Warta
Menneg PP: Penegakan Hukum soal Pornografi Masih Lemah
NU Online · Sabtu, 12 April 2008 | 17:39 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mengakui bahwa sulitnya memberantas film-film porno dan juga tayangan di media massa yang berbau pornografi, salah satu faktornya disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
"Law enforcement(penegakan hukum)-nya masih lemah," ujar Meutia di sela-sela acara diskusi Pornografi dan Citra Perempuan di Media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu (12/4) kemarin.<>
Meutia juga mengatakan bahwa persoalan mengurangi pornografi bukan cuma persoalan pemerintah. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah, DPR, maupun industri media perlu berkoordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Sejauh ini, ujarnya, perangkat hukum sudah bisa diakomodir untuk kepentingan tersebut seperti yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketegasan semua pihak saat ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia harus terus maju menuju cita-cita tanpa terlalu menghabiskan energi memikirkan persoalan-persoalan menyangkut pornografi.
Saat memberikan sambutannya sebelum membuka diskusi, Meutia mengatakan potret diri perempuan di media massa masih memperlihatkan adanya stereotip yang kenyataannya merugikan perempuan.
"Representasi perempuan atau citra perempuan di media massa cenderung tidak menguntungkan perempuan. Padahal, media massa dikatakan sebagai agen budaya yang sangat berpengaruh karena masyarakat mengonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang lebih banyak dari masa sebelumnya," ujarnya. (kcm/rif)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mengakui bahwa sulitnya memberantas film-film porno dan juga tayangan di media massa yang berbau pornografi, salah satu faktornya disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
"Law enforcement(penegakan hukum)-nya masih lemah," ujar Meutia di sela-sela acara diskusi Pornografi dan Citra Perempuan di Media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu (12/4) kemarin.<>
Meutia juga mengatakan bahwa persoalan mengurangi pornografi bukan cuma persoalan pemerintah. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah, DPR, maupun industri media perlu berkoordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Sejauh ini, ujarnya, perangkat hukum sudah bisa diakomodir untuk kepentingan tersebut seperti yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketegasan semua pihak saat ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia harus terus maju menuju cita-cita tanpa terlalu menghabiskan energi memikirkan persoalan-persoalan menyangkut pornografi.
Saat memberikan sambutannya sebelum membuka diskusi, Meutia mengatakan potret diri perempuan di media massa masih memperlihatkan adanya stereotip yang kenyataannya merugikan perempuan.
"Representasi perempuan atau citra perempuan di media massa cenderung tidak menguntungkan perempuan. Padahal, media massa dikatakan sebagai agen budaya yang sangat berpengaruh karena masyarakat mengonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang lebih banyak dari masa sebelumnya," ujarnya. (kcm/rif)
Terpopuler
1
Menyelesaikan Polemik Nasab Ba'alawi di Indonesia
2
Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Terancam Diblokir, PPATK Klaim untuk Lindungi Masyarakat
3
Hadapi Tantangan Global, KH Said Aqil Siroj Tegaskan Khazanah Pesantren Perlu Diaktualisasikan dengan Baik
4
Tuntutan Tak Diakomodasi, Sopir Truk Pasang Bendera One Piece di Momen Agustusan Nanti
5
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
6
Khutbah Jumat: Perhatian Islam Terhadap Kesehatan Badan
Terkini
Lihat Semua
