Pergunu Maluku Lakukan Trauma Healing pada Anak-Anak Korban Konflik Kariuw

Jakarta, NU Online 
Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Maluku melakukan trauma healing kepada anak-anak korban terdampak konflik sosial di Kariuw, Pulau Haruku, Maluku Tengah, Jum'at (8/9/2023). 

 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Dewan Pembina Pergunu Maluku, Ismail Kaliky ini bertujuan membangun kembali semangat anak-anak pengungsi Kariuw yang mengalami trauma pasca konflik. 

 

"Anak-anak jangan sampai mengalami trauma berkepanjangan akibat situasi konflik yang terjadi di desanya," kata Ismail. 

 

Menurutnya, trauma healing dan pendampingan secara berkala harus dilakukan terhadap korban, khususnya anak-anak. Pemulihan trauma healing dapat mengurangi dampak sosial korban konflik. 

 

"Meskipun anak-anak tampak ceria, tapi pasti ada rasa trauma yang membekas, sehingga perlu dilakukan pendampingan trauma healing. Dengan begitu, psikologis mereka dapat terpulihkan," ucapnya. 

 

Untuk itu, Ismail meminta dukungan dari pemerintah daerah setempat dan Pergunu, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bergotong-royong memberikan pelayanan trauma healing untuk pemulihan psikologis, administrasi kependudukan dan pendidikan bagi pengungsi yang masih berusia sekolah.

 

"Upaya ini membutuhkan perhatian penuh dari Pemda Kabupaten Maluku Tengah termasuk Pemprov Maluku, tentunya dengan melibatkan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya seperti Pergunu dan organisasi sosial lainnya, yaitu KPAI," ungkap dia. 

 

Ketua Pergunu Cabang Kota Ambon Susan Warandy menyambut baik permintaan itu, ia mengatakan pihaknya siap membantu dan mendukung layanan trauma healing pada korban konflik Kariuw. 

 

"Pergunu siap memberikan advokasi dan trauma healing kepada anak-anak sekolah," kata Susan. 

 

Sebab, lanjut dia, adanya konflik yang menimpa keluarga korban, akan membekas dan berdampak panjang terhadap mental keluarga. Hal itu, bisa menjadi memori buruk yang tidak terlupakan.

 

"Biarkanlah anak-anak ini tumbuh dan berkembang secara natural, tetap mengenyam pendidikan secara normal tanpa harus terbayang situasi konflik yang mereka alami dalam memori anak-anak ini," ucapnya. 

 

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono yang turut mendampingi kegiatan tersebut menegaskan, memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan berupa trauma healing merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan demi memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban konflik. 

 

“Kita semua tahu bahwa  konflik sosial pasti akan memberikan dampak negatif seperti trauma fisik, psikis/traumatik, dan kesulitan dalam berelasi sosial. Jika tidak segera ditangani dengan baik maka akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak di masa depan," jelas Aris. 

 

"Untuk itu, mereka membutuhkan proses pemulihan dan pemantauan kondisi emosi serta perilaku pasca peristiwa tersebut terjadi,” sambungnya. 

 

Lebih lanjut, Aris menyampaikan apresiasi kepada PW Pergunu Maluku serta masyarakat yang telah berperan aktif dalam proses pendampingan dan pemulihan kondisi anak-anak korban konflik Kariuw.  

 

"Terima kasih kepada PW Pergunu Maluku yang bersedia mendampingi dan mengadvokasi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa rasa takut dan cemas," ucap Sekretaris Umum PP Pergunu itu.

 

Melansir Antara, Desa Kariuw merupakan salah satu desa yang sempat terlibat konflik antarwarga di Pulau Haruku. Namun, kini kondisinya telah berangsur membaik.

 

Kedua kelompok warga pun telah bersepakat untuk berdamai. Di samping itu, Kodam XVI/Pattimura, mewakili TNI, mengatakan siap membantu percepatan pembangunan dampak konflik sosial di Pulau Haruku.

 

Hal itu diupayakan salah satunya dengan mengerahkan seluruh personel untuk turut aktif dalam membantu setiap kegiatan masyarakat.

 

Saat ini, selain membantu memfasilitasi kegiatan warga, telah membantu membangun tujuh unit rumah di Pulau Haruku, yakni tiga unit di Desa Kariu, tiga unit di Desa Pelauw, dan sebanyak dua unit di Desa Ori.

 

Hal tersebut dilakukan juga dalam rangka membantu proses percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak konflik.