IMG-LOGO
Wawancara

Keberhasilan NU Meloloskan Eti dari Hukuman Mati di Saudi

Jumat 19 Juli 2019 18:0 WIB
Bagikan:
Keberhasilan NU Meloloskan Eti dari Hukuman Mati di Saudi
H Ahmad Sudrajat
“Biasa saja dong. Itu menunjukkan kebesaran NU,” ungkap pria yang tak lepas kopiah hitam itu, di ruangannya, lantai dua Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (15/7) sore. Ia adalah Ketua NU Care Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama H Ahmad Sudrajat. 

Pria yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir itu mengatakan demikian ketika NU Online mengungkapkan selamat atas kesuksesannya merajut jejaring NU untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan nyawa Eti Ruhaeti binti Toyib, seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Majalengka yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Pasalnya agar bisa terbebaskan, Eti harus membayar diyat (denda) kepada majikannya sekitar 15,2 miliar rupiah. Selama proses tersebut, Eti telah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun.

NU Care-LAZISNU selama tujuh hingga delapan bulan berkeliling menemui banyak kalangan, mulai pengusaha, pejabat, lembaga-lembaga yang dinilai peduli kemanusiaan, hingga kiai dan santri. Dan hasilnya cukup menggembirakan. 

Memang, NU Care-LAZISNU tak mampu memenuhi seluruhnya, tapi hanya sekitar 12 miliar rupiah atau sekitar 80 persen. Namun demikian, itu merupakan langkah awal bahwa NU dan segala jaringannya mampu tergerak untuk menyelamatkan nyawa seseorang. 

Peristiwa Eti, menurut Ahmad Sudrajat, menunjukkan bahwa warga NU telah mampu mengaplikasikan perintah Al-Qur’an yang mengatakan menyelamatkan nyawa satu orang sama artinya menyelamatkan seluruh nyawa. Di dalam hadits Nabi juga dikatakan bahwa sesama Muslim merupakan saudara. Jika salah seorang di antara mereka ada yang tersakiti, ada yang membutuhkan, maka kewajiban Muslim lainlah untuk melakukan pertolongan. 

Untuk mengetahui lebih detail apa dan bagaimana LAZISNU mengupayakan uang hingga mencapai 12 miliar rupiah tersebut  hingga gagasannya ke Koin Muktamar, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarainya. Berikut petikannya: 

Apa motifnya NU melalui NU Care-LAZISNU menyelamatkan nyawa Eti, TKW asal Majalengka?

Pertama, NU itu identik dengan masyarakat kaum bawah. Ketika masyarakat kaum bawah tidak mampu mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka kewajiban NU dengan segala komponennya dikerahkan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat bawah karena itulah sebagai bagian dari masyarakat NU. 

Sesama Nahdliyin ya?

Nahdliyin, orang kampung, orang desa, yang pasti dia kebudayaan, karakter, ibadahnya pasti orang desa. 

Kalau Eti bukan NU, bukan Nahdliyin apakah NU akan membelanya dengan cara yang sama? 
Akan dibela juga. Pasti dibela! Karena ketika akan membelanya kita tidak bertanya ini NU apa bukan? Ada permohonan dari pihak kedutaan perlunya kita membantu salah seorang masyarakat, WNI kita di luar negeri, maka kita langsung bergerak, tidak melihat latar belakangnya. Tanpa melihat latar belakang keagamaan, budaya, organisasi dan sebagainya. Yang jelas ada yang membutuhkan dibela, kita pasti bela. Apalagi ini berkaitan dengan warga kita di luar negeri itu menjadi sebuah kebanggaan dan keharusan kita untuk membantu karena menyelamatkan satu jiwa sama saja menyelamatkan jiwa yang lainnya di atas bumi ini, sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa di bumi ini. 
Itu hadits Nabi atau Al-Qur’an? 

Itu Al-Qur’an. Saya lupa suratnya, waman ahya fa kaanama ahyan nas jamiaan. Nanti dicek lagi. 

Dalam ayat itu ketika membela satu nyawa tidak perlu melihat latar belakang orang tersebut atau bagaimana? 

Iya. Tak perlu melihat latar belakang. 

Bagaimana cara NU Care-LAZISNU mengumpulkan uang 12 miliar rupiah dan berapa lama?

Yang menarik adalah ketika berita kemanusiaan ini di-sounding-kan oleh duta besar ke seluruh masyarakat dan pejabat, maka komunikasi ini kita bangun dengan merajut semua jejaring tadi, dan lebih fokus lagi, terutama kepada komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi, duta besar sudah melakukan lobi dengan MPR, Ketua PBNU, menteri luar negeri, pejabat-pejabat terkait Kemenaker, kemudian dilakukanlah lobi-lobi, komunikasi untuk kita menggalang sekuat kemampuan kita untuk mencapai jumlah yang ditentukan. Kalau kekuatan kita tidak mencapai yang ditentukan, maka kita serahkan kepada kekuatan pemerintah untuk itu, dan alhamdulillah ini semua merupakan kesatuan gerakan semua komunitas masyarakat baik DPR, MPR, kementerian, kiai, ulama, santri, pelajar, dan karena LAZISNU berada di komunitas NU, maka fokusnya kepada komunitas NU baik yang jadi pejabat, anggota DPR, MPR, pengasuh pesantren, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada ketertarikan program kemanusiaan. 

Para santri ada yang turut menyumbang? Bagaimana ceritanya? 

Kami datang ke pesantren-pesantren, hanya beberapa pesantren kita datangi, kita road show ke beberapa pesantren yang difokuskan ke beberapa pesantren di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa, masih fokus di pesantren-pesantren Jawa.

Jawa Tengah dan Jawa Timur? 

Iya. 

Berapa lama itu?

Itu kurang lebih delapan bulan, tujuh sampai delapan bulan.

Mereka menyumbang dalam bentuk apa? 

Semua dalam bentuk dana. Uang cash, ada yang transfer juga. Kita juga kampanye dengan berbagai media yang kita miliki. 

Apa yang menarik dari peristiwa itu? Misalnya soal jumlah yang didapat dan bagaimana antusiasmenya kalangan pesantren? 

Yang menarik adalah ternyata potensi pesantren jika digerakkan untuk kepentingan apa pun bisa secara tiba-tiba itu menguat. Contoh, seperti Pesantren Asshidiqiyah ketika disampaikan peran-peran santri dalam masyarakat, dalam sejarah, ternyata mereka-mereka dalam satu kesempatan mengumpulkan 30 juta, dalam satu hari, satu momen, 3 jam. 
Itu hanya para santri, kan?  
Iya, para santri 30 juta. Nah, itu baru satu pesantren. Ada lagi Pesantren Al-Tsaqofah misalnya, mereka juga menyumbangkan lumayan besar. Nah, kalau dipukul rata, setiap pesantren katakanlah ada 5 juta misalnya dikali 10 ribu pesantren saja, berapa jumlahnya? Nah, itu potensi. Padahal kita belum menggerakkan seluruh pesantren, hanya beberapa pesantren. Itu dalam satu hari. Bagaimana kalau dalam setiap bulan kita gerakkan kesadaran pesantren untuk kita gerakkan dalam urusan kemanusiaan, mungkin dalam hitungan miliaran bisa kita dapat, kalau setiap pesantren di bawah naungan NU, RMI (Rabithah Ma'ahid al-Islamiyahbergerak. 
Cara menyampaikan uang itu bagaimana? 

Kita mengirim ke rekening yang dimiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam hal ini adalah respon positif Pak Dubes Agus Maftuh yang begitu aktif melobi dan menguatkan jaringan, melobi pihak Saudi untuk menerima permaafan dan lobi pihak Indonesia untuk melakukan pergerakan cepat dalam memperoleh bantuan tersebut. 

Sekarang kondisi dan keberadaan Eti berada di mana? 

Masih di Saudi, menunggu pemulangan, kan masih proses.   

Tags:
Bagikan:
Senin 15 Juli 2019 17:45 WIB
Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama
Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama
Rohmat Mulyana Sapdi, Direktur PAI Ditjen Pendis Kemenag
Isu penghapusan pendidikan agama di sekolah, khususnya pendidikan agama Islam, beberapa pekan ini kembali memicu pro-kontra. Sejumlah akademisi dan pejabat terkait pun berkomentar terhadap usulan tersebut. Tak terkecuali di lingkungan Kementerian Agama mulai Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, hingga Direktur Pendidikan Agama Islam.

Sebagai Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag RI, Rohmat Mulyana Sapdi, merasa berkewajiban memberi tanggapan sekaligus respon tegas mengenai pandangan yang ia anggap keliru tersebut.

Kepada jurnalis NU Online, Musthofa Asrori, Rohmat Mulyana mengungkapkan pandangannya tentang posisi strategis pendidikan agama di sekolah, khususnya Pendidikan Agama Islam.

Bagaimana pandangan pria yang pernah aktif di Lakpesdam PWNU Jawa Barat dan Pengurus Pusat LP Maarif NU ini? Berikut petikan wawancara mendalam sekira satu jam di kantornya di lantai 8 gedung Kementerian Agama di bilangan Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Baru-baru ini, muncul kembali isu penghapusan pendidikan agama di sekolah. Bagaimana respon Bapak?

Pertama, PAI di sekolah sejatinya sebagai penanda bahwa kita berada di negara yang bukan negara sekuler. Dengan demikian, jika negara kita meniadakan agama dari ruang publik maka sejak itulah negara kita menjadi negara sekuler. Jadi, menghilangkan PAI dari sekolah akan mengubah bentuk negara.

Kedua, masyarakat kita itu sangat religius. Bukan hanya Islam. Namun, agama lain yang berkembang di kita juga mengajarkan religiusitas. Kita akan sangat susah jika memisahkan antara agama dan pendidikan. Jadi, antara agama dan proses pendidikan ini suatu hal yang sungguh erat kaitannya. Soal kemudian agama dan pendidikan ada yang mewacanakan informal gitu sah-sah saja. Beda pendapat itu wajar saya kira.

Tapi, jangan lupa bahwa justru keterlibatan pemerintah dalam mengurus agama pada sistem pendidikan ini merupakan kehebatan negara kita sekaligus mengukuhkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler.

Jadi, pemerintah terlibat aktif dalam memfasilitasi keagamaan masyarakat merupakan keunikan Indonesia yang perlu dipertahankan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa landasan idealnya itu kan Pancasila yang mengakui agama.

Bagaimana sebetulnya posisi Pendidikan Agama di sekolah dalam kacamata hukum positif negara?

Keberadaan agama di sekolah secara legal sudah sangat jelas. Ada Undang Undang-nya. Mulai dari UUD 1945 yang menjamin kehidupan beragama. Lalu, muncul Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian muncul klausul dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) bahwa pendidikan agama juga diatur di dalam pendidikan formal maupun nonformal. Begitu juga di diniyah dan pondok pesantren.

Lalu, Peraturan Menteri Agama (PMA) juga Peraturan Mendikbud. Misalnya, PMA No 16/2012 yang mengatur siswa ketika di sebuah sekolah jumlah mereka ada 15 anak atau lebih maka harus memperoleh pelayanan dari guru seagama. 

Jadi, demikian rinci aturan yang dibuat pemerintah untuk mengawal penyelenggaraan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Maka, posisinya di sekolah kuat sekali dan tak tergoyahkan.

Melihat kuatnya posisi tersebut, pastinya sangat susah menghapus pendidikan agama dari sekolah?

Tentu saja sulit sekali. Jadi, saya kira ini bukan hal yang sederhana. Tidak mudah saya kira. Pemerintah pasti berpikir ulang. Saya yakin pemerintah tidak akan menghilangkan pendidikan agama dari sekolah.

Keberadaan PAI di sekolah sejak awal Indonesia merdeka sudah menjadi pertimbangan utama para Pendiri Republik (The Founding Fathers) ini. Tapi, kita juga tahu bahwa agama di sini bukan hanya satu, Islam saja, sehingga justru muncul pemikiran para bapak bangsa tidak menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Kita juga harus menghargai perbedaaan agama-agama tersebut melalui kacamata Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai jangkar agama.

Jadi, menempatkan agama di sekolah secara benar dan proporsional selain wujud sikap kita bukan sebagai negara Islam merupakan sikap moderat yang harus terus dipupuk. Sebaliknya, kalau kita meniadakan agama dari sekolah justru ekstrim namanya. Itu liberal kita menyebutnya. Kalau stigma dari masyarakat lebih kejam lagi, komunis. Iya kan?!

Kemudian, ada orang yang menyebut bahwa pendidikan agama di sekolah seolah tidak penting. Tanggapan Bapak?

Jika ada sebagian orang menganggap bahwa PAI tidak penting di sekolah, juga tidak memiliki korelasi terhadap pembentukan karakter, ini jelas keliru. Jika mau berpikir secara mendalam, sesungguhnya PAI itu adalah pendidikan karakter.

Orang seringkali melihat ada fenomena sosial perilaku siswa yang negatif, kemudian lantas menyederhanakan bahwa ini merupakan ketidakberhasilan PAI. Dengan alasan ini, maka orang tersebut berpendapat bahwa PAI tidak sukses dan tidak penting. Itu salah besar menurut saya.

Tentang usulan nama lain untuk mengganti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, misalnya. 

Nah, itu juga bagian dari pandangan tidak pentingnya PAI di sekolah. Mereka menyebut PAI perlu ditiadakan, lalu mengusulkan dengan nomenklatur yang membingungkan. Misalnya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Memangnya Islam nggak mengajarkan budi pekerti. Itu kan aneh bin ajaib sekaligus membingungkan. Padahal seharusnya PAI justru menjadikan pendidikan makin sukses dan memberikan dampak positif. Itu yang paling penting. Bukan meniadakan atau menambah nomenklatur. Menurut saya, justru PAI harus makin ditingkatkan kualitasnya.

Apa yang sudah dilakukan direktorat yang Bapak pimpin terhadap peningkatan PAI di sekolah sebagai wujud afirmasi negara?

Selain untuk para siswa seperti Kemah Rohis Nasional, kami juga punya sejumlah program, misalnya, pelayanan terhadap para guru PAI. Juga terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Kami berpandangan, kalau perlu malah ditambah jam pelajaran dan kadar materinya. Bukan ditiadakan.

Sekarang ada kecenderungan bahwa sekolah unggul itu antara lain keunggulannya justru pada kegiatan keagamaannya. Misalnya Rohis (Rohani Islam-red), itu bagus sekali. Ini menjadi kekuatan internal sekolah yang kemudian membangkitkan gairah, tak hanya pada tataran akademis yang lebih jasmani namun juga aspek spiritualis yang sangat ruhani.

Saya sampai sekarang meyakini bahwa ruh atau pertaruhan individual dalam memperoleh kesuksesan itu sangat ditentukan oleh nilai-nilai agama. Dengan keyakinan itu maka saya sekali lagi menegaskan bahwa PAI sangat wajib dan perlu kita pertahankan di sekolah.

Jika ada pihak yang menganggap bahwa pendidikan agama semakin membuat kerukunan kita melemah. Komentar Bapak?

Nah, itu pemikiran yang nggak benar juga. Jadi, bukan kemudian hubungan renggang gara-gara pendidikan agama. Yang memicu segregasi itu kan pemaknaan atau tafsir saja. Bukan pendidikan agama itu sendiri. 

Tentang program moderasi beragama, bagaimana Direktorat PAI menerjemahkannya ke dalam kebijakan, Pak?

Ada sejumlah kegiatan. Jadi, kami mengumpulkan guru dan siswa di saat libur sekolah. Memang tidak lama, sekitar lima hari untuk para siswa dan tiga hari untuk para guru. Ya, seperti kegiatan pesantren kilat kira-kira. Di situ kami mengundang para narasumber yang berpandangan Islam moderat yang mengajarkan tentang moderasi beragama. Mereka diajari pola pemikiran dan cara pandang Islam yang moderat. 

Jadi, materi PAI itu harus tengah-tengah. Kita pada saat yang sama memandang perbedaaan pandangan itu sebagai rahmat ketika sebagian orang justru masih menilai ini merupakan suatu hal yang sulit ketemu.

Apa pesan dan harapan Bapak soal keberadaan PAI di sekolah pada masa mendatang? 

Fakta bahwa agama ditempatkan dan diajarkan di sekolah ini menjadi model bagi penduduk dunia. Mereka kerap datang ke sini untuk bertanya, kok bisa agama masuk sekolah. Tentu besar sekali peranan agama dalam pendidikan. Di sekolah umum ada pendidikan agama, dalam pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren apalagi. Ketika madrasah berwujud dalam pendidikan formal tampak agama dan lembaga pendidikan agama itu mendapat tempat yang sangat bagus di Indonesia sehingga lulusannya menjadi equal alias setara. Ya, mereka terbiasa mengasah keseimbangan dalam berpikir.

Jadi, upaya kita terhadap pihak yang punya pemikiran seperti itu ya kontra narasi dan kontra opini. Makanya, bagi saya penting untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Sebab ini menyangkut kepentingan umum. Saya yakin masyarakat menjadi tidak nyaman terhadap keinginan sementara pihak untuk menghilangkan pendidikan agama dari sekolah.

Untuk itu saya berharap, jangan lagi soal eksistensi pendidikan agama di sekolah dipermasalahkan kembali. Saya kira, kita lebih bijak bila justru berpikir untuk peningkatan kualitas pendidikan agama agar lebih bermakna dan berdampak kuat terhadap kepribadian siswa. Karena itu, ketika saya keliling ke daerah kemudian bertemu guru dan pengawas PAI selalu saya katakan: Terus bekerja, jangan terganggu oleh isu yang nggak jelas! (*)







Selasa 9 Juli 2019 6:30 WIB
Hidayah Islam kepada Seseorang Hak Prerogatif Allah
Hidayah Islam kepada Seseorang Hak Prerogatif Allah
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj
Belakangan ini, PBNU menjadi tempat berlabuh orang atau seklompok orang berlabuh ke pangkuan ajaran Islam (mualaf). Para mualaf itu merasa lebih cocok berislam melalui tokoh NU semisal Ketua Umum PBNU dan kiai-kiai NU lainnya.  

Misalnya, akhir pekan lalu, ada dua orang yang masuk agama Islam secara sukarela di PBNU. Pertama, Seorang warga negara Ukraina, Ivan Mykhailov dibimbing membacakan dua kalimat syahadat oleh Sekretaris Jenderal (Sekretaris) PBNU H Helmy Faishal Zaini di ruangannya, Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (4/7). Kemudian Sekjen Helmy juga membimbing hal yang sama kepada pria asal Bekasi, Jawa Barat, Robertus Hari Agung di Gedung Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Ahad (7/7).

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj paling sering menuntun seorang atau sekelompok orang yang masuk Islam secara sukarela, baik dalam maupun luar negeri. Kiai Said misalnya, pernah membimbing serombongan orang Jepang masuk Islam di negaranya. Di waktu lain, sekelompok orang Jepang masuk Islam di PBNU. 

Bagaimana sebetulnya hidayah datang kepada seseorang hingga ia masuk Islam dengan secara sukarela? Apakah hidayah itu bisa diusahkan atau benar-benar hak Allah? Untuk mengetahui hal itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai KH Said Aqil Siroj, di ruangannya, Gedung PBNU, Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana kita memahami hidayah Islam yang datang kepada seseorang atau sekelompok orang?

Hidayah dalam arti petunjuk direct langsung dari Allah itu haknya Allah, monopolinya, prerogratifnya Allah. Oleh karena itu, para rasul itu sendiri, para nabi dan kita sendiri yang wajib adalah berjuang memperjuangkan agar masyarakat itu mendapatkan hidayah. Dapat apa tidak itu urusanny aALlahh. Maka Rasulullah sendiri ketika Abu Thalib meninggal dunia tak mau membacakan syahadat, beliau menangis, kecewa betul, padahal sangat membentengi Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang Quraisy,  tetapi tetap tidak mau masuk Islam, kecewa, turun ayat Al-Qur’an innaka la tahdi 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Oleh karena itu, nikmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar adalah hidayah.

Kalau hidayah itu hak Allah apakah menyesatkan juga hak Allah?

Allah mengatakan al-hadi wal mudhil, beliau yang memberi petunjuk dan memberi menyesatkan. Kenapa karena semua yang ada di duni berasal dari Allah. Yang gampang saja yang gampang. Apa hanya yang cantik saja dari Allah, yang jelek bukan dari Allah? Apa Allah hanya menciptakan  burung perkutut yang indah itu atau burung merak yang indah itu, sementara cacing bukan ciptaan Allah? Sudah, sama. Yang menciptakan nabi adalah Allah, yang menciptakan Abu Jahal dan Abu Lahab juga Allah. 

Bagaimana memahami bahwa misalnya menyukai yang mendapatkan hidayah daripada yang mendapat kesesatan, sementara Allah sendiri yang menciptakannya? 

Itu namanya iradah syar’iyah. Ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar’iyah. Allah memberikan petunjuk dengan memberikan akal kemampuan, ada wahyu, ada Al-Qur’an, sudah memberikan petunjuk yang benar, ente atau dia enggak mau, enggak mau mengikuti jalan itu, padahal Allah sudah memberikan petunjuk, kirim nabi muhammad, ngasih otak, cerdas, logika, sudah dikasih perasaan dikasih jalan yang lurus, jalan yang benar. 

Itu iradah syar’iyah. Bagaimana dengan iradah kauniyah? 

Iradah kauniyah adalah iradah yang tertulis bahwa Abu Jahal tidak akan beriman, itu sudah tertulis. 

Itu sudah kehendak Allah juga?

Iya. Enggak ada yang bukan dari kehendak Allah. Tadi sudah saya katakan kalau Allah hanya menciptakan yang cantik, yang bukan yang cantik bukan dari Allah? Allah hanya menciptakan yang sukses sementara yang gagal bukan dari Allah? Kalau Allah menciptakan yang kaya, yang miskin bukan dari Allah? Orang pintar dari Allah, yang bodoh bukan dari Allah? 

Tujuan Allah dengan semua itu apa yang satu disesatkan yang satu diberi hidayah?   

Ada hikmahnya dan itu kebijaksanaan Allah yang menentukan yang kita semua tidak tahu. Jadi, orang itu dapat hidayah atau enggak dari Allah. Kita tidak tahu.

Tapi apakah hidayah itu bisa diusahakan? 

Kewajiban para rasul, para nabi, para ulama, para kiai adalah menyampaikan, membimbing, mengawal, jangan sampai putus asa. Dapat atau tidak hanya Allah yang menentukan. 

Jadi, di dalam diri semua orang yang belum mendapat hidayah dibekali fasilitas atau alat yang sangat memungkinkan untuk menerima hidayah? 

Iya, ya. 


Selasa 2 Juli 2019 14:0 WIB
UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren
UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren
Guru Besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati Moh Najib
Survei SETARA mengenai model keberagamaan mahasiswa Indonesia, berdasarkan rilis 30/6/2019, menempatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai yang paling fundamental dalam beragama. Satu kondisi yang dapat menjadi benih bagi kekerasan ekstremisme atas nama agama. Survei SETARA ini melengkapi survei tahun-tahun sebelumnya yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling tidak toleran di Indonesia. 

Apa yang sebenarnya terjadi di UIN Bandung? Berikut wawancara Iip D. Yahya dari NU Online dengan Prof. Dr. Moh Najib, MA., guru besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati. 

Alumnus Pesantren Tambak Beras Jombang ini menganggap bahwa hasil survei tersebut sebagai “lampu kuning” bagi cara keberagamaan masyarakat Jawa Barat sekaligus cara pengelolaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karena itu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus kembali menjadikan kultur pesantren sebagai budaya pembelajarannya. Kultur pesantren diyakini sebagai benih toleransi beragama yang bisa menghapus stigma Jawa Barat sebagai propinsi intoleran dan fundamentalisme beragama.

Apa tanggapan Anda mengenai Riset SETARA mengenai pola keberagamaan mahasiswa yang menempatkan mahasiswa UIN Bandung pada posisi tertinggi dalam fundamentalisme?

Tentu saja mengejutkan. Semula saya kira fundamentalisme itu hanya menjangkiti mahasiswa umum, tapi survei SETARA kali ini menemukan fenomena lain. Aneh juga ya? Tapi izinkan saya mencermati hasil survei SETARA itu secara agak kritis.

Fundamentalisme yang menjadi ukuran SETARA meliputi 5 aspek. Mengenai jalan keselamatan dunia dan setelah mati hanya terdapat dalam ajaran agama yang dianut, keyakinan bahwa  ajaran agama yang dianut bisa menjawab tuntas segala kebutuhan rohani setiap manusia,  keyakinan bahwa agama Islam  sudah sempurna sehingga tak memerlukan pedoman tambahan di luar agama, keyakinan bahwa  ajaran agama Islam  yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia, dan keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi aman jika semua penduduknya seagama dengan mahasiswa yang jadi responden.

Empat dari pertanyaan ini dijawab oleh mahasiswa UIN Bandung dengan nilai persetujuan tinggi, karena itu dianggap sebagai fundamentalis. Mungkin mahasiswa terjebak pada model pertanyaan begini, lalu memberikan jawaban poin tinggi, mungkin juga menggambarkan tingkat keyakinan yang tinggi pada ajaran Islam. 

Pertanyaan terakhir pada survei itu, saya kira tidak akan mendapatkan jawaban yang tinggi dari mahasiswa UIN Bandung. Karena UIN dirancang untuk mengajarkan cara beragama yang inklusif, atau sebut saja cara berislam yang menghargai keberbedaan. Semenjak namanya IAIN, kurikulumnya dikonstruksi sedemikian rupa untuk bersikap plural. Semua jurusan misalnya wajib belajar mata kuliah filsafat dan teologi.Kedua mata kuliah ini akan mendorong  mahasiswa bersikap kritis dan menghargai keberbedaan. 

Ini yang saya rasakan ya. Karena saya ini produk resmi IAIN, S1, S2, dan S3 saya dari IAIN. Saya benar-benar merasakan, semakin dalam mempelajari ilmu agama Islam, semakin mendorong saya untuk toleran pada perbedaan. 

Tetapi sangat mungkin ada pergeseran akhir-akhir ini saat telah berubah menjadi UIN. Terutama karena saat ini lebih banyak mahasiswa umum yang bisa jadi juga kurikulum agamanya tidak seperti IAIN  dulu. 

Apakah itu artinya UIN Bandung tidak perlu khawatir mengenai hasil survei ini?

Tentu saja harus khawatir. Saya menyebutnya kita telah mendapatkan lampu kuning, semi-bahaya. UIN Bandung harus memeriksa ulang seluruh proses pembelajaran dan pembinaan mahasiswa. UIN Bandung harus kembali pada khittahnya, mengurusi mahasiswa. Bisa jadi akhir-akhir ini dosen dan lembaga sibuk mengurusi publikasi jurnal yang harus terindeks scopus sehingga lupa fungsi dasarnya. Sekali lagi, kita berada di ambang bahaya. 

Apakah diperlukan peninjauan ulang kurikulum?

Bisa jadi begitu. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi panduan penyusunan kurikulum, sebenarnya memberikan peluang untuk memasukkan orientasi keberagamaan yang toleran. Setiap prodi harus menyusun capaian pembelajarannya dengan mempertimbangkan 4 hal: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, lalu wewenang dan tanggung jawab. Toleransi dan cara beragama yang moderat bisa masuk dalam pertimbangan “sikap dan tata nilai” yang harus memuat jati diri bangsa dan negara Indonesia, yang kemudian menjadi wewenang dan tanggungjawab dosen dan mahasiswa saat berada di tengah masyarakat

Di samping itu, mata kuliah agama harus diajarkan secara menyeluruh dan tidak hanya pada aspek normatif saja, harus juga menyentuh aspek historis. Fenomena akhir-akhir ini saat ada orang yang menyalahkan Imam Syafii dengan menggunakan hadits-hadits Bukhari-Muslim, menunjukkan mereka tidak belajar aspek historis dari ajaran Islam. Aspek historis itu penting agar apa yang diterima sebagai ajaran Islam tidak dianggap semuanya sebagai wahyu ilahiah. Hadits-hadits misalnya, sangat historis karena itu tak semua hadits dianggap benar.

Apa yang keliru dalam proses pembelajaran di UIN Bandung selama ini?


UIN Bandung itu dulunya IAIN. IAIN itu dibangun oleh para ulama, Ketua Panitianya KH Muiz Ali yang saat itu, tahun 1968,  menjadi ketua Partai NU Wilayah Jawa Barat. Para ulama ingin UIN itu menjadi ma’had ‘ali yang “mensarjanakan ulama” dan “mengulamakan sarjana”. Santri-santri dari pesantren diharapkan bisa jadi ulama-sarjana yang menguasai agama Islam dengan baik sekaligus ilmu modern dengan baik juga. Lalu, siswa-siswa dari sekolah umum yang lebih siap jadi sarjana melalui UIN harus juga menjadi ulama, ya paling tidak, mewarisi karakter ulama. Spirit ini yang dilupakan. Spirit ulama pesantren yang mendukung NKRI dilupakan, spirit ulama yang beragama secara santun juga mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, UIN harus melakukan reformasi cara pembelajaran yang mengenalkan mahasiswa pada kultur pesantren.


Maksud dari pengenalan kultur pesantren bagaimana?

Mahasiswa UIN itu belajar fiqh, kalam, hadits, namun tidak mengenali kitab kuning seperti Safinah dan Qomi’ Thugyan, mereka hanya belajar dari buku. Cara pembelajaran pesantren itu tuntas, misalnya santri yang khatam Safinah dianggap lulus materi fiqh, tidak ada nilai A, B, atau C. Ukurannya khatam dan paham atau tidak? Ini yang membuat lulusan pesantren jadi memiliki pemahaman yang utuh. Sementara cara pembelajaran modern hanya mengandalkan penguasaan materi ajar dengan toleransi pemahaman bagus nilai A, kurang bagus nilai B, agak bagus nilai C. Lha, belajar agama kok mentolerir yang kurang bagus? Hasilnya ya seperti sekarang ini. 


Hal lain dari kitab kuning adalah belajar menghargai perbedaan. Kalau kita baca kitab kuning, cara pengambilan kesimpulan mengenai satu masalah dimulai dengan peninjauan atas pendapat-pendapat yang ada dulu, baik yang pro atau kontra. Semua pendapat dihargai sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pilihan penulis kitab kuning. Jadi para pembaca kitab kuning diajari menghargai perbedaan pendapat sekaligus diajari memposisikan pendapatnya sebagai salah satu pendapat saja, bukan satu-satunya pendapat yang benar. Ini yang tak ditemukan dalam kultur modern. 

Kalau UIN kembali pada kultur pesantren, apa sumbangannya pada NKRI?

Akan muncul mahasiswa yang memiliki kearifan seperti para kyai pesantren yang tahu bersyukur dan menghargai perbedaan. Logika beragamanya juga lurus dan ikhlas, tidak emosional. 

Contoh logika emosional dalam beragama seperti apa?

Misalnya tulisan yang disebarkan HTI. “Indonesia ini milik Allah” lalu “Kalau tidak mau berhukum dengan hukum Allah, keluar dari bumi Allah”. Dari situ dibangun kesimpulan, Indonesia harus menjadi negara Islam dan menolak Pancasila. Itu kan logikanya tidak lurus. Saya akan kasih contoh sederhana, istri saya adalah milik Allah sama seperti wanita atau manusia manapun. Namun saya telah akad nikah dengannya, ia tak bisa jadi dimiliki oleh lelaki lain dengan alasan apapun. Bangsa ini sudah berakad dengan para ulama pendiri bangsa menjadi NKRI, jadi tak mungkin dikawin oleh bentuk negara lain. Apapun alasannya, HTI tak bisa diterima, harus dilawan.

Bagaimana masa depan UIN dan cara beragama umat Islam Jawa Barat?

Jika peran UIN ditingkatkan seperti peran Al-Azhar di dunia Islam, cara keberagamaan kita akan semakin baik. Saya bermimpi UIN bisa seperti Al-Azhar, apapun masalah keislaman yang dihadapi umat, UIN Bandung menjadi rujukannya. Jika itu terjadi, dengan syarat UIN kembali menggunakan kultur pesantren, Insya Allah ummat Islam Jawa Barat akan toleran. Akan silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawangi.




IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG