Mencari Figur Inspiratif Pengubah Zaman ala Rasulullah

Perubahan-perubahan besar selalu diinisiasi oleh satu atau sekelompok kecil orang yang kemudian berjuang agar visi atau idenya diterima oleh masyarakat luas. Proses itu tidak mudah, karena mengubah kemapanan lama yang sudah dianggap sebagai kebenaran yang berlaku umum. Bahkan, mereka mendapat tantangan dari orang-orang yang dirugikan atas perubahan ini, yang ingin menjaga status quo.

Inilah yang harus kita pikirkan bagaimana kita melahirkan para pengubah zaman dalam momentum Maulid Nabi. Dalam konteks global, nasional atau ruang yang lebih kecil, banyak sekali persoalan yang membutuhkan orang-orang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sayangnya, kita mengalami defisit orang-orang berintegritas sekalipun surplus orang-orang berpengetahuan dan berketerampilan.

Ruang-ruang penggodokan calon pemimpin, sejauh ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi Kawah Candradimuka bagi pemimpin nasional, malah melahirkan para koruptor. Sejumlah ketua umum dan elit partai partai politik harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan tindakan korupsi.

Hal yang sama terjadi para pemimpin di tingkat daerah, yang seharusnya menjadi calon-calon pemimpin tingkat nasional, tak jauh beda nasibnya. Secara total, lebih dari 100 orang pemimpin daerah harus masuk penjara karena korupsi.

Dengan melakukan refleksi, kita dapat belajar, apa yang sesungguhnya tidak tepat dalam proses mengolahan para calon pemimpin ini. Apa yang sesungguhnya salah sehingga potensi-potensi sumber daya manusia terbaik tersebut tidak maksimal.

Pada masa lalu, dalam kondisi yang sangat sulit, bangsa Indonesia berhasil melahirkan Soekarno, Hatta, Kiai Hasyim Asy’ari, dan para pendiri bangsa lainnya. Mereka tidak dimanja dengan segala macam fasilitas. Berbagai kesulitan yang ada menjadi penempa mereka untuk menjadi lebih matang. Bahkan, mereka bersedia masuk penjara demi menjaga idealisme dan tujuan perjuangannya.

Para politisi dan pejabat negara yang ada saat ini, dimanjakan dengan beragam fasilitas untuk mendukung kerja-kerja mereka dalam melayani rakyat. Toh, yang terjadi, mereka tidak puas dengan segala yang sudah disediakan oleh negara. Secara intelektual, mereka juga jauh lebih berpengetahuan. Keterampilan teknis yang mereka miliki juga sangat memadai, tetapi hal tersebut ternyata tidak mengubah kecenderungan untuk korupsi. Akibatnya, para pemimpin kehilangan kepercayaan karena kasus-kasus yang terjadi. 

Jadi, sesungguhnya apa yang hilang dari bangsa ini sehingga orang-orang yang didik untuk menjadi pemimpin banyak di antaranya terjebak dalam kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu saja tidak ada faktor tunggal, tetapi ada pemicu dominannya. Salah satunya, mereka mengalami masalah karakter dan mentalitas sebagai orang miskin yang tak puas dengan segala hal yang saat ini sudah berhasil dicapai. Harta menjadi tujuan hidup, bukan sarana untuk mencapai tujuan hidup.

Ada momentum dan proses yang selalu menjadi pemicu lahirnya pemimpin. Kelahiran para pemimpin bangsa didorong oleh politik etis yang memungkinkan anak-anak Indonesia untuk bisa belajar pada tingkat yang lebih tinggi. Soekarno bisa mengenyam pendidikan tinggi ketika sebagian besar rakyat di Nusantara masih buta huruf. Hatta dan beberapa aktivis pergerakan mendapatkan kesempatan istimewa untuk belajar di negeri Belanda. Yang membedakan mereka dengan pada lulusan terdidik Belanda lainnya adalah, mereka tidak bersedia untuk duduk-diam di area nyaman dengan menjadi birokrat pemerintahan kolonial Belanda. Hal yang sama terjadi pula pada pemimpin kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia seperti Gandhi, Tito, dan lainnya. 

Tentu saja, mereka memiliki visi hidup besar yang melampaui orang-orang sezamannya atau pada umumnya manusia yang sebagian besar hanya menginginkan kekayaan material. Inilah yang membedakan dengan sejumlah pejabat pemerintah saat ini yang mungkin visinya untuk mengumpulkan kekayaan material, bahkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. 

Pada orang-orang normal yang mengikuti arus besar yang sudah ada, yaitu ikut baik ketika sistem baik dan menjadi buruk ketika sistemnya buruk, yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem. Yaitu menyempurnakan sistem agar kehidupan berjalan sesuai dengan arah yang semestinya. Korupsi bisa dicegah dengan membuat mekanisme pencegahan yang baik. Dan tentu saja memberi hukuman yang setimpal pada para pelakunya untuk menumbuhkan efek jera. 

Hal itulah yang dilakukan di negera-negara yang sudah maju. Sistem pemerintahan mereka sudah tertata dengan rapi yang mencegah adanya penyalahgunaan. Pola rekrutmen kepemimpinan pemerintahan tertata rapi yang memungkinkan orang-orang berintegritas yang berada di posisi puncak.

Pada birokrasi pemerintahah, upaya perbaikan sistem terus dilakukan seperti perbaikan renumerasi dan tata kelola. Teknologi banyak membantu mengatur sistem agar lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa mengontrolnya. Ada sejumlah perbaikan yang dirasakan oleh masyarakat, sekalipun belum sepenuhnya sesuai harapan.

Masalah terbesar muncul pada tataran pejabat publik. Banyaknya pejabat publik yang tersangkut korupsi menunjukkan ada masalah dalam pola rekrutmen. Indonesia menganut sistem demokrasi dengan keyakinan bahwa sistem ini akan memunculkan orang-orang terbaik untuk memimpin. Sayangnya, demokrasi kita adalah demokrasi dengan biaya mahal. Hanya orang-orang dengan modal besar saja yang mampu berkampanye dan mendapatkan kemenangan. Dan mereka akan berusaha mengembalikan modalnya saat berkuasa, dengan cara apa saja. (Achmad Mukafi Niam)