::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

19, 4 Persen Aparat Sipil Negara Anti-Pancasila

Selasa, 20 November 2018 21:01 Nasional

Bagikan

19, 4 Persen Aparat Sipil Negara Anti-Pancasila
Jakarta, NU Online
Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) menyoroti temuan survei Alvara Research Center pada tahun 2017 tentang 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti-Pancasila. Hal itu membuat Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder pemerintahan lainnya terperanjat. 

"Lembaga-lembaga negara ini kaget dengan fakta mencengangkan tersebut, mengingat ASN merupakan bagian dari aktor kenegaraan yang semestinya ikut mendukung dasar negara Pancasila," kata Arif melalui rilis yang diterima NU Online, Selasa (20/11).

Menurut Arif, temuan survei Alvara tersebut memang mengagetkan, karena 19% bukanlah jumlah yang sedikit. Ketika diminta memilih antara Islam sebagai dasar negara, dengan Pancasila; 19%,  ASN ternyata lebih memilih Islam sebagai dasar negara. Atas persoalan ini, Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) memiliki beberapa pandangan:

Pertama, temuan tersebut seharusnya menjadi “genderang pengingat” atas rapuhnya penguatan wawasan kebangsaan, baik untuk masyarakat umum maupun pegawai negeri. 

"Hal ini semestinya menjadi alasan pemerintah untuk kembali mengadakan program penguatan Pancasila di semua sektor lini masyarakat, setelah dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada 1998, praktis tidak ada lagi penguatan Pancasila yang sistematis, struktural dan massif," kata Arif.

Kedua, jikapun program semacam P-4 diadakan kembali, konten kepancasilaan, metode pendidikan dan pelatihan (diklat), serta strategi pembinaan harus dirombak total. Tidak lagi mengacu pada gaya Penataran P-4, melainkan penguatan Pancasila yang selaras dengan semangat Reformasi dan demokratisasi. 

"Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi tidak ringan, karena selain menyegarkan teknik pendidikan, juga memperbarui materi wawasan Pancasila, agar tidak terjatuh di lubang yang sama dengan kelemahan P-4," ucapnya.

Ketiga, diperlukan penguatan Pancasila melalui wawasan keagamaan, terutama keislaman. Sebab, 19% ASN yang anti-Pancasila itu sebenarnya merupakan korban dari proses ideologisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal.

"Penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat menjadi solusi yang tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kembali kalangan terpapar radikalisme, ke pangkuan kesadaran berkebangsaan," jelasnya.  

Keempat, mendesak untuk dilakukannya penelitian lebih dalam tentang person-person dari 19% ASN tersebut, untuk dilakukan pembinaan secara intensif. Sebab jika tidak, sambungnya, mereka akan menjadi duri dalam daging lembaga kenegaraan, mengingat sebagai pegawai negeri yang hidup dari APBN, namun menolak dasar negara nasional.

"Rekrutmen CPNS harus pula diperbarui dengan pengetatan tes wawasan kepancasilaan. Karena selain kompetensi, komitmen atas kehidupan bangsa juga harus dimiliki oleh setiap abdi negara," ucapnya.

Kelima, meminta BPIP agar menjadikan persoalan ini sebagai pijakan problematik bagi program pembinaan Pancasila. Penguatan Pancasila semestinya tidak terhenti di dalam kegiatan sporadik dan simbolik, dengan penekanan pada pelibatan massal masyarakat tanpa pendidikan atau ideologisasi yang intensif. 

Menurutnya, jika penguatan Pancasila hanya terhenti pada kegiatan seminar dan festival budaya, maka masyarakat akan terus direbut oleh kelompok radikal yang secara intensif melakukan pendidikan non-formal di akar rumput. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)