Nasional

Perhimpunan Dokter NU Minta Debat Kelima Pilpres 2024 Bahas 6 Isu Krusial di Sektor Kesehatan

Sen, 29 Januari 2024 | 14:00 WIB

Perhimpunan Dokter NU Minta Debat Kelima Pilpres 2024 Bahas 6 Isu Krusial di Sektor Kesehatan

Ilustrasi dokter sedang memeriksa pasien. (Foto: freepik)

Jakarta, NU Online

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat putaran kelima menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang diikuti oleh para calon presiden (capres) pada Ahad (4/2/2024) mendatang.
 

Debat ketiga sekaligus terakhir yang diikuti para capres ini mengusung tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.


Dalam tema kesehatan, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) Muhammad S Niam meminta para capres untuk menyoroti enam isu krusial dalam sektor kesehatan di Indonesia yang belum tuntas saat ini.
 

Menurutnya, selain menangani persoalan utama seperti stunting dan tuberkulosis, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk bagi para petani dan nelayan yang mayoritas merupakan Nahdliyin.
 

Dokter Niam menyoroti enam poin utama yang dianggapnya penting dalam memperbaiki sistem kesehatan Indonesia. Pertama, perlunya kebijakan afirmatif yang secara khusus mengatasi masalah kesehatan masyarakat di kalangan petani dan nelayan, yang notabene banyak berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama.


“Kebijakan afirmatif untuk kesehatan masyarakat tani dan nelayan yang sebagian besar adalah Nahdliyin,” kata dr Niam dalam keterangannya kepada NU Online, Ahad (28/1/2024).
 

Kedua, pentingnya komitmen anggaran yang memadai dalam sektor kesehatan, sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 

“Komitmen anggaran kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak layanan kesehatan sebagaimana amanat UUD 1945,” tuturnya.


Ketiga, dukungan yang diperlukan dalam pengembangan dan perlindungan profesi kesehatan, guna meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Indonesia.


“Dukungan pengembangan dan perlindungan profesi kesehatan sebagai bagian dari upaya perluasan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan,” ucapnya.
 

Keempat, Dokter Niam menyebutkan perlunya ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia.
 

“Ketersediaan obat, vaksin, dan alkes (alat kesehatan) dalam jumlah yang memadai dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia,” terangnya. 


Kelima, Dokter Niam menyoroti peran penting pesantren dan santri dalam mendukung program kesehatan masyarakat serta ketahanan kesehatan nasional.


“Optimasi peran pesantren dan santri dalam mendukung program kesehatan masyarakat dan ketahanan kesehatan nasional,” terangnya.
 

Keenam, perlunya pemberdayaan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam segala upaya kesehatan, terutama dalam hal sosialisasi dan pencegahan penyakit. Dokter Niam juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bersama lembaga dan badan otonom NU di seluruh tingkatan akan berperan aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. 


“Lebih memberdayakan masyarakat, toma (tokoh masyarakat), dan toga (tokoh agama) dalam segenap upaya kesehatan, terutamanya pada upaya promotif dan preventif, termasuk dengan berbagai lembaga dan badan NU di setiap tingkatan,” pungkasnya.