambu-rambu bagi jalannya organisasi. Selanjutnya teladan yang diberikan oleh para pemimpin di tingkat pusat akan menjadi panduan jika ada pengurus pada berbagai level organisasi yang terlibat dalam kontestasi politik. 

Sejarah panjang dalam menghadapi berbagai situasi politik memberi pelajaran berharga bagaimana NU harus membuat aturan dalam menghadapi berbagai persoalan politik. Sejak era Reformasi, para tokoh NU terlibat cukup intens dalam kontestasi jabatan politik. KH Abdurrahman Wahid dicalonkan dan terpilih sebagai presiden ke-4 RI pada pemilu 1999. KH Hasyim Muzadi dan KH Salahuddin Wahid pada pemilu 2004 juga dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Kini KH Ma’ruf Amin juga mendapatkan kepercayaan sebagai calon wakil presiden. Juga sangat besar kemungkinannya di masa mendatang para tokoh NU dicalonkan dan terpilih sebagai pemimpin nasional. Belum lagi para tokoh NU di berbagai daerah yang dicalonkan menjadi pemimpin di tingkatannya masing-masing.

NU dengan jumlah pengikut yang sangat besar memiliki magnet politik yang pernah kuat. Beragam model organisasi pernah dicoba untuk menjalankan visi dan misinya. Didirikan sebagai organisasi keagamaan pada 1926, NU menjadi partai politik pada 1953. Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 membuktikan kekuatan massa NU dengan meraih posisi ketiga besar. Perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru memaksa partai-partai berbasis Islam berfusi menjadi PPP. 

Perjuangan politik merupakan salah satu bentuk yang pernah dicoba dilakukan NU. Namun, ada kritik internal bahwa saat terlalu asyik mengurusi soal-soal politik, perhatian terhadap masalah kemasyarakatan teralihkan. Pada muktamar 1979 sudah muncul ide untuk kembali ke khittah saat NU dilahirkan, yaitu khittah 1926 yang akhirnya diputuskan dalam muktamar NU pada 1984. 

Berakhirnya Orde Baru membuka peluang pendirian partai politik baru sehingga muncul ide dari sebagian tokoh NU untuk mengembalikan NU menjadi partai politik. Tetapi pilihannya adalah tetap menjadikan NU sebagai organisasi massa Islam sedangkan untuk menampung aspirasi politik warga NU, dibentuk partai politik baru. Hubungan formal antara pengurus NU dengan jabatan di partai politik diatur sedemikian rupa untuk menjaga NU tetap dalam posisinya sebagai organisasi massa Islam. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Bab XVI Rangkap Jabatan ayat 1c Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan; (c ) Jabatan pengurus harian partai politik; dan/atau; (d) Jabatan pengurus harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik. 

Sekalipun sudah ada partai politik, para tokoh NU masih dipercaya sebagai calon pemimpin di sejumlah pilkada. Ada sisi positifnya bahwa para tokoh NU dipercaya untuk memimpin, tetapi di sisi lain muncul persoalan ketika beberapa calon diidentifikasi sebagai representasi NU. Akhirnya sesama tokoh NU bersaing dan menimbulkan gesekan. Atau persaingan antara tokoh NU dengan partai politik yang berafiliasi dengan NU. Struktur NU bisa ikut terpengaruh karena perbedaan-perbedaan politik tersebut. Dan ketika calon dari NU kalah, maka hubungan NU dengan pemimpin daerah menjadi renggang.   
 
Kontestasi politik merupakan persaingan yang sangat ketat. Untuk bisa memenangkan hati para pemilih, dibutuhkan upaya yang luar biasa yang membutuhkan dana dan alokasi waktu. Mereka harus benar-benar fokus untuk meraih kemenangan. Jika harus berbagi perhatian untuk sekaligus mengurusi NU, ada kekhawatiran bahwa program atau kegiatan organisasi akan mengalami kendala. Untuk urusan organisasi, wewenang dan tanggung jawabnya sebaiknya diserahkan kepada mereka yang tidak sedang ikut dalam kontestasi politik. Ini merupakan solusi menang-menang bagi kedua belah pihak. 

Dengan pertimbangan ini, tokoh NU lainnya yang terjun ke ranah politik praktis saatnya mengikuti jejak Kiai Ma’ruf Amin untuk melepaskan posisinya di lingkungan NU demi menjaga independensi organisasi sekaligus memastikan bahwa organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengunduran diri yang dilakukan oleh Wakil Ketua PP IPNU Imam Fadhli yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Lamongan patut diapresiasi.

Warga NU, tentu akan memberikan dukungan kepada para tokohnya yang sedang berjuang untuk ikut mewarnai penyelenggaraan negara di Indonesia. Sekalipun tidak lagi menduduki posisi sebagai rais aam, warga NU tetap akan mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Ma’ruf mengingat ia merupakan tokoh NU yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik, dalam bingkai Islam Ahlusunnah wal Jama’ah.  Upaya dukungan tersebut bisa dilakukan dengan wadah baru berupa organisasi atau lembaga yang secara khusus diniatkan untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres.

Walaupun pemilihan presiden merupakan ranah politik praktis yang mana NU secara langsung tidak terlibat, tetapi NU memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mendukung pengembangan Islam moderat yang diperjuangkan oleh NU. Perjuangan tersebut tidak mudah mengingat ada kekuatan besar lain dengan dukungan jaringan internasional yang menginginkan memberi warna Islam sebagaimana yang mereka inginkan. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tak melanggar aturan organisasi. 

Tongkat eastefet telah diserahkan oleh Kiai Ma’ruf kepada Kiai Mifah. Ia akan menjadi nahkota NU melewati tahun politik yang bisa memunculkan ketidakpastian. Pengalaman yang dimilikinya memastikan bahwa ia mumpuni membawa kapal besar NU melewati beragam situasi. Didampingi para aktivis muda yang enerjik, yang akan melaksanakan amanah rais aam dan doa-doa para kiai yang wirai, dan dukungan dari para warga NU di seluruh Indonesia, insyaallah NU akan terus maju, memberdayakan umat, menjaga bangsa. (Achmad Mukafi Niam)
Ahad 23 September 2018 10:15 WIB
UU Pesantren, Menuju Pesantren yang Lebih Berdaya
UU Pesantren, Menuju Pesantren yang Lebih Berdaya
Ilustrasi (© Romzi Ahmad)
Disahkannya Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR memberi harapan baru dalam upaya pemberdayaan pesantren yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari negara sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Para pemangku kepentingan pesantren kini secara intens memberikan masukan terkait dengan rancangan UU tersebut. Upaya legislasi terhadap pesantren ini akan mengatasi berbagai masalah aturan hukum terkait dengan pemberdayaan pesantren dari tingkat nasional sampai ke daerah.

Pesantren tumbuh dan besar karena inisiatif dari para tokoh agama untuk mendidik masyarakat, khususnya dalam bidang agama. Sebagai lembaga pendidikan yang dianggap informal, maka keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari negara. Apalagi saat pemerintahan dikelola orang orang-orang yang kurang paham atau tidak suka dengan komunitas pesantren. Padahal pesantren telah mendidik masyarakat dan menjaga moral bangsa. 

Dengan segala keterbatasannya, pesantren tetap mampu bertahan. Sebagian bahkan mampu memberi pengaruh dalam kehidupan nasional. Sejumlah pesantren besar mampu mengembangkannya sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Namun, masih banyak yang kondisinya sangat sederhana dan butuh dukungan agar bisa tumbuh dan berkembang.

Sejarah panjang tentang diskriminasi pesantren atas lembaga pendidikan lain sudah terjadi sejak era kolonial. Bahkan, pada saat tersebut, pesantren menjadi basis perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Pesantren mengambil sikap oposisi atas segala macam yang berbau penjajah. Sebagai strategi kultural, penggunaan pakaian model Belanda dilarang karena dianggap meniru para kolonialis. Era Orde Lama, pesantren menjadi basis kuat dalam menghadapi kelompok komunis yang berusaha melakukan berbagai provokasi. Pada era Orde Baru, NU dianggap sebagai oposisi kuat. Segala hal terkait dengan infrastruktur sosial NU berusaha dieliminasi perkembangannya, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan pesantren. Baru pada era Reformasi, pengakuan dan upaya pengembangan pesantren terus bertumbuh. 

Dengan situasi tertekan pada periode yang panjang ini, pesantren tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pesantren sangat terbatas. Pada banyak pesantren, para santri harus tidur berdesak-desakan, mandi harus mengantri, kelas yang apa adanya, dan beragam keterbatasan lainnya. Pesantren bukan menjadi pilihan pertama dan utama bagi banyak keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Orang tua mengirimkan anak-anaknya ke pesantren dengan tujuan utama untuk mendidik moral agama, bukan untuk capaian prestasi akademik.  

Upaya pemangku kepentingan pesantren untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan membentuk pesantren modern atau pesantren muadalah, yaitu pesantren yang para santrinya diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi setelah mereka tamat dari pesantren. Bahkan pada pesantren muadalah, yaitu pesantren yang disetarakan dengan SMA/MA, sejumlah universitas di Timur Tengah telah mengakuinya terlebih dahulu dibandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia. Pesantren modern merupakan upaya inovasi untuk memberi pilihan pendidikan di pesantren yang arahnya tidak untuk menjadi ulama, tetapi memberi bekal kepada santri dengan pengetahuan agama yang cukup buat hidupnya secara pribadi, tidak untuk ahli agama.

Pesantren salaf, yang sedari awal diorientasikan untuk mendidik calon-calon ahli agama, kini semakin sedikit peminatnya. Mereka kalah bersaing dengan perguruan tinggi Islam yang menawarkan gengsi dengan gelar sampai dengan tingkat doktor dan akses lebih luas. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pendirian ma’had ali yang menyetarakan pendidikan di pesantren setingkat dengan sarjana. Kemungkinan ke depan akan ada inovasi lebih lanjut di masa depan.

Dukungan pemerintah yang lebih kuat akan membuat pesantren lebih berdaya dari sebelumnya. Pendanaan yang lebih adil sebagaimana diterima oleh institusi pendidikan lainnya seperti sekolah atau perguruan tinggi memungkinkan pesantren mengejar ketertinggalannya. Dan untuk itu diperlukan perundang-undangan sebagai dasar hukum. 

Untuk menghasilkan pendidikan bermutu, kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik menjadi kemutlakan. Teknologi informasi sudah menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. Jika standar sarana dan prasarana pendidikan di pesantren tidak setara dengan lembaga pendidikan lainnya, maka pesantren akan selalu ketinggalan.

Hal yang saja juga terjadi para tenaga pengajar. Saat ini, para pengajar di pesantren bersedia mengajar sebagai bentuk pengabdian kepada agama.  Tetapi mereka memiliki kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi dengan baik dan kebutuhan untuk mengembangkan ilmunya. Semua hal tersebut membutuhkan pendanaan yang baik. 

Sejauh mana kurikulum pesantren yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Para pengaruh pesantren perlu secara terus menerus melakukan evaluasi agar lulusan pesantren mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keagamaan. Sebagai contoh, kini ekonomi syariah atau ekonomi Islam berkembang dengan pesat dalam bentuk bank syariah, sukuk, asuransi syariah dan beragam akadnya. Perkembangan ekonomi modern menghasilkan beragam inovasi akad yang belum ada pada masa klasik. Kebutuhan akan kajian fiqih kontemporer di pesantren menjadi penting untuk menyesuaikan diri dengan konteks kekinian. 

Dalam kehidupan politik, bentuk pemerintahan juga mengalami perkembangan dari kekhilafahan, kerajaan, atau republik. Bentuk negara saat ini adalah negara bangsa sedangkan pemerintahannya berbentuk parlementer atau presidensial. Kitab Al-Ahkamus Shulthaniyah karya Al Mawardi yang selama ini menjadi rujukan terkait dengan politik tidak lagi memadai dalam membaca konteks kekinian.
  
UU Pesantren ini nantinya tidak akan bertentangan dengan UU Sisdiknas yang sudah ada sebelumnya mengingat dalam UU tersebut, hal terkait dengan pesantren tidak diatur secara khusus, padahal terdapat sekitar 10 juta santri di seluruh Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai terjadi terjadinya peraturan yang saling bertentangan antara dua UU tersebut karena dua-duanya mengatur soal pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas mengatur pendidikan secara umum, sedangkan UU Pesantren mengatur secara khusus pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. 

Di luar soal pentingnya dukungan pendanaan, kebijakan negara yang ramah terhadap pesantren sangat diperlukan. Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini memiliki otonomi yang luas. Karena itu, kurikulum pesantren bisa sangat beragam. Sebagian besar pesantren mengutamakan kajian fiqih, tetapi ada pesantren Al-Qur’an, pesantren untuk pengalaman tarekat, atau bahkan ada pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu hikmah. Mengatur keberagaman seperti ini bukan hal yang gampang. Di sisi lain, negara harus mempertanggungjawabkan dana yang disalurkannya kepada publik sebagai mekanisme sistem demokrasi. 

Demikian pula, bagaimana mengatur munculnya pesantren non-arus utama dengan afiliasi ideologi luar negeri yang berpotensi merongrong kedaulatan NKRI, atau bahkan pesantren-pesantren yang berpotensi mengajarkan radikalisme harus mendapatkan perhatian serius. Sekalipun jumlah mereka sangat minim, tetapi jangan sampai hal tersebut berkembang. Jangan sampai negara memfasilitasi institusi pendidikan keagamaan yang malah mengancam eksistensi negara itu sendiri.  

Masih banyak hal yang perlu diatur secara lebih detail jika UU tersebut disahkan. Sejumlah aturan turunan diperlukan. Mengingat saat ini pemerintahan sudah otonom di tingkat kabupaten dan kota, UU ini akan menjadi panduan pembuatan aturan di tingkat yang lebih bawah. Selama ini, banyak keluhan dari kepala daerah yang ingin membantu pesantren, tetapi tidak ada undang-undang yang memayunginya sehingga mereka takut dianggap melakukan maladministrasi. 

Pemberdayaan pesantren akan menjadi bagian dari cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia. Cita-cita besar tanpa langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam hanyalah omong kosong yang sia-sia. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG