Jombang, NU Online
Ketua Panwaslu Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nuriadi mengajak Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) setempat belajar tentang pengawasan Pemilu.Â
Hal ini menurutnya sebab potensi suara kelompok perempuan sangat besar, namun mereka juga rentan terhadap tindakan politik uang. "Dalam setiap tahapan Pemilu yang lazim terjadi adalah perempuan hanya diposisikan sebagai pengumpul suara saja," ucapnya, Rabu (28/11).
Ia menyebut setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi terhadap rentannya politik uang itu, yakni latar belakang ekonomi dan pengetahuan yang masih minim. "Dua hal ini juga menjadikan kelompok perempuan menjadi sasaran empuk untuk dibujuk memilih salah satu pasangan calon dengan diimingi-imingi uang atau kebutuhan rumah tangga lainnya," ujar Nuriadi.
Dan agar hal itu tidak berkelanjutan, selain ajakan untuk turut mengawasi, juga Panwaslu, Muslimat, Fatayat Kabuh serta Bawaslu Jombang mendeklarasikan Gerakan Perempuan Mengawasi beberapa hari lalu. Deklarasi tersebut diharapkan mampu memberikan peran yang lebih terhadap perempuan dalam hal pengawasan Pemilu.
Tak hanya itu, paparnya, Bawaslu juga telah mengenalkan Buku Saku Perempuan Mengawasi Pemilu 2019 yang dibuat sejumlah jajaran Bawaslu sendiri.
Di buku tersebut terdapat lima bab. Pada bab pertama mengulas tentang Pemilu, bab kedua memuat tentang memperjuangkan kepentingan perempuan, serta bab ketiga berisi tentang ajakan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.
"Bab empat, buku ini mengulas tentang bagaimana perempuan mengawasi kampanye dan pemungutan suara. Serta bab kelima materi buku berisi tentang bagaimana bersikap dan bertindak dalam pemungutan suara," jelasnya.
Salah seorang anggota Bawaslu Jombang, Khudrotun Nafisah memaparkan, berdasarkan data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Jombang 2018 sekiar 50,07% perempuan di Jombang menjadi target dari politik uang.Â
Di samping itu, data tersebut menyebutkan bahwa kepentingan perempuan sering diabaikan, bahkan terkadang ada tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif, manipulasi serta program kerja yang tidak memperhatikan permasalahan perempuan.
"Namun secara umum kelompok perempuan strategis seperti Muslimat dan organisasi perempuan lainnya harus berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2019," jelasnya. (Syamsul Arifin/Muiz)