IMG-LOGO
Opini

Menata Ulang Gerakan Kedermawanan Nahdliyin

Rabu 28 November 2018 5:0 WIB
Bagikan:
Menata Ulang Gerakan Kedermawanan Nahdliyin
ilustrasi
Oleh Didin A Sholahudin

Indonesia Negara Paling Dermawan Sedunia. Itulah headline sejumlah media beberapa hari ini. Laporan tahunan yang dipublikasikan Charities Aid Foundation (CAF) tentang World Giving Index per Oktober 2018 menempatkan Indonesia di posisi teratas  sebagai negara paling dermawan dari 144 negara yang disurvei; mengungguli negara negara maju seperti Australia di urutan kedua, disusul Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Pencapaian ini layak diapresiasi, mengingat Indonesia bukanlah negara berpendapatan tinggi; namun mampu menjadi negara paling dermawan sedunia. Pertanyaannya, apa kita terkejut dengan prestasi paradoks ini? Jawabnya, tidak. Jika merunut ke belakang, tren peningkatan kedermawanan masyarakat Indonesia sudah terekam sejak lama, pasca tsunami Aceh tahun 2004. 

Coba simak catatan Baznas. Jumlah penghimpunan zakat infak sedekah(ZIS) melonjak tajam sebesar 96,90 persen usai tsunami Aceh, di mana tahun 2004 sebesar Rp150,09 miliar, naik Rp295,52 miliar di tahun 2005. Terus meningkat sampai tahun 2016 sebesar Rp5,017 triliun, hingga laporan terakhir di tahun 2017 sebesar Rp6 triliunan. (Outlook Zakat Indonesia, 2018– Pusat Kajian Strategis Baznas).

Jika dilihat lebih cermat, kenaikan rata-rata pertumbuhan ZIS sejak tahun 2004-2017 sebesar 39,28 persen. Angka ini jauh lebih besar ketimbang rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Maka, bukan sesuatu yang istimewa perihal penyematan Indonesia sebagai negara paling dermawan sedunia.

Banyak pihak menilai bahwa dua faktor pendorong yang menyuburkan empati sosial masyarakat untuk gemar berderma adalah tumbuhnya religiusitas di tengah masyarakat dan bencana alam yang kerap kali terjadi di tanah air. 

Namun, faktor lain yang tak boleh diabaikan adalah keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi LAZ dalam mengedukasi, menumbuhkan semangat dan motivasi bersedekah, melakukan fundraising dana, menyalurkan dalam bentuk program strategis yang vital dibutuhkan masyarakat; sungguh menjadikan tradisi berderma terus tumbuh mekar dan perolehan dana ZIS meningkat tajam tiap tahunnya.

Mencermati fenomena tersebut sudah seharusnya dimaknai oleh jamiyah Nahdlatul Ulama sebagai momentum untuk menata ulang keberadaan LAZ-nya ; jika tak ingin tertinggal dengan lembaga dan ormas lainnya; yang sudah sigap dalam mereformasi gerakan kedermawanan nya. LAZISNU, sebagai LAZ paling sah milik jamiyah NU harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menata ulang lembaganya agar menjadi pilihan satu satunya jamaah NU, bahkan masyarakat Indonesia.

LAZISNU tidak saja harus berkompetisi dengan 15 LAZ Nasional lainnya dalam merebut hati masyarakat, tapi juga dengan Ormas, Lembaga, LAZ tingkat provinsi dan kabupaten, media serta paguyuban sosial dadakan yang muncul saat bencana terjadi. Potensi ZIS Nasional sebesar 217 triliun, seharusnya menjadi motivasi NU untuk meracik strategi terbaik agar masyarakat melirik LAZISNU sebagai LAZ paling dipercaya.

Memang harus diakui jika rajutan kerja sama antarwilayah dan cabang telah mengukuhkan LAZISNU mampu menapak dan bersaing dengan 15 LAZ Nasional lainnya. Simak saja laporan keuangannya. Di tahun 2016 akumulasi perolehan ZIS LAZISNU dari tingkat pusat sampai desa, sebesar 52 miliar; meningkat pesat di tahun 2017, sebesar 154 milar. Tetapi ingat, angka ini masih kalah jauh dibandingkan Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa, LAZ yang tidak berbasis massa Ormas.

Pada aspek lain LAZISNU juga mampu mewujudkan UPZISNU di tingkat kabupaten dan kota, ribuan di tingkat kecamatan dan tingkat desa; dan ribuan JPZIS di masjid, mushala, Banom NU, Pesantren, dan sekolah-sekolah Ma’arif NU. Dan patut dicatat, donasi miliaran dari jejaring LAZISNU bagi pemulihan bencana Lombok dan Palu, menunjukkan fakta bahwa kerja keras dan sinergi ini telah berbuah hasil yang menggembirakan. 

Namun demikian, masih ada PR serius yang harus dituntaskan oleh PBNU, PWNU hingga struktur pengurus NU tingkat ranting; jika menginginkan LAZISNU dapat terus dipercaya menjadi satu satunya LAZ yang dipilih masyarakat, dan menjadi pendorong meningkatnya gerakan kedermawanan di jamaah NU. LAZISNU harus siap ditata ulang untuk dapat berkompetisi dengan LAZ non ORMAS yang gerakannya lebih lincah dan massif.

Ada empat alasan mengapa LAZISNU harus ditata ulang.

Pertama, tata ulang manajemen lembaga. Ini adalah langkah awal yang wajib dilakukan. Dimulai dari penentuan orang yang duduk sebagai pimpinan lembaga dan pengurus haruslah yang profesional, amanah, kompeten, dan berpengalaman. Ada dua faktor wajib yang harus dipertimbangkan dalam memilih orang yang duduk di lembaga LAZISNU, yakni berasal dari kader LAZISNU yang mengerti tentang mekanisme kerja lembaga amil, AD/ART, dan fiqih zakat; memiliki prestasi di lembaga amil (meritokrasi).

Jika kedua hal ini diabaikan, yang dikhawatirkan terjadi adalah keberlanjutan program yang tersendat. Karena, lazim diketahui jika lemahnya manajemen dan kepemimpinan bisa menjadi batu sandungan majunya lembaga. Pemilihan orang yang amanah, pemimpin yang terus terlibat dari awal sampai akhir dalam proses kelembagaan, dan manajemen yang profesional, adalah hal yang tak boleh diabaikan. 

Hal yang perlu dipahami posisi LAZISNU berbeda dengan lembaga yang lain di struktur NU. LAZISNU mempunyai indikator jelas dan tegas dalam penilaian kesuksesan. Ada data muzakki, munfiq dan mustahiq; ada data angka fundraising dan pen-tasharuf-an yang bersifat kuantitatif; ada pula data kualitas dan kuantitas program. Dan semua harus dilaporkan secara berkala ke publik.

Karenanya sudah menjadi kebutuhan jika di setiap kepengurusan LAZISNU di tingkat pusat sampai minimal kecamatan; harus mengangkat manajemen operasional sebagai orang khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi fundraising, penyaluran dana program, edukasi zis, pelaporan dan dokumentasi. 

Lembaga tak bisa hanya mengandalkan pengurus yang di SK struktur NU, yang  beraktivitas ketika ada program atau momen tertentu. Lembaga harus berjalan layaknya sebuah unit usaha bisnis, yang setiap hari kantornya buka dari pagi sampai sore, dan me-manage program kerja secara rutin. Di sinilah, pengurus harus menunjuk pegawai tetap yang digaji untuk menjalankan operasional LAZISNU.

Kedua, tata ulang penguatan SDM. Sudah bukan waktunya lagi workshop, pelatihan, training hanya dilaksanakan kondisional, dadakan dan tak terencana. Saat ini sangat dibutuhkan kurikulum yang terstruktur dan berjenjang bagi lahirnya amil zakat atau fundraiser dengan kemampuan mumpuni. Dibutuhkan pula Sekolah Amil secara berkala dan berkelanjutan di setiap kabupaten dan kota seiring dengan berdirinya UPZISNU di tingkat MWC dan PRNU. LAZISNU di tingkat pusat sampai kabupaten/kota wajib untuk membuat training penguatan SDM yang terencana, terprogram, dengan materi yang berjenjang.

Ketiga, tata ulang sinergi lembaga. Sinergi adalah harga mati yang tak boleh dibantah. Kuatnya NU karena adanya  jejaring hingga ke desa bahkan anak ranting di mushala dan masjid. Kekuatan ini harus kita pelihara dengan branding program yang sevisi, dan agar tak tumpang tindih dalam bergerak antarkekuatan di NU. LAZISNU di tingkat pusat harus sevisi dengan LAZISNU di tingkat ranting.

Penggalangan dana program (seperti dana bencana) harus berjalan bersama, dengan program yg dibicarakan bersama; agar tak ada lagi tumpang tindih dalam proses penyalurannya di lapangan. Manajeman program bencana LAZISNU harus diketahui dan dipahami oleh kepengurusan tingkat terbawah yang juga melakukan penggalangan dana.

Begitupun sinergi antarlembaga di NU, semisal dengan LPBI dan LPNU; harus dirumuskan bersama agar memberi kemanfaatan bersama bagi semuanya. Di sini dapat dimulai dengan LAZISNU sebagai lembaga fundraising; LPBI dan LPNU yang menyalurkan dana. LAZISNU sebagai fundraising dana bencana, LPBI yang melakukan eksekusi program seperti bedah rumah, rehabilitasi masjid, dan tanggap bencana. Dengan LPNU, melalui BMT NU yang merupakan produk LPNU, bisa menyalurkan kredit kepada dhuafa, sementara LAZISNU yang membantu pembayaran bagi hasilnya. 

Jika pola sinergi ini dilakukan, lembaga-lembaga akan terus mampu berkhidmat tanpa khawatir tak ada dana. Karena sejatinya gerak langkah NU adalah gerak bersama seluruh kekuatan dan potensi di NU. LAZISNU harus diberi peran untuk menjadi lembaga fundraising satu-satunya bagi program-program lembaga di NU.

Keempat, tata ulang ketentuan perizinan. Harus diakui LAZISNU adalah lembaga di NU yang  memiliki dua 'wajah', yakni wajah sebagai lembaganya ormas NU dan wajah sebagai lembaga amil zakat; yang keduanya memiliki ketentuan regulasi yang berbeda. 

Di satu sisi LAZISNU mempunyai aturan keorganisasian yang tertuang di AD/ART LAZISNU, di sisi lain sebagai LAZ harus tunduk pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta turunannya yakni PP No.14 Tahun 2014. Antara AD/ART LAZISNU dan UU banyak yang bertolak belakang dan memunculkan tafsir berbeda antar pengurus LAZISNU, bahkan Baznas kabupaten dan kota. 

Karena ini terkait dengan regulasi dan keabsahan lembaga; multitafsir ini harus dituntaskan dan dicarikan titik temunya, agar pengurus dan pegawai LAZISNU yang bergerak di tingkat massa mempunyai kepercayaan dan keyakinan dalam menjalankan operasional lembaga. Tidak ada lagi kegamangan atas sah tidaknya lembaga di mata hukum.

Semoga masukan ini bermanfaat bagi niat kita bersama dalam berikhtiar membawa semangat kedermawanan bagi jamiyah dan jamaah NU.

Penulis adalah relawan LAZISNU, Wakil Ketua PCNU Jombang.



Bagikan:
Rabu 28 November 2018 18:0 WIB
Akankah Kita Jadi Bagian dari Kebangkitan Kebodohan?
Akankah Kita Jadi Bagian dari Kebangkitan Kebodohan?
Ilustrasi: kaksuata.wordpress.com
Oleh Fuad Al-Athor

Belum selesai kita membaca sebuah postingan berisi susunan kalimat yang cukup provokatif tentang ajakan memperjuangkan ideologi Khilafah, gawai ini sudah menerima pesan lagi berupa video tentang konten yang sudah diedit sedemikian rupa, menggambarkan bencana di Palu dengan narasi keagamaan yang menyentuh emosi, sementara baru saja buyar dari sajian publik hoaks yang disebarkan oleh tokoh politik yang kemudian diakuinya. Juga masih tersimpan di galeri gawai ini puluhan bahkan ratusan konten dengan berbagai model aplikasi penyajian, tulisan, video, audio dan stiker, gift dan foto editan. Sepertinya kita telah tenggelam dalam air bah informasi. Banjir bahkan tsunami pembohongan!

Situasi membadainya informasi ini akan lebih mengerikan jika dilihat lebih cermat lagi bahwa ternyata di balik itu ada upaya sistematis dan terencana dengan pendekatan yang konseptual. Ini bukan tren alamiah yang secara spontan ada begitu saja, akan tetapi sebuah situasi yang sengaja diciptakan dengan model komunikasi membanjirkan jumlah informasi bukan dengan kualitas fakta dan argumentasi, guna mencapai sebuah tujuan tertentu pula. Inilah strategi yang dikenal dengan firehouse of falsehood. Ini merupakan strategi yang pertama kali digunakan oleh Rusia dalam rangka pencaplokan wilayah Crimea, Georgia. Kemudian dikembangkan secara politik dan diklaim telah menghantar banyak kemenangan; peristiwa Brexit, Trump di USA dan terakhir Bolsonora di Brazil.

Strategi komunikasi ini memiliki 4 rukun; pertama, menbanjirnya volume informasi serta melalui berbagai saluran. Ini dapat kita lihat dengan banyaknya konten-konten yang bernada ujaran kebencian, caci maki, hoaks, provokasi secara lembut maupun kasar, propaganda terselubung maupun terang-terangan untuk membenci tradisi-tradisi keberislaman yang telah berdiri kokoh selama ini di Nusantara. Ini merujuk pada banyaknya konten entah itu editan video, maupun narasi-narasi yang disebarkan melalui berbagai saluran sosmed untuk membenci unsur-unsur islam yang sudah establish lama di Indonesia, baik ajarannya maupun aktornya utamanya, di sisi lain ia mengajak untuk mendukung ide-ide keberislaman gaya mereka yang baru yakni islam berkhilafah. Pembanjiran ini juga melalui forum-forum pengajian, majelis taklim dan mimbar-mimbar bebas yang digelar dengan memobilisasi massa yang berjumlah banyak. Prinsip yang digunakan adalah semakin sering didengar maka akan semakin memberi pengaruh.

Kedua, kecepatan, berkesinambungan dan diulang-ulang. Pesan yang sama dengan media berbeda, muncul berulang-ulang, ajeg membawa substansi yang sama seperti contoh kasus; setiap ada musibah selalu dikaitkan dengan tafsir mereka tentang kemaksiatan, azab, dan kezaliman pemerintah. Kita perhatikan ini tidak hanya diaplikasikan terhadap bencana alam yang berlangsung bahkan terakhir juga diterapkan pada kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang Jawa Barat. Tentu saja ini menuai banyak sanggahan dan kemarahan, mereka berhasil menarik perhatian. Prinsip kecepatan mereka gunakan agar apa yang mereka dengar (pahami) akan menjadi alat ukur (kerangka penilaian) bagi hal-hal selanjutnya. Ruang kosong akan menggemakan suara pertama yang mengisi!

Ketiga, minimnya komitmen pada realitas obyektif. Tentu memproduksi konten yang banyak dengan detail dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya atau kekuatan argumentatifnya akan menimbulkan kesulitan. Rukun yang ketiga ini mereka terapkan dengan sadar bahwa tidak perlu terlalu benar apa yang mereka argumentasikan. Contoh dalam sebuah komentar yang bervariasi namun bertujuan sama, mereka cenderung menghujani dengan caci maki, ancaman dan sumpah serapah yang bahkan, tidak mengandung sebuah argumentasi rasional sedikitpun.

Inilah prinsip mereka menghujani dengan komentar, bukan menghadirkan kebenaran atau memberi sanggahan yang cukup rasional, misalnya. Jadi mereka memang acuh dan tanpa komitmen pada objektivitas. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan bias pemahaman pada masyarakat awam terhadap apa yang ingin mereka percayai atau tidak. Sehingga dengan membanjirnya informasi ini masyarakat lebih mudah meyakini kebenaran buatan ini secara lebih cepat.

Rukun keempat, minimnya komitmen terhadap konsistensi. Coba kita lihat bagaimana kelompok pembela Khilafah ini. Ketika mereka muncul di media publik mainstream lalu bandingkan dengan carutnya pasukan cyber mereka. Lihat pendirian mereka ketika ditanya soal komitmen terhadap kedamaian, anti kekerasan dan kebinekaan. Di spanduk-spanduk yang ditebar di pinggir jalan. Pro NKRI, jaga ukhuwah anti kekerasan, namun hal ini jauh dari konsistensi jika dibandingkan dengan kenyataan yang mereka tunjukkan di lapangan yang beringas, provokatif dan selalu meneriakkan khilafah di majelis-majelis mereka. Penekan yang lebih penting bagi mereka ada memberi sentuhan emosional.

Metode ini mengutamakan jumlah dari pada kualitas informasi, lima argumentasi buruk akan mampu melahap satu argumentasi baik. Dengan lima komentar caci maki dan ancaman sudah cukup membuat satu komentator bagus untuk undur diri dari sebuah perdebatan di Facebook. Dalam lingkup yang lebih luas, awam cenderung menerima sebuah fakta sekonyol apa pun ia, jika telah ia temukan melalui saluran-saliran yang berbeda; ia baca di Facebook, ia dapatkan di WA, kemudian membaca dari situs baru yang belum terkonfirmasi kredibilitasnya, kemudian dari sumber yang mem]nyajikan dengan media berbeda, misalnya video atau ceramah di majelis taklim yang ia hadiri. Ini terjadi pada isu tentang membludaknya TKA dari China, satu argumentasi dari otoritas tertinggi di negara ini, yakni Presiden yang menyatakan bahwa TKI di China berjumlah 80.000 lebih, yang ini berbasis data valid kenegaraan tak mampu mencegah kepercayaan awam pada isu ini yang telah diulang-ulang dengan berbagai media dan sumber dan telah berlangsung lama.

Menjadi yang pertama adalah lebih penting dari menjadi yang benar. Prinsip ini terjadi pada banyak isu, terakhir adalah provokasi pembakaran bendera HTI. Ketika isu-isu dibanjirkan sudah tidak ada waktu yang cukup untuk memverifikasi fakta-fakta. Ia dibahkan untuk bertubi-tubi sehingga belum satu isu terverifikasi sudah timbul isu yang lain. Tujuannya adalah untuk, menghibur, membingungkan dan membuat kewalahan para awam.

Dengan teknik ini, pada ujung keterpanaan, ketakutan, kebingungan dan kepercayaan awam yang sudah terbiasa mengonsumsi isu-isu tadi, akan terbangun sentimen irasional yang mudah disulut untuk diarahkan pada sebuah tujuan yang sifatnya politik. Membuat kegaduhan untuk kemudian menjarah dengan mudah. Lontaran-lontaran kebodohan ini ternyata secara berantai dan meluas membangunkan kedunguan-kedunguan lainnya. Lapisan-lapisan keawaman sejauh ini tidak tersentuh oleh pendidikan politik demokrasi akan mewujudkan dirinya dan mengantarkan sosok penggeraknya untuk berkuasa. Fix, inilah kebangkitan kebodohan! Apakah anda akan jadi bagiannya?


Penulis adalah santri Pondok Pesantren Kasepuhan Atas Angin, Ciamis
Rabu 28 November 2018 6:0 WIB
Defisit Tradisi dan Budaya Nusantara (2)
Defisit Tradisi dan Budaya Nusantara (2)
Foto: istimewa
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Mencari suasana yang akrab, dekat dan besahabat dalam menikmati kesenian tradisional dalam zaman sekarang sudah sulit. Selain karena seni tradisi yang makin langka, juga karena sempitnya ruang gerak berkreasi bagi para seniman tradisional akibat tekanan dan beban yang makin berat.

Seni tradisi saat ini menghadapi tekanan dua arus besar yang datang dari kiri dan kanan. Dari sisi kiri, seni tradisi digerus oleh arus kapitalisme dan materialisme yang menuntut kesenian menjadi barang industri.

Arus kapitalisme ini hanya memberikan ruang gerak bagi seni budaya yang laku dijual, bisa membawa keuntungan secara materi untuk tumbuh dan berkembang dan diberi kesempatan berekspresi secara lebih luas. Sebaliknya kesenian yang tidak laku dijual akan dilindas dan ditutup ruang ekspresinya dan tidak diberi kesempatan berkreasi.

Ukuran tinggi rendahnya kesenian dan lebudayaan, baik buruk suatu produk seni tidak lagi dilihat nilai estetik dan derajat kreatif yang ada di dalamnya, tetapi berdasar pada respon pasar. Serendah apapun nilai estetik suatu karya seni akan tetap dianggap hebat jika laku dijual dan diterima baik oleh pasar.

Demikian sebalikya sehebat apapun bobot kreatif suatu karya seni, setinggi apapun nilai estetiknya jika tidak laku dijual dan tidak bisa mendatangkan keuntungan maka akan sulit mendapatkan akses dan ruang untuk tampil apalagi memperoleh dukungan dana untuk produksi.

Kondisi ini dialami oleh para seniman tradisional, khususnya para pemain dan pengelola kethoprak. Jangankan untuk dijadikan sumber pendapatan, untuk sekedar biaya produksi saja tidak ada. Kethoprak tobong yang pernah jaya pada dekade 70-an dan awal 80-an kini bangkrut karena minimnya penonton dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Pada era kejayaannya, kethoprak tobong bisa pentas di suatu daerah sampai enam bulan. Untuk menggaet penonton biasanya pihak manajemen kethoprak melakukan kerja sama dengan lurah atau aparat setempat dengan sistem prosentase. Tapi sekarang hal itu tidak bisa lagi dilakukan, sebagaimana dijelaskan Bondan Nusantara, era kejayaan ketoprak tobong telah habis, karena kegagalannya masuk dalam arus industrialisasi seni kapitisme.

Beberapa penggiat seni tradisi mencoba bertahan dari gempuran arus mapitalisme ini. Seperti yang dilakukan oleh Dwi Tirtayasa yang harus nomboki Rp 500.000 pada setiap penampilan kethoprak tobong. Pengorbanan ini juga dilakukan oleh para pemain yang kadang cuma menerima honor Rp50.000 sudah termasuk transport dan konsumsi.

Namun akhirnya mereka menyerah sehingga terpaksa menghentikan pertunjukan ketoprak tobong. Pentas pamit yang menandai matinya ketoprak tobong sebagai simbol kesenian tradisional dilakukan oleh grup ketoprak Kelana Bakti Budaya pada tanggal 5 Mei 2010 di Yogyakarta.

Dari sisi kanan, seni tradisi menghadapi arus puritanisme dan fundamentalisme agama. Arus ini secara vulgar, kasar dan keras melindas berbagai bentuk seni terutama yang terkait dengan adat dan tradisi karena dianggap mengotori kemurnian ajaran agama (Islam).

Atas nama kesucian dan kemurnian agama sekelompok orang tidak segan-segan menghancurkan suatu tradisi dan berbagai bentuk seni yang ada. Seperti yang terjadi pada kasus penyerangan dan perusakan perlengkapan upacara sedekah laut di Bantul beberapa waktu lalu. Dengan alasan menjaga kemurnian akidah mereka tega merusak berbagai produk seni bernilai tinggi seperti terlihat pada kasus perusakan patung di Purwakarta.

Arus fundamentalisme dan puritanisme agama yang melakukan persekusi terhadap kesenian dan tradisi tidak saja menyebabkan hancurnya karya seni dan tradisi tetapi juga telah membelenggu nalar kreatif para seniman dan budayawan. Di sini teks suci agama tidak lagi menjadi sumber kreatifitas yang melahirkan karya seni dan tradisi adiluhung.

Di tangan kaum fundemtalis skripturalis, teks dan ajaran agama berubah menjadi rantai borgol dan palu godam yang setiap saat akan membelenggu dan menghantam para seniman yang dianggap salah oleh kaum fundamentalis yg merasa punya otoritas terhadap teks dan ajaran agama. Kondisi ini membuat para seniman selalu berada dalam tekanan dan ancaman yang bisa membunuh kreatifitas mereka.

Lawakan yang segar dan jenaka seperti yang dilakukan Markum dan Kecik tidak akan muncul dalam suasana memcekam seperti sekarang ini. Demikian juga lakon yang bisa mengkritisi ulama secara vulgar seperti lakon saridin atau Syekh Siti Jenar akan sulit dipentaskan di tengah masyarakat yang sensitif.

Karena desakan kedua arus yang berlawanan tersebut terjadi defisit tradisi dan budaya Nusantara. Banyak upacara adat dan seni tradisi yang punah. Beberapa daerah yang dulu selalu menjalankan upacara adat yang menampilkan berbagai ragam seni budaya sekarang tidak lagi menyelenggarakan ritual tersebut.

Munculnya fenomena defisit seni tradisi dan budaya Nusantara ini merupakan kondisi yang memprihatinkan, karena ini sama saja proses penghancuran suatu bangsa. Hilangnya seni dan tradisi sama saja dengan hancurnya jejak sejarah dan sistem nilai suatu bangsa. Bangsa yang hidup tanpa seni, tradisi dan budaya adalah bangsa yang rapuh, mudah hancur dan gampang dikendalikan bangsa lain.


Penulis adalah pegiat budaya, dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA) Jakarta
Selasa 27 November 2018 21:0 WIB
Mengenal Tradisi 'Ngambeng', Selamatan Makan Bersama di Masjid
Mengenal Tradisi 'Ngambeng', Selamatan Makan Bersama di Masjid
Jamaah menikmati makan bersama tradisi ngambeng.
Oleh M. Haromain

Salah satu tradisi islami yang sampai saat ini masih bertahan di Desa Wonoboyo, Temanggung Jawa Tengah, adalah tradisi ngambeng. Ngambeng ialah istilah di Wonoboyo untuk menyebut suatu kegiatan berupa selamatan makan bersama-sama di masjid pada waktu-waktu tertentu seperti saat peringatan hari Asyura di bulan Muharram, peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, Rabu wekasan, nyadran, Nuzulul Qur'an, dan lain sebagainya.

Yang menjadi dasar atau prinsip utama dalam ngambeng adalah bersedekah makanan. Pelaksanaannya yaitu di sesi pamungkas acara-acara keislaman seperti di atas, tepatnya usai pengajian, mujahadah, atau khataman pembacaan Al Barzanji. Masing-masing jamaah yang hadir dalam acara-acara keislaman tersebut membawa nampan atau wadah berisi nasi dan lauk pauknya, saat tertentu seperti nyadran juga membawa Ingkung selain nasi beserta lauknya.

Pada kesempatan ngambeng ini dalam suasana penuh keceriaan satu sama lain saling menawarkan makanan yang dibawanya. Begitu pula sebagian orang yang kebetulan tidak membawa ambengan sendiri dari rumahnya tidak sungkan untuk ikut bergabung untuk makan bersama.

Sementara itu, meski nyaris serupa, acara selamatan makan bersama yang diadakan di rumah-rumah secara pribadi tidak bisa disebut ngambeng. Semisal selamatan menempati rumah baru, membeli kendaraan baru, membuka usaha baru, dan bentuk tasyakuran lainnya hanya disebut selamatan biasa. Di samping bertempat di masjid, tradisi ngambeng terlihat jauh lebih egaliter karena boleh diikuti siapa saja tanpa harus melalui undangan khusus sebagaimana selamatan yang diadakan secara pribadi.

Tidak disangka tradisi ngambeng ini, terutama ngambeng untuk acara Maulidan, juga membawa berkah tersendiri kepada para pedagang, khususnya pedagang sembako di pasar-pasar tradisional terdekat dari Wonoboyo, seperti pasar Candiroto dan Pasar Ngadirejo. Pada hari-hari menjelang ngambeng terutama ngambeng Maulidan, pasar-pasar tradisional itu tampak jauh lebih ramai dan sesak daripada hari-hari biasanya.

Di Pasar tradisional Candiroto misalnya, ketika hari menjelang malam Maulidan, seperti tampak pada Senin (19/11/2018), terlihat kendaraan roda dua maupun roda empat memenuhi lokasi parkiran yang ada. Padahal pada hari-hari biasa area parkir tersebut kerap menyisakan ruang yang begitu longgar. Begitu pula tampak, untuk mendapatkan belanjaan daging misalnya, para pembeli harus rela antre agak lama ketimbang berbelanja pada hari-hari biasa. Masyarakat Wonoboyo dan sekitarnya menyebut keramaian pasar pada hari-hari tertentu tersebut dengan istilah prepegan.

Memang tradisi ngambeng di Wonoboyo hingga sekarang masih berjalan. Hanya saja tentu sudah tidak seramai dan meriah saat penulis masih anak-anak dahulu. Saya ingat ketika masih kecil, masyarakat yang ikut ngambeng jauh lebih banyak bahkan kerap memenuhi serambi masjid. Mulai dari orang sepuh, pemuda, hingga anak-anak, berkumpul jadi satu larut dalam suasana kegembiraan ngambeng. Sedangkan tahun-tahun belakangan ini warga yang berpartisipasi ikut ngambeng terlihat sebagian kecil saja. Bahkan pernah hanya belasan orang saja, meskipun sebenarnya yang hadir ke masjid cukup banyak, tapi begitu selesai pengajian atau mujahadah lebih banyak yang langsung pulang tidak mengikuti ngambeng di ujung acara.

Penulis adalah Nahdliyyin, berdomisili di Wonoboyo Temanggung, Jawa Tengah.